#KemenkoPolhukam 
Kemenko Polhukam RI

Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Hukum dan HAM

DESEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Devi Taurisa, agno: 06780/S/19, tanggal 17 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kepastian dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Sesmenko Polhukam dengan nomor: B-121/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 2720/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 18 Desember 2019
2Para Staf Kementerian Ketenagakerjaan RI, agno: 06078/S/19, tanggal 22 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan kinerja pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1248/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta dengan nomor: B- 2671/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
3Umar Hasan Djawas, Jakarta, agno: 06045/S/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1250/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Jember, Jawa Timur dengan nomor: B- 2668/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
4Kiki Juhari Alias Lohok, Kisaran, agno: 06136/T/19, tanggal 24 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon tindakan kepada Advokat Lili Arianto, SH yang telah menelantarkan saya selaku kliennyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1319/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Jakarta dengan nomor: B- 2670/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
5Sudarmaji, Kediri, nomor: 15-AB/VIII/2019, agno: 07079/S/19, tanggal 20 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1330/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B- 2669/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
6Kantor Hukum Fakhrul Razi, SH., MH & Rakan, Medan, nomor: 60/KH "FR & Rekan"/X/2019, agno: 09916/T/19, tnggal 22 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintah yang baik dan permohonan pembukaan / pencabutan blokir terhadap penerbitan nomor induk pegawaiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1388/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 19 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala BPN, Jakarta dengan nomor: B- 2672/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
7Rita K.K. Pridhnani, Jakarta, nomor: 088/BOI/JKT/X/2019, agno: 09650/S/19, tanggal 29 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan keberatan dan perlindungan hukum dan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1367/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 18 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawasan Bank III Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta dengan nomor: B- 2678/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 09 Desember 2019
8Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: B/6357/X/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 10625/T/19, tanggal 31 Oktober 2019surat ditujukan kepada Saudara Syahrul, SE., dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pengaduan masyarakat dari Saudara Syahrul, S.E.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Syahrul, S.E., Jakarta dengan nomor: B- 2677/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
9Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL I, Belawan, nomor: B/136/XI/2019, agno: 10114/S/19, tanggal 01 November 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Sdr. Rusdiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Rusdy, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2675/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
10Yohan Noldy Awuy (LSM Munit Connection), Manado, nomor: 35/Lsm mc/XI/2019, agno: 09873/S/19, tanggal 04 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tipikor Manado dan putusan praperadilan oleh kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1392/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 19 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sulawesi Utara dengan nomor: B- 2676/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
11Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: R/1192/X/WAS/2.4/2019/Itwasda, agno: 09564/S/19, tanggal 04 November 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Joao Meco, S.H.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Joao Meco, S.H., Jakarta dengan nomor: B- 2733/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 19 Desember 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-159/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/11/2019, agno: 09887/S/19, tanggal, 08 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deliditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1480/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 09 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 233/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 16 Desember 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-158/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/11/2019, agno: 09981/S/19, tanggal 11 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Nurhayati als. Nur biniti Mursididitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1481/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 04 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 232/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 16 Desember 2019
14Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Masyarakat Maduri (LHB-IKAMA) 01/LBH-IKM/XI/2019, agno: 10341/S/19, tanggal 12 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan duduk sebagai Dewan Pembina / Dewan Pakar Dalam LBH-IKAMAditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Sesdep/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1487/HK.00.00/12/2019, pada tanggal 05 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta dengan nomor: B- 2723/HK.00.00/12/2019, pada tanggal 18 Desember 2019
15Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: ITJ.PW.07.02.04-131, agno: 10770/S/19, tanggal 25 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan penganiayaan berat di penjara oleh petugas lapas yang mengakibatkan kebutaan permanen pada Sdr. Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bujang Musa, S.H., M.H., di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dan Dr. Ayub Faidiban, S.H. M/B.A., di Jakarta dengan nomor: B- 2619/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 05 Desember 2019
16Markas Besar Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: R/1912/X/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 10618/S/19, tanggal 26 November 2019surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan klarifikasi pengaduan Deputi Bidkoor Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ocdy Susanto, S.E. Jakarta dengan nomor: B- 2674/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
NOVEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Masyarakat Adat Simalungun Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar, nomor: Istimewa/VII/2019, agno: 05987/S/19, tanggal 07 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pensertifikatan tanah masyarakat Adat Simalungunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1226/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Simalungun, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2355/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
2Kantor Hukum Fakhrul Razi SH., MH & Rekan, Medan, nomor: 42/KH"FR & Rekan"/VII/2019, agno: A.06117/T/19, tanggal 18 Juli 2019surat ditujukan kepada Presiden RI, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan permohonan pembukaan/pencabutan blokir terhadap penerbitan induk pegawaiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1299/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Jakarta dengan nomor: B- 2559/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
3Robert Oscar Tilaar, Bogor, agno: 06077/S/19, tanggal 19 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengusutan berita an. Annisa Madaniahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1295/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, Jakarta dengan nomor: B- 2557/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
4Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Jakarta, nomor: 101/K/OBH/PAHAM-Ind/VII/2019, agno: 05981/S/19, tanggal 23 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat permohonan dukungan penangguhan penahananditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1218/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 2356/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
5LBH & LSM Progresif, Jakarta, nomor: 21/Konf&Inf/VII/2019, agno:06041/T/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kapolri, Ketua Kompolnas, Ketua Komisi HAM RI, Ketua Ombusman RI, Irwasum Polri, Kadivprovpam Polri, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1293/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah dengan nomor: B- 2556/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
6DPD Lembaga Komitmen Team Komite Nasional Prov. Sumatera Utara, nomor: 012/LKTKN/DPD/SUMUT/VII/2019, agno: 06042/T/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Presiden RI, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal memohon keadilan penyelesaian masalah lahan antara Kelompok Tani dengan Pihak PT. Pangkatan Indonesia Kabupaten Labuhan Batuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1303/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 2554/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-787/M.Sesneg/D-1/HK.00.04/07/2019, agno: 08362/S/19, tangga; 25 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan undang-undang tentang pengesahaan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Mmenteri Ukraina tentang kerja sama dalam bidang pertahananditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1397/HK.02.02/11/2019, pada tanggal 20 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 214/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 29 November 2019
8Agus Jusup, Magelang, agno: 06357/S/19, tanggal 29 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1306/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 06 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretariat Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B- 2555/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
9Agus Setiawan Jong, Surabaya, nomor: 036/ASJ/VIII/2019, agno: 06876/S/19, tanggal 07 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal demi keadilan mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1315/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 08 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI dengan nomor: B- 2558/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
10Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, nomor: 076/YPT/Perm.P/VIII/2019, agno: 07093/T/19, tanggal 22 Agustus 2019surat ditujukan kepada Direskrimum Polda Metro Jaya, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1328/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 2601/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 03 November 2019
11Law Firm Arif & Associates Advocates and Legal Consultant, nomor: 026/B/ARIF&Associates/VIII/2019, agno: 07091/T/19, tanggal 26 Agustus 2019surat ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1326/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Bali dengan nomor: B- 2553/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
12Jenpriwati, Jakarta, agno: 08120/T/19, tanggal 23 September 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1232/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah membuat surat kepada Irwasum Polri Jakarta dengan nomor: B- 2354/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
13H.M.A.S. Alex Asmasoebrata, Jakarta, nomor: 136/Prb/X/2019, agno: 08924/S/19, tanggal 07 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polri Jakartatelah membuat surat kepada Kabareskrim Polri Jakarta dengan nomor: B- 2340/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 07 November 2019
14Menteri Komunikasi dan Informatika RI, nomor: B-874/M.KOMINFO/HK.02.01/10/2019, agno: 08915/S/19, tanggal 11 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pertimbangan dalam penetapan rancangan peraturan menteri tentang ikatan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatikaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1253/HK.00.00/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat dengan nomor: B- 204/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 13 November 2019
15PT. PLN (Persero) Regional Sulawesi, nomor: 0875/AGA.01.01/011100/2019, agno: 08967/S/19, tanggal 15 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyelesaian pengaduan/keberatan dan peringatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor a.n. Sdri. RR. Ekowati A.,S.H.telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada RR. Ekowati A., S.H., Sulawesi Selatan dengan nomor: B- 2343/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 07 November 2019
16Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, nomor: PH.2.1-302/M.EKON/11/2019, tanggal 22 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyusunan Omnibus Law cipta lapangan kerjaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1421/HK.02.00/11/2019, pada tanggal 26 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menko Perekonomian, Jakarta Pusat dengan nomor: B- 215/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 29 November 2019
OKTOBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, nomor: B/1961/08/04/09/2019/DJPOT, agno: 07107/T/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Wayan Sedrayasa, Bali dengan nomor: B- 2234/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
2Rusdy, Medan, agno: 05931/S/19, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1075/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Danpomal Lantamal I Belawan, Sumatera Utara dengan nomor: B- 1956/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
3Chaw Man Kie, Jakarta, agno: 05836/S/19, tanggal 18 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan petunjuk dan solusiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1011/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 12 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta dengan nomor: B- 1982/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
4Ir. Sahat Pasaribu, M.Pd., nomor: 015/SRT.SPP/VII/2019, agno: 05929/S/19, tanggal 22 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilan selaku korban perampasan lahan kebun seluas 26 Ha di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Selatan oleh PT. Jembayan Muara Baraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1079/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor: B- 1960/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
5Delegasi Warga Kemayoran, Jakarta, nomor: SRT018B/DWK/07/2019, agno: 06329/S/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal menanyakan kembali aspirasi warga Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1086/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 24 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 1955/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
6Kantor Hukum Bujang Musa SH., MH & Partners, Bangka Belitung, nomor: 002/PER/Kemenkopolhukam/Adv-BM/IX/2019, agno: 07479/S/19, tanggal 02 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal agar di tindak tegas petugas lapas yang melakukan penganiayaan terhadap Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1060/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B- 1962/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
7Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.136/LKPI/JKT/IX/2019, agno: 07404/S/19, tanggal 05 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penganiayaan berat di penjara oleh petugas lapas yang mengakibatkan kebutaan permanen pada Sdr. Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1062/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B- 1961/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
8Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-117/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/09/2019, agno: 07518/S/19, tanggal 09 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Alfalani bin Ar. Rahman (alm)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1111/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 30 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 183/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019
9Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-121/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/09/2019, agno: 07672/S/19, tanggal 11 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1112/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 182/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019
10Kantor Hukum dan Pengacara Tohery & Associates, Jakarta, nomor: 001/PPHPE/T&A/12/IX/2019, agno: 07688/S/19, tanggal 12 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum pelaksanaan eksekusiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1073/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 1964/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
11Kepolisian Negara Daerah Bali, Denpasar, nomor: R/1803/IX/WAS.2.4/2019/ Itwasda, agno: 08006/S/19, 20 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kepolisian Negara Daerah Bali tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Gede Putu Arsana, Bali dengan nomor: B- 1980/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
12Wali Kota Bekasi, nomor: 650/6156/Distaru, agno: 08207/T/19, tanggal 23 September 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Wali Kota Bekasi tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada F. Taswin, Jawa Barat dengan nomor: B- 1980/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
13Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jambi, nomor: S-717/BANKESBANGPOL-5.2/IX/2019, agno: 08352/S/19, tanggal 30 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian tindak lanjut pengaduan masyarakat suku anak dalam (SAD) kelompok 113 dan Petani dengan PT. Berkat Sawit Utamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jambi tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Nurman, Jambi dengan nomor: B- 2235/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
14Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: B-4519/E/Ejp/10/2019, agno: 08836/S/19, tanggal 04 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kejaksaan Agung RI tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irfandi, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2255/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
15Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-1841B/Kompolnas/10/2019, agno: 08925/S/19, tanggal 07 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakat (SKM)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Komisi Kepolisian Nasional tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Peter Tanzil, S.H., Sumatera Barat dengan nomor: B- 2258/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019
16Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-322D/Kompolnas/10/2019, agno: 09099/T/19, tanggal 11 Oktober 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam dan Deputi III/Hukum dan HAM, perihal hasil klarifikasi penanganan saran dan keluhan masyarakat (SKM)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Komisi Kepolisian Nasional tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kristianik, Jawa Barat dengan nomor: B- 2256/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
17Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: R-450/H/H.II.2/10/2019, agno: 09052/S/19, tanggal 21 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal mohon bantuan agar dapat mendorong penuntasan pengaduan/laporan di Jaksa Agung RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kejaksaan Agung RI tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ruli Ariansyah, S.H., Sumatera Selatan dengan nomor: B- 2254/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
SEPTEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 05985/S/19, tanggal 11 Desember 2018surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penuntasan laporan Polisi nomor: TBL/191/II/2017/UM/JATIM ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1008/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1884/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
2PT. Cahaya Sang Surya Dwi Sejati, Surabaya, nomor: 061/AS/CSSDS/VII/2019, agno: 04103/S/19, tanggal 07 Mei 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1033/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kanwil BPN Jawa Timur dengan nomor: B- 1881/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
3PT. Cahaya Sang Surya Dwi Sejati, Surabaya, nomor: 073/AS/CSSDS/VII/2019, agno: 05984/S/19, tanggal 03 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1036/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1882/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
4Forum Gerakan Masyarakat Pancasila, Palembang, nomor: 330/FGMP/7/2019, agno: 05586/S/19, tanggal 09 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan klarifikasi penyelesaianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1027/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor: B- 1885/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
5Law Office Indonesia Society, Mataram, nomor: B-10.23.Pid.LO-IS.07.2019, agno: 05580/T/19, tanggal 09 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dugaan tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan pelanggaran HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-931/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda NTB dengan nomor: B- 1777/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019
6Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara (ANTRA RI), Kupang, nomor: 07.2014/ANTRA RI/2019, agno: 05778/S/19, tanggal 15 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengangkatan kembali PNS Tipikor di Kabupaten Rote Ndao oleh Bupati Kabupaten Rote Ndaoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1029/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Gubernur NTT dengan nomor: B- 1880/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
7Kishore Kumar Tahilram Pridhanani, nomor: 009/OCBC/VIII/JKT/2019, agno: 06784/S/19, tanggal 14 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan serta sekaigus atensi untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dan penegakan hukum bagi terlapor atas nama Kishore Kumar Tahilram Pridhananiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1018/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 12 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 1883/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 20 September 2019
8Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, nomor: B/5289/VIII/RES.7.5/2019/Bareskrim, agno: 07250/S/19, tanggal 20 Agustus 2019surat ditujukan kepada Aasdep 2/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdr. Elison, Direktur PT. Selange Jaya Utamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Elison, Direktur PT. Selange Jaya Utama, Jakarta dengan nomor: B- 1878/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
9Kantor Firma Hukum Jamal SH. & Rekan, Sukoharjo, nomor: 620/PPH/JM&R/VIII/2019, agno: 07121/S/19, tanggal 26 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1010/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati NTT dengan nomor: B- 1916/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 26 September 2019
10Ocdy Susanto, SE. MM., Jakarta, agno: 07120/S/19, tanggal 28 Agustus 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1025/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B- 1879/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
11Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-109/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/08/2019, agno: 07286/S/19, tanggal 29 Agustus 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana Annas Maamunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1055/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 173/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 25 September 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-112/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/08/2019, agno: 07286/S/19, tanggal 03 September 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana mati Mart Azzanul Ikhwanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1057/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 174/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 25 September 2019
AGUSTUS 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Lembaga Peduli dan Pemantauan Pembangunan Kota Medan, agno: 04850/S/19, tanggal 10 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdr. Irfandi Ketua LSM LP3 Kota Medanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-781/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala BNN dan Jampidum Kejagung RI dengan nomor: B- 1585/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
2Sumarsono, Kediri, agno: 04765/S/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan adanya penyimpangan Jaksa dan Kajari Kabupaten Keidiriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-781/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dengan nomor: B- 1602/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
3Mabes Polri, Jakarta, nomor: B/3359/VI/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 05768/S/19, tanggal 24 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdri. Annie Sri Cahyaniditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Irwasum tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Annie Sri Cahyani, Banten dengan nomor: B- 1476/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
4Pengadilan Negeri Salatiga, nomor: W.12-U12/180/HK.01.01/06/2019, agno: 05274/S/19, tanggal 26 Juni 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Soeparnoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Soeparno, Jawa Tengah dengan nomor: B- 1475/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
5F. Taswin, Bekasi, agno: 05350/S/19, tanggal 05 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum Sdr. F. Taswinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-789/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor: B- 1586/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
6Kantor Hukum JOAO MECO & Partners, nomor: 032/JM-P/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum Constacio Suni, B.Bus.,ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-782/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda DIY dengan nomor: B- 1584/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
7Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.103/LKPI/JKT/VII/2019, agno: 05825/T/19, tanggal 15 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan surat dukungan untuk Hibah Kapal Ex-Illegal sebagai Kapal Latihan Nelayan Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung RI dengan nomor: B- 1583/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
8Kepolisian Negara Daerah D.I. Yogyakarta, nomor: R/808/VII/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 05926/S/19, tanggal 16 Juli 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Ir. Soegiharto Santosoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Soegiharto Santoso, Jakarta dengan nomor: B- 1474/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
9Kepolisian Negara Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: B/605/VIII/2019, agno: 06580/S/19, tanggal 08 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bujangsu, Jakarta dengan nomor: B- 1603/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
10Kepolisian Negara RI, nomor: R/1545/VIII/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 06600/S/19, tanggal 12 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Made Kembir, Bali dengan nomor: B- 1601/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
JULI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Saiman/Marlian, Deli Serdang, nomor: 001/Perm/5/2019, tanggal 28 Maret 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pelepasan hak atas tanah Ek HGU PTPN II Pasar 5-7-8 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kab. Deli Serdangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-725/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 1327/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
2Advokat & Konsultan Hukum Akhmad Aldrino Linkoln, S.H & Partners, nomor: 006/PDT/P/2019, agno: 03786/S/19, tanggal 02 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal himbauan dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-721/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Akhmad Aldrino Linkoln, S.H., Jakarta dengan nomor: B- 1367/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 23 Juli 2019
3Bujangsu dkk.,Bangka, nomor: B-009/V/2019/Pid, agno: 04418/S/19, tanggal 06 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas penyerobotan dan penjarahan lahan oleh CV. Bangka Mineral Mining yang berlokasi di Kampung Jelitik Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangkaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-697/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 04 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: B- 1313/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
4DPD Lembaga Bantuan & Ppengembangan Hhukum Kosgoro, Tasikmalaya, nomor: 86/LBPH-KOSGORO/V/2019, tanggal 11 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal keberatan dan penolakan rencana pengosongan secara paksaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-702/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 04 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam III/ Siliwangi, Jawa Barat dengan nomor: B- 1322/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
5R. R. Siska Yunita Kadi, Jakarta, agno: 04649/S/19, tanggal 16 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian permasalahan Politik/Hukum yang berkaitan dengan hak Pensiun Saya di PT. Bank Mandiri Tbk.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-723/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada R. R. Siska Yunita Kadi, Jakarta dengan nomor: B- 1319/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
6Sahala Aritonang SH,. AM.Pd, Bandar Lampung, nomor: A.4/SHL/V/2019, agno: 04165/S/19, tanggal 18 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan surat rekomendasi pengakuan status dan kedudukan Hakim Ad Hoc sebagai penyelenggara Negara yang merupakan Pejabat Negara dan permohonan surat rekomendasi anggaran pajak pph pasal 21 bagi Hakim Ad. Hoc. Dibebankan dan ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-716/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua KPK, Jakarta dengan nomor: B- 1328/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
7Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, nomor: S-1118/KN/2019, agno: 0446/S/19, tanggal 23 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tanggapan atas permohonan perlindungan dan kepastian hukum a.n. H. Guritnoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Guritno, Jakarta dengan nomor: B- 1194/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
8RR. Ekowari A, SH., Makassar, agno: 05062/T/19, tanggal 27 Mei 2019surat ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Makassar, dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan/keberatan dan peringatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-719/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT. PLN (Persero), Jakarta dengan nomor: B- 1321/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
9Kantor Advokat - Penasehat Hukum Wisnu Harto SH & Partners, Sleman, nomor: 483/V/KA/2019, agno: 04455/S/19, tanggal 27 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan mediasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-707/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Barat dengan nomor: B- 1311/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
10Muhammad SH. Bin Juraid, Bbanjarmasin, nomor: 03/V/2019, agno: 04697/T/19, tanggal 29 Mei 2019tembusan surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Polri jangan tindak perusuh tanggal 22 Mei saja tapi Oknum Aparat yang dianggap hukum penghancur Negara (Makar) belum ditindakditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-713/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Selatan dengan nomor: B- 1314/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
11Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Aassociates, Jakarta, agno: 04616/S/19, tanggal 08 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-714/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1317/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
12Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, Jakarta, nomor: B.247/PBMA/V/2019, agno: 04711/S/19, tanggal 13 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-729/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta dengan nomor: B- 1315/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: R-88/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/06/2019, agno: 04706/S/19, tanggal 14 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Tjen Christina Lianto alias Enci dan terpidana Satria alias Iya bin Samadditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-683/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 02 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta dengan nomor: B- 127/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
14Kliwon Sitorus, Batam, nomor: 56/KS/2019, agno: 04788/S/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penghentian pemeriksaan dugaan maladministrasi di Komisi Yudisial RI oleh ORIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-720/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Yudisial, Jakarta dengan nomor: B- 1312/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
15Lembaga Kelauatan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.095/LKPI/JKT/VI/2019, agno: 04990/S/19, tanggal 18 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan dukungan penyelesaian penyerobotan lahanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-712/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kepulauan Bangka Bbelitung dengan nomor: B- 1368/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 23 Juli 2019
16Areston Dayanto, Jakarta, agno: 04991/S/19, tanggal 19 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-715/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Timur dengan nomor: B- 1320/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
17Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Aassociates, Jakarta, agno: 04987/S/19, tanggal 21 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasus di Polres Kuansingditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-724/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Riau dengan nomor: B- 1316/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
18Reman, Tangsel, agno: 05108/S/19, tanggal 26 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan dukunganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-722/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dendenpom Jaya/1, Banten dengan nomor: B- 1318/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
19Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Sselatan, Makassar, nomor: R/683/VI/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 05119/S/19, 27 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan hasil klarifikasi pengaduan Sdr. Andi Syuaibditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Andi Syuib, S.H. dengan nomor: B- 1193/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
20Pusat Polisi Militer Mabes AL, Jakarta, nomor: R/363/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM, perihal informasi dan klarifikasi perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Iskandar, Jakarta dengan nomor: B- 1334/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 19 Juli 2019
21Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran, Tangerang Selatan, nomor: 115/DPN-BPI/VII/2019, agno: 05553/S/19, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal undangan menjadi narasumber acara rapat pimpinan nasional BPI KPNPA RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, untuk membuat surat kepada Ketua BPI KPNPA RI bahwa Kedeputian Hukum dan HAM tidak dapat menjadi narasumber dikarenakan adanya kegiatan lainditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua BPI KPNPA RI dengan nomor: B- 1356/HK.00.00/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019
JUNI 2019
Kedeputian III    
1Seskab RI, nomor: B.0117/Seskab/Polhukam/3/2019, agno: 04477/S/19, tanggal 25 Maret 2019Permohonan paraf persetujuan rancangan peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standard dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-601/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 13 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B- 121/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 20 Juni 2019
2Konsultan Hukum dan Advokat Budi Setyo, SH, Tangerang Selatan, agno: 03424/S/19, tanggal 22 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penyampaian ke-8 permohonan agar melaporkan kepada Presiden bahwa Menteri Keuangan harus menghormati dan melaksanakan Amanat UUD 1945Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-578/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Keuangan, Jakarta dengan nomor: B- 1043/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
3Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 172/ASC/v/2019, agno: 04284/S/19, tanggal 23 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat No. 877/HK.00.01/4/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan penyampaian pendapat hukum atas putusan pidana No. 998/Pid.B/2014/PN.TNG, salah satu alat bukti laporan Polisi No. LP/1252/XI/2017/Bareskrim tanggal 22 November 2017Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-579/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bareskrim Polri, Jakarta dengan nomor: B- 1042/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
4Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-488/M. Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2019, agno: 04454/S/19, tanggal 05 Juni 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tentara Nasional IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-595/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 11 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 118/HK.00.00/06/2019, pada tanggal 14 Juni 2019
MEI 2019
Kedeputian III    
1Yayasan Graje Semarang, nomor: 0368/Pemb/I/2019, agno: 00119/S/19, tanggal 02 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan penegakan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-448/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Edhi Setiawan, di Jawa Tengah dengan nomor: B- 832/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
2Tonny Wijaya, Medan, agno: 00583/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-450/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tonny Wijaya, di Sumatera Utara dengan nomor: B- 834/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
3I Wayan Sedrayasa, Bali, nomor: 01/VET/2019, agno: 01428/S/19, tanggal 09 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penerbitan Skep Veteran RIDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Pertahanan RI dengan nomor: B-846/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 13 Mei 2019
4H. Didi Donardi (Pensiunan Pertamina), agno: 241/De-III/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan perihal polis Lippo Life dan PT. AIADitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-490/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, di Jakarta dengan nomor: B- 861/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
5Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani, Muara Berlian, agno: 01551/S/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian konflik Agraria antara Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani dengan PT. Asiatic Persada/PT. Berkat Sawi Utama di Kabupaten Batanghari Prov. JambiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-493/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jambi dengan nomor: B-859/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
6H. Yana Sunaryana, Bandung, nomor: 07/Pembatalan sertifikat No.1478 Cibuntu/II/2019, agno: 01611/S/19, tanggal 18 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pembatalan sertifikat nomor: 1478 CibuntuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-447/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Yana Sunaryana, di Jawa Barat dengan nomor: B- 830/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
7Kesultanan Sambaliun, Berau, nomor: Perm-I/II/2019, agno: 01808/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mendesak untuk membongkar segala bentuk Pelanggaran Hukum dan HAM atas perampasan hak atas tanah-tanah masyarakat Petani di Wilayah Kesultanan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan TimurDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-449/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta dengan nomor: B-833/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
8Forum Gerakan Masyarakat Borneo, Semban Baru, nomor: 57/SPHM/BIB/FGMB/Iisp.7/2019, agno: 01983/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum atas penguasaan tanah rakyat warga masyarakat Desa Hatif Pemekaran dari Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu oleh perusahaan Industri PT. Hutan Rindang Banua dan/atau perusahaan Tambang Batubara IUP-OP- PT. BornDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-512/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan dengan nomor: B-908/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
9Akhmadi, Balikpapan, nomor: 03/II/2019, agno: 02002/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan penegakan hukum di Kabupaten BerauDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-488/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Akhmadi, di Kalimantan Timur dengan nomor: B-857/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
10Napi dan Mantan Napi LP Tanjung Gusta, agno: 01866/S/19, tanggal 01 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal kebobrokan di Lapas Tanjung Gusta MedanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-436/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, di Jakarta dengan nomor: B- 831/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
11Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 02563/S/19, tanggal 08 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-377/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung RI, di Jakarta dengan nomor: B- 104/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 02 Mei 2019
12PT. Selange Jaya Utama, Jakarta, nomor: 037/III/2019, agno: 02205/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan permohonan audiensi terkait LP/1041/I/2018/Bareskrim tanggal 23 Januari 2018 penggelapan yang diduga dilakukan oleh peusahaan Sinar Mas GroupDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-385/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, di Jakarta dengan nomor: B-801/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 201
13Kementerian Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-1000/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2019, agno: 02316/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat rekomendasi kepada Presiden RI terkait kondisi kesehatan Ustadz Abu Bakar BaasyirDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-375/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B-802/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
14Law Office Benny Murdani, nomor: 078/III/2019/BM, agno: 02453/S/18, tanggal 14 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-510/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-911/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
15Syahrul, SE, Jakarta, agno: 02640/S/19, tanggal 18 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-509/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Barat dengan nomor: B-910/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
16Kliwon Sitorus, nomor: 29/KS/2019, agno: 02565/S/19, tanggal 19 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan pemerintah dalam melawan praktek mafia hukum & peradilanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-506/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kliwon Sitorus, Kepulauan Riau dengan nomor: B-912/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
17Koperasi Produsen Tani Sejahtera Bersama Desa Buluh Nipis, Kampar, nomor: 017/KTSB/PRM/26/2019, agno: 02670/S/19, tanggal 25 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat pengaduan/permohonan dukungan penyelesaian konflik antara masyarakat Buluh Nipis dengan pihak PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS) Group RAPPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-511/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riau dengan nomor: B-909/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
18Sardjio, Jakarta, agno: 03086/S/19, tanggal 08 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon bantuan dan perlindungan hukum atas permasalahan tanah ahli waris Dijun bin Riket dengan ahli waris Suhmawijaya bin Sumitro yang dijual dalam keadaan sengketa oleh ahli waris Sukmawijaya kepada PT. Grahsa Cipta Kharisma (GCK) Dirut Muhammad SunDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 531/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B-928/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
19Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 012/ASC/IV/2019, agno: 03120/S/19, tanggal 09 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dari kejahatan perampasan hak atas tanah yang dilakukan oleh persekongkolan antara kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kantor Pajak Pratama Serpong dan pengembangan serta laporan kinerja penyidik Polri yang lamban dan cenderDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 487/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B- 877/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
20Forum Gerakan Masyarakat Pancasila, Banyuasin, nomor: 327/FGMP/3/IV/2019, agno: 03264/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon penyelesaian hak-hak masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-489/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-860/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
21Hj. Thenzu, Jakarta, nomor: 08/MTDS/HT/16/04/2019, agno: 03397/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon tindak diterbitkan sertifikat tanah kepada pihak lainDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-529/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, di Papua dengan nomor: B-926/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
22Achmad Baron Effendy, Bekasi, agno: 03257/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalahDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-507/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, di Jakarta dengan nomor: B-913/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
23Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-732/SJ/2019, agno: 03604/S/19, tanggal 23 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sarwo Hhartono, di Jawa Timur dengan nomor: B- 804/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
24Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-35/SJ.4/2019, agno: 03605/S/19, tanggal 24 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan perlindungan hukum PT. Elva PrimandiriDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-437/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B- 820/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019
25Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 03506/S/19, tanggal 25 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk meneruskan surat kepada JPN Kejati PaluDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sulawesi Tengah dengan nomor: B- 803/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
26Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Sulawesi Utara, nomor: 431/PPT/V/19, agno: 773/De-III/19, tanggal 06 Mei 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindaklanjut permasalahan jalan Tol Manado-BitungDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada pelapor agar melengkapi copyan suratnyaDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Eddy Hendra Sondakh, di Sulawesi Utara dengan nomor: B- 878/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
27Supardi Kendi Budiarjo, Jakarta, nomor: 006/V/2019, agno: 1052/MN/19, tanggal 07 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli dengan nomor: B-354/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Supardi Kendi Budiarjo, di Jakarta dengan nomor: B- 927/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
APRIL 2019
Kedeputian III    
1Barisan Patriot Bela Negara Wilayah Lampung, nomor: 053/DPWI-LPG-BPBN/XI/2018, agno: 10498/S/18, tanggal 19 November 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-255/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 19 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ieedwar Imansyah, Lampung, dengan nomor: B-646/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
2H. Sugiarti, Jakarta, agno: 00446/S/19, tanggal 04 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal lanjutan mohon implementasi hukum yang adil dengan menindaklanjuti 3 kasus tanah Jatikarya Bekasi (30-35 tahun) berdasarkan tanah temuan terbaru dari OmbudsmanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-368/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hj. Sugiarti, Jakarta, dengan nomor: B-715/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
3Ketua Delegasi Warga Kemayoran, nomor: 008/DWK-KMY/XII/2018, agno: 11848/S/18, tanggal 19 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal amdal dan kompensasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 26 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati DKI Jakarta, dengan nomor: B-595/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019
4H. Guritno, Jakarta, agno: 11736/T/18, tanggal 21 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan dan kepastian hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-381/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, dengan nomor: B-712/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
5Gubernur Jawa Barat, Bandung, nomor: 180/36/Hukham, agno: 00449/T/19, tanggal 04 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan kegiatan Ormas Manggala Garuda PutihDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-369/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemenkumhan RI dengan nomor: B-714/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
6PT. Tirta Wahana Bli Internasional, nomor: 001/TWBI/LGL/L/I/2019, agno: 00253/T/19, tanggal 07 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Kemaritiman RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan kepastian investasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-371/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta dengan nomor: B-717/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
7Seskab RI, nomor: B.17/Seskab/Polhukam/01/2019, agno: 03105/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasionalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-398/HK.02.02/4/2019, pada tanggal 16 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B-102/HK.02.02/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
8Lemabaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, nomor: 12/I/2019/LCKI-SU, agno: 00631/S/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perhatian dan tindakan segera atas dugaan beking dan perlindungan oleh Oknum terhadap tersangka Sdri. Lindawaty atau Jui Ling sesuai No. LP/129/V/SU/Simal, Polres Simalungu tanggal 14 Mei 2016Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-415/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B-766/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
9M. Rofiq. SH, agno: 00566/T/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan atau pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-347/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamwas Kejagung RI, dengan nomor: B-742/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
10Kristianik, Madiun, agno: 00811/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal terkait tindak lanjut laporan Polisi nomor: LP/1221/XII/2016 tentang dugaan terjadinya tindakan pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-417/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretarias Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B-761/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
11Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Serpong, nomor: 33/MJ-GKIS/I/2019, agno: 00841/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pendirian Gereja dan bantuan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-411/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Waikota Tangerang Selatan dengan nomor: B-764/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
12Tim Kerja Koordinasi Pengumpulan dan Penjualan Barang Milik Negara Kab. Sorong, agno: 01213/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-199/HK.00.01/2/2019, pada tanggal 27 Februari 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI dengan nomor: B-634/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 09 April 2019
13Sri Kurnia, Jakarta, nomor: 129/SK/I/2019, agno: 00884/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-373/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam Jaya, Jakarta dengan nomor: B-713/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
14Lemabaga Perlindungan HAM, Sungguminasa, nomor; 06/LP.HAM/PSG/KLK/II/2019, agno: 01705/S/19, tanggal 04 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan kepastian hukum terhadap laporan Polisi atas nama Abd. Aziz bin JamuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-414/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan dengan nomor: B-767/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
15Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal, Jakarta, nomor: REF-22/LTR/TNP/II/2019, agno: 01567/S/19, tanggal 11 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penegakan hukum dan pengawasan penyidikan dalam laporan Polisi nomor Polisi LP/1258/K/III/2007/SPK unit III tanggal 26 Maret 2007 terhadap Leo Patar Muda Sinaga Dkk. Yang berstatus DPO sejak 2007Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-408/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta dengan nomor: B-760/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
16Kemenko Bidang Perekonomian RI, nomor: B-30.a/Pokja-IV/PKE/02/2019, agno 02666/S/19, tanggal 26 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut rekomendasi satgas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi dalam penanganan kasus yang menghambat investigasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-374/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Hukum dan HAM, Jakarta dengan nomor: B-92/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 15 April 2019
17Badan Ppenelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran, Tangerang Selatan, nomor: 030/BPI-P/II/2019, agno: 01926/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-412/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi dengan nomor: B-762/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
18Otto Cornelis Kaligis, Sukamiskin, agno: 02471/T/19, tanggal 02 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal menyampaikan pandangan dan pemikiranDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-418/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung RI dengan nomor: B-768/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
19H. Hasbiansari, Banjarmasin, agno: 02003/S/19, tanggal 04 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-410/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati Kalimantan Selatan dengan nomor: B-763/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
20Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: B-31/H/Hjw/03/2019, agno: 02247/T/19, tanggal 06 Maret 2019Surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Kabag TUM/III, dan membuat nota dinas kepada Kepegawaian Kemenko Polhukam dengan nomor: B-301/TU.001/3/2019, pada tanggal 27 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI dengan nomor: B-649/KP.04.00/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
21Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, nomor: B-1082/N.6.1/Ep.1/03/2019, agno: 02339/T/19, tanggal 13 Maret 2019 surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Feri Yandi, S.H., Sumsel dengan nomor: B-645/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
22Komando Daerah Militer TNI AD V, nomor: R/152/III/2019, agno: 02447/S/19, tanggal 13 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban jawaban surat pengaduan dan komfirmasi terkait anggota Kodan V/BrawijayaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Roy D. P., Jawa Timur dengan nomor: B-650/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
23Kapolda Metro Jaya, Jakarta, nomor: B/5585/III/RES.1.24/2019/Darto, agno: 02919/S/19, tanggal 21 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban tindak lanjut dari Sdr. S. Kendi Budiardjo/Nurlela tentang perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-759/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
24Bareskrim Polri, Jakarta, nomor: B/2386/III/RES.7.5/2019/Breskrim, agno: 03033/T/19, tanggal 29 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal jawaban atas surat nomor; B.195/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Presiden RI Ir. Joko Widodo pembohong ulung kepada Rakyat Indonesia di Negara IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-765/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
25Kemenkumham RI, nomor: PPE.03.04.2019-27, agno: 627/DIII/19, tanggal 05 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal Permintaan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Sesmenko Polhukam dengan nomor: B-389/HK.00.00/4/2019, pada tanggal 15 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Harmonisasi Perpu II Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B-679/HK.00.00/04/2019, pada tanggal 16 April 2019
MARET 2019
Kedeputian III    
1Sudarmaji, Kediri, nomor: 15-A/X/2018, agno: 09227/S/18, tanggal 05 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengajuan audit dan investigasi hal proses perkara Sdr. Slamet Riyadi Dkk, dalam perkara No: TBL/404/III/2018/UM/Jatim, didapati adanya praktek konspirasi para mafia tanah dan produktip yang sangat sistemik di Polresta Kediriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1163/HK.00.01/11/2018, pada tanggal 06 November 2018ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasda Polda Jatim dengan nomor: B-476/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
2Keluarga Besar Adat Kutai Mulawarman, Sangatta, nomor: 02887/KSP/11/2018, agno: 10135/S/18, tanggal 06 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah pembayaran lahan kami yang berada didalam area konsensi penambangan batubara oleh PT. Kaltim Prima Coalditindaklanjuti oleh Deputi III kepada Asdep 2/III membuat nodin kepada Menko Nomor: B.81/HK.00.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor: B-412/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
3Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ifar Besar Provinsi Papua, nomor: 02/KMHAIB/OFZY/V/2018, agno: 09913/S/18, tanggal 18 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon berkenan tindaklanjut permohonan ganti rugi bekas Tanah Adat Ifar Gunung seluas 62 Ha yang sedang dipakai untuk kantor, perumahan dan tempat latihan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papuaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-95/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada PANGDAM XVII/Cenderawasih dengan nomor: B-475/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
4Kantor Hukum Edward Banner Purba, SH & Partners, Batam, nomor: 07/EBF/X/2018, agno: 10205/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum terhadap ketidakprofesional Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Batam (saat itu kepala Kejari Batam Roch. Adi Wibowo dan Kasipidum Fildan F. D Laia) dalam proses memberikan tuntutan bebas pada perkara register 129/Pid.B/PN.BTM an. Terdakwa Tjipta Fudjiarta yang bertentangan sekali dengan surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa pada Jampidumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-228/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung RI dan Jamwas Kejagung RI dengan nomor: B-483/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
5LSM Kumba, Balangan, nomor: 01/Ba/X/2018, agno: 10044/S/18, tanggal 31 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon petunjuk, arahan dan tuntutan penyelesaian kasus lahan tambang batubara Provinsi Kalimantan Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-227/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan nomor: B-484/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
6Kaimuddin Hamzah, SH, Sofifi, agno: 10181/T/18, tanggal 07 November 2018tembusan surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan mengenai kinerja Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara: Brigjen M Naufal Yahyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-229/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wakapolri Jakarta dengan nomor: B-497/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
7Eni Lilawati, Medan, agno: 10497/S/18, tanggal 16 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-232/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B-495/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
8Perhimpunan Pedagang Indonesia, Jakarta, nomor: 050/PPI/PKH/XI/2018, agno: 11014/S/18, tanggal 29 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan diberikan kajian hukum sebagai percepatan penyelesaian masalah sengketa hak prioritas 32 orang pedagang Pasar Baru Metro Atom Atas sejumlah 137 tempat usaha di lt. dasar Pasar Baru Metro Atomditindak lanjuti oleh Deputi III dengan disposisi Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor sesuai data surat dimaksud.ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirut PD Pasar Jaya dengan nomor: B-499/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
9Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1096/M.Sesneg/D-1/HL.00.08/12/2018, agno: 11844/S/18, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan tindak lanjut pengaduan Ggereja Filadelfa di Kabupaten Bekasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-94/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Bekasi dengan nomor: B-413/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
10LKBH UNIBA, Penajam, nomor: 022/B/LKBH-UNIBA/XII/2018, agno: 00008/S/19, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-198/HK.00.01/02/2019, pada tanggal 27 Februari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kendagri RI, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, dan Sekretaris Utama BKN dengan nomor: B-496/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
11Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, nomor: 80/17-31.600/I/2019, agno: 00451/T/19, tanggal 10 Januari 2019tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wisnu Harto, S.H dengan nomor: B-474/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-136/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01959/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Niger mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-266/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-72/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-135/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01958/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Montenegro mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-263/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-75/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
14Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-148/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/02/2019, agno: 02254/S/19, tanggal 04 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan Presiden tentang hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasionalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-253/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-71/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
15Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/02/2019, agno: 02222/S/19, tanggal 20 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan paraf kembali pada naskah rancangan peraturan Presiden tentang syarat dan tata cara pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dengan kontrak jangka panjangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-249/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 15 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-70/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
16Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-31/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/02/2019, agno: 01730/S/19, tanggal 25 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana Renza Afandy alias Fandy bin Darmawasitaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-68/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
17Kemenkumham RI, nomor: HAM-HA.02.01-02, agno: 02503/S/19, tanggal 19 Maret 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal nota kesepakatan Aksi HAM Tahun 2019ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-290/HK.02.03/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal HAM, Jakarta dengan nomor: B-509/HK.00.03/03/2019, pada tanggal 26 Maret 2019
FEBRUARI 2019
Kedeputian III    
1Monang Marpa Ung, Medan, nomor: R/09/IX/2018, agno: 09563/S/18, tanggal 6 September 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Presiden RI Ir Joko Widodo pembohong ulung kepada Indonesia di negara Indonesia ini, karena tidak menepati janji-janji kampanye untuk melancarkan kasus macet di kepolisian RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-30/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dengan nomor: B-195/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
2Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Palembang, nomor: 251/LITPK-ANRI/X/2018, agno: 09798/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kajati Sumatera Selatanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-35/HK.00.01/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kajati Sumatera Selatan nomor: B-196/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
3Edy Nusantara, Jakarta, agno: 09530/S/18, tanggal 23 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-26/HK.00.01/1/2019,tanggal 10 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: B-197/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
4Aliansi Nasional Driver Online, Jakarta, nomor: 0131/Alinado/XI/2018, agno: 10045/S/18, tanggal 03 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan pengaduan atas ketidakadilan Grab Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RIditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan nota dinas kepada Menko nomor: B-31/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RI nomor: B-193/HK.00.01/02/2019, tanggal 4 Februari 2019
5Adetia Maya Sari, Jakarta, agno: 10078/S/18, tanggal 06 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-36/HK.00.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta nomor: B-194/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019
6Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1126/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2018, agno: 00865/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-132/HK.00.00/02/2019 tanggal 4 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-38/HK.00.00/02/2019 tanggal 11 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-16/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2019, agno: 01407/S/19, tanggal 08 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-178/HK.00.00/02/2019, tanggal 19 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-52/HK.00.00/02/2019 tanggal 20 Februari 2019
8Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nnasional Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: HP.03/0142-34/I/2019, agno: 00689/S/19, tanggal 18 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan Sdr. Wisnu Harto, S.H selaku kuasa hukum Ny. Parjoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk menindaklanjuti dan membalas surat pelaporditindaklanjuti oleh Asdep 2/III telah membalas surat kepada Wisnu Harto nomor: B-298/HK.00.01/02/2019, tanggal 20 Februari 2019
JANUARI 2019
Kedeputian III    
1Kantor Bantuan Hukum Dr. Anwar Husin, SH.MM & Partners, Jakarta, nomor: 030/ADV-AH/SP/XI/2018, agno: 10392/S/18, tanggal 09 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas dengan nomor: B-1325/HK.00.001/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-19/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
2Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Bandung, nomor: 2043/18-32.100/XI/2018, agno: 10828/S/18, tanggal 23 November 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal permohonan perlindungan hukum dan pembatalan SHGB 51 atas nama PT. Multikarya hasil Prima ( kawasan industri dan pergudangan Marunda Center)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat yang bersangkutan dengan data iniditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Sukra Bin Meran dengan nomor: B-4/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 3 Januari 2019
3Energizing Trade, Energizing Indonesia, Jakarta, nomor: HK.03/7/12/I/PMH/UT/PK II-18, agno: 11359/S/18, tanggal 07 Desember 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal tanggapan atas pengaduan warga Koja Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor dengan data tersebutditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Bermansyah dengan nomor: B-89/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
4Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, nomor: B/5440/XII/IPP.2.1/2018, agno: 11718/S/18, tanggal 24 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan yang terjadi di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepadaSapriansyah dengan nomor: B-18/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
5Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-213/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/12/2018, agno: 11839/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi Terpidana Drs. John Ibo, M.M.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-39/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-9/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 17 Januari 2019
6Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, nomor: 001/LCKI-DKI-IS/I/19,agno: 22/DIII/19, tanggal 3 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan masyarakat yang dirugikan terhadap pembelian kios di pasar segar Depok dan atas dugaan keberpihakan pihak penyidik Polresta Depok dengan pihak pengembang (Developer)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk mohon saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-37/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolresta Depok dengan nomor: B-88/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
7Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, nomor: B/26/12/21/09/Rokum, agno: 00376/S/19, tanggal 07 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan personel sebagai peserta Workshop Bidang Hukumditindaklanjuti oleh Sesmenko dengan disposisi kepada Deputi III/Hukum dan HAM untuk mengaksi lanjutkan, dan telah ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III untuk menunjuk 1 orang sesuai dengan permintaanditindaklanjuti oleh Asdep 3/III dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan dengan nomor: B-93/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019