#KemenkoPolhukam 
Kemenko Polhukam RI

Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Hukum dan HAM

JUNI 2019
Kedeputian III    
1Seskab RI, nomor: B.0117/Seskab/Polhukam/3/2019, agno: 04477/S/19, tanggal 25 Maret 2019Permohonan paraf persetujuan rancangan peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standard dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-601/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 13 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B- 121/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 20 Juni 2019
2Konsultan Hukum dan Advokat Budi Setyo, SH, Tangerang Selatan, agno: 03424/S/19, tanggal 22 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penyampaian ke-8 permohonan agar melaporkan kepada Presiden bahwa Menteri Keuangan harus menghormati dan melaksanakan Amanat UUD 1945Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-578/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Keuangan, Jakarta dengan nomor: B- 1043/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
3Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 172/ASC/v/2019, agno: 04284/S/19, tanggal 23 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat No. 877/HK.00.01/4/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan penyampaian pendapat hukum atas putusan pidana No. 998/Pid.B/2014/PN.TNG, salah satu alat bukti laporan Polisi No. LP/1252/XI/2017/Bareskrim tanggal 22 November 2017Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-579/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bareskrim Polri, Jakarta dengan nomor: B- 1042/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
4Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-488/M. Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2019, agno: 04454/S/19, tanggal 05 Juni 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tentara Nasional IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-595/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 11 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 118/HK.00.00/06/2019, pada tanggal 14 Juni 2019
MEI 2019
Kedeputian III    
1Yayasan Graje Semarang, nomor: 0368/Pemb/I/2019, agno: 00119/S/19, tanggal 02 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan penegakan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-448/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Edhi Setiawan, di Jawa Tengah dengan nomor: B- 832/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
2Tonny Wijaya, Medan, agno: 00583/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-450/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tonny Wijaya, di Sumatera Utara dengan nomor: B- 834/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
3I Wayan Sedrayasa, Bali, nomor: 01/VET/2019, agno: 01428/S/19, tanggal 09 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penerbitan Skep Veteran RIDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Pertahanan RI dengan nomor: B-846/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 13 Mei 2019
4H. Didi Donardi (Pensiunan Pertamina), agno: 241/De-III/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan perihal polis Lippo Life dan PT. AIADitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-490/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, di Jakarta dengan nomor: B- 861/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
5Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani, Muara Berlian, agno: 01551/S/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian konflik Agraria antara Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani dengan PT. Asiatic Persada/PT. Berkat Sawi Utama di Kabupaten Batanghari Prov. JambiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-493/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jambi dengan nomor: B-859/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
6H. Yana Sunaryana, Bandung, nomor: 07/Pembatalan sertifikat No.1478 Cibuntu/II/2019, agno: 01611/S/19, tanggal 18 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pembatalan sertifikat nomor: 1478 CibuntuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-447/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Yana Sunaryana, di Jawa Barat dengan nomor: B- 830/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
7Kesultanan Sambaliun, Berau, nomor: Perm-I/II/2019, agno: 01808/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mendesak untuk membongkar segala bentuk Pelanggaran Hukum dan HAM atas perampasan hak atas tanah-tanah masyarakat Petani di Wilayah Kesultanan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan TimurDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-449/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta dengan nomor: B-833/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
8Forum Gerakan Masyarakat Borneo, Semban Baru, nomor: 57/SPHM/BIB/FGMB/Iisp.7/2019, agno: 01983/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum atas penguasaan tanah rakyat warga masyarakat Desa Hatif Pemekaran dari Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu oleh perusahaan Industri PT. Hutan Rindang Banua dan/atau perusahaan Tambang Batubara IUP-OP- PT. BornDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-512/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan dengan nomor: B-908/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
9Akhmadi, Balikpapan, nomor: 03/II/2019, agno: 02002/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan penegakan hukum di Kabupaten BerauDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-488/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Akhmadi, di Kalimantan Timur dengan nomor: B-857/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
10Napi dan Mantan Napi LP Tanjung Gusta, agno: 01866/S/19, tanggal 01 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal kebobrokan di Lapas Tanjung Gusta MedanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-436/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, di Jakarta dengan nomor: B- 831/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
11Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 02563/S/19, tanggal 08 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-377/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung RI, di Jakarta dengan nomor: B- 104/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 02 Mei 2019
12PT. Selange Jaya Utama, Jakarta, nomor: 037/III/2019, agno: 02205/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan permohonan audiensi terkait LP/1041/I/2018/Bareskrim tanggal 23 Januari 2018 penggelapan yang diduga dilakukan oleh peusahaan Sinar Mas GroupDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-385/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, di Jakarta dengan nomor: B-801/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 201
13Kementerian Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-1000/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2019, agno: 02316/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat rekomendasi kepada Presiden RI terkait kondisi kesehatan Ustadz Abu Bakar BaasyirDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-375/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B-802/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
14Law Office Benny Murdani, nomor: 078/III/2019/BM, agno: 02453/S/18, tanggal 14 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-510/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-911/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
15Syahrul, SE, Jakarta, agno: 02640/S/19, tanggal 18 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-509/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Barat dengan nomor: B-910/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
16Kliwon Sitorus, nomor: 29/KS/2019, agno: 02565/S/19, tanggal 19 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan pemerintah dalam melawan praktek mafia hukum & peradilanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-506/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kliwon Sitorus, Kepulauan Riau dengan nomor: B-912/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
17Koperasi Produsen Tani Sejahtera Bersama Desa Buluh Nipis, Kampar, nomor: 017/KTSB/PRM/26/2019, agno: 02670/S/19, tanggal 25 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat pengaduan/permohonan dukungan penyelesaian konflik antara masyarakat Buluh Nipis dengan pihak PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS) Group RAPPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-511/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riau dengan nomor: B-909/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
18Sardjio, Jakarta, agno: 03086/S/19, tanggal 08 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon bantuan dan perlindungan hukum atas permasalahan tanah ahli waris Dijun bin Riket dengan ahli waris Suhmawijaya bin Sumitro yang dijual dalam keadaan sengketa oleh ahli waris Sukmawijaya kepada PT. Grahsa Cipta Kharisma (GCK) Dirut Muhammad SunDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 531/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B-928/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
19Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 012/ASC/IV/2019, agno: 03120/S/19, tanggal 09 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dari kejahatan perampasan hak atas tanah yang dilakukan oleh persekongkolan antara kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kantor Pajak Pratama Serpong dan pengembangan serta laporan kinerja penyidik Polri yang lamban dan cenderDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 487/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B- 877/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
20Forum Gerakan Masyarakat Pancasila, Banyuasin, nomor: 327/FGMP/3/IV/2019, agno: 03264/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon penyelesaian hak-hak masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-489/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-860/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
21Hj. Thenzu, Jakarta, nomor: 08/MTDS/HT/16/04/2019, agno: 03397/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon tindak diterbitkan sertifikat tanah kepada pihak lainDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-529/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, di Papua dengan nomor: B-926/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
22Achmad Baron Effendy, Bekasi, agno: 03257/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalahDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-507/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, di Jakarta dengan nomor: B-913/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
23Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-732/SJ/2019, agno: 03604/S/19, tanggal 23 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sarwo Hhartono, di Jawa Timur dengan nomor: B- 804/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
24Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-35/SJ.4/2019, agno: 03605/S/19, tanggal 24 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan perlindungan hukum PT. Elva PrimandiriDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-437/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B- 820/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019
25Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 03506/S/19, tanggal 25 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk meneruskan surat kepada JPN Kejati PaluDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sulawesi Tengah dengan nomor: B- 803/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
26Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Sulawesi Utara, nomor: 431/PPT/V/19, agno: 773/De-III/19, tanggal 06 Mei 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindaklanjut permasalahan jalan Tol Manado-BitungDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada pelapor agar melengkapi copyan suratnyaDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Eddy Hendra Sondakh, di Sulawesi Utara dengan nomor: B- 878/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
27Supardi Kendi Budiarjo, Jakarta, nomor: 006/V/2019, agno: 1052/MN/19, tanggal 07 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli dengan nomor: B-354/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Supardi Kendi Budiarjo, di Jakarta dengan nomor: B- 927/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
APRIL 2019
Kedeputian III    
1Barisan Patriot Bela Negara Wilayah Lampung, nomor: 053/DPWI-LPG-BPBN/XI/2018, agno: 10498/S/18, tanggal 19 November 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-255/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 19 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ieedwar Imansyah, Lampung, dengan nomor: B-646/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
2H. Sugiarti, Jakarta, agno: 00446/S/19, tanggal 04 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal lanjutan mohon implementasi hukum yang adil dengan menindaklanjuti 3 kasus tanah Jatikarya Bekasi (30-35 tahun) berdasarkan tanah temuan terbaru dari OmbudsmanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-368/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hj. Sugiarti, Jakarta, dengan nomor: B-715/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
3Ketua Delegasi Warga Kemayoran, nomor: 008/DWK-KMY/XII/2018, agno: 11848/S/18, tanggal 19 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal amdal dan kompensasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 26 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati DKI Jakarta, dengan nomor: B-595/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019
4H. Guritno, Jakarta, agno: 11736/T/18, tanggal 21 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan dan kepastian hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-381/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, dengan nomor: B-712/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
5Gubernur Jawa Barat, Bandung, nomor: 180/36/Hukham, agno: 00449/T/19, tanggal 04 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan kegiatan Ormas Manggala Garuda PutihDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-369/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemenkumhan RI dengan nomor: B-714/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
6PT. Tirta Wahana Bli Internasional, nomor: 001/TWBI/LGL/L/I/2019, agno: 00253/T/19, tanggal 07 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Kemaritiman RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan kepastian investasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-371/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta dengan nomor: B-717/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
7Seskab RI, nomor: B.17/Seskab/Polhukam/01/2019, agno: 03105/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasionalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-398/HK.02.02/4/2019, pada tanggal 16 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B-102/HK.02.02/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
8Lemabaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, nomor: 12/I/2019/LCKI-SU, agno: 00631/S/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perhatian dan tindakan segera atas dugaan beking dan perlindungan oleh Oknum terhadap tersangka Sdri. Lindawaty atau Jui Ling sesuai No. LP/129/V/SU/Simal, Polres Simalungu tanggal 14 Mei 2016Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-415/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B-766/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
9M. Rofiq. SH, agno: 00566/T/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan atau pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-347/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamwas Kejagung RI, dengan nomor: B-742/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
10Kristianik, Madiun, agno: 00811/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal terkait tindak lanjut laporan Polisi nomor: LP/1221/XII/2016 tentang dugaan terjadinya tindakan pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-417/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretarias Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B-761/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
11Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Serpong, nomor: 33/MJ-GKIS/I/2019, agno: 00841/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pendirian Gereja dan bantuan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-411/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Waikota Tangerang Selatan dengan nomor: B-764/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
12Tim Kerja Koordinasi Pengumpulan dan Penjualan Barang Milik Negara Kab. Sorong, agno: 01213/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-199/HK.00.01/2/2019, pada tanggal 27 Februari 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI dengan nomor: B-634/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 09 April 2019
13Sri Kurnia, Jakarta, nomor: 129/SK/I/2019, agno: 00884/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-373/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam Jaya, Jakarta dengan nomor: B-713/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
14Lemabaga Perlindungan HAM, Sungguminasa, nomor; 06/LP.HAM/PSG/KLK/II/2019, agno: 01705/S/19, tanggal 04 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan kepastian hukum terhadap laporan Polisi atas nama Abd. Aziz bin JamuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-414/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan dengan nomor: B-767/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
15Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal, Jakarta, nomor: REF-22/LTR/TNP/II/2019, agno: 01567/S/19, tanggal 11 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penegakan hukum dan pengawasan penyidikan dalam laporan Polisi nomor Polisi LP/1258/K/III/2007/SPK unit III tanggal 26 Maret 2007 terhadap Leo Patar Muda Sinaga Dkk. Yang berstatus DPO sejak 2007Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-408/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta dengan nomor: B-760/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
16Kemenko Bidang Perekonomian RI, nomor: B-30.a/Pokja-IV/PKE/02/2019, agno 02666/S/19, tanggal 26 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut rekomendasi satgas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi dalam penanganan kasus yang menghambat investigasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-374/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Hukum dan HAM, Jakarta dengan nomor: B-92/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 15 April 2019
17Badan Ppenelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran, Tangerang Selatan, nomor: 030/BPI-P/II/2019, agno: 01926/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-412/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi dengan nomor: B-762/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
18Otto Cornelis Kaligis, Sukamiskin, agno: 02471/T/19, tanggal 02 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal menyampaikan pandangan dan pemikiranDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-418/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung RI dengan nomor: B-768/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
19H. Hasbiansari, Banjarmasin, agno: 02003/S/19, tanggal 04 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-410/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati Kalimantan Selatan dengan nomor: B-763/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
20Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: B-31/H/Hjw/03/2019, agno: 02247/T/19, tanggal 06 Maret 2019Surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Kabag TUM/III, dan membuat nota dinas kepada Kepegawaian Kemenko Polhukam dengan nomor: B-301/TU.001/3/2019, pada tanggal 27 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI dengan nomor: B-649/KP.04.00/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
21Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, nomor: B-1082/N.6.1/Ep.1/03/2019, agno: 02339/T/19, tanggal 13 Maret 2019 surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Feri Yandi, S.H., Sumsel dengan nomor: B-645/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
22Komando Daerah Militer TNI AD V, nomor: R/152/III/2019, agno: 02447/S/19, tanggal 13 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban jawaban surat pengaduan dan komfirmasi terkait anggota Kodan V/BrawijayaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Roy D. P., Jawa Timur dengan nomor: B-650/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
23Kapolda Metro Jaya, Jakarta, nomor: B/5585/III/RES.1.24/2019/Darto, agno: 02919/S/19, tanggal 21 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban tindak lanjut dari Sdr. S. Kendi Budiardjo/Nurlela tentang perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-759/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
24Bareskrim Polri, Jakarta, nomor: B/2386/III/RES.7.5/2019/Breskrim, agno: 03033/T/19, tanggal 29 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal jawaban atas surat nomor; B.195/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Presiden RI Ir. Joko Widodo pembohong ulung kepada Rakyat Indonesia di Negara IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-765/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
25Kemenkumham RI, nomor: PPE.03.04.2019-27, agno: 627/DIII/19, tanggal 05 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal Permintaan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Sesmenko Polhukam dengan nomor: B-389/HK.00.00/4/2019, pada tanggal 15 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Harmonisasi Perpu II Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B-679/HK.00.00/04/2019, pada tanggal 16 April 2019
MARET 2019
Kedeputian III    
1Sudarmaji, Kediri, nomor: 15-A/X/2018, agno: 09227/S/18, tanggal 05 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengajuan audit dan investigasi hal proses perkara Sdr. Slamet Riyadi Dkk, dalam perkara No: TBL/404/III/2018/UM/Jatim, didapati adanya praktek konspirasi para mafia tanah dan produktip yang sangat sistemik di Polresta Kediriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1163/HK.00.01/11/2018, pada tanggal 06 November 2018ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasda Polda Jatim dengan nomor: B-476/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
2Keluarga Besar Adat Kutai Mulawarman, Sangatta, nomor: 02887/KSP/11/2018, agno: 10135/S/18, tanggal 06 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah pembayaran lahan kami yang berada didalam area konsensi penambangan batubara oleh PT. Kaltim Prima Coalditindaklanjuti oleh Deputi III kepada Asdep 2/III membuat nodin kepada Menko Nomor: B.81/HK.00.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor: B-412/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
3Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ifar Besar Provinsi Papua, nomor: 02/KMHAIB/OFZY/V/2018, agno: 09913/S/18, tanggal 18 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon berkenan tindaklanjut permohonan ganti rugi bekas Tanah Adat Ifar Gunung seluas 62 Ha yang sedang dipakai untuk kantor, perumahan dan tempat latihan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papuaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-95/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada PANGDAM XVII/Cenderawasih dengan nomor: B-475/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
4Kantor Hukum Edward Banner Purba, SH & Partners, Batam, nomor: 07/EBF/X/2018, agno: 10205/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum terhadap ketidakprofesional Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Batam (saat itu kepala Kejari Batam Roch. Adi Wibowo dan Kasipidum Fildan F. D Laia) dalam proses memberikan tuntutan bebas pada perkara register 129/Pid.B/PN.BTM an. Terdakwa Tjipta Fudjiarta yang bertentangan sekali dengan surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa pada Jampidumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-228/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung RI dan Jamwas Kejagung RI dengan nomor: B-483/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
5LSM Kumba, Balangan, nomor: 01/Ba/X/2018, agno: 10044/S/18, tanggal 31 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon petunjuk, arahan dan tuntutan penyelesaian kasus lahan tambang batubara Provinsi Kalimantan Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-227/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan nomor: B-484/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
6Kaimuddin Hamzah, SH, Sofifi, agno: 10181/T/18, tanggal 07 November 2018tembusan surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan mengenai kinerja Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara: Brigjen M Naufal Yahyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-229/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wakapolri Jakarta dengan nomor: B-497/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
7Eni Lilawati, Medan, agno: 10497/S/18, tanggal 16 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-232/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B-495/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
8Perhimpunan Pedagang Indonesia, Jakarta, nomor: 050/PPI/PKH/XI/2018, agno: 11014/S/18, tanggal 29 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan diberikan kajian hukum sebagai percepatan penyelesaian masalah sengketa hak prioritas 32 orang pedagang Pasar Baru Metro Atom Atas sejumlah 137 tempat usaha di lt. dasar Pasar Baru Metro Atomditindak lanjuti oleh Deputi III dengan disposisi Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor sesuai data surat dimaksud.ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirut PD Pasar Jaya dengan nomor: B-499/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
9Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1096/M.Sesneg/D-1/HL.00.08/12/2018, agno: 11844/S/18, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan tindak lanjut pengaduan Ggereja Filadelfa di Kabupaten Bekasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-94/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Bekasi dengan nomor: B-413/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
10LKBH UNIBA, Penajam, nomor: 022/B/LKBH-UNIBA/XII/2018, agno: 00008/S/19, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-198/HK.00.01/02/2019, pada tanggal 27 Februari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kendagri RI, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, dan Sekretaris Utama BKN dengan nomor: B-496/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
11Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, nomor: 80/17-31.600/I/2019, agno: 00451/T/19, tanggal 10 Januari 2019tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wisnu Harto, S.H dengan nomor: B-474/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-136/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01959/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Niger mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-266/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-72/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-135/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01958/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Montenegro mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-263/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-75/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
14Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-148/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/02/2019, agno: 02254/S/19, tanggal 04 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan Presiden tentang hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasionalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-253/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-71/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
15Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/02/2019, agno: 02222/S/19, tanggal 20 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan paraf kembali pada naskah rancangan peraturan Presiden tentang syarat dan tata cara pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dengan kontrak jangka panjangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-249/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 15 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-70/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
16Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-31/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/02/2019, agno: 01730/S/19, tanggal 25 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana Renza Afandy alias Fandy bin Darmawasitaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-68/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
17Kemenkumham RI, nomor: HAM-HA.02.01-02, agno: 02503/S/19, tanggal 19 Maret 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal nota kesepakatan Aksi HAM Tahun 2019ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-290/HK.02.03/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal HAM, Jakarta dengan nomor: B-509/HK.00.03/03/2019, pada tanggal 26 Maret 2019
FEBRUARI 2019
Kedeputian III    
1Monang Marpa Ung, Medan, nomor: R/09/IX/2018, agno: 09563/S/18, tanggal 6 September 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Presiden RI Ir Joko Widodo pembohong ulung kepada Indonesia di negara Indonesia ini, karena tidak menepati janji-janji kampanye untuk melancarkan kasus macet di kepolisian RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-30/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dengan nomor: B-195/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
2Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Palembang, nomor: 251/LITPK-ANRI/X/2018, agno: 09798/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kajati Sumatera Selatanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-35/HK.00.01/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kajati Sumatera Selatan nomor: B-196/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
3Edy Nusantara, Jakarta, agno: 09530/S/18, tanggal 23 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-26/HK.00.01/1/2019,tanggal 10 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: B-197/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
4Aliansi Nasional Driver Online, Jakarta, nomor: 0131/Alinado/XI/2018, agno: 10045/S/18, tanggal 03 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan pengaduan atas ketidakadilan Grab Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RIditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan nota dinas kepada Menko nomor: B-31/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RI nomor: B-193/HK.00.01/02/2019, tanggal 4 Februari 2019
5Adetia Maya Sari, Jakarta, agno: 10078/S/18, tanggal 06 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-36/HK.00.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta nomor: B-194/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019
6Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1126/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2018, agno: 00865/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-132/HK.00.00/02/2019 tanggal 4 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-38/HK.00.00/02/2019 tanggal 11 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-16/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2019, agno: 01407/S/19, tanggal 08 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-178/HK.00.00/02/2019, tanggal 19 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-52/HK.00.00/02/2019 tanggal 20 Februari 2019
8Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nnasional Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: HP.03/0142-34/I/2019, agno: 00689/S/19, tanggal 18 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan Sdr. Wisnu Harto, S.H selaku kuasa hukum Ny. Parjoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk menindaklanjuti dan membalas surat pelaporditindaklanjuti oleh Asdep 2/III telah membalas surat kepada Wisnu Harto nomor: B-298/HK.00.01/02/2019, tanggal 20 Februari 2019
JANUARI 2019
Kedeputian III    
1Kantor Bantuan Hukum Dr. Anwar Husin, SH.MM & Partners, Jakarta, nomor: 030/ADV-AH/SP/XI/2018, agno: 10392/S/18, tanggal 09 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas dengan nomor: B-1325/HK.00.001/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-19/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
2Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Bandung, nomor: 2043/18-32.100/XI/2018, agno: 10828/S/18, tanggal 23 November 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal permohonan perlindungan hukum dan pembatalan SHGB 51 atas nama PT. Multikarya hasil Prima ( kawasan industri dan pergudangan Marunda Center)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat yang bersangkutan dengan data iniditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Sukra Bin Meran dengan nomor: B-4/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 3 Januari 2019
3Energizing Trade, Energizing Indonesia, Jakarta, nomor: HK.03/7/12/I/PMH/UT/PK II-18, agno: 11359/S/18, tanggal 07 Desember 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal tanggapan atas pengaduan warga Koja Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor dengan data tersebutditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Bermansyah dengan nomor: B-89/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
4Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, nomor: B/5440/XII/IPP.2.1/2018, agno: 11718/S/18, tanggal 24 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan yang terjadi di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepadaSapriansyah dengan nomor: B-18/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
5Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-213/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/12/2018, agno: 11839/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi Terpidana Drs. John Ibo, M.M.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-39/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-9/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 17 Januari 2019
6Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, nomor: 001/LCKI-DKI-IS/I/19,agno: 22/DIII/19, tanggal 3 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan masyarakat yang dirugikan terhadap pembelian kios di pasar segar Depok dan atas dugaan keberpihakan pihak penyidik Polresta Depok dengan pihak pengembang (Developer)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk mohon saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-37/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolresta Depok dengan nomor: B-88/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
7Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, nomor: B/26/12/21/09/Rokum, agno: 00376/S/19, tanggal 07 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan personel sebagai peserta Workshop Bidang Hukumditindaklanjuti oleh Sesmenko dengan disposisi kepada Deputi III/Hukum dan HAM untuk mengaksi lanjutkan, dan telah ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III untuk menunjuk 1 orang sesuai dengan permintaanditindaklanjuti oleh Asdep 3/III dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan dengan nomor: B-93/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019

[social_buttons nectar_love=”true” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true”]