| Kedeputian VII | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor; S-291/M.KOMINFO/HK.02.01/04/2019 tanggal 9 April 2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Seleksi Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal (LPU) | Ditindaklanjuti oleh Deputi VII dengan disposisi ke Asdep 2/VII untuk dipelajari | Ditindak lanjuti oleh Asdep 2/VII dengan Nota Dinas ke Menko Polhukam Nomor B-673/KI.00.00/ 5/2019 tanggal 14 Mei 2019 Surat rekomendasi ke Menteri Kominfo Nomor B.114/KI.00.01/5/19 tanggal 20 Mei 2019 |
| 2 | Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ; S-144/M.KOMINFO/HK.02.01/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, perihal Permohonan Pertimbangan dalam penetapan Regulasi tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat | Ditindaklanjuti Deputi III dengan nota dinas ke Deputi VII Nota dinas B.218/HK.00.00/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 | Ditindaklanjuti De VII dengan Nota Dinas ke Menko No.645/AP.00. 00/5/19 tgl 6 Mei 19 dan surat Rekomendasi ke Kemen PANRB nomor 108 /AP.00.01/5/2019 tanggal 9 Mei 2019 |
| 3 | PT. Pos Indonesia Nomor ; 481/Dirut 0519 tanggal 17 Mei 2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal permohonan Audiensi | Ditidaklanjuti Deputi VII dengan dispo ke Asdep 2/VII dengan membuat saran tanggapan | Ditindaklanjuti asdep 2/VII dengan Nota Dinas Kemenko dgn nomor Nota Dinas B- 685/KI.02.01/5/2019 tanggal 23 Mei 2019 |
| 4 | BSSN Nomor; 1658/BSSN/D2/KH.01.02/05/19 tanggal 31 Mei 2019 | Surat ditujukan kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI , Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informasi, Perihal Permintaan Delegasi RI Pertemuan the Third Indonesia Australia Cyber Policy Dialogue, tanggal 2 Juli 2019 | Ditindaklanjuti Deputi VII dengan disposisi ke Asdep 2 untuk dilaksanakan | Ditindaklanjuti Asdep 2 /VII dengan membuat nota dinas ke Deputi II dengan nomor B.1007/KI.02.01/6/2019 tanggal 12 Juni 2019 |
Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
JUNI 2019
MEI 2019
APRIL 2019
| Kedeputian VII | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Elsinta Nomor; 148/RED/Menkopolhukam/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal Permohonan Wawancara | Ditindaklanjuti oleh Deputi VII dengan disposisi ke Asdep 1/VII untuk dipelajari dan dikoordinasikan. Audiensi diterima bapak Menko Polhukam Pada hari Jumat 12 April 2019 | Ditindak lanjuti oleh Asdep 1 dengan Nota Dinas ke Menko Polhukam Nomor B-537/KI.00.00/ 12/2019 Tanggal 5 April 2019 |
| 2 | Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor; S-1745/KOMINFO/HK.02.01/12/2018 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal Permohonan pertimbangan dalam penetapan Regulasi ttg rencana Induk Frekuensi Radio untuk keprluan Penyelenggaraan Multipleksing Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz | Ditindaklanjuti deputi VII dengan dispo ke asdep 2 untuk membuat nota dinas ke Menko dengan nomor B. 532/KI.02.01/4/2019 tanggal 5 April 2019 | Ditindaklanjuti dengan surat rekomendsi Ke Menteri Komunikasi dan Informatika Dengan nomor B. 90/KI.00.01/4/2019 Tanggal 11 April 2019 |
| 3 | Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi seluruh Indonesia (ATSI) Tanggal 14 Maret 2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal permohonan Audiensi | Ditidaklanjuti Deputi VII dengan dispo ke Asdep 2/VII dengan membuat saran pertimbangan | Ditindaklanjuti asdep 2/VII dengan Nota Dinas Kemenko dgn nomor Nota Dinas B-560/KI.02.01/4/2019 Tanggal 11 April 2019 |
| 4 | Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ; S-243/M.KOMINFO/HK.02.01/03/2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, perihaL Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ttg Pelaksanaan Penyiaran Simulcast di wilayah Perbatasan Negara dalam rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke System Penyiaran digital | Ditindaklanjuti Deputi VII dengan dispo ke Asdep 2/VII untuk ditindaklanjuti dengan Nota dinas B.576/KI.02.01/4/2019 Tanggal 12 April 2019 | Ditindaklanjuti dengan surat Rekomendasi ke Menteri Komunikasi dan Informatika Dengan nomor B. 101/KI.00.01/4/2019 Tanggal 24 April 2019 |
| 5 | Menteri Komunikasi dan Informasi RI nomor; B-144 M.KOMINFO/HK.02.01/02/19 Agenda; 01825/S/09 Tanggal 27-Feb-2019 | Surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal Permohonan Pertimbangan dalam penetapan regulasi ttg Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat | Ditindaklanjuti oleh Deputi VII dengan dispo ke Asdep 3/VII untk membuat nota dinas Kemenko nomor B.645/AP.00.00/5/19 | Ditindaklanjuti dengan surat Rekomendasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB nomor B. /AP.00.01/5/2019 Tanggal Mei 2019 |
MARET 2019
| Kedeputian VII | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Dini Nusa Kesuma (DNK), nomor: 05/SAT/III/2019, tanggal 8 Maret 2019 | surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, perihal laporan perkembangan penyelamatan Orbit 123 BT | ditindaklanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi ke Asdep 2/VII untuk membuat saran dan masukan | ditindak lanjuti oleh Asdep 2/VII dengan membuat nota dinas ditujukan kepada Menko Polhukam, nomor B-425/KI.00.01/12/2018, tanggal 14 Maret 2019 |
| 2 | Kemenkominfo, nomor : S-1619/M.KOMINFO/HK.02.01/11/2018, tanggal 14 November 2018 | surat ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Perihal permohonan Pertimbangan dalam Penetapan 3 (tiga) Regulasi Kominfo | ditidaklanjuti Deputi VII/Kominfotur dengan dispo ke Asdep 2/VII dengan membuat saran dan masukan | ditindaklanjuti Asdep 2/VII dengan membuat nota dinas, nomor: B-424/KI.02.01/ 3/2019, tanggal 14 Maret 2019 |
| 3 | Airbus Indonesia, nomor:- agno: 023/S/19, tanggal 15 Maret 2019 | surat ditujukan kepada H.E General (net) Dr. Wiaranto, perihal Empat Tahun Request Meeting | ditindaklanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi ke Asdep 2 /VII untuk dikoordinasikan | ditindaklanjuti Asdep 2/VII dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor : B- 470/KI.00.00/3/2019, tanggal 25 Maret 2019 |
| 4 | Menteri Komunikasi dan Informasi RI nomor: S-115/M.KOMINFO/HK.02.01/02/19 agno: 01598/S/19, tanggal 19 Februari 2019 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggara Jasa Telekomunikasi | ditindaklanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi ke Asdep 2/VII untuk membuat saran dan masukan | ditindaklanjuti Asdep 2/VII dengan membuat nota dinas ditukukan kepada Sesmenko Polhukam nomor : 452/KI/020/01/03/19, tanggal 20 Maret 2019 dan Menko Polhukam nomor 466/KI.02.01/3/19, tanggal 22 Maret 2019, serta surat rekomendasi ke Menkominfo nomor: B.77/KI.00.01/3/2019, tanggal 28 Maret 2019 |
FEBRUARI 2019
| Kedeputian VII | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menteri Sekretaris Negara B-87/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/1/2019 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam, Perihal Penerusan Memorandum Ketua Kmite Ekonomi dan Industri Nasional terkait Rekomendasi KEIN ttg Penguatan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka Pengamanan Ekonomi Digital dan Keamanan Nasional | ditindaklanjuti oleh Sesmenko Polhukam agar Deputi VII mengadakan rakor guna menindaklanjuti masalah ini | ditindaklanjuti oleh Deputi VII dengan disposisi kepada Asd 2/VII, untuk menindaklanjuti disposisi Sesmenko Polhukam |
| 2 | Dr. Ir. Rudy AG Gultom, M.S.c | surat ditujukan kepada Menko Polhukam Perihal Permohonan Pembuatan Kata Sambutan Menko Polhukam RI dalam Buku Cyber Warfare | ditindaklanjuti oleh Deputi VII agar Memberi Saran Pertimbangan | disposisi kepada Asdep 2/VII, untuk dipelajari dan Beri Saran Pertimbangan, Ditindaklanjuti oleh Kabid 1.2/VII untuk membuat draft sambutan Menko Polhukam |
| 3 | Menteri Sekretaris Negara nomor B-87/M.Sesneg/D-2/HL.00.08/01/2019 Tanggal 24 januari 2019 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal meneruskan memo random dari Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) | ditindaklanjuti oleh Deputi VII sesuai arahan Menko Polhukam dengan membuat Rakor ttg Penguatan BSSN dalam Rangka Pengamanan Ekonomi Digital dan Keamanan Nasional | ditindaklanjuti Deputi VII dengan Nota Dinas Laporan ke Menko nomor B.142/KI.02/2019 tanggal 11 Februari 2019 |
| 4 | Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26/DJSDPPI.1/HK.0201/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 | surat ditujukan ke Menko Polhukam cq Asisten Deputi bidang koordinasi Telekomunikasi dan Informatika | ditindaklanjuti oleh Deputi dengan disposisi ke Asdep Asdep 2/VII dengan menghadiri rapat undangan dimaksud | ditindaklanjuti asdep 2 dengan nota dinas ke Sesmenko nomor B.157/KI/02.01/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 |
JANUARI 2019
| Kedeputian VII | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No B-5/Maritim/01/2019 | surat ditujukan kepada Sekretaris Menko Polhukam, Perihal Undangan Rakor Perkembangan Tindaklanjut Arahan Presiden dalam Aplikasi Sistem Informasi Tindaklanjut Arahan Presiden (SITAP). | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur | dihadiri oleh Deputi VII, tanggal 14 Januari 2019 Senin 14 Januari 2019 |
| 2 | Airbus, Jakarta CEO/E/19/I/2005, tanggal 4 Januari 2019 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal Request Meeting | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi kepada Asd 2/VII untuk Koordinasi dengan pihak Airbus | dihadiri oleh Deputi VII/Kominfotur mewakili Menko Polhukam dalam pertemuan dengan pihak Airbus, tanggal 24 Januari 2019 |
| 3 | Yayasan Upaya Indonesia Damai 419.02/UID-TSEA/XII/2018 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal Undangan Tech Talk @Tsinghua East Asia Centerdi Bali | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi kepada Asdep 2/VII untuk mewakili Menko Polhukam | dihadiri oleh Asdep 2/VII, tanggal 12 januari 2019 |
| 4 | Kejakgung No B-027/G/Gp.3/01/2019 Tgl 16 Januari 2019 | surat ditujukan kepada Deputi VII/Kominfotur perihal Undangan Rapat Penanganan Perkara Arbitrase Menghadapi Gugatan navayo di Ruang Rapat lantai 2 Gedung Jam Datun Kejagung RI | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur dengan disposisi kepada Asdep 2/VII untuk menghadiri | dihadiri oleh Asdep 2/VII, tanggal 18 januari 2019 |
| 5 | Kepala Staf Kepresidenan No 018/KSP/D.II/01/2019, tanggal 17 Januari 2019 | surat ditujukan kepada Sekretaris Menko Polhukam, Perihal Undangan Rapat Indonesia Satu Zona Waktu di Istana Presiden | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur | dihadiri oleh Deputi VII/Kominfotur dan Asdep 1/VII, tanggal 23 Januari 2019 |
| 6 | PP Persatuan Wartawan Indonesia No 007/L-Peg/PP-SIWO/I/2019 tgl 2 Januari 2019 | surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal Permohonan Donatur | ditindak lanjuti oleh Deputi VII/Kominfotur, dengan disposisi kepada Asdep 1/VII untuk saran dan pertimbangan kepada Menko Polhukam | ditindak lanjuti oleh Asdep 1/VII dengan membuat nota dinas |
[social_buttons nectar_love=”true” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true”]