#KemenkoPolhukam 
Kemenko Polhukam RI

Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Politik Dalam Negeri

DESEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Direktur Pemberitaan PT. MNC Televisi Network, Nomor: 1405/iNews/News/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agenda: 10765/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Undangan sebagai Pembicara Utama Peluncuran Program Pilkada "Pemilu Rakyat 2020: tanggal 12 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB bertempat di MNC Conference Hall, Kebon Sirih JKPDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-733/DN.00.03/12/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Saran sebagai pembicara utama dalam Peluncuran Program Pilkada "Pemilu Rakyat 2020" oleh iNews TV
2Surat dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam Jakarta, Nomor: 05/XI/LPO/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agno: 10729/S/19Surat ditujukan Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Radikalisme dan Terorisme Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I Saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam, Nomor: B-737/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan terkait Permohonan Audiensi Jajaran Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)
3Surat dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam Jakarta, Nomor: 05/XI/LPO/2019, tanggal 25 Nopember 2019, Agno: 10729/S/19Surat ditujukan Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Radikalisme dan Terorisme Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I Saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam, Nomor: B-737/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan terkait Permohonan Audiensi Jajaran Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)
4Surat dari Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarf Hidayatulah Jakarta, Nomor: 019-A/Pan-Sekolah Advokasi/SEMA/FU/IV/2019 tanggal 7 Nopember 2019Surat Kepada Sesmenko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Rencana Kegiatan Sekolah Advokasi (Peran Penting Mahasiswa dalam Menyikapi Dinamika Politik dan Keamanan Negara) yang akan di laksanakan 27 Nopember 2019 di Auditorium Harun Nasution UIN Syariaf Hidayatullah JakartaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I kepada Asdep 1/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Sesmenko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B-738/DN.00.02/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Saran Pertimbangan tentang Permohonan Audiensi terkait Rencana Acara Sekolah Advokasi yang akan diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5Surat dari Lembaga Layanan Pendidikan tinggi Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Nomor: T/647/L14.13/PR.06.00/2019 tanggal 5 Desember 2019, Agno : 11169/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang kesediaan menjadi Fasilitator/Mediator pelaksanaan Audiensi agar dapat memfasilitasi melaksanakan pertemuan dengan Presiden terkait penyampaian gagasan pembangunan Papua bersama akademisi (Praktisi dan Mahasiswa perguruan tinggi)ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-775/DN.00.01/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 tentang Saran dan Pertimbangan serta konsep Surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
NOVEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Menteri Sekretariat Negara Nomor: B-1203/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Agno 9171/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Pedalaman Papua melalui Pendekatan Budaya dan Ekonomi MasyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-672/DN.00.01/11/2019, tanggal 5 November 2019 tentang Tanggapan atas Surat Mensesneg tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial si Pedalaman Papua melalui Pendekatan Budaya dan Ekonomi Masyarakat
2Surat dari Jaringan Damai Papua (JDP), Jakarta, Nomor: 017/Sek.JDP/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019, Agno: 9666/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Perihal Permohonan Audiensi Kepada Bapak Menko Polhukam terkait Situasi terkini Papua sebagai komitmen JDP guna membangun pendekatan dialogis Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I degan Nota Dinas Nomor: B-683/DN.00.01/11/2019, tanggal 11 Nopember 2019 tentang saran rekomendasi Permohonan Audiensi Kepada Menko Polhukam
3Surat Dari Menteri Dalam Negeri, Nomor: 896/12220/SJ, tanggal 6 Nopember 2019, Agno 09821/S/19Surat Kepada Bapak Menko Polhukam tentang undangan Menjadi Narasumber pada Rakornas Tahun 2019 degan tema Sinergi Pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju, pada hari Rabu tgl 13 Nopember 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor Jawa BaratDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Sesdep untuk himpun dan siapkan BahanDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Nomor: B-685/DN.00.03/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang penyampaian Bahan Menko Polhukam pada Rakornas Sinergi Pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju
4Surat dari The Habibie Center, Jakarta, Nomor: 269/PH-THC/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019 Agno: 9373/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Menjadi Pembicara kunci pada hari ulang tahun ke 20 The Habibie Center dengan tema Demokrasi Indonesia Setelah Dua Dekade Reformasi pada tanggal 13 Nopember 2019 bertempat di Hotel Le Meridien Jl Jenderal Sudirman JKPditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada asde 1/I untuk siapkan bahan kegiatan dimaksudditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-686/DN.00.00/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian konsep Sambutan Kenote Speech Menko Polhukam pada acara Seminar Nasional dalam rangka HUT ke 20 The Habibie Center
5Surat dari Panitia Festival Keraton Masyarakat Adat Asean VI, Nomor: 001/BB/Pan-FKMA-VI/IX/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Agno 10012/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang undangan menghadiri dan mensukseskan Festifal Keraton Masyarakat Adat Asean VI (FKMA VI) pada tanggal 18 s.d 21 Nopember 2019ditindaklanjuti oleh Deputi-I kepada Asdep 1/I saran pertimbangan kepada Bapak MenkoDitindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-698/DN.00.02/11/2019, tanggal 15 Nopember 2019, tentang Saran terkait undangan Menghadiri Festifal Keraton Masyarakat Adat (FKMA) Asean ke VI di Sulawesi Tenggara
6Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Jayapura, Nomor: 100/600/X/ZET/2019, tanggal 21 Oktober 2019, Agno 9864/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Keberatan atas Pergantian Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-702/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Tanggapan terhadap surat atas pergantian Pejabat tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
7Surat dari Markas Daerah Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Bataliyon Serbaguna Provinsi Papua dan Papua Barat, Nomor: 010/PKRI-YS/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 Surat Kepada Menko Polhukam tentagn Permohonan Audiensi tentang menyampaiakan program kegiatan PKRI dan Diskusi terkait permasalahan PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbnagan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-699/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Saran masukan Permohonan Audiensi Markas Daerah Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Batalion Serbaguna Provinsi Papua dan Papua Barat
8Surat dari Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Nomor: 206/SK/KKR-Aceh/XI/2019, tanggal 1 Nopember 2019, Agno 9677/S/19, 9677/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi dan Koordinasi Perkembangan Kerjasama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AcehDitindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Notadinas kepada Deputi-III Hukum dan HAM, Nomor: B-273/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penyampaian Surat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (ttd Sesdep)
9Surat dari Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat For Jokowi-Maruf AMin Sorong, Nomor: 011/AM-PPB/FJ-MA/XI/2019, tanggal 5 Nopember 2019 Surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi menyangkut hak-hak dasar ornag asli Papua tentang hal Ulayat Tanah AdatDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhkam Nomor: B-700/DN.00.01/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Permohonan Audiensi Aliansi Masyarakat Papua dan Papua Barat for Ir. H, Jokowi - Prof KH Maruf Amin
10Surat daro Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu Nomor: 13/DPP-PPB/AUDIENSI/X/19, tanggal 4 Nopember 2019, Agno 9751/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Uji Materi terhadap Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukam ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Nomor: B-710/DN.00.03/11/2019 Kepada Menko Polhukam, tentang Saran terkait Permohonan Audiensi DPP Partai Papua Bersatu, tanggal 21 Nopember 2019
11Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/1081/M.SM.01.00/2019, tanggal 30 Oktober 2019, Agno 9824/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Pengadaan CPNS Tahun 2019 dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan ke Deputi VII/KominfoturDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota DInas kepada Deputi VII/Kominfotur, Nomor: B-277/TU.00/11/2019, tanggal 21 Nopember 2019 tentnag meneruskan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS tahun 2019
12Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-14/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/11/2019, tanggal 8 Nopember 2019, Agno: 10058/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan Surat Sesjen Wantanas terkait Penanganan Radikalisme melalui Penanaman Kesadaran Kebhinekaan untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsaditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sekretaris Deputi untuk teruskan ke Deputi VI/Kesatuan Bangsaditindaklanjuti oleh Sekretaris Deputi dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang Nomor: B-278/TU.00/11/2019, tanggal 21 Nopember 2019 tentang Meneruskan Surat Menteri Sekretaris negara atas surat dari Sesjen Wantanas terkait Penanganan Radikalisme Melalui Penanaman Kesadaran Kebhinekaan untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
13Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-16/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/11/2019, tanggal 8 Nopember 2019, Agno: 10059/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang Penerusan surat Sesjen Wantanas terkait Ancaman Drone dari Prespektif Pertahanan dan Keamanan dalam Rangka Keamanann NasionalDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan kepada Deputi IV/Pertahanann NegaraDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Deputi IV/{ertahanan Negara tanggal 21 Nopember 2019 Nomor: B-279/TU.00/11/2019, tentang Meneruskan Surat Menteri Sekrettaris Negara atas surat dari Sesjen Wantanas terkait Ancaman Drone dari Prespektif Pertahanan dan Keamanan dalam rangka Keamanan Nasional
14Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Jakarta, Nomor: 0415/U/DPP/PNI-M/X/2019, tanggal 4 Nopember 2019, Agno 09717/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait menyikapi persoalan-persoalan BangsaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-707/DN.00.03/11/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Saran terkait permohonan Audiensi DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Jakarta
15Surat dari Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri Biak, Nomor: 135/13, tanggal 7 Oktober 2019, Agno 9964/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi terkait Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Teluk Cenderawasihditindaklanjuti oleh Deputi-I/poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-708/DN.0001/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019 tentang Tanggapan terhadap surat permohonan Audiensi Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Teluk Cenderawasih
16Surat dari Kementerian Sekretaris Negara RI, Nomor: B-120/Kemensetneg/D-2/SR.00/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019, Agno 10499/S/19Surat Kepada Deputi-I/Poldagri tentang tentang Penerusan Surat Permohonan Audiensi dari Ketua Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung II Kepada PresidenDitindaklanjuti dengan disposisi kepada Sesdep untuk diteruskan ke Deputi IV/HannegDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas kepada Sesdep Deputi IV/Hanneg, Nomor: B-283/DN.00.02/11/2019, tentang Meneruskan SUrat Menteri Sekretaris Negara atas Surat dari Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung II, tanggal 25 Nopember 2019
17Surat dari TIM 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah, Nomor: 033/MW/PPPT/X-2019, tanggal 30 Oktober 2019, Agno: 9522/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Percepatan Pemekaran Provinsi Papua TengahDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk dikoordinasikan dengan Asdep 2/IDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Menerima Audiensi bersama Desk Otsus tanggal 26 Nopember 2019 Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Deputi-I/Poldagri
18Surat dari Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor: 020/PUSKAPSI.FH.UNE/IV/2019, tanggal 6 Nopember 2019, Agno 10083/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Konfrensi Hukum Nasional dengan tema Akar Masalah Korupsi Politik dalam Pemilu dan Pilkada serta Strategi PencegahannyaDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota DInas Kepada Menko Polhkam Nomor: B-717/DN.00.03/11/2019, tanggal 26 Nopember 2019 tentang Saran terkait Permohonan Kynote Speaker dalam kegiatan konfrensi Hukum Nasional oleh PUSKAPSI Universitas Jember
OKTOBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Pemuda Panca Marga Provinsi Papua Jayapura, Nomor: 36-PB/MADA-PPM/PAPUA/IX-2019, tanggal 27 September 2019 Agno: 8360/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Situasi keamanan terkini di Provinsi PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri degan disposisi kepada Asdep 4/I untuk diterima bersama Staf Desk Otsusditindaklanjuti oleh asdep 4/I, diterima tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB
2Surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-89/Kemensetneg/D-2/SR.00/09/2019, tanggal 26 September 2019, Agno: 8432/S/2019Surat Kepada Menko Polhukam tentang meneruskan surat Permohonan Audiensi Wali Nagroe Kepada Presiden Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada PresidenDitindaklanjuti oleh ASdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-609/DN.00.01/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi Wali Nangroe Aceh Kepada Presiden
3Surat Dari Ir. Widarto (Koordinator/Pendamping Raja Papua) Jakarta Nomor: 07/SKP/MPHK/IX/2019, tanggal 16 September 2019, Agno: 08024/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan Bapak Menko Polhukam agar Raja Papua bisa bertemu dengan Bapak Presiden RI Karena Situasi Perbatasan RI _PNG dalam Kondisi MenghawatirkanDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak Menko Polhukam Nomor: B-602/DN.00.01/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019 tentang Saran Pertimbangan Permohonan Bantuan Bapak Menko Polhukam agar Raja Papua Bisa Bertemu dengan Bapak Presiden RI
4Surat Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI , Nomor: 1612/K.Bawaslu/PM.00.00/x/2019, tanggal 23 Oktober 2019 Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Membuka Acara Bawaslu Awoard Tahun 2019, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 18,30 WIB Bertempat di Kasablanka HallMentengditindaklanjuti oleh Deputi-I kepada Asdep 3/I untuk Siapkan bahan sambutan untuk untuk Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B631/DN.00.03/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Konsep Sambutan Menko Polhukam dalam Acara Bawaslu Aword Tahun 2019
5Surat dari Bagus Satrio, Jakarta, tanggal 18 Oktober 2019 Agno: 09078/S/19Surat kepada Menko Polhukam tentang tentang Saran untuk mengundang PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Asaba Sebagai Mitra Strategis Perencanaan Sekaligus Pelaksanaan Pemindahan Ibukota Negara Ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-632/DN.00.01/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Kepada Bagus Satria No: B-2373/DN.00.01/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 tentang tentang Saran Masukan Permohonan saudara Bagus Satrio agar Menko Polhukam mengundang PT.Pos Indonesia dan PT. Asaba Computer Centre untuk dilibatkan sebagai Mitra Strategis Perencanaan Sekaligus Pelaksanan Pemindahan Ibukota Negara RI
SEPTEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Garda Pembela Pancasila Provinsi Papua Barat, Nomor: 010/DPP/GPP-PAPUA/IX/019 tanggal 6 September 2019, Agno: 07431Suat Kepada Menko Polhukam perihal permohonan Audiensi terkait perkembangan terkini Provinsi Papua ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangn Kepada Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-555/DN.00.01/9/2019, tanggal 16 September 2019, hal saran masukan permohonan Audiensi DPP Garda Pembela Pancasila Provinsi Papua Barat
2Surat dari PT. Unitrade Persada Nusantara, Jayapura, Nomor: 555.868.756.050919, tanggal 2 September 2019, Agno: 7293/S/19Surat Kepada Menko Polhukam hal Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Khusus Pengoperasian Helikopter guna mendukung pembangunan di PapuaSurat ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan Kepada Bapak Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan surat Menko Polhukan kepada Direktur Utama PT. Unitrade Persada Nusantara, Nomor: B-165/DN.00.01/9/2019, tanggal 16 September 2019, hal Rekomendasi Pengurusan Surat Ijin Khusus Pengoperasian Helikopter Mi-8MTV-1, Regristrasi 9U-BHWPT SN 93448 oleh PT. Untrade Persada Nusantara
3Surat dari Marnus Kogoya SE, Jakrta, tanggal 20 Agustus 2019, Agno: 07122/S/19Surat Kepada Menko Polhukam Hal Penindaklanjutan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017 Kepada Kemendagri,Ditindaklanjuti oleh Deputi I dengan disposisi kepada Asdep 3/I Saran pertimbangan kepada Bapk Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-535/DN.00.03/9/2019, tanggal 4 September 2019, Hal Pertimbangan dan Saran terhadap Surat Saudara Marnus Kogoya, SE tentang Penindaklanjutan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 47/PHP.UP-XV/2017
4Surat dari I Ketut Semadha Putra, Nomor: No/Khusus/GMT/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Agno: 6747/S/19Surat ditujukan Kepada Bapak Menko Polhukam tentnag Masukan dan SUbtansi Surat Lampiran Ada Unsur Kriminal Politik di Taliban "Janji Bupatinya Membangun Kembali Patung Dewa Wisnu Murti"Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 2/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Surat tandatangan Plt. Sesmenko kepada I.Ketut Samadha Putra, Koordinator GMT Aliansi 2001 Bali, Nomor: B-1713/DN.00.01/9/2019, tanggal 5 September 2019 tentang Tanggapan
5Surat dari Persaudaraan ANtar Suku Bangsa Nusantara Jakarta, Nomor: A017/PASEBAN.45/IX/2019, tanggal 13 September 2019, Agno 7684/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Bantuan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019 untuk Persatuan NKRI yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tgl 21 September 2019 di Komplek Waroenk Babe Jakarta Pusat, Jl. Senen Raya No 40 SenenDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko POlhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Surat kepada Ketua Pelaksanaan Festival Papua Tahun 2019, Nomor: B-1866/DN.00.01/9/2019, tenggal 20 September 2019 tentang Permohonan Bantuan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019 untuk Persatuan NKRI
6Surat dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor: 65/A/HMPS-HTN/Sek-Pan/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Agno: 7559/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang permohonan Kerjasama dan Fasilitasi Kegiatan Seminar Ketatanegaraan HTN Festival dengan Tema Arah Baru Penegakan Hukum dan Demokrasi Pasca Pemilu 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Bpk Menko Nomor: B-574/DN.00.03/9/2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pertimbangan dan Saran terhadap Surat HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Hukum Tata NEgara Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
7Surat dari Sekretariat Daerah Pemkab Boven Digoel, Tanah Merah, nomor: 125/2934/SETDA/2019, tanggal 16 September 2019, Agno: 7905/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang permohonan Audiensi dalam rangka penyampaian aspirasi Provinsi Papua Selatan dan Pemekaran Kabupaten MuyuDitindaklanjuti oleh Deputi disposisi kepada Asdep 4/I untuk saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-586/DN.00.01/9/2019, tanggal 25 September 2019, tentang Saran Pertimbangan Permohonan Audiensi kepada Bapak Menko Polhukam
8Surat Dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 005/5200/OTDA, tanggal 23 September 2019, Agno 8062/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentnag Permohonan Menerima Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tema Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua dan Papua Barat Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk siapkan BahanDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhkam Nomor: B-582/DN.00.03/9/2019, tanggal 24 September 2019 tentang Bahan Pointers Arahan Menko Polhukam Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Prov Papua dan Papua Barat. Diterima Menko Polhukam di Ruang Nakula tgl 24 September 2019 pukul 15.00 WIB
9Surat dari Sekretariat Daerah Pemkab Boven Digoel, Tanah Merah, Nomor: 125/2934/SETDA/2019, tanggal 16 September 2019, Agno 07905/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait penyampaian Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Pemekaran Kabupaten Muyu PapuaDitindaklanjuti oleh Deputi-I dengan Disposisi kepada Asdep 4/I saran pertimbangan kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-586/DN.00.01/9/2019 tentang Sran pertimbangan permohonan Audiensi Bupati Boven Digoel Provinai Papua
AGUSTUS 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Menteri Sekretariat Negara Nomor; B-611.M.Sesneg/D-2/HL.02.02/5/2019, tanggal 17 Mei 2019, tentang Mewakili Bapak Presiden Untuk Membuka Sekaligus Memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonom Expo 2019; tanggal 3 Juli 2019 Agno: 4144/S/19Surat Kepada Menko Polhukam untuk membuka Sekalgus memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonomi Expo 2019: Trade, Tourisme and Invesment pada tanggal 3 Juli 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I Siapkan Bahanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak MenkoNomor: B-396/DN.00.00/7/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Sambutan Menko Polhukam pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonom Expo 2019
2Surat Dari Gubernur Lemhanas RI Jakrta, Nomor: B-1976/14/22/30/SET, tanggal 28 Juni 2019, Agno 5176/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Memberikan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas RI pada tanggal 16 Juli 2019, Ditindaklanjuti Oleh Deputi I dengan Disposisi Kepada Para Asdep Untuk Menyiapkan Bahan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX Lemhanas RIDitindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam dengan Nota Dinas Nomor: B-423/DN.00.02/7/2019, tanggal 12 Juli 2019 tentang Bahann Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas
3Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Nomor: 005/Un58.14.7/SPM/Pan FS/V/2019, tanggal 27 Juni 2019, Agno: 4980/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang Permohonan Kunjungan Studi pada tanggal 5 September 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B 431/TU.00/7/2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Rencana Kunjungan Studi fakultas Fisip Universitas Siliwangi
4Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, Nomor: 035/LKN-PUSAT/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, Agno 5318/S/19Surat Kepada Kepada Menko Polhukam tentang Sarasehan Kebangsaan "Merajut Kembali Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019"Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang dengan Nota Dinas Nomor 432/TU.00/7/2019 tanggal 18 Juli 2019, tentang Meneruskan Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia
5Surat dari Walikota Surabaya, Nomor: 593/6741/436.7.11/ 2019, tanggal 10 Juli 2019, Agno: 5552/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penyampaian Permasalahan Tanah Warga RW 03 Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. KenjeranDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-III/Hukum dan HAM dengan Nota Dinas Nomor: B-433/HK.04.04.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Permasalahan Tanah Warga Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya Jawa Timur
6Surat Dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Jakarta, Nomor: 017/FKMPP/07/19, tanggal 19 Juli 2019 tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Papua Barat, Agno: 5876/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-458/DN.00.03/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tetnang Pertimbangan saran terhadap Surat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP)
JULI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Surat Dari Menteri Sekretariat Negara Nomor; B-611.M.Sesneg/D-2/HL.02.02/5/2019, tanggal 17 Mei 2019, tentang Mewakili Bapak Presiden Untuk Membuka Sekaligus Memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonom Expo 2019; tanggal 3 Juli 2019 Agno: 4144/S/19Surat Kepada Menko Polhukam untuk membuka Sekalgus memberikan Arahan pada Acara APKASI Otonomi Expo 2019: Trade, Tourisme and Invesment pada tanggal 3 Juli 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I Siapkan Bahanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Nota Dinas Kepada Bapak MenkoNomor: B-396/DN.00.00/7/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Sambutan Menko Polhukam pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonom Expo 2019
2Surat Dari Gubernur Lemhanas RI Jakrta, Nomor: B-1976/14/22/30/SET, tanggal 28 Juni 2019, Agno 5176/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Memberikan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas RI pada tanggal 16 Juli 2019, Ditindaklanjuti Oleh Deputi I dengan Disposisi Kepada Para Asdep Untuk Menyiapkan Bahan Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX Lemhanas RIDitindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam dengan Nota Dinas Nomor: B-423/DN.00.02/7/2019, tanggal 12 Juli 2019 tentang Bahann Kuliah Umum Kepada Peserta PPRA LIX dan PPSA XXII Tahun 2019 Lemhanas
3Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, Nomor: 005/Un58.14.7/SPM/Pan FS/V/2019, tanggal 27 Juni 2019, Agno: 4980/S/19Surat Kepada Kemenko Polhukam tentang Permohonan Kunjungan Studi pada tanggal 5 September 2019Ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B 431/TU.00/7/2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Rencana Kunjungan Studi fakultas Fisip Universitas Siliwangi
4Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, Nomor: 035/LKN-PUSAT/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, Agno 5318/S/19Surat Kepada Kepada Menko Polhukam tentang Sarasehan Kebangsaan "Merajut Kembali Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019"Ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan Disposisi Kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti Oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas kepada Deputi VI/Kesbang dengan Nota Dinas Nomor 432/TU.00/7/2019 tanggal 18 Juli 2019, tentang Meneruskan Surat dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia
5Surat dari Walikota Surabaya, Nomor: 593/6741/436.7.11/ 2019, tanggal 10 Juli 2019, Agno: 5552/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Penyampaian Permasalahan Tanah Warga RW 03 Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. KenjeranDitindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi kepada Sesdep untuk Koordinasikan kepada yang terkaitDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-III/Hukum dan HAM dengan Nota Dinas Nomor: B-433/HK.04.04.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Permasalahan Tanah Warga Bandarejo Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya Jawa Timur
6Surat Dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Jakarta, Nomor: 017/FKMPP/07/19, tanggal 19 Juli 2019 tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Papua Barat, Agno: 5876/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I mohon saran pertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-458/DN.00.03/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tetnang Pertimbangan saran terhadap Surat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP)
JUNI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
Kedeputian I
1Surat Dari Walikota Baubau, Nomor: 430/1392/2019, tanggal 27 Mei 2019, Adenda: 4040/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Dukungan Penyelenggaraan Pameran FKMA VI Polima Baubau 2019Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I/Poldagri dengan Nota Dinas Kepada Asdep 2/I konsepkan surat balasanDitindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan Surat Sesmenko Polhukam Kepada Walikota Baubau dengan Nomor: B-1011/DN.00.01/6/ 2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran FKMA VI Polima Baubau 2019
2Surat Dari Bupati Mimika, Nomor: 115/390, tanggal 11 Juni 2019, Agno 4504/S/2019Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi Membahas Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Konflik Sosial di Wilayah Konsensi Pertambangan PT.Freeport IndonesiaDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I Saran Pertimbangan Kepada Bapak Menko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B- 351/DN.00.01/6/2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Tanggapan Permohonan Audiensi Bupati Mimika Provinsi Papua
3Surat Dari Perkumpulan AMERTA, Nomor: 016/PA-E/RHS-IV/19, tanggal 14 Juni 2019, Agno: 4615/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Aspirasi Perkembangan Situasi Sosial Politik Nasional di IndonesiaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep Untuk di teruskan ke Deputi-VI/Kesbang Sesuai TupoksiDitindaklanjuti Oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi-VI /Kesbang Nomor: B352/TU.00/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Meneruskan Surat dari Perkumpulan AMERTA
4Surat dari Embassy of The Republic of Singapore, Agno: 04374/S/19, tanggal 18 Juni 2019Surat Kepada Sesmenko Polhukam tentang undangan untuk berpartisipasi dalam 8 hari kursus kepemimpinan pengelolaan kebijakan dan administrasi publik serta solusi kedepannyaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I buat saran pertimbangan kepada Sesmenko PolhukamDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Sesmenko Polhukam Nomor: B-384/DN.00.01/6/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Partisipasi dalam 8 hari kursus kepemimpinan pengelolaan kebijakan dan administrasi publik serta solusi kedepannya
MEI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
Kedeputian I
1Surat Dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, Nomor: BMN/82.01/857/IV/2019. Tanggal 25 April 2019, Agenda: 3659/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Respon terhadap Surat Lembaga Pemangku Adat Amfoang Kepada PresidenDitindaklanjuti Oleh Deputi dengan Disposisi Kepada Sesdep, Buat Nota Dinas diteruskan Kedeputi IV/Pertahanan NegaraDitindaklanjuti oleh Sesdep dengan Nota Dinas Kepada Deputi IV/Pertahanan Negara Nomor: B-298/HN.00. 02/5/2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Meneruskan Surat dari Kepala BNPP tentang Respon terhadap Surat Lembaga Pemangku Adat Kepada Presiden
2Surat dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Manokwari, Nomor: 032/006/MRP-PB/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Agno: 04155/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Aspirasi dan kepentingan Orang Asli Papua kepada Pemerintah tentang perolehan Kursi Orang Asli Papua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)Ditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I buat Nota Dinas Kepada Menko terkait Saran PertimbanganDitindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Kepada Menko Polhukam Nomor: B-334/DN.00.01/5/19 tanggal 23 Mei 2019, tentang Saran masukan terkait Permohonan Audiensi MRP-PB
APRIL 2019
Kedeputian I    
1Surat Dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,Nomor: 160/246/DPRPB /2019, tanggal 5 April 2019, Agenda: 02964/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Konsultasi terkait Situasi Politik Hukum dan Keamanan di Provinsi Papua BaratDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 4/I, buat saran kepada Bpk Menko PolhukamDitindaklanjuti Oleh Asdep 4/I dengan Nota Dinas Nomor: B-224/DN.00.01/4/2019, tanggal 8 April 2019 tentang Saran Masukan Permohonan Audiensi DPRD Provinsi Papua Barat
2Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Nomor: 124/76/DPRD-Mmk, tanggal 11 Maret 2019, Agno: 02429/S/19Surat Kepada Menko Polhukam tentang Percepatan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di TimikaDitindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan Disposisi Kepada Asdep 2/I buat surat kepada Kemendagri terkait permasalahan iniditindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan surat tandatangan Sesmenko Plhukam Kepada Sekjen Kemendagri, Nomor: B-584/DN.00.01/4/2019, tanggal 2 April 2019. tentang Rekomendasi Percepatan Daerah Otonom Baru
MARET 2019
Kedeputian I    
1Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI), nomor: 05/B/Map/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pemantauan Pemilu dalam bentuk Pendidikan Politikditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat pertimbangan dan saranditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-95/DN.00.03/2/,2019, tanggal 13 Februari 2019
2Asosiasi Koperasi Sawit Kabupaten Kampar (ASKOPAR) nomor: 108/ASKOPAR/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, agno: 00837/S /2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, tentang permohonan audiensi dalam rangka hari ulang tahun ASKOPARditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B:96/DN. 00.03/2/2019 tanggal 13 Februari 2019
3Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, Jakarta, Nomor: A.347/Adm-LPCI/XI/18, agno: 10781/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang permohonan untuk dikoordinasikan dengan jajaran Kementerian dan Lembaga terkaitditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 103/DN 00.02/2/2019, tanggal 15 Februari 2019
4Gubernur Papua Barat, Manokwri, nomor: 019.3/52/GPB/ 2019, tanggal 24 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait ASN Tindak Pidana Korupsiditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 111/DN 00.01/12/2018, tanggal 18 Januari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Februari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep, untuk diteruskan kepada Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas kepada Deputi-III /Hukum dan HAM nomor: B 39/DN.00.03/1/2019, tanggal 21 Januari 2019
6Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor: B-320/F.11/TL.00/1/2019, tanggal 29 Januari 2019, agno: 01376/ S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Data/Wawancara terkait Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi (2004-2014)ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-125/DN.00.03/2/2019, tanggal 20 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-83/M.Sesneg/D-2/SR.00/01 /2019, tanggal 23 Januari, agno: 00710/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) tentang Permohonan Audiensi kepada Presiden RIditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Bapak Menkoditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-129/DN.00.02/2/2019 tanggal 21 Februari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-2/SR.00/02/ 2019, tanggal 15 Februari, agno: 01487/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terkait Permohonan Audiensi kepada Presidenditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Menkoditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas nomor: B-137/DN.00.02/2/2019, tanggal 26 Februari 2019
FEBRUARI 2019
Kedeputian I    
1Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU-PWI), nomor: 05/B/Map/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait Pemantauan Pemilu dalam bentuk Pendidikan Politikditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat pertimbangan dan saranditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-95/DN.00.03/2/,2019, tanggal 13 Februari 2019
2Asosiasi Koperasi Sawit Kabupaten Kampar (ASKOPAR) nomor: 108/ASKOPAR/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, agno: 00837/S /2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, tentang permohonan audiensi dalam rangka hari ulang tahun ASKOPARditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B:96/DN. 00.03/2/2019 tanggal 13 Februari 2019
3Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, Jakarta, Nomor: A.347/Adm-LPCI/XI/18, agno: 10781/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang permohonan untuk dikoordinasikan dengan jajaran Kementerian dan Lembaga terkaitditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 103/DN 00.02/2/2019, tanggal 15 Februari 2019
4Gubernur Papua Barat, Manokwri, nomor: 019.3/52/GPB/ 2019, tanggal 24 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Audiensi terkait ASN Tindak Pidana Korupsiditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas kepada Menko nomor: 111/DN 00.01/12/2018, tanggal 18 Januari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Februari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan kepada Menko Polhukam tentang Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep, untuk diteruskan kepada Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas kepada Deputi-III /Hukum dan HAM nomor: B 39/DN.00.03/1/2019, tanggal 21 Januari 2019
6Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nomor: B-320/F.11/TL.00/1/2019, tanggal 29 Januari 2019, agno: 01376/ S/2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Permohonan Data/Wawancara terkait Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres Era Reformasi (2004-2014)ditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk pertimbangan dan saran kepada Menko ditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-125/DN.00.03/2/2019, tanggal 20 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor: B-83/M.Sesneg/D-2/SR.00/01 /2019, tanggal 23 Januari, agno: 00710/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) tentang Permohonan Audiensi kepada Presiden RIditindaklanjuti Oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Bapak Menkoditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-129/DN.00.02/2/2019 tanggal 21 Februari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-2/SR.00/02/ 2019, tanggal 15 Februari, agno: 01487/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam tentang Meneruskan Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terkait Permohonan Audiensi kepada Presidenditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Menkoditindaklanjuti oleh Sesdep dengan nota dinas nomor: B-137/DN.00.02/2/2019, tanggal 26 Februari 2019
JANUARI 2019
Kedeputian I    
1Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, nomor: 185.85/2378/BNPP, tanggal 7 Desember 2019, agno: 11255/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal rekomendasi kebijakan penyelesaian dan penyelesaian pengelolaan Unresolved dan Unsurveyed Segment RI-RDTLditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/I dengan membuat nota dinas nomor: 684/DN.00.01/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018
2Menteri Dalam Negeri RI, nomor: 523/9241/SJ, tanggal 31 Oktober 2019, agno: 09880/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Penyampaian Draf Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauanditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 2/I, untuk saran dan masukan ditindaklanjuti oleh Asdep 2/VI dengan membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri nomor: B- 305/DN.00.01/12/2019 pada tanggal 20 Desember 2018
3Lembaga Dakwah PBNU Jakarta, nomor: 47/LD-PBNU/XI/2018, tanggal 12 Desember 2018, agno: 11310/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Audiensi Program Dakwah Nahdatul Ulamaditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk saran dan pertimbanganditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: 676/DN 00.02/12/2018 pada tanggal 18 Desember 2018
4Dewan Pimpinan Nasinal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), nomor: 45/DEPINAS/ SOKSI/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, agno: 11878/S/18surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Audiensi dan Kesediaan menjadi Narasumber dalam RAPIMNAS SOKSI 2019ditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk saran dan pertimbanganditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: 20/DN 00.02/12/2018 pada tanggal 11 Janiari 2019
5Gubernur Jawa Barat, nomor: 180/36/Hukumham, tanggal 4 Januari 2019, agno: 00449/T/19surat tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Pengaduan Kegiatan Ormas Manggala Garuda Putihditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep I/Poldagri untuk diteruskan Deputi III/Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat nota dinas nomor: B-39/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
6Prospero Consulting & Training, Line of Businesses, nomor: 2019/01/ext/002, tanggal 15 Januari 2019, agno: 00454/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penawaran menjadi Instruktur Traning Leadership dan Coachingditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep I/Poldagri untuk diteruskan Staf Ahli Bidang Iptek dan Teknologiditindaklanjuti leh Sesdep I/Poldagri dengan membuat nota dinas, nomor: B-40/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
7Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Jakarta, nomor: 005/Pan-Imlek 2570/1/19, tanggal 3 Januari 2019, agno: 00184/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Sambutan Tertulis di Buku Kenangan Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili tingkat Nasionalditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 1/I, untuk membuat kata sambutan tandatangan Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: B-47/DN.00.02/1/2019, tanggal 23 Januari 2019
8Sekretariat Kabinet RI, nomor: B-53/Polhukam/01/ 2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00683/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Penyampaian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 terkait Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasanditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Sesdep 1/I, untuk diteruskan ke Deputi IV ditindaklanjuti oleh Sesdep 1/I dengan membuat nota dinas nomor: B62/DN.00.01/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019
9Menteri Dalam Negeri RI, Nomor: 896/435/SJ, tanggal 21 Januari 2019.surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal permohonan sebagai narasumberditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk menyiapkan bahan sambutanditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan membuat nota dinas nomor: B-64/DN.00.03/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019
10Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Jakarta, nomor: 05/B/MAP/01/2019, tanggal 22 Januari 2019, agno: 00722/S/19surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan audiensi terkait pemantauan pemilu oleh Mapplu PWIditindaklanjuti oleh Deputi-I/Poldagri dengan disposisi kepada Asdep 3/I untuk menyiapkan saran dan pertimbangan kepada Menko Polhukamditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan membuat nota dinas nomor: B- 67/ DN.00.03/1/2019 pada tanggal 29 Januari 2019
MARET 2018
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), nomor surat: 019/026/MRP-PB/II/2018, Agno: 01775/S/18, tanggal 23 Februari 2018surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan dukungan audiensi dengan Presiden RIditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk membuat saran masukanditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas nomor: 111/DN.00.01/2/2018
2Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI, nomor surat: 0547/K.DKPP/PP.02/II/2018, Agno: 01847/S/18, tanggal 27 Februari 2018surat kepada Menko Polhukam tentang undangan pengukuhan dengan pengambilan sumpah Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018ditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk menyiapkan bahanditindaklanjuti oleh Asdep 3/I dengan nota dinas nomor: B-188/DN.00.03/3/2018
3Mardyanto Wahyu Tryatmoko Jakarta, Agno: 01914/S/18, tanggal 27 Februari 2018surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan data wawancaraditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, membuat saran masukanditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas nomor 117/DN.00.01/3/2018
4Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu RI, nomor: 0547/K.DKPP/PP.02/II/2018, Agno: 01847/S/18, tanggal 27 Februari 2018surat kepada Menko Polhukam perihal undangan pengukuhan dengan pengambilan sumpah tim pemeriksa daerah tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018ditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 3/I, untuk menyiapkan bahanditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: B-188/DN.00. 03/3/2018
5Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI), Agno: 02092/S/18, tanggal 6 Maret 2018surat kepada Menko Polhukam tentang undangan sidang Dewan Pleno II Rapimnas HPMI (Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia)ditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Sesdep I/Poldagri untuk menghadiri kegiatan tersebutditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat nota dinas nomor: B-135/DN.00.01/3/2018
6Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Batalyon Serbaguna Trikora, Jakarta, Nomor 069/PP/PKRI-YST/III/2018, Agno: 02271/S/18, tanggal 12 Maret 2018 surat kepada Menko Polhukam tentang permohonan persetujuan penjualan besi tua bagi masyarakat adat Kapauku Kapawe Papuaditindaklanjuti oleh Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I untuk ditindaklanjutiditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan melasanakan audiensi di Batalyon Serbaguna Trikora, Jakarta, tanggal 22 Maret 2018
7Sekretaris Kabinet RI, nomor: B/03/Seskab/Polhukam/03/2018, tanggal 21 Maret 2018surat kepada Menko Polhukam perihal pencantuman kepercayaan pada KK (Kartu Keluarga) dan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)ditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 2/I, membuat saran masukan ditindaklanjuti oleh asdep 2/I dengan nota dinas nomor: 164 DN. 00.01/3/2018
8Persatuan Perintis Kemerdekaan RI Provinsi Papua, nomor: 01/PKRI/YST/II/201, Agno : 02247/S/18 tanggal 12 Maret 2018surat kepada Menko Polhukam perihal laporan dan tindaklanjut terkait dengan penyergapan sekelompok sparatisditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/Iditerima oleh Sekretariat Desk Otsus pada tanggal 27 Maret 2018
9Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura, tanggal 15 Maret 2018surat kepada Deputi-i/Poldagri perihal sikap Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ) terhadap pembangunan Masjid Agung Al-Aqsha Sentaniditindaklanjuti oleh Plt. Deputi-I dengan disposisi kepada Asdep 4/I, untuk mengkoordinasikan dan membuat saran masukan ditindaklanjuti oleh Asdep 4/I dengan nota dinas nomor: 168/DN.00.01/3/2018