Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Hukum dan HAM Tahun 2017

NO

Bentuk Pelayanan

Isi Pelayanan

Pelaksanaan Layanan

Keterangan

1Achdari, Jakarta, Agno: 02243/S/18, tanggal 03 Februari 2018
Kementerian Sekretariat Negara RI, nomor: B-4330/Kemensetneg/D-2/DM.05/09/2016, tanggal 13 September 2016
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan perlindungan hukum terhadap warga Komplek Perumahan Angkatan Daerah Jatiwaringin
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-348/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 19 Maret 2018
2Ho Fariandy Khoman, Jakarta, Agno: 01837/S/18, tanggal 19 Februari 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal hutang Kodam I/Iskandar Muda Daerah Banda Aceh
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-320/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 8 Maret 2018
3Kementerian Sekretariat Negara RI, nomor: B-87/Kemensetneg/D-1/HK.06.02/02/2018, Agno: 02098/S/18, tanggal 23 Februari 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan perlindungan hukum Sdr. Yohanes Sonohardjo atas putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap "(Inkracht)" dan belum dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan Kota Semarang
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-337/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 13 Maret 2018
4Kementerian BUMN, nomor: S-202/MBU/D7/02/2018, Agno: 661/DIII/18, tanggal 27 Februari 2018
surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal permasalahan PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-319/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 8 Maret 2018
5Eniwaty, Jakarta, Agno: 02014/S/18, tanggal 28 Februari 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-316/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 8 Maret 2018
6Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian, Ciawi Bogor, nomor: 304/sm.110/1.5/03/2018, Agno: 684/DIII/18, tanggal 01 Maret 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal evaluasi rancangan aktualisasi
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas nomor: B-313/HK.00.00/03/2018 tanggal 8 Maret 2018
7PT. Citra Margatama Surabaya, Surabaya, nomor: 071/DU-HK.06/III/2018, Agno: 02199/S/18, tanggal 02 Maret 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian hibah lahan/tanah milik Kodam V Brawijaya
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-336/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 13 Maret 2018
8Kementerian Hukum Dirjen HAM, nomor: HAM.5-HA.04.03-51, Agno: 698/DIII/18, tanggal 05 Maret 2018
surat ditujukan kepada Asdep 4/III, perihal undangan Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Bahan Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III untuk menghadiri acara tersebut
dihadiri oleh Asdep 4/III pada tanggal 14 Maret 2018
9Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Banda Aceh, nomor: 042/KKR-Aceh/III/2018, Agno: 02385/S/18, tanggal 05 Maret 2018
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan silahturahim dan audiensi membahas pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi Aceh
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 4/III dengan membuat nota dinas nomor: B-366/HK.02.03/03/2018, pada tanggal 19 Maret 2018
10PT. Karya Tekhnik Utama, Jakarta, nomor: 001/S-DIRUT/KTU-RI.1/II/2018, Agno: 02254/T/18, tanggal 06 Maret 2018
surat ditujukan kepada Bapak Presiden RI, dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas pembangunan dermaga guna menunjang program infrastruktur tol laut
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-360/HK.00.01/03/2018, pada tanggal 19 Maret 2018