#KemenkoPolhukam 
Kemenko Polhukam RI

Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Politik Dalam Negeri

OKTOBER 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Sekjen DPD RI Nomor : HM 02.00/2726/DPDRI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021Surat ditujukan ke Menko Polhukam perihal Undangan High Level Meeting dengan tema "membangun solideritas untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang daerah kepulauan" Ditindaklanjuti Oleh Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam terkait Laporan hasil High Level Meeting dengan tema "membangun solideritas untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang daerah kepulauan" Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-436/DN.00.01/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Laporan hasil High Level Meeting dengan tema "membangun solideritas untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang daerah kepulauan"
2Surat Bupati Sorong Nomor 019.3/970, tanggal 5 Oktober 2021Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam terkait permohonan audiensi Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan nota dinas kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-439/DN.00.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang permohonan audiensi Bupati Sorong
3Surat dari Forum Silatuahmi Keraton Nusantara (FSKN) Nomor 012/SU/DPP-FSKN/X/2021, tanggal 5 Oktober 2021Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam Permohonan audiensi dan silahturahmi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I dan Asdep 2/I untuk koordinasi dengan sespri untuk menjadwalkan Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan nota dinas kepada bapak menko Polhukam Nomor: B-447/DN.00.00/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Saran dan Masukan terkait surat dari FSKN
4Surat dari DPRD Prov Gorontalo Nomor : 160/DPRD/1871/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal Konsultasi terkait penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk melaporkan hasil audiensi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan nota dinas kepada bapak menko Polhukam Nomor: B-449/DN.00.01/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Laporan Hasil Audiensi DPRD Prov Gorontalo
5Surat dari Tim Kajian dan Analisis Perempuan Papua Nomor 06/Clausul-RPP/Tim20/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal Konsultasi terkait penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk melaporkan hasil audiensi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan nota dinas kepada bapak menko Polhukam Nomor: B-454/DN.00.01/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 permohonan audiensi Tim Kajian dan Analisis Perempuan Papua
SEPTEMBER 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Deputi IV Hanneg Nomor : B-429/HN.00.02/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021Surat ditujukan ke Deputi I Poldagri perihal laporan koordinasi membahas rencana pemberian penghargaan atas keberhasilan penyelesaian batas wilayah negara RI-Malaysia Ditindaklanjuti Oleh Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam terkait saran pertimbangan pemberian penghargaan atas keberhasilan penyelesaian batas wilayah negara RI-Malaysia Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-399/DN.00.01/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang penyampaian saran pertimbangan pemberian penghargaan atas keberhasilan penyelesaian batas wilayah negara RI-Malaysia
2Surat Kemendagri Nomor : 38 Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Agno 06453/T/21, 1954/MN/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam terkait penyampaian matrik kriteria PPKM level 4 sd 1 di Wilayah Jawa dan Bali Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan nota dinas kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-401/DN.00.00/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Penyampaian Matrik terkait kriteria kriteria PPKM level 4 sd 1 di Wilayah Jawa dan Bali
3Surat dari forum komunikasi dewan kota se-DKI Nomor: 09/FKD/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Agno : 06566/S/21, 1990/MN/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam Permohonan audiensi dan silahturahmi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I dan Asdep 2/I untuk koordinasi dengan sespri untuk menjadwalkan Ditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan nota dinas kepada bapak Sesmenko Polhukam Nomor: B-416/DN.00.00/9/2021 tanggal 20 September 2021 Laporan Hasil Audiensi Forum komunikasi dewan kota se-DKI Jakarta
AGUSTUS 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat undangan Rapat Virtual Nomor : 645/KU.03.2-Und/01/SJ/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021Surat ditujukan kepada Deputi I/Poldagri perihal Rapat lanjutan pembahasan pelaksanaan PSU tahap II Kabupaten Yalimo Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk melaporkan hasil Rapat Virtual terkait PSU Tahap II Kabupaten Yalimo Prov Papua Ditindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-374/DN.00.03/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Laporan Rapat Virtual terkait PSU Tahap II Kabupaten Yalimo Prov Papua
2Surat dari Spontanitas Masyarakat Mamberamo Raya Peduli Akan Demokrasi, Jayapura Nomor: 03/LP/SMMRPD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Agno : Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam Permohonan perihal Permohonan Pembatalan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamberamo Raya Terpilih Periode 2021-2026Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 3/I dan Asdep 4/I untuk membuat nodin kepada Bapak Menko Polhukam Ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas kepada bapak Menko Polhukam Nomor: B-389/DN.00.03/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Tanggapan surat atas nama Spontanitas Masyarakat Mamberamo Raya Peduli Akan Demokrasi terkait Permohonan Pembatalan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamberamo Raya Terpilih Periode 2021-2026
JULI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Sekretariat Wakil Presiden Nomor : 450/KSN/SWP/TUTK/6/2021 tanggal 23 Juni 2021, Agno : 05057/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-305/DN.00.01/7/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penyampaian arahan Bapak Wakil Presiden terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
JUNI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Bhineka Foundation Nomor 069-V/PA-BIFON/JKT-2021 tanggal 25 Mei 2021, Agno : 04259/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam perihal permohonan audiensi dalam rangka menyampaikan masukan dan solusi terkait pertimbangan situasi PapuaDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam terkait permohonan saran dan pertimbangan Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-262/DN.00.01/6/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Permohonan saran dan pertimbangan
2Surat dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor : 0913/483/MRP, tanggal 4 Juni 2021 Agno : 04422/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran MRP tentang Substansi perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk tindak lanjut sesuai arahan Bapak Menko Polhukam Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-279/DN.00.01/6/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Laporan pelaksanaan Audiensi MRP dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran MRP tentang Substansi perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
3Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B-450/M/D-2/AL.02/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, Agno : 1464/MN/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam Permohonan Audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Kepada Presiden RIDitindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk membuat nodin kepada Bapak Menko Polhukam Ditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan nota dinas kepada bapak Menko Polhukam Nomor: B-278/DN.00.01/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penyampaian Konsep Surat Kepada Menteri Sekretaris Negara RI
4Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) Nomor : 160/157/DPR-PB/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, Agno : 04864/S/21Surat Kepada Menko Polhukam terkit permohonan Audiensi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB)Ditindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Nomor: B-296/DN.00.01/6/2021 tanggal 28 Juni 2021 menerima audiensi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB)
MEI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Undangan Deputi I/Poldagri Nomor UN-869/DN.00.01/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Rakor Membahas Rencana Pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Surat ditujukan kepada Deputi-I/Poldagri tentang Rencana Pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-198/DN.00.01/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Rakor Membahas Rencana Pembangunan di Kabupaten Pucak, Provinsi Papua
2Surat dari Gubernur Papua Barat Nomor 019.3/668/SETDA-PB/2021, Agno : 02643/S/21, tanggal 7 April 2021, Agno : 04228/s/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Manokwari BaratDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-199/DN.00.01/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang hasil Audiensi dengan Sekda Prov Papua Barat
3Surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Nasional Religius (GENIUS) Nomor: 005/B/GENIUS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, Agno : 03666/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam Permohonan Silahturahmi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep I/I untuk diterima oleh Deputi I/PoldagriDitindaklanjuti oleh Asdep I/I dengan nota dinas kepada bapak Menko Polhukam Nomor: B-213/DN.00.02/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang saran dan masukan terkait surat dari DPP Gerakan Nasional Religius
4Surat dari Bupat Sidoarjo Nomor : 080/2804/438.1.1.1/2021 tanggal 12 April 2021Surat Kepada Menko Polhukam terkit permohonan penyelesaian ganti rugi koraban terdampak lumpur sidoarjoDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep I/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti oleh Asdep I/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-226/DN.00.01/5/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Saran Pertimbangan terhadap Permohonan Audiensi penyelesaian ganti rugi koraban terdampak lumpur sidoarjo
5Merujuk pertemuan Bapak Menko Polhukam dengan Pengurus PGLII, tanggal 25 Mei 2021Hasil Pertemuan Bapak Menko Polhukam Pengurus PGLII perihal penyelesaian Aspirasi Masalah di Papua Ditindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk konsep surat kepada Presiden RI terkait laporan hasil pertemuan Menko Polhukam dengan PGLIIDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-236/DN.00.01/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penyampaian Konsep Surat Kepada Bapak Presiden RI
APRIL 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Bupati Tanah Datar Nomor: 433/060/KESBANGPOL-2021 tanggal 25 Maret 2021 Agno: 0715/MN/21Surat ditujukan kepada Deputi-I/Poldagri tentang Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)Ditindaklanjuti Oleh Deputi I/Poldagri Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Deputi VI/Kesbang Nomor: B-137/DN.00.01/4/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Tanggapan terhadap surat Bupati Tanah Datar terkait Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
2Surat dari ketua Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Nomor 161/742, Agno : 02643/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pilkada Serentak Aceh Tahun 2020Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-146/DN.00.01/4/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Permohonan Ketua Dewan Perwakilan Aceh (DPRA)
3Surat dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Papua, Nomor: 014/IKBP/JKT/IV/2021, Agno : 02949/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi Ditindaklanjuti oleh Deputi I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk diterima oleh Deputi I/PoldagriDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada bapak Menko Polhukam Nomor: B-186/DN.00.01/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang permohonan Audiensi Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP)
4Surat dari Bupat Maybrat, Nomor: 100/35/BUP-MBT/IV/2021 tanggal 12 April 2021, Agno : 1857/S/21Surat Kepada Menko Polhukam terkit permohonan Audiens Bupati MaybratDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-189/DN.00.01/4/2021 tangga 25 April 2021 tentang Saran dan Pertimbangan Permohonan Audiensi Bupati Maybrat
MARET 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: B-14/Kemensetneg/D-2/SR.00/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 Agno: 1792/S/21Surat ditujukan kepada Deputi-I/Poldagri tentang Penerusan surat permohonan Audiensi Kepada Presiden RI dari sdr. KPA Widodo NotohadiningratDitindaklanjuti Oeleh deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk buat surat BalasanDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat Kepada Dirjem Politik dan Pemerintahan UmumKementerian Dalam Negeri, Nomor: B-795/DN.00l.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penerusan Surat dari Kementerian Sekretariat Negara
2Surat dari Dewan Musyawarah Pepera Jakarta Nomor: 002/DMP-PP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Agno 1478/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Saran Masukan dan kontribusi Positif dalam rangka penyelesaian masalah PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinsa Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-82/DN.00.01/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang saran masukan terkait permohonanAudiensi Pimpinan Pusat Dewan Musyawarah Pepera
3Surat dari Bupati Biak Numfor, Nomor: 0193/124, tanggal 1 Maret 2021 Agno Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi dalam rangka percepatan implementasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Prioritas Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran Pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada bapak Menko Polhukam Nomor: B-106/DN.00.01/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang saran pertimbangan permohonan Audiensi Bupati Biak Numfor
4Surat dari Forum Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Lapago Pegunungan Tengah Papua tahun , Nomor: B-057/FK-DOB-LPTP/I/2021 tanggal 10 Maret 2021 Agno 1857/S/21Surat Kepada Menko Polhukam terkit permohonan Audiensi Ketua Tim Pemekaran DOB Provinsi Lapago Pegunungan TengahDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-107/DN.00.01/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi Ketua Tim Pemekaran DOB Provinsi Lapago Pegunungan Tengah Papua
5Surat dari Ketua BPK Nomor: 36/S/I/3/2021 tanggal 19 Maret 2021, Agno 620/MN/21Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang permohonan menjadi Keynote Speech pada Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Dan Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat Ditindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk Siapkan BahanDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota dinas kepada Bapak Menko Nomor: B112/DN.00.01/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Baan Keynote Spech Bapak Menko Polhukam pada acara workshop BPK-RI tanggal 30 Maret 2021
6Surat dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Agno 619/MN/21Surat kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan menjadi pembicara pada kegiatan Penataan Pilkada Untuk Pemerintah Daerah yang lebih Baik secara virtualDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan disposisi kepada asdep 3/I untuk siapkan bahan kepada Bapak Menko Polhukam Ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-116/DN.00.03/3/2021 tentang BahanKenote Speech dalam rangka kegiatan Wibinar dengan tema Penataan Pilkada untuk Penerintah Daerah yang lebih Baik
FEBRUARI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari DPD RI Nomor: HM.02.00/277/DPDRI/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 Agno 00784/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Penyampaian Pandangan danRekomendasi Panitia Khusus Papua DPD RI dalam rangka mencari solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Tanah PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk buat tanggapan dan saran surat tersebutDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-41/DN.00.01/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Tanggapan dan Saran terkait Penyampaian dan Rekomendasi Panitia Khusus Papua DPD-RI
2Surat dari Lembaga Dewan Adat Kraton Surakarta Hadiningrat Surakarta Nomor: 062.1/P.02/LDA/2021 tanggal 6 Februari 2021 Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan perlindungan Hukum Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan saran pertimbangan kepada Bapak Menko Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Surat Kepada Dirjem Politik dan Pemerintahan UmumKementerian Dalam Negeri, Nomor: B-544/DN.00l.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penerusan Surat dari Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Surakarta Hadiningrat
3Surat Dari Panitia Besar Peka Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Provinsi Papua, Nomor: 184/02/03/7/1/2021 tanggal 29 Januari 2021, Agno: 1126/S/21Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi menyampaikan perkembangan mengenai Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2021 di Provinsi Papua Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran Pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 2/I dengan Surat tandatangan Menko Polhukam Kepada Menteri Komuikasi & Informatika, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN tanggal 22 Maret 2021 tentang permohonan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 di PRovinsi Papua
4Surat dari Human Studies Intitute (HIS) Nomor: 11/P/A/HIS/2/2021 tanggal 3 Februari Agno: 895/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Revisi UU No 7/2017 tentang PemiluDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 3/I untukSaran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-65/DN.00.03/2/2021, tanggal 25 Februari tentang Laporan Hasil Audiensi Human Studies Institute (HIS)
5Surat dari H, Sukiryanto, S,Ag Anggota DPD RI wilayah Kalimantan Barat, Nomor: 052/DPD-RI-KALBAR/B-80/II/2021, tanggal 23 Februari 2021, Agno 1460/S/21Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan menjadi pembicara terkait Nasib Pemekaran Kapuas RayaDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota dinas kepada Bapak Menko Nomor: B70/DN.00.02/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Saran pertimbangan undangan bapak menko menjadi Narasumber pada FGD Pemekaran Kapuas Raya
JANUARI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Sdr. Aloysius Dumatubun Nomor: 02/Pemerhati Pendidikan tanggal 28 Desember 2020 Agno 00052/S/21Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang pengaduan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I Notoa Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B- 5DN.00.03/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Saran pertimbangan pengaduan Sdr. Aloysius Dumatubun dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
2Surat dari DPR-RI Nomor: PW/00560/DPRRI/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 Agno 0099/MN/21Surat Kepada Menko Polhukam tentang konsultasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, DIY, DKI Jakarta Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Bahana Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Deputi IV/Hanneg Nomor: B- 11/DN.00.01/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Bahan Menko Polhukam dalam Rangka Konsultasi dengan Pimpinan DPR-RI
3Surat Dari PT. Freeport Indonesia, Timika, Nomor: 0001/PAD/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 Agno 435/S/21Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi da Presentasi Percepatan Pembangunan SDM di Tanah Papua Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran Pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-21/DN.00.01/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Saran Pertimbangan permohonan Audiensi dan Presentasi Program Mambruk Papua
4Surat dari Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi & Saireri, Nomor: 67/FKDT/I/SET/2021 tanggal 23 Januari 2021, Agno: 00595Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi Pemekaran Provinsi di Tanah PapuaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I untukSaran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-23/DN.00.01/1/2021 tentang Saran tanggapan permohonan Audiensi dan diterima bapak menko Polhukam tanggal 22 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB
DESEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Nomor: B-18/DPN-PNP/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Permohonan AudiensiSurat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait membangun kerjasama mitra dalam rangka mengawal cita-cita NKRI di tanah PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Saran Pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam Nota Dinas Nomor: B-397/DN.00.01 /11/2020, tanggal 24 November 2020 tentang Laporan Menerima Audiensi Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPPAP
2Surat dari Gubernur Papua Nomor: B-019.3/19149/Set, tanggal 23 Oktober 2020 Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait menyampaikan Pokok-pokok pikiran Beberapa Pemuka Agama dan Situasi Kemasyarakatan di Provinsi PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Saran Pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam Notoa Dinas Nomor: B- 400/DN.00.01/ 11/2020 tanggal 24 November 2020 tentang saran pertibangan Permohonan Audiensi Gubernur Papua terkait Pokok Pemikiran Beberapa Pemuka Agama dan Situasi Kemasyarakatan di Provinsi Papua
3Surat dari Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Nomor: 271/DPN/ADKASI/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Agno 2918/MN/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pro Kontra tentang Revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Saran Pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam Ditindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B- 418/DN.00.01/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi DPP ADKASI
4Surat dari Lili Muslihat Bandung No Agno: 10404/S/20 tanggal 23 November 2020Surat Kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Sengketa Pilkada calon Perseorangan di Kabupaten Bandung Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk Buat Surat Balasan Kepada yang bersangkutanDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Surat Tandatanggan Sesmenk Polhukam Kepada Bawaslu Nomor: B-4188/ DN.00 .03/12020 tanggal 8 Desember tentang Jawaban Atas Surat Pengaduan Balon Perseorangan a.n Lili Muslihat dan Wida Hendrawati dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung Prov Jawa Barat
5Surat dari Bupati Sidoharjo Nomor: 080/8708/438.1.1 .1/2020 tanggal 2 Desember Agno: 11109/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Laporan Pelaksana Harian Hasil Rapat Bersama dan Tinjau Lokasi Lumpur Sidoharjo dan Permohonan Audiensi Terkait Penyelesaian Ganti Rugi Korban Terdampak Lumpur SidoharjoDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I untuk dilanjutkan kepada Kemendari Ditindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Surat Ditandatangani Bapak Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: B-219/DN.00.01/12/2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Korban Terdampak Lumpur Sidoharjao
NOVEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Nomor: B-18/DPN-PNP/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Permohonan AudiensiSurat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait membangun kerjasama mitra dalam rangka mengawal cita-cita NKRI di tanah PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Saran Pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam Nota Dinas Nomor: B-397/DN.00.01 /11/2020, tanggal 24 November 2020 tentang Laporan Menerima Audiensi Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPPAP
2Surat dari Gubernur Papua Nomor: B-019.3/19149/Set, tanggal 23 Oktober 2020 Surat ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait menyampaikan Pokok-pokok pikiran Beberapa Pemuka Agama dan Situasi Kemasyarakatan di Provinsi PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan Saran Pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam Notoa Dinas Nomor: B- 400/DN.00.01/ 11/2020 tanggal 24 November 2020 tentang saran pertibangan Permohonan Audiensi Gubernur Papua terkait Pokok Pemikiran Beberapa Pemuka Agama dan Situasi Kemasyarakatan di Provinsi Papua
OKTOBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari DPC Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Dekai, Nomor: 05/DPC/LI-BPN/IX/2020, tanggal 21 September 2020 Agno: 8540/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Penyelewengan Dana Desa dan Dana Covid 19ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk siapkan tanggapan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan surat tandatangan Sesmenko kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor: B-3454/DN.00.01/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang saran dan pertimbangan penyelewengan dana Desa dan Dana Covid 19
2Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B702/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2020 tanggal 15 September 2020 Agno: 8334/S/20Surat tembusan kepada Menko Polhukam tentang Surat Menteri Keuangan tentang tanggapan atas surat Gubernur Aceh dan Surat Gubernur Papua terkait Sisa Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastrukturditindaklanjuti oleh deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan surat balasan kepada Menteri Keuangan Ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat tandatangan Menko Polhukam kepada Presiden RI Nomor: B-167/DN.00.01/10/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan infrastruktur TA 2019 Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
3Sura dari Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Nomor: B-110/689/MRPB/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Agno: 8844/S/20Surat kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Revisi UU Otsus No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papuaditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-340/DN.00.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi Majelis Rakyat Papua Barat
4Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) Nomor: 160/160/DPR/PB/X/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 Agno: 9567/S/20Surat kepada Menko Polhukam tentang Konsultasi Revisi UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papuaditindaklanjuti oleh Plh.Deputi dengan Disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/Idengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-361/DN.00.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Saran pertimbangan permohonan Audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB)
SEPTEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Sekjen MPR-RI Nomor: B-393/HM.04.03/B-H/SetjenMPR/09/2020, tanggal 8 September 2020 Agno: 2172/MN/2020Surat Kepada Menko Polhukam tantang Undangan Rapat Dengar Pendapat terkIt dengan Revisi RUU Otonomi Khusus Papua pada hari Jumat tanggal 11 September 2020ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk siapkan bahan Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-288/DN.00.01/9/2020 tentang Penyampaian bahan Rapat Dengar Pendapat Menko Polhukam dengan Pimpinan MPR-RI tentang Revisi UU No 21 tahun 2020 tentang Otsus Papua
2Surat dari Masyarakat dan Pers Pemerhati Pemilu (MAPILU PWI) Nomor: 001/Mappilu-PWI/SP-A/IX/2020, tanggal 6 September 2020 Agno 8036/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait menyatukan Persepsi pelaksanaan dan Pemantauan juga Pengawas Pilkada Serentak Tahun 2020ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk siapkan bahandintindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko tentang Penyampaian bahan kenote speaker dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang sehat dan berbudaya pada tanggal 1 Oktober 2020
AGUSTUS 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Bupati Halmahera Utara Nomor: B- 270/579, tanggal 11 Agustus 2020, Agno: 7313/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Permasalahan 6 Desa di Perbatasan yang bermasalah terkait DPTDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk Saran Pertimbangan Ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B- 261/DN.00.03/6/20 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi terkait permasalahan 6 Desa di perbatasan yang bermasalah terkait DPT
JULI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua, Nomor: 08/FKHP-Papua/03/2020, tanggal 12 Maret 2020Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Permohonan Pengangkatan Tenaga HonorerDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi-VII KominfoturDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-VII, Nomor: B- 157/DN.00.00/6/2020, tanggal 9 Juni 2020 tentang Meneruskan surat Permohonan Audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua
2Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Provinsi Papua, Nomor: 22/DPW-KPK-Tipikor/VI/2020, tangga; 16 Juni 2020 Agno: 05562/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pelantikan Pengurus Ormas KPK TIPIKOR Provinsi PapuaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 1/I Untuk Saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Nomor: B-192/DN.00.02/7/2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Saran Pertimbangan tentang permontaan Pelantikan Pengurus Ormas DPW KPK Tipikor Provinsi Papua
3Surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Nomor: B-528/M.PPN/D.9/HM.04.01/6/2020m tanggal 26 Juni 2020, Agno: 42/SM/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bahan Lapiran Pidato Presiden di Depan Sidang DPR dan DPD Pada tanggal 14 Agustus 2020Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Asdep 2 untuk dikoordinasikan dengan Kedeputian terkait suntuk menyiapkan bahanditindak lanjuti oleh Asdep 2/I dengan Surat tandatangan Sesmenko Polhukam Kepada Bappenas Up. Sekretaris Kementerian Bappenas Nomor: B-165/DN.00.01/7/2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penyerahan Bahan Lampiran Pidato Presiden di Depan Sidang DPRdan DPD tanggal 14 agustus 2020
4Surat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor: 074/SET-03/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 Agno: 5965/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan Fasilitasi Pengusulan Jamkestam Ketua dan Anggota DKPPDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk dikoordinasikan dan kirim balasanditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Surat tandatangan Menko Polhukam Kepada Menteri Keuangan Nomor: B-118/DN.00.03/7/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pengusulan Kepesertaan Jamkestama bagi Ketua dan Anggota DKPP
JUNI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Menteri Sekretaris Negara, Nmor: B-385/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/5/2020, tanggal 20 Mei 2020, Agno: 4872/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Rencana Undang-Undang Tentang Daerah Kepulauan Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I buat surat kepada Presiden RIDitindaklanjuti Oleh Asdep 2/I dengan Surat ditandatangani oleh Menko Polhukam kepada Presiden RI Nomor: B-101/DN.00.01/6/2020, tanggal 10 Juni 2020 tentang Saran tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan
2Surat dari Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua, Nomor: 08/FKHP-Papua/03/2020, tanggal 12 Maret 2020Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Permohonan Pengangkatan Tenaga HonorerDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi-VII KominfoturDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Nomor: B- 157/DN.00.00/6/2020, tanggal 9 Juni 2020 tentang Meneruskan surat Permohonan Audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua
MEI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari dr. Asyera R.A Wundalero anggota DPD RI Dapil NTT Nomor: XII/DPD RI/NTT XII2020 tanggal 3 April 2020, Agno 4398/S/20Surat kepada Menko Polhkam tentang permohonan Audiensi untuk membangun silaturahmi, saran dan bimbingan mengenai program-program yang ada di kemenko Polhukam yang bermanfaat bagi Dapil NTTDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk buat saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota dinas Nomor: B-137/DN.00.01/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Tanggapan terhadap Surat Permohonan Audiensi Anggota DPD RI
APRIL 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-309/M-Sesneng/D-2/SR.00/04/2020, tanggal 14 April 2020, Agno: 3997/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Permohonan Audiensi dari Ketua Umum DPP Forum omunikasi Pejuang Timor-Timur Kepada PresidenDitindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi IV/Pertahanan NEgaraDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Nomor: 132/TU.00/4/2020, tanggal 20 April 2020 tentang meneruskan surat dari Menteri Sekretaris Negara RI tentang Permohonan Audiensi dari Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur Kepada Presiden RI
2Surat dari Timotius Kambu Jakarta, tanggal 26 Maret 2020, Agno: 3661/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Timotius Kambu Orang Asli Papua selama 20 tahun berjuang melawan PT.Freeport Indonesia yang tidak membayar upah dan Hak-hak lain yang berdasarkan Putusan MA No 03 PK/PHI/2006 tanggal 15 Agustus 2005 telah berkekuatan hukum tetapDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan ke Deputi III/Hukum dan HAMDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Sekretaris Deputi kepada Deputi-III, Nomor: B-101/TU.00/4/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Meneruskan surat dari Timotius Kambu Orang Asli Papua terkait Permohonan Bantuan Hukum
3Surat Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-284/M-Sesneng/D-2/HL.02.02/04/2020, tanggal 3 April 2020, Agno: 3870/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat MRP mengenai empat keputusan bersama dan rekomendasi bersama MRP dan MRPBDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asdep 4/I buat Surat balasan Kepada Menteri Sekretaris NegaraDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat tandantangan Menko Polhukam Kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-88/DN.00.01/4/2020 tangggal 30 April 2020 tentang Tindaklanjut Surat Ketua MRP mengenai Penyampaian Empat Keputusan Bersama dan Rekomendasi Bersama MRP dan MRPB
4Surat Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-284/M-Sesneng/D-2/HL.02.02/04/2020, tanggal 3 April 2020, Agno: 3870/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat MRP mengenai empat keputusan bersama dan rekomendasi bersama MRP dan MRPBDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asdep 4/I buat Surat balasan Kepada Menteri Sekretaris NegaraDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat tandantangan Menko Polhukam Kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-88/DN.00.01/4/2020 tangggal 30 April 2020 tentang Tindaklanjut Surat Ketua MRP mengenai Penyampaian Empat Keputusan Bersama dan Rekomendasi Bersama MRP dan MRPB
MARET 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Nomor: 021/PusaKo/II-B/2020, tanggal 5 Maret 2020Surat Kepada Deputi-I Bidang Moordinasi Politik Dalam Negeri tentang Permohonan Audiensi membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, Rancangan undang-Undang Partai Politik serta Kampanye Pemilu di IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk di terima dengan mengundang kedeputian lainditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan menerima Audiensi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB
2Surat dari Badan Pusat Statistik Nomor: B-162/BPS/4330/02/2020, tanggal 17 Februari 2020Surat Kepada Deputi-I/Poldagri tentang Permohonan Dukungan Pengumpulan Data Indikator Pemilu Tahun 2019 dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk tindaklanjuti Buat Surat kepada BawasluDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan surat tandatangan Sesmenko kepada Ketua Bawaslu Nomor: B-770/DN.00.00/3/2020, tanggal 11 Maret 2020 tentang Permohonan Data Pemilu terkait Indesk Demokrasi Indonesia (IDI)
3Surat dari Bupati Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Nomor: 300/053/Bup/2020, tanggal 28 Februari 2020, Agno: 2807/S/20Surat kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Strategis Nasional Waropko-OksibilDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat ditandatangani oleh Bapak Menko Polhukam Kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: B-65/DN.00.01/3/2020, Hal: Meneruskan surat Bupati Pegunungan Bintang Provinsi Papua
4Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-185/M.Sesneg/D-2/HL.02.02/03/2020, tanggal 5 Maret 2020, Agno: 2977/S/20Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Bupati Merauke terkait Pertimbangan Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk laksanakan rapat dan undang K/L terkaitditindaklanjuti oleh asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-115/DN.00.03/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Laporan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Merauke Provinsi Papua
5Surat dari Kementerian Sekretaris Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-288/Ka.Setwapres/PH.03.01/2/2020, tanggal 28 Februari 2020 Agno: 2716/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tindaklanjut arahan Wakil Presiden tentang Penanganan Radikal Terorismeditindaklanjuti oleh Deputi kepada Asdep 1/I untuk siapkan saran pertimbangan kepada Deputi IV/Hanneg untuk dikompilasi dan disempurnakan sebagai bahan masukan dalam rapat bersama K/L terkait Ditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Deputi IV/Hanneg Nomor: B-116/DN.00.02/3/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Tanggapan dan masukan terkait Penanggulangan Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme
FEBRUARI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Nomor: 12/DPP-APDESI/I/2020, tanggal 23 Januari, Agno 1233/T/20Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Workshop Nasional Bela Negara Pemerintah Desa dengan Tagline Melawan Radikalisme, Terorisme dan Sparatisme dari Desa Pada tanggal 22 s-d 25 Maret 2020Ditindaklanjuti oleh deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk koordinasi dengan Kedeputian VI Ditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas Nomor: B-37/DN.00.01/2/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Permohonan Audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) DPP APDESI telah diterima oleh Bapak Menko Polhukam pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pukul 12.20 di Ruang Yudistira
2Surat dari Markas Daerah Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Batalion Serbaguna (PKRI) Nomor: 001/PKRI-YST/I/2020, tanggal 7 Januari 2020, Agno: 217/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Persoalan Papua dan Papua Barat serta Program Bela Negara Menjelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional ke XX di PapuaDitindaklanjuti Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Sesdep kepada Deputi-VI/Kesbang Nomor: B-48/DN.00.01/2/2020, tanggal 5 Februari 2020
3Surat dari Direktur LBH ForJIS, Nomor: 17/SuKa/LBH_ForJIS/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, Agno: 1199/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan bertemu atau jawaban Bapak Menko Polhukam mengenai penyelesaian masalah tahanan relawan "Korban Pilpres"Ditindaklanjuti Oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi-III/Hukum dan HAMDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Sekretaris Deputi kepada Sekretaris Deputi III/Hukum dan HAM, Nomor: B-47/DN.00.03/2/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Meneruskan Surat dari LBH ForJIS terkait Permohonan Bantuan Hukum Korban Pesta Pilpres
4Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat Nomor: 910/12/MRPB/I/2020, tanggal 30 Januari 2020, Agno: 1352/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Penilaian terhadap hasil dan Manfaat Otonomi Khusus serta menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang usulan perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 dan meminta arahan dari PemerintahDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-51/DN.00.01/2/2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi Kepada Bapak Menko Polhukam dari Majelis Rakyat Papua Barat
5Surat dari DPRD Kabbupaten Batang Hari Muara Bulian, Nomor: 170/22/DPRD/2020, tanggal 27 Januari 2020, Agno: 1351/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Konsultasi dan Koordinasi terkait penyelesaian konflik antara Masyarakat Desa Bungku/Dusun Tanjung Johor dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic PersadaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk koordinasikan dengan Deputi III dan Deputi-VDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Deputi-III/Hukum dan HAM, Nomor: B-57/DN.00.01/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Permohonan konsultasi dan koordinasi tentang penyelesaian konflik antara masyarakat desa bengkulu/dusun tanjung jihor dengan PT berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada
6Surat dari Tim 502Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Jakarta, Nomor: B002/SP/TIM 502KPPT/II/2020, tanggal 1 Februari 2020, Agno: 1516/S/20Surat Kepada Menko Polhukam terkait permohonan Audiensi kesapan perangkat lunak untuk mendukung realisasi pembentukan Provinsi Papia TengahDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota DInas kepada Menko Polhukam, Nomor: B-60/DN.00.01/2/2020, tanggal 12 Februari 2020 tentang saran pertimbangan audiensi TIM 502 kebangkitan Provinsi Papua Tengah
7Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu, Nomor: 179/DPP-PPB/PP/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, Agno: 1757/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait keberadaan Partai Papua Baersatuditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-74/DN.00.03/2/2020, tanggal 25 Februari 2020 tentang Saran pertimbangan Permohonan Audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu
8Surat dari Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 131.1/SD.V/DIT.II, tanggal 5 Februari 2020Surat Kepada Ketua Desk Koordinasi Pilkada Kemenko Polhukam tentang Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan NPHD di Kabupaten Oku Timur dan Tidore KepulauanDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk di rapatkan tingkat Eselon II K/LDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B-73/DN.00.03/2/2020, tanggal 25 Februari 2020 tentang Laporan Rapat Koordinasi Membahas TIndaklanjut Penyelesaian NPHD Kab. Oku Timur dan Kota Tidore Kepulauan
9Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu, Nomor: 179/DPP-PPB/PP/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, Agno: 1757/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi Membahas Partai Lokal di PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-74/DN.00.03/2/2020, tanggal 25 Februari 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Barsatu
10Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat Nomor: 910/016/MRPB/II/ 2020, tanggal 20 Februari 2020, Agno: 2322/S/20Surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi terkait pokok-pokok pikiran tentang usulan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk diterima oleh Deputi-I dan Desk PapuaDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan mengundang rapat koordinasi dan menerima Audiensi Anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 26 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB
11Surat dari Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 100/20.908/Sekr, tanggal 5 Februari 2020, Agno: 1667/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 584/K/TUN/2009 dan Peninjauan/Perubahan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71.3200 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi UtaraDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-78/DN.00.03/2/2020, tanggal 27 Februari 2020 tentang Tanggapan Pengangkatan Pejabat Bupati dan Permasalahan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2019 s.d 2024 dan konsep Surat Ke Kemendagri
12Surat dari Saudara Robert Gwijangge Anggota DPRD Kabupaten Nduga Provinsi Papua Periode 2019 s.d 2024 Nomor: 01/SPR/PKS/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, Agno: 2201/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Rekomendasi terkait Penunjukan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKSditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menkoditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B: 80/DN.00.03/2/2020, tanggal 28 FebruarRobert Gwijangge Anggota DPRD Kabupaten Nduga Provinsi Papua Periode 2019 s.d 2024
JANUARI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Panitia Renovasi Sekrtariat Binfor Kabupaten Mimika Kepada Menko Polhukam Nomor: 022/BINFORA/Panitia-Renivasi/XI/2019, tanggal 8 November 2019 Agno 10139/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan dan Pengadaan ATK Sekretariat Binfora Kabupaten MimikaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat Deputi-I/Poldagri kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, tentang PEnerusan Surat Panitia Renovasi Sekretariat BINFORA Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor: B-90/DN.00.01/1/2020, tanggal 15 Januari 2020
2Surat Dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia< Nomor: 09/DPP-APDESI/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, Agno 11081/S/19Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang Permohonan Kata Sambutan Pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan Disposisi kepada asdep 2/I saran pertimbangan kepada bapak menko dan untuk buat kata sambutanDitindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan Nota Dinas Nomor: B: 13/DN.00.01/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 tentang Konsep Kata Sambbutan Bapak Menko Polhukam pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3Surat dari Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat For Jikowi-Maruf kepada Menko Polhukam, tanggal 15 Oktober 2019, Agno 260/S/20Surat Kepada Menko Polhukam tentang TUntutan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Adat Milik Keret Manibela di Kabupaten Sorong Papua BaratDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat tandatangan Deputi-I kepada Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Nomor: B-115/DN.00.01/1/2020, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penerusan Surat Dari Aliansi Masyarakat Papua dan Papua Barat For Jokowo-Maruf
4Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemberdayaan Perempuan (DPP-FPPI) Nomor: 022/DPP-FPPI/I/2020, tanggal 8 Januari 2020, Agno: 438/S/20Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi terkait laporan terselenggaranya Munas II FPPI tanggal 28 s.d 30 Nopember 2020Ditindaklanjuti Oleh Deputi dengan Disposisi kepada Asdep 1/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-30/DN.00.02/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi dari Ketua Umum DPP Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI)
DESEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Direktur Pemberitaan PT. MNC Televisi Network, Nomor: 1405/iNews/News/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agenda: 10765/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Undangan sebagai Pembicara Utama Peluncuran Program Pilkada "Pemilu Rakyat 2020: tanggal 12 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB bertempat di MNC Conference Hall, Kebon Sirih JKPDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-733/DN.00.03/12/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Saran sebagai pembicara utama dalam Peluncuran Program Pilkada "Pemilu Rakyat 2020" oleh iNews TV
2Surat dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam Jakarta, Nomor: 05/XI/LPO/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agno: 10729/S/19Surat ditujukan Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Radikalisme dan Terorisme Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I Saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam, Nomor: B-737/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan terkait Permohonan Audiensi Jajaran Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)
3Surat dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam Jakarta, Nomor: 05/XI/LPO/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agno: 10729/S/19Surat ditujukan Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Radikalisme dan Terorisme Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I Saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam, Nomor: B-737/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan terkait Permohonan Audiensi Jajaran Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)
4Surat dari Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarf Hidayatulah Jakarta, Nomor: 019-A/Pan-Sekolah Advokasi/SEMA/FU/IV/2019 tanggal 7 Nopember 2019Surat Kepada Sesmenko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Rencana Kegiatan Sekolah Advokasi (Peran Penting Mahasiswa dalam Menyikapi Dinamika Politik dan Keamanan Negara) yang akan di laksanakan 27 Nopember 2019 di Auditorium Harun Nasution UIN Syariaf Hidayatullah JakartaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I kepada Asdep 1/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Sesmenko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B-738/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan tentang Permohonan Audiensi terkait Rencana Acara Sekolah Advokasi yang akan diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5Surat dari Lembaga Layanan Pendidikan tinggi Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Nomor: T/647/L14.13/PR.06.00/2019 tanggal 5 Desember 2019, Agno : 11169/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang kesediaan menjadi Fasilitator/Mediator pelaksanaan Audiensi agar dapat memfasilitasi melaksanakan pertemuan dengan Presiden terkait penyampaian gagasan pembangunan Papua bersama akademisi (Praktisi dan Mahasiswa perguruan tinggi)ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-775/DN.00.01/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 tentang Saran dan Pertimbangan serta konsep Surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
NOVEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Menteri Sekretariat Negara Nomor: B-1203/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Agno 9171/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Pedalaman Papua melalui Pendekatan Budaya dan Ekonomi MasyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-672/DN.00.01/11/2019, tanggal 5 November 2019 tentang Tanggapan atas Surat Mensesneg tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial si Pedalaman Papua melalui Pendekatan Budaya dan Ekonomi Masyarakat
2Surat dari Jaringan Damai Papua (JDP), Jakarta, Nomor: 017/Sek.JDP/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019, Agno: 9666/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Perihal Permohonan Audiensi Kepada Bapak Menko Polhukam terkait Situasi terkini Papua sebagai komitmen JDP guna membangun pendekatan dialogis Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I degan Nota Dinas Nomor: B-683/DN.00.01/11/2019, tanggal 11 Nopember 2019 tentang saran rekomendasi Permohonan Audiensi Kepada Menko Polhukam
3Surat Dari Menteri Dalam Negeri, Nomor: 896/12220/SJ, tanggal 6 Nopember 2019, Agno 09821/S/19Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang undangan Menjadi Narasumber pada Rakornas Tahun 2019 degan tema Sinergi Pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju, pada hari Rabu tgl 13 Nopember 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor Jawa BaratDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Sesdep untuk himpun dan siapkan BahanDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Nomor: B-685/DN.00.03/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang penyampaian Bahan Menko Polhukam pada Rakornas Sinergi Pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju
4Surat dari The Habibie Center, Jakarta, Nomor: 269/PH-THC/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019 Agno: 9373/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Menjadi Pembicara kunci pada hari ulang tahun ke 20 The Habibie Center dengan tema Demokrasi Indonesia Setelah Dua Dekade Reformasi pada tanggal 13 Nopember 2019 bertempat di Hotel Le Meridien Jl Jenderal Sudirman JKPditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asde 1/I untuk siapkan bahan kegiatan dimaksudditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-686/DN.00.00/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian konsep Sambutan Kenote Speech Menko Polhukam pada acara Seminar Nasional dalam rangka HUT ke 20 The Habibie Center
5Surat dari Panitia Festival Keraton Masyarakat Adat Asean VI, Nomor: 001/BB/Pan-FKMA-VI/IX/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Agno 10012/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang undangan menghadiri dan mensukseskan Festifal Keraton Masyarakat Adat Asean VI (FKMA VI) pada tanggal 18 s.d 21 Nopember 2019ditindaklanjuti oleh Deputi-I kepada Asdep 1/I saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-698/DN.00.02/11/2019, tanggal 15 Nopember 2019, tentang Saran terkait undangan Menghadiri Festifal Keraton Masyarakat Adat (FKMA) Asean ke VI di Sulawesi Tenggara
6Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Jayapura, Nomor: 100/600/X/ZET/2019, tanggal 21 Oktober 2019, Agno 9864/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Keberatan atas Pergantian Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-702/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Tanggapan terhadap surat atas pergantian Pejabat tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
7Surat dari Markas Daerah Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Bataliyon Serbaguna Provinsi Papua dan Papua Barat, Nomor: 010/PKRI-YS/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 Surat Kepada Menko Polhukam tentagn Permohonan Audiensi tentang menyampaiakan program kegiatan PKRI dan Diskusi terkait permasalahan PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbnagan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-699/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Saran masukan Permohonan Audiensi Markas Daerah Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Batalion Serbaguna Provinsi Papua dan Papua Barat
8Surat dari Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Nomor: 206/SK/KKR-Aceh/XI/2019, tanggal 1 Nopember 2019, Agno 9677/S/19, 9677/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi dan Koordinasi Perkembangan Kerjasama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AcehDitindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Notadinas kepada Deputi-III Hukum dan HAM, Nomor: B-273/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penyampaian Surat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (ttd Sesdep)
9Surat dari Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat For Jokowi-Maruf AMin Sorong, Nomor: 011/AM-PPB/FJ-MA/XI/2019, tanggal 5 Nopember 2019 Surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi menyangkut hak-hak dasar ornag asli Papua tentang hal Ulayat Tanah AdatDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhkam Nomor: B-700/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Permohonan Audiensi Aliansi Masyarakat Papua dan Papua Barat for Ir. H, Jokowi - Prof KH Maruf Amin
10Surat daro Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu Nomor: 13/DPP-PPB/AUDIENSI/X/19, tanggal 4 Nopember 2019, Agno 9751/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Uji Materi terhadap Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-710/DN.00.03/11/2019 Kepada Menko Polhukam, tentang Saran terkait Permohonan Audiensi DPP Partai Papua Bersatu, tanggal 21 Nopember 2019
11Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/1081/M.SM.01.00/2019, tanggal 30 Oktober 2019, Agno 9824/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Pengadaan CPNS Tahun 2019 dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan ke Deputi VII/KominfoturDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota DInas kepada Deputi VII/Kominfotur, Nomor: B-277/TU.00/11/2019, tanggal 21 Nopember 2019 tentnag meneruskan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS tahun 2019
12Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-14/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/11/2019, tanggal 8 Nopember 2019, Agno: 10058/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Penanganan Radikalisme melalui Penanaman Kesadaran Kebhinekaan untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsaditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sekretaris Deputi untuk teruskan ke Deputi VI/Kesatuan Bangsaditindaklanjuti oleh Sekretaris Deputi dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang Nomor: B-278/TU.00/11/2019, tanggal 21 Nopember 2019 tentang Meneruskan Surat Menteri Sekretaris negara atas surat dari Sesjen Wantanas terkait Penanganan Radikalisme Melalui Penanaman Kesadaran Kebhinekaan untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
13Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-16/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/11/2019, tanggal 8 Nopember 2019, Agno: 10059/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan surat Sesjen Wantanas terkait Ancaman Drone dari Prespektif Pertahanan dan Keamanan dalam Rangka Keamanann NasionalDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi IV/Pertahanann NegaraDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Deputi IV/{ertahanan Negara tanggal 21 Nopember 2019 Nomor: B-279/TU.00/11/2019, tentang Meneruskan Surat Menteri Sekrettaris Negara atas surat dari Sesjen Wantanas terkait Ancaman Drone dari Prespektif Pertahanan dan Keamanan dalam rangka Keamanan Nasional
14Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Jakarta, Nomor: 0415/U/DPP/PNI-M/X/2019, tanggal 4 Nopember 2019, Agno 09717/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait menyikapi persoalan-persoalan BangsaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-707/DN.00.03/11/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Saran terkait permohonan Audiensi DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Jakarta
15Surat dari Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri Biak, Nomor: 135/13, tanggal 7 Oktober 2019, Agno 9964/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi terkait Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Teluk Cenderawasihditindaklanjuti oleh Deputi-I/poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-708/DN.0001/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019 tentang Tanggapan terhadap surat permohonan Audiensi Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Teluk Cenderawasih
16Surat dari Kementerian Sekretaris Negara RI, Nomor: B-120/Kemensetneg/D-2/SR.00/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019, Agno 10499/S/19Surat Kepada Deputi-I/Poldagri tentang tentang Penerusan Surat Permohonan Audiensi dari Ketua Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung II Kepada PresidenDitindaklanjuti dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan ke Deputi IV/HannegDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas kepada Sesdep Deputi IV/Hanneg, Nomor: B-283/DN.00.02/11/2019, tentang Meneruskan SUrat Menteri Sekretaris Negara atas Surat dari Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung II, tanggal 25 Nopember 2019
17Surat dari TIM 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Nomor: 033/MW/PPPT/X-2019, tanggal 30 Oktober 2019, Agno: 9522/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Percepatan Pemekaran Provinsi Papua TengahDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk dikoordinasikan dengan Asdep 2/IDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Menerima Audiensi bersama Desk Otsus tanggal 26 Nopember 2019 Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Deputi-I/Poldagri
18Surat dari Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor: 020/PUSKAPSI.FH.UNE/IV/2019, tanggal 6 Nopember 2019, Agno 10083/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Konfrensi Hukum Nasional dengan tema Akar Masalah Korupsi Politik dalam Pemilu dan Pilkada serta Strategi PencegahannyaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota DInas Kepada Menko Polhkam Nomor: B-717/DN.00.03/11/2019, tanggal 26 Nopember 2019 tentang Saran terkait Permohonan Kynote Speaker dalam kegiatan konfrensi Hukum Nasional oleh PUSKAPSI Universitas Jember
OKTOBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Pemuda Panca Marga Provinsi Papua Jayapura, Nomor: 36-PB/MADA-PPM/PAPUA/IX-2019, tanggal 27 September 2019 Agno: 8360/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Situasi keamanan terkini di Provinsi PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri degan disposisi kepada Asdep 4/I untuk diterima bersama Staf Desk Otsusditindaklanjuti oleh asdep 4/I, diterima tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB
2Surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-89/Kemensetneg/D-2/SR.00/09/2019, tanggal 26 September 2019, Agno: 8432/S/2019Surat Kepada Menko Polhukam tentang meneruskan surat Permohonan Audiensi Wali Nagroe Kepada Presiden Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada PresidenDitindaklanjuti oleh ASdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-609/DN.00.01/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi Wali Nangroe Aceh Kepada Presiden
3Surat Dari Ir. Widarto (Koordinator/Pendamping Raja Papua) Jakarta Nomor: 07/SKP/MPHK/IX/2019, tanggal 16 September 2019, Agno: 08024/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan Bapak Menko Polhukam agar Raja Papua bisa bertemu dengan Bapak Presiden RI Karena Situasi Perbatasan RI _PNG dalam Kondisi MenghawatirkanDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-602/DN.00.01/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Bantuan Bapak Menko Polhukam agar Raja Papua Bisa Bertemu dengan Bapak Presiden RI
4Surat Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI , Nomor: 1612/K.Bawaslu/PM.00.00/x/2019, tanggal 23 Oktober 2019 Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Membuka Acara Bawaslu Awoard Tahun 2019, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 18,30 WIB Bertempat di Kasablanka HallMentengditindaklanjuti oleh Deputi-I kepada Asdep 3/I untuk Siapkan bahan sambutan untuk untuk Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B631/DN.00.03/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Konsep Sambutan Menko Polhukam dalam Acara Bawaslu Aword Tahun 2019
5Surat dari Bagus Satrio, Jakarta, tanggal 18 Oktober 2019 Agno: 09078/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang tentang Saran untuk mengundang PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Asaba Sebagai Mitra Strategis Perencanaan Sekaligus Pelaksanaan Pemindahan Ibukota Negara Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-632/DN.00.01/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Kepada Bagus Satria No: B-2373/DN.00.01/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang tentang Saran Masukan Permohonan saudara Bagus Satrio agar Menko Polhukam mengundang PT.Pos Indonesia dan PT. Asaba Computer Centre untuk dilibatkan sebagai Mitra Strategis Perencanaan Sekaligus Pelaksanan Pemindahan Ibukota Negara RI
SEPTEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Garda Pembela Pancasila Provinsi Papua Barat, Nomor: 010/DPP/GPP-PAPUA/IX/019 tanggal 6 September 2019, Agno: 07431Suat Kepada Menko Polhukam perihal permohonan Audiensi terkait perkembangan terkini Provinsi Papua ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangn Kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-555/DN.00.01/9/2019, tanggal 16 September 2019, hal saran masukan permohonan Audiensi DPP Garda Pembela Pancasila Provinsi Papua Barat
2Surat dari PT. Unitrade Persada Nusantara, Jayapura, Nomor: 555.868.756.050919, tanggal 2 September 2019, Agno: 7293/S/19Surat Kepada Menko Polhukam hal Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Khusus Pengoperasian Helikopter guna mendukung pembangunan di PapuaSurat ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan Kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan surat Menko Polhukan kepada Direktur Utama PT. Unitrade Persada Nusantara, Nomor: B-165/DN.00.01/9/2019, tanggal 16 September 2019, hal Rekomendasi Pengurusan Surat Ijin Khusus Pengoperasian Helikopter Mi-8MTV-1, Regristrasi 9U-BHWPT SN 93448 oleh PT. Untrade Persada Nusantara
3Surat dari Marnus Kogoya SE, Jakrta, tanggal 20 Agustus 2019, Agno: 07122/S/19Surat Kepada Menko Polhukam Hal Penindaklanjutan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017 Kepada Kemendagri,Ditindaklanjuti oleh Deputi I dengan disposisi kepada Asdep 3/I Saran pertimbangan kepada Bapk Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-535/DN.00.03/9/2019, tanggal 4 September 2019, Hal Pertimbangan dan Saran terhadap Surat Saudara Marnus Kogoya, SE tentang Penindaklanjutan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 47/PHP.UP-XV/2017
4Surat dari I Ketut Semadha Putra, Nomor: No/Khusus/GMT/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Agno: 6747/S/19Surat ditujukan Kepada Bapak Menko Polhukam tentnag Masukan dan SUbtansi Surat Lampiran Ada Unsur Kriminal Politik di Taliban "Janji Bupatinya Membangun Kembali Patung Dewa Wisnu Murti"Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Surat tandatangan Plt. Sesmenko kepada I.Ketut Samadha Putra, Koordinator GMT Aliansi 2001 Bali, Nomor: B-1713/DN.00.01/9/2019, tanggal 5 September 2019 tentang Tanggapan
5Surat dari Persaudaraan ANtar Suku Bangsa Nusantara Jakarta, Nomor: A017/PASEBAN.45/IX/2019, tanggal 13 September 2019, Agno 7684/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019 untuk Persatuan NKRI yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tgl 21 September 2019 di Komplek Waroenk Babe Jakarta Pusat, Jl. Senen Raya No 40 SenenDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko POlhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat kepada Ketua Pelaksanaan Festival Papua Tahun 2019, Nomor: B-1866/DN.00.01/9/2019, tenggal 20 September 2019 tentang Permohonan Bantuan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019 untuk Persatuan NKRI
6Surat dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor: 65/A/HMPS-HTN/Sek-Pan/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Agno: 7559/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang permohonan Kerjasama dan Fasilitasi Kegiatan Seminar Ketatanegaraan HTN Festival dengan Tema Arah Baru Penegakan Hukum dan Demokrasi Pasca Pemilu 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bpk Menko Nomor: B-574/DN.00.03/9/2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pertimbangan dan Saran terhadap Surat HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Tata NEgara Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
7Surat dari Sekretariat Daerah Pemkab Boven Digoel, Tanah Merah, nomor: 125/2934/SETDA/2019, tanggal 16 September 2019, Agno: 7905/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi dalam rangka penyampaian aspirasi Provinsi Papua Selatan dan Pemekaran Kabupaten MuyuDitindaklanjuti oleh Deputi disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-586/DN.00.01/9/2019, tanggal 25 September 2019, tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi kepada Bapak Menko Polhukam
8Surat Dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 005/5200/OTDA, tanggal 23 September 2019, Agno 8062/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentnag Permohonan Menerima Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tema Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua dan Papua Barat Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk siapkan BahanDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhkam Nomor: B-582/DN.00.03/9/2019, tanggal 24 September 2019 tentang Bahan Pointers Arahan Menko Polhukam Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Prov Papua dan Papua Barat. Diterima Menko Polhukam di Ruang Nakula tgl 24 September 2019 pukul 15.00 WIB
9Surat dari Sekretariat Daerah Pemkab Boven Digoel, Tanah Merah, Nomor: 125/2934/SETDA/2019, tanggal 16 September 2019, Agno 07905/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait penyampaian Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Pemekaran Kabupaten Muyu PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-586/DN.00.01/9/2019 tentang Sran pertimbangan permohonan Audiensi Bupati Boven Digoel Provinai Papua
AGUSTUS 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Menteri Sekretariat Negara Nomor; B-611.M.Sesneg/D-2/HL.02.02/5/2019, tanggal 17 Mei 2019, tentang Mewakili Bapak Presiden Untuk Membuka Sekaligus Memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonom Expo 2019; tanggal 3 Juli 2019 Agno: 4144/S/19Surat Kepada Menko Polhukam untuk membuka Sekalgus memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonomi Expo 2019: Trade, Tourisme and Invesment pada tanggal 3 Juli 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I Siapkan Bahanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak MenkoNomor: B-396/DN.00.00/7/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Sambutan Menko Polhukam pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonom Expo 2019
2Surat Dari Gubernur Lemhanas RI Jakrta, Nomor: B-1976/14/22/30/SET, tanggal 28 Juni 2019, Agno 5176/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Memberikan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas RI pada tanggal 16 Juli 2019, Ditindaklanjuti Oleh Deputi I dengan Disposisi Kepada Para Asdep Untuk Menyiapkan Bahan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX Lemhanas RIDitindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam dengan Nota Dinas Nomor: B-423/DN.00.02/7/2019, tanggal 12 Juli 2019 tentang Bahann Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas
3Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Nomor: 005/Un58.14.7/SPM/Pan FS/V/2019, tanggal 27 Juni 2019, Agno: 4980/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang Permohonan Kunjungan Studi pada tanggal 5 September 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B 431/TU.00/7/2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Rencana Kunjungan Studi fakultas Fisip Universitas Siliwangi
4Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, Nomor: 035/LKN-PUSAT/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, Agno 5318/S/19Surat Kepada Kepada Menko Polhukam tentang Sarasehan Kebangsaan "Merajut Kembali Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019"Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang dengan Nota Dinas Nomor 432/TU.00/7/2019 tanggal 18 Juli 2019, tentang Meneruskan Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia
5Surat dari Walikota Surabaya, Nomor: 593/6741/436.7.11/ 2019, tanggal 10 Juli 2019, Agno: 5552/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penyampaian Permasalahan Tanah Warga RW 03 Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. KenjeranDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-III/Hukum dan HAM dengan Nota Dinas Nomor: B-433/HK.04.04.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Permasalahan Tanah Warga Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya Jawa Timur
6Surat Dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Jakarta, Nomor: 017/FKMPP/07/19, tanggal 19 Juli 2019 tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Papua Barat, Agno: 5876/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-458/DN.00.03/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tetnang Pertimbangan saran terhadap Surat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP)
JULI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Menteri Sekretariat Negara Nomor; B-611.M.Sesneg/D-2/HL.02.02/5/2019, tanggal 17 Mei 2019, tentang Mewakili Bapak Presiden Untuk Membuka Sekaligus Memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonom Expo 2019; tanggal 3 Juli 2019 Agno: 4144/S/19Surat Kepada Menko Polhukam untuk membuka Sekalgus memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonomi Expo 2019: Trade, Tourisme and Invesment pada tanggal 3 Juli 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I Siapkan Bahanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak MenkoNomor: B-396/DN.00.00/7/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Sambutan Menko Polhukam pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonom Expo 2019
2Surat Dari Gubernur Lemhanas RI Jakrta, Nomor: B-1976/14/22/30/SET, tanggal 28 Juni 2019, Agno 5176/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Memberikan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas RI pada tanggal 16 Juli 2019, Ditindaklanjuti Oleh Deputi I dengan Disposisi Kepada Para Asdep Untuk Menyiapkan Bahan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX Lemhanas RIDitindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam dengan Nota Dinas Nomor: B-423/DN.00.02/7/2019, tanggal 12 Juli 2019 tentang Bahann Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas
3Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Nomor: 005/Un58.14.7/SPM/Pan FS/V/2019, tanggal 27 Juni 2019, Agno: 4980/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang Permohonan Kunjungan Studi pada tanggal 5 September 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B 431/TU.00/7/2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Rencana Kunjungan Studi fakultas Fisip Universitas Siliwangi
4Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, Nomor: 035/LKN-PUSAT/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, Agno 5318/S/19Surat Kepada Kepada Menko Polhukam tentang Sarasehan Kebangsaan "Merajut Kembali Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019"Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang dengan Nota Dinas Nomor 432/TU.00/7/2019 tanggal 18 Juli 2019, tentang Meneruskan Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia
5Surat dari Walikota Surabaya, Nomor: 593/6741/436.7.11/ 2019, tanggal 10 Juli 2019, Agno: 5552/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penyampaian Permasalahan Tanah Warga RW 03 Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. KenjeranDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-III/Hukum dan HAM dengan Nota Dinas Nomor: B-433/HK.04.04.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Permasalahan Tanah Warga Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya Jawa Timur
6Surat Dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Jakarta, Nomor: 017/FKMPP/07/19, tanggal 19 Juli 2019 tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Papua Barat, Agno: 5876/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-458/DN.00.03/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tetnang Pertimbangan saran terhadap Surat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP)
JUNI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
Kedeputian I
1Surat Dari Walikota Baubau, Nomor: 430/1392/2019, tanggal 27 Mei 2019, Adenda: 4040/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Dukungan Penyelenggaraan Pameran FKMA VI Polima Baubau 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Asdep 2/I konsepkan surat balasanDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Surat Sesmenko Polhukam Kepada Walikota Baubau dengan Nomor: B-1011/DN.00.01/6/ 2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran FKMA VI Polima Baubau 2019
2Surat Dari Bupati Mimika, Nomor: 115/390, tanggal 11 Juni 2019, Agno 4504/S/2019Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi Membahas Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Konflik Sosial di Wilayah Konsensi Pertambangan PT.Freeport IndonesiaDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I Saran Pertimbangan Kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B- 351/DN.00.01/6/2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Tanggapan Permohonan Audiensi Bupati Mimika Provinsi Papua
3Surat Dari Perkumpulan AMERTA, Nomor: 016/PA-E/RHS-IV/19, tanggal 14 Juni 2019, Agno: 4615/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Aspirasi Perkembangan Situasi Sosial Politik Nasional di IndonesiaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep Untuk di teruskan ke Deputi-VI/Kesbang Sesuai TupoksiDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-VI /Kesbang Nomor: B352/TU.00/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Meneruskan Surat dari Perkumpulan AMERTA
4Surat dari Embassy of The Republic of Singapore, Agno: 04374/S/19, tanggal 18 Juni 2019Surat Kepada Sesmenko Polhukam tentang undangan untuk berpartisipasi dalam 8 hari kursus kepemimpinan pengelolaan kebijakan dan administrasi publik serta solusi kedepannyaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I buat saran pertimbangan kepada Sesmenko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B-384/DN.00.01/6/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Partisipasi dalam 8 hari kursus kepemimpinan pengelolaan kebijakan dan administrasi publik serta solusi kedepannya
MEI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
Kedeputian I
1Surat Dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, Nomor: BMN/82.01/857/IV/2019. Tanggal 25 April 2019, Agenda: 3659/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Respon terhadap Surat Lembaga Pemangku Adat Amfoang Kepada PresidenDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan Disposisi Kepada Sesdep, Buat Nota Dinas diteruskan Kedeputi IV/Pertahanan NegaraDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi IV/Pertahanan Negara Nomor: B-298/HN.00. 02/5/2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Meneruskan Surat dari Kepala BNPP tentang Respon terhadap Surat Lembaga Pemangku Adat Kepada Presiden
2Surat dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Manokwari, Nomor: 032/006/MRP-PB/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Agno: 04155/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Aspirasi dan kepentingan Orang Asli Papua kepada Pemerintah tentang perolehan Kursi Orang Asli Papua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I buat Nota Dinas Kepada Menko terkait Saran PertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-334/DN.00.01/5/19 tanggal 23 Mei 2019, tentang Saran masukan terkait Permohonan Audiensi MRP-PB
APRIL 2019
Kedeputian I    
1Surat Dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,Nomor: 160/246/DPRPB /2019, tanggal 5 April 2019, Agenda: 02964/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Konsultasi terkait Situasi Politik Hukum dan Keamanan di Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I, buat saran kepada Bpk Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-224/DN.00.01/4/2019, tanggal 8 April 2019 tentang Saran Masukan Permohonan Audiensi DPRD Provinsi Papua Barat
2Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Nomor: 124/76/DPRD-Mmk, tanggal 11 Maret 2019, Agno: 02429/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Percepatan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di TimikaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I buat surat kepada Kemendagri terkait permasalahan iniditindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan surat tandatangan Sesmenko Plhukam Kepada Sekjen Kemendagri, Nomor: B-584/DN.00.01/4/2019, tanggal 2 April 2019. tentang Rekomendasi Percepatan Daerah Otonom Baru
MARET 2019
Kedeputian I    
1Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI), nomor: 05/B/Map/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pemantauan Pemilu dalam bentuk Pendidikan Politikditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat pertimbangan dan saranditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-95/DN.00.03/2/,2019, tanggal 13 Februari 2019
2Asosiasi Koperasi Sawit Kabupaten Kampar (ASKOPAR) nomor: 108/ASKOPAR/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, agno: 00837/S /2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, tentang permohonan audiensi dalam rangka hari ulang tahun ASKOPARditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B:96/DN. 00.03/2/2019 tanggal 13 Februari 2019
3Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, Jakarta, Nomor: A.347/Adm-LPCI/XI/18, agno: 10781/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang permohonan untuk dikoordinasikan dengan jajaran Kementerian dan Lembaga terkaitditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 103/DN 00.02/2/2019, tanggal 15 Februari 2019
4Gubernur Papua Barat, Manokwri, nomor: 019.3/52/GPB/ 2019, tanggal 24 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait ASN Tindak Pidana Korupsiditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 111/DN 00.01/12/2018, tanggal 18 Januari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Februari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep, untuk diteruskan kepada Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas kepada Deputi-III /Hukum dan HAM nomor: B 39/DN.00.03/1/2019, tanggal 21 Januari 2019
6Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor: B-320/F.11/TL.00/1/2019, tanggal 29 Januari 2019, agno: 01376/ S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Data/Wawancara terkait Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi (2004-2014)ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-125/DN.00.03/2/2019, tanggal 20 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-83/M.Sesneg/D-2/SR.00/01 /2019, tanggal 23 Januari, agno: 00710/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) tentang Permohonan Audiensi kepada Presiden RIditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Bapak Menkoditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-129/DN.00.02/2/2019 tanggal 21 Februari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-2/SR.00/02/ 2019, tanggal 15 Februari, agno: 01487/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terkait Permohonan Audiensi kepada Presidenditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Menkoditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas nomor: B-137/DN.00.02/2/2019, tanggal 26 Februari 2019
FEBRUARI 2019
Kedeputian I    
1Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI), nomor: 05/B/Map/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pemantauan Pemilu dalam bentuk Pendidikan Politikditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat pertimbangan dan saranditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-95/DN.00.03/2/,2019, tanggal 13 Februari 2019
2Asosiasi Koperasi Sawit Kabupaten Kampar (ASKOPAR) nomor: 108/ASKOPAR/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, agno: 00837/S /2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, tentang permohonan audiensi dalam rangka hari ulang tahun ASKOPARditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B:96/DN. 00.03/2/2019 tanggal 13 Februari 2019
3Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, Jakarta, Nomor: A.347/Adm-LPCI/XI/18, agno: 10781/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang permohonan untuk dikoordinasikan dengan jajaran Kementerian dan Lembaga terkaitditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 103/DN 00.02/2/2019, tanggal 15 Februari 2019
4Gubernur Papua Barat, Manokwri, nomor: 019.3/52/GPB/ 2019, tanggal 24 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait ASN Tindak Pidana Korupsiditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 111/DN 00.01/12/2018, tanggal 18 Januari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Februari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep, untuk diteruskan kepada Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas kepada Deputi-III /Hukum dan HAM nomor: B 39/DN.00.03/1/2019, tanggal 21 Januari 2019
6Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor: B-320/F.11/TL.00/1/2019, tanggal 29 Januari 2019, agno: 01376/ S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Data/Wawancara terkait Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi (2004-2014)ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-125/DN.00.03/2/2019, tanggal 20 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-83/M.Sesneg/D-2/SR.00/01 /2019, tanggal 23 Januari, agno: 00710/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) tentang Permohonan Audiensi kepada Presiden RIditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Bapak Menkoditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-129/DN.00.02/2/2019 tanggal 21 Februari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-2/SR.00/02/ 2019, tanggal 15 Februari, agno: 01487/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terkait Permohonan Audiensi kepada Presidenditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Menkoditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas nomor: B-137/DN.00.02/2/2019, tanggal 26 Februari 2019
JANUARI 2019
Kedeputian I    
1Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, nomor: 185.85/2378/BNPP, tanggal 7 Desember 2019, agno: 11255/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal rekomendasi kebijakan penyelesaian dan penyelesaian pengelolaan Unresolved dan Unsurveyed Segment RI-RDTLditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan membuat nota dinas nomor: 684/DN.00.01/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018
2Menteri Dalam Negeri RI, nomor: 523/9241/SJ, tanggal 31 Oktober 2019, agno: 09880/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Penyampaian Draf Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauanditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk saran dan masukan ditindaklanjuti oleh Asdep 2/VI dengan membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri nomor: B- 305/DN.00.01/12/2019 pada tanggal 20 Desember 2018
3Lembaga Dakwah PBNU Jakarta, nomor: 47/LD-PBNU/XI/2018, tanggal 12 Desember 2018, agno: 11310/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Audiensi Program Dakwah Nahdatul Ulamaditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk saran dan pertimbanganditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: 676/DN 00.02/12/2018 pada tanggal 18 Desember 2018
4Dewan Pimpinan Nasinal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), nomor: 45/DEPINAS/ SOKSI/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, agno: 11878/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Audiensi dan Kesediaan menjadi Narasumber dalam RAPIMNAS SOKSI 2019ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk saran dan pertimbanganditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: 20/DN 00.02/12/2018 pada tanggal 11 Janiari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Januari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep I/Poldagri untuk diteruskan Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat nota dinas nomor: B-39/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
6Prospero Consulting & Training, Line of Businesses, nomor: 2019/01/ext/002, tanggal 15 Januari 2019, agno: 00454/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penawaran menjadi Instruktur Traning Leadership dan Coachingditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep I/Poldagri untuk diteruskan Staf Ahli Bidang Iptek dan Teknologiditindaklanjuti leh Sesdep I/Poldagri dengan membuat nota dinas, nomor: B-40/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
7Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Jakarta, nomor: 005/Pan-Imlek 2570/1/19, tanggal 3 Januari 2019, agno: 00184/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Sambutan Tertulis di Buku Kenangan Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili tingkat Nasionalditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk membuat kata sambutan tandatangan Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: B-47/DN.00.02/1/2019, tanggal 23 Januari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-53/Polhukam/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00683/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Penyampaian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 terkait Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasanditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep 1/I, untuk diteruskan ke Deputi IV ditindaklanjuti oleh Sesdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: B62/DN.00.01/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019
9Menteri Dalam Negeri RI, Nomor: 896/435/SJ, tanggal 21 Januari 2019.surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal permohonan sebagai narasumberditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk menyiapkan bahan sambutanditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan membuat nota dinas nomor: B-64/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019
10Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Jakarta, nomor: 05/B/MAP/01/2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan audiensi terkait pemantauan pemilu oleh Mapplu PWIditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk menyiapkan saran dan pertimbangan kepada Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan membuat nota dinas nomor: B- 67/ DN.00.03/1/2019 pada tanggal 29 Januari 2019