Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Hukum dan HAM Tahun 2017

NO

Bentuk Pelayanan

Isi Pelayanan

Pelaksanaan Layanan

KETERANGAN

1Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor: 1186/BP/Eks10/2017, Agno: 00160/S/18 , tanggal 27 Oktober 2017
surat ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor
ditindaklanjuti dengan membuat surat nomor: B-89/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 17 Januari 2018
2Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, nomor: 685/BP/Dlg/2017, Agno: 00175/T/18 , tanggal 01 November 2017
tembusan ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum PTPN (Perkebunan Nusantara) II bersama dengan saudara Iwan Muliana
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk menjawab surat tersebut
ditindaklanjuti dengan membuat surat nomor: B-90/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 17 Januari 2018
3Pos Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Kota Bekasi, Bekasi, nomor: 11/PBH/XI/2017, agno: 00138/T/18 , tanggal 29 November 2017
tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal progress laporan tanggal 30 Agustus 2017 dan laporan polisi nomor: LP/1093/K/VII/2017/ SPKT/Restro Bekasi Kota tanggal 08 Juli 2017
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Sesdep III untuk meneruskan ke Satgas Saber Pungli
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 27/HK.02/01/2018 pada tanggal 09 Januari 2018
4Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan, nomor: 1582/BP/Eks/12/2017, agno: 00090/S/18 , tanggal 18 Desember 2017
surat ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon tanggapan atau solusi atas surat kami
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk saran dan masukanditindaklanjuti dengan membuat surat nomor: B-92/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 17 Januari 2018
5Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Staf Operasi, nomor: B/1963/XII/2017/Sops , Agno: 00161/S/18 , tanggal 18 Desember 2017
tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penyampaian penanganan perkara tindak pidana Merkuri tahun 2017
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Kabag TUM/III untuk sampaikan kepada Kedeputian V
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 28/HK.02/01/2018 pada tanggal 09 Januari 2018
6Kantor Hukum Basuki Rakhmad Associates, Agno: 0089/S/18 , tanggal 27 Desember 2017
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 48/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 15 Januari 2018
7Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan, nomor: 1581/BP/Eks/12/2017, agno: 00091/S/18 , tanggal 28 Desember 2017
surat ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan dan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk ditindaklanjuti
ditindaklanjuti dengan membuat surat nomor: B-91/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 17 Januari 2018
8Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Banten, nomor: 1291/18-36/XII/2017, agno: 00215/T/18 , tanggal 28 Desember 2017
tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk ditindaklanjuti
ditindaklanjuti dengan membuat surat nomor: B-64/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 16 Januari 2018
9Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Negeri RI, nomor: 04422/TI/12/2017/48/ 07, Agno: 00272/S/18 , tanggal 28 Desember 2017
surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diterima Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta tanggal 6 Februari 2018
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 47/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 12 Januari 2018
10Guntur Sutarjo, Palaran, nomor: 01/GSKT/01/2018, Agno: 00073/T/18, tanggal 01 Januari 2018
tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan pembebasan lahan jalan tol di Balikpapan, Kalimantan Timur
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukan
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 54/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 15 Januari 2018
11Aliansi Praktek Dokter Mandiri Indonesia, nomor: 01/F/23/SFK-BEN/08/APDMI/18, Agno: 00250/T/18, tanggal 08 Januari 2018
tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Permohonan Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK senilai Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah)
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Kabag TUM/III untuk meneruskan ke Satgas Saber Pungli
ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas nomor: ND- 49/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 15 Januari 2018
12Sekretariat Militer Presiden, nomor: B-5/Setmilpres/Pers/AM.00.02/01/2018, Agno: 00323/S/18, tanggal 09 Januari 2018
surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal undangan rapat, 11 Januari 2018
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk dihadiri
ditindaklanjuti dengan membuat surat tugas nomor: ST-01/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 11 Januari 2018
13Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, nomor: PP.01.04-15, tanggal 10 Januari 2018
surat ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal undangan rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk mewakili
ditindaklanjuti dengan membuat surat tugas nomor: ST-02/HK.00.01/01/2018 pada tanggal 11 Januari 2018