#KemenkoPolhukam 
Kemenko Polhukam RI

Rekapitulasi Pelayanan Fungsional Bidang Hukum dan HAM

OKTOBER 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Legiman Pranata, Medan, agno: 06743/S/21, tanggal 04 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal keberatan atas tidak diberikannya salinan putusan nomor: 57/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 03 November 2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-Atelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A, dengan nomor: B- 2918/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 18 Oktober 2021
2Drs. Rimba, dkk., Parepare, agno: 06121/T/21, tanggal 28 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal meminta menghentikan gerakan oleh TNI AD Brigif II/BS ingin tetap menguasai tanah hak warga masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangdam XIV/Hasanuddintelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam XIV/Hasanuddin, dengan nomor: B- 2819/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
3Drs. Rimba, dkk., Parepare, agno: 06121/T/21, tanggal 28 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal meminta menghentikan gerakan oleh TNI AD Brigif II/BS ingin tetap menguasai tanah hak warga masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor: B- 2820/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
4Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-09/KSN/D-2/SR.03/07/2021, agno; 06399/S/21, tanggal 02 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal jawaban atas penerusan surat penyampain aspirasi dari Ketua Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kepada Presiden RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara, dengan nomor: B- 2920/HK.00.03/10/2021, pada tanggal 18 Oktober 2021
5Law Firm FH&H, Jakarta, nomor: 91/S.Per/FRH/VII/2021, agno: 06085/T/21, tanggal 21 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, dengan nomor: B- 2876/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 13 Oktober 2021
6Organisasi Kerohanian Hindu Yayasan Ikscon-Indonesia, Denpasar, nomor: 04/ISKCON-IND/VIII/2021, agno: 06327/S/21, tanggal 01 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut persoalan pelarangan kegiatan keagaman yang dilaksanakan oleh Yayasan ISKCON Indonesia di Baliditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Intelijentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan nomor: B- 2796/HK.00.03/10/2021, pada tanggal 07 Oktober 2021
7Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Surabaya, nomor: MP.01.02/883-35/VIII/2021, agno: 06015/T/21, tanggal 05 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, dengan nomor: B- 2853/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
8Guntur Abdurrahman & Associates, Padang, nomor: 46/GAA/VIII/2021, agno: 06333/S/21, tanggal 05 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dan rekayasa kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Riau, dengan nomor: B- 2818/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
9Adi Suyatno, Pontianak, agno: 06222/S/2021, tanggal 17 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan Ir. Adi Suyatno, MMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajati Kalimantan Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Kalimantan Barat, dengan nomor: B- 2793/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 07 Oktober 2021
10Kantor Pengacara Junfi & Partners, Jakarta, nomor: 1809/LP/JP/VIII/2021, agno: 06158/S/21, tangga 18 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal klarifikasi laporan terhadap Jaksa Saudari Fitria Tambunanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bogortelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, dengan nomor: B- 2813/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
11BPT. Tampubolon, dkk, Hamparan Perak, nomor: SP/II/J/2021, agno: 23 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2919/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 18 Oktober 2021
12PT. Lumbung Baron Patimah, Subang, agno; 06360/S/21, tanggal 23 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat minat / Letter Of Intent ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBI, dengan nomor: B- 2814/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
13PT. Budi Daya Mandiri, Jakarta, nomor: 001/LPSUS/VIII/2021, agno: 06568/S/21, tanggal 25 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero), Tbktelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero), Tbk, dengan nomor: B- 2852/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
14Lembaga Pengawas Pembangunan Indonesia, nomor; 67/LPPI/VIII/2021, agno; 06292/S/21, tanggal 25 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, dengan nomor: B- 2882/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 13 Oktober 2021
15Mulyadi, Lamongan, nomor: 002/Juli/D.V.LMG/2021, agno: 06442/S/21, tanggal 26 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Lamongantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Lamongan, dengan nomor: B- 2848/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
16Benny Gunawan, Palembang, agno: 06512/S/21, tanggal 27 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Benny Gunawan, dengan nomor: B- 2881/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 13 Oktober 2021
17Kejaksaan Agung Kejaksaan RI, nomor: B-3626/E.2/EoH.1/08/2021, agno: 06940/S/21, tanggal 31 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan Saudara Arifin Umaternateditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Arifin Umaternate, dengan nomor: B- 2984/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 26 Oktober 2021
18Kismet Candra, Jakarta, nomor: 039/KC/IX/2021, agno: 06539/S/21, tanggal 01 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian sebab tidak bisa dimanfaatkan oleh BPPN dan tidak ada peminat membeli 44 aset tanah luas -+ 25 Ha tanah di Lippo Karawaci milik BPPN sejak Tahun 2001ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana BLBItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana BLBI, dengan nomor: B- 2816/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
19Totok Suprapto, Pekalongan, agno: 06772/S/21, tanggal 02 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah, dengan nomor: B- 2815/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
20Kantor Hukum Amin & Rekan, Jakarta, nomor: 036/KH-AR/S-ST/IX/2021, agno: 06575/S/21, tanggal 03 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bantentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Banten, dengan nomor: B- 2855/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
21Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara, nomor: R/2412/IX/WAS.2.4/2021/ITWASDA, agno: 06796/S/21, tanggal 06 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan Saudara Irvan Jaya Saputraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irvan Jaya Saputra, dengan nomor: B- 2992/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 27 Oktober 2021
22Law Firm Ag_Ers, SH.MH & Partners, Bekasi, nomor: 114/KH-Ag_Ers/IX/2021, agno: 06856/S/21, tanggal 06 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ahmad Gozali, dengan nomor: B- 2878/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 13 Oktober 2021
23Satiyem, Banyuwangi, nomor: 1.Satiyem.Banyuwangi/7/9/2021, agno: 06699/S/21, tanggal 07 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudari Satiyemditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Satiyem, dengan nomor: B- 2854/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
24M. Arsad, Jakarta, agno: 06774/S/21, tanggal 07 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riau, dengan nomor: B- 2797/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 07 Oktober 2021
25Lisa Associates Legal Consultant, Surabaya, nomor: 041/Lap/LA/2021, agno: 06891/S/21, tanggal 08 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Lisa Rachmat, dengan nomor: B- 2989/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 27 Oktober 2021
26Agus Dimyati, Jakarta, nomor: D08/IX/2021, agno: 06703/S/21, tanggal 08 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan Saudara Agus Dimyatiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Agus Dimyati, dengan nomor: B- 2851/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
27Forum Tokoh Mayarakat Patikraja, agno: 06805/S/21, tanggal 08 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan nomor: B- 2794/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 07 Oktober 2021
28Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants, Jakarta, nomor: 180/ESL/IX/2021, agno; 06945/S/21, tanggal 08 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan audiensi ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Papuatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Papua, dengan nomor: B- 2817/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 08 Oktober 2021
29H. Alwin, Bulukumba, agno: 07251/S/21, tanggal 10 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudara H. Alwinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Alwin, dengan nomor: B- 2993/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 27 Oktober 2021
30PT. Santa Great Industry, Jakarta, nomor: 112/SGI/IX/2021, agno: 06917/T/21, tanggal 13 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah , dengan nomor: B- 2792/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 07 Oktober 2021
31Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, agno: MP.02.02/2020.73-15/IX/2021, agno: 07040/S/21, tanggal 14 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan rasa keadilan dan permohonan tuntutan HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada La Pattah, dengan nomor: B- 2850/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
32Advocates - Attorney - Legal Consultant Jhon Redo & Partners Law Office, Jakarta, nomor: 44/JR&P/IX/2021, agno: 06943/S/21, tanggal 15 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2849/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 11 Oktober 2021
33Koordinator Wilayah Lembaga Tinggi Komando Pengadilan Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara RI Provinsi Sumatera Utara, nomor: 247/Korwil-SU/KPSKN/IX/2021, agno: 07114/S/21, tanggal 17 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan Saudara Taulim P. Matondangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2983/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 26 Oktober 2021
34Iman Ziadi Zian, Jakarta, agno: 07190/S/21, tanggal 17 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan perlindungan hukum dan peninjaun klarifikasi hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Iman Ziadi Zaid, dengan nomor: B- 2879/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 13 Oktober 2021
35Bupati Gresik, nomor: 180/323/437.12/2021, agno: 07184/S/21, tanggal 20 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan Saudara Kusniyahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kusniyah, dengan nomor: B- 2866/HK.00.01/10/2021, pada tanggal 12 Oktober 2021
36Law Firm Reynold & Co, Tangerang, nomor: 116/Tembusan/RC/IX/2021, agno: 07410/S/21, tanggal 28 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudara Reynold Thonakditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umumtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, dengan nomor: B- 2991/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 27 Oktober 2021
37Lembaga Bantuan Hukum Medan, nomor: 237/LBH/PP/X/2021, agno: 07637/S/21, tanggal 05 Oktober 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon penjelasanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2990/HK.02.01/10/2021, pada tanggal 27 Oktober 2021
SEPTEMBER 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Law Office Zul Armain Aziz - Wiwik Handayani & Associates, nomor: 04/KP-ZWA/II/2021, agnp: 01222/S/21, tanggal 16 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal koordinasi terkait permasalahan AJB Bumiputera 1912ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan , dengan nomor: B- 2571/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 15 September 2021
2LBH Muslim Makassar, agno: 04248/S/21, tanggal 27 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan atas dugaan pelanggaran KUHAP, undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan hak asasi manusia oleh Densus 88 Mabes Polriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Abdullah Mahir, SH., Dkk, dengan nomor: B- 2489/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 07 September 2021
3Dra. Paulin Linggadewi, Apt., MH. Agno: 1383/MN/21, tanggal 07 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan nomor: B- 2483/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 06 September 2021
4PP Penerus Perintis Kemerdekaan RI, Tangerang, nomor: 002/Perkum/HT-IH/PKW-JBDTB-PPKRI, agno: 04605/S/21, tanggal 09 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2491/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 07 September 2021
5Kantor Advokat & Konsultan Hukam Abdul Habir, SH & Rekan, Surabaya, nomor: 52/AH.A/VI/2021, agno: 04603/S/21, tanggal 10 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas ketidakadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur, dengan nomor: B- 2575/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 15 September 2021
6Darnay Montana Ang, Cakranegara, agno: 06107/T/21, tanggal 18 Juni 2021surat ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Darnay Montana, dengan nomor: B- 2483/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 10 September 2021
7Winner Sianipar, Jakarta, agno: 05877/S/21, tanggal 21 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Winner Sianipar , dengan nomor: B- 2475/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 06 September 2021
8Markas Besar Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga, Jakarta, nomor; 02/TKK-NAPI-HI/PPM/7/2021, agno: 05930/T/21, tanggal 05 Juli 2021surat ditujukan kepada Presiden RI, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan Saudara Prof. Hironimus Taime, MBAditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumhamtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dengan nomor: B- 2476/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 06 September 2021
9Joko Krisno, dkk., Jakarta, nomor: 01/CIPMEL/VII/PH/2021, agno: 06116/T/21, tanggal 05 Juli 2021surat ditujukan kepada Presiden RI, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangdam Jaya/Jayakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam Jaya/Jayakarta, dengan nomor: B- 2721/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
10Lembaga Social Control & Investigation, Palembang, nomor: 747/SOROT/VII/2021, agno: 05364/S/21, tanggal 06 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian PUPRtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR, dengan nomor: B- 2490/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 07 September 2021
11Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-14/KSN/D-2/SR.03/07/2021, agno: 06398/S/21, tanggal 06 Juli 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat penyampain aspirasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg RI, dengan nomor: B- 2703/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 28 September 2021
12Law Office LJI & Partners, Batam, nomor: 012/LJI.SP/VII/2021/2021, agno: 05569/S/21, tanggal 07 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2487/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 07 September 2021
13Edi Achmad Soetono, Pontianak, agno: 05921/T/21, tanggal 10 Juli 2021surat ditujukan kepada Presiden RI, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Kaliman Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kaliman Barat, dengan nomor: B- 2534/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 10 September 2021
14Harungguan Bolon Siantar Simalungun, Pematangsiantar, nomor: Ist-01/HBSS/07/2021, agno: 05759/T/21, tanggal 31 Juli 2021surat ditujukan kepada Presiden RI, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2572/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 15 September 2021
15Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, nomor: 08/Ikt/Ex/VI/2021, agno: 05644/S/21, tanggal 01 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan surat pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Abdul Fatah, Direktur LEKAT, dengan nomor: B- 2576/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 15 September 2021
16Surya Rumakat, Ambon, agno: 06051/S/21, tanggal 01 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan Saudara Surya Rumakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajati Malukutelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Maluku, dengan nomor: B- 2477HK.00.01/09/2021, pada tanggal 06 September 2021
17Zainal Abidin bin Amaq Sedan, dkk., Lombok Tengah, agno: 05579/S/21, tanggal 05 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perohonan mediasi dan penyelesaianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Zainal Abidin bin Amaq Sedan dkk , dengan nomor: B- 2531/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 10 September 2021
18Jacob Antolis SH., MH., Jakarta, nomor: 001g/Permohonan/AS/VIII/2021, agno; 05816/S/21, tanggal 07 Agustsu 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, dengan nomor: B- 2514/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 08 September 2021
19Badan Pengurus Pusat Forum Keadilan Makassar, nomor: 04/361/FK/VIII/2021, agno: 06219/S/21, tanggal 12 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudara Alvin Mappangileditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Andi Alvin Mappangile, dengan nomor: B- 2725/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
20Perjuangan Masyarakat, Karimun, nomor: 001/Ext/Permas/RI/VIII/2021, agno: 06321/T/21, tanggal 13 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah lahan warga Desa Pangke dan Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Riauditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Kepulauan Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kepulauan Riau, dengan nomor: B- 2610/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 17 September 2021
21Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur, Surabaya, nomor: R/8806/VIII/Was.2.4/2021/Itwasda, agno: 06401/S/21, tanggal 16 Agustus 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan Saudari Maria Margaretha Limaningsihditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Maria Margaretha Limaningsih, dengan nomor: B- 2691/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
22Hermanus Pinontoan, Tuban, agno: 06439/S/21, tanggal 17 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Utara, dengan nomor: B- 2727/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
23Tatan Pria Sudjana, Bandung, agno: 06239/S/21, tanggal 23 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tatan Pria Sudjana, dengan nomor: B- 2474/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 06 September 2021
24PT. Mikgro Metal Perdana, nomor: 06783/Dir.2/MMP-J/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penjelasan atas penetapan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 23 Mei 2017ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua PTUN Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua PTUN Jakarta, dengan nomor: B- 2678/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 23 September 2021
25Advocates Law Consultant Kartika Law Firm, Jakarta, nomor: 03/AR-LS/VIII/21, agno: 06329/S/21, tanggal 24 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAMtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, dengan nomor: B- 2730/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
26Francisco, Bandung, agno: 06415/T/21, tanggal 25 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kadis DPKP3 Kota Bandung, tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Walikota Bandungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Bandung, dengan nomor: B- 2724/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
27Advokat Horas Sinaga & Rekan, Medan, nomor: 012/KHHS-R/VIII/2021, agno: 06404/S/21, tanggal 26 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2726/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
28Kejaksaan Tinggi Lampung, Bandar Lampung, nomor: B-1804/L.8/Fu.1/8/2021, agno: 06533/S/21, tanggal 26 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan Saudara Bukhori dkkditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bukhori, dengan nomor: B- 2726/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
29PSHN & P Law Office, Bogor, agno: 06364/S/21, tanggal 26 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Parlin Soni Hambang HN., SH., MH., DKK., PSHN & Partners Law Office, dengan nomor: B- 2692/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
30Kelompok Tani Purna Bakhti Sejahtera, Jambi, agno: 06403/S/21, tanggal 27 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyerobotan lahan kebun sawit milik Kelompok Tani Eks DPRD Kota Jambi (Purna Bakti Sejahtera)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi, dengan nomor: B- 2690/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
31Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia, Nganjuk, nomor: 0231/LKHPI-S.Per/8/2021, agno: 06534/S/21, tanggal 30 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perhatian terhadap kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Desi Wahyuningsih, SH., , dengan nomor: B- 2689/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
32Drs. Saut Maruli Siregal, Tangerang, agno: 06537/S/21, tanggal 31 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Drs. Saut Maruli Siregarditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Drs. Saut Maruli Siregar, dengan nomor: B- 2693/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 24 September 2021
33M. Habib Shaleh, Slatiga, agno: 06576/S/21, tanggal 01 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan nomor: B- 2723/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
34Sumarjo Pujo Harnowo, Sidoarjo, agno: 06538/S/21, tanggal 01 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sumarjo Pujo Harnowo, dengan nomor: B- 2591/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 16 September 2021
35Team Advokasi & Perlindungan Hukum Gerakan Nasional Korupsi RI, Tegal, agno: 06825/S/21, tanggal 13 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Koordinator Team Advokasi & Perlindungan Hukum GNPK-RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Koordinator Team Advokasi & Perlindungan Hukum Gerakan Nasional Korupsi RI, dengan nomor: B- 2729/HK.02.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
36Kementerian Sekretaris Negara RI, Sekretaris Wakil Presiden, nomor: B-581/KSN/SWP/KK.08/09/2021, agno: 2120/MN/21, tanggal 20 September 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pertimbangan atas permohonan pengantar wawancara Fakultas Hukum Universitas Padjajaranditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Sekretaris Wakil Presiden, Kementerian Sekretaris Negara RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Wakil Presiden, Kementerian Sekretaris Negara RI, dengan nomor: B- 2728/HK.00.01/09/2021, pada tanggal 29 September 2021
AGUSTUS 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Anggota DPRD Kab. Buru, agno: 1012/DIII/2021, tanggal 24 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Moh Rustan Fadly Tukuboya, SH.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Malukutelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Maluku, dengan nomor: B- 2317/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
2Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: B/1025/II/WAS.2.4/2021/Itwasum, agno: 01953/S/21, tanggal 15 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pudjiono Sutikno, dengan nomor: B- 2174/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 05 Agustus 2021
3Gubernur Kalimantan Timur, Sanarinda, nomor: 01955/S/21, agno: 01955/S/21, tanggal 03 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Muh Yusufditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dengan nomor: B- 2187/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 10 Agustus 2021
4Kementerian BUMN RI, nomor: S-73/DHK.MBU/04/2021, agno; 05469/S/21, tanggal 21 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan PT. Makassar Terminal Serviceditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Anton Firdaus, dengan nomor: B- 2320/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
5LBH Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, Jakarta, nomor: 40/LBH-HIMNI/V/2021, agno: 03860/S/21, tanggal 10 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2251/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
6Law Firm Dhipa Adista Justicia, Jakarta, nomor: 443/DAJ-JN/V/2021, agno: 03873/S/21, tanggal 17 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan Saudara Marusaha, SH., MH.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kadiv Propam Polri, Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kadiv Propam Polri, dengan nomor: B- 2249/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
7Hj. Sugiarti, Jakarta, agno: 04160/S/21, tanggal 21 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Hj. Sugiartiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hj. Sugiarti, dengan nomor: B- 2173/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 05 Agustus 2021
8Suyanto, Pati, agno: 03993/S/21, tanggal 21 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Suyanto, dengan nomor: B- 2268/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
9Ivone Sugiarso, Manado, agno: 04374/S/21, tanggal 22 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal sengketa lahan dan permohonan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manadotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, dengan nomor: B- 2262/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
10Evi Rosmardhaniah, dkk, Nanga Pinoh, agno: 04535/S/21, tanggal 31 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mencari keadilan melalui eksekusiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan nomor: B- 2247/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
11Kepolisian Negara RI Daerah Lampung, Bandar Lampung, nomor: B/1385/V/RES.1.9/2021, agno: 04526/S/21, tanggal 31 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Maspajoniditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Maspajoni, dengan nomor: B- 2250/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
12Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara Kabupaten Pulau Morotai, nomor: 07/KPMLB/VI/2021, agno: 04716/S/21, tanggal 01 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon penyelesaian sengketa tanahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangkoopsau IIItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangkoopsau III, dengan nomor: B- 2376/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
13Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat, Bandung, nomor: R/979/VI/WAS.2.4/2021/Itwasda, agno: 04524/S/21, tanggal 02 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Junfi, S.H., CLA.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Junfi, SH., CLA, dengan nomor: B- 2263/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
14Kantor Hukum Adhi Sogata, Denpasar, nomor: 001c/AS/VI/2021, agno: 04459/S/21, tanggal 03 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan , pemblokiran, pembatalan, dan pending atas permohonan pendaftran atau peralihan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat tanahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Balitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, dengan nomor: B- 2254/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
15Muhammaz Zulkarnain SH & Associates, Jakarta, nomor: 24/Ltgs/MZ/VI/2021, agno: 04351/S/21, tanggal 03 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan peninjauan kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 95/PHP.BUP-XIX/2021 pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan adanya alat bukti baruditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Zulkarnain, SH., dengan nomor: B- 1957/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 28 Agustus 2021
16Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants, Jakarta, nomor: 1233333/ESL/VI/2021, agno: 04481/S/21, tanggal 04 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian surat permohonan perlindungan hukum dan penggantian sponsor izin tinggal tetapditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Imigrasi, Kemenkumham RI & Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Imigrasi, Kemenkumham RI & Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2252/HK.00.02/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
17Bulk Blacksea Inc, nomor: BBSINC/VI/06/0721, agno: 04424/S/21, tanggal 07 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan keamanan kapal berbendera asing kapal motor seniha-S-IMO 8701519ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polri telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri , dengan nomor: B- 2255/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
18Bareskrim Mabes Kepolisian RI, Jakarta, nomor: B/4506/VI/RES.1.11/2021/Bareskrim, agno: 04446/S/21, tanggal 07 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Adhi Pratama SH., MH.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Adhi Pratama, SH., MH. , dengan nomor: B- 2248/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
19Demson Samosair, Jakarta, agno; 04426/S/21, tanggal 08 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, dengan nomor: B- 2257/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
20Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, nomor: B-427/M/D-2/HL.00.08/06/2021, agno: 1391/MN/21, tanggal 10 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan Saudara Hangga Nugracha, SH., dkk.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sulawesi Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dengan nomor: B- 2259/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
21J. Mustopo Widodo, Mayudan, agno: 04881/S/21, tanggal 10 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan saudara Mustopo Widododitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, dengan nomor: B- 2385/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
22Imam Rahman, Surabaya, nomor: Menagih Janji Nawacita II/VI/2021, agno: 04568/S/21, tanggal 11 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mengapa pelanggaran berat pidana UU keasipan, pidana umu, maladministrasi dan pelanggaran sistem merit oleh oknum Rektor UPN Veteran Jatim 2001 sd 2021 tidak ada sanksi ?ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan nomor: B- 2260/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
23La Pattah, dkk., Pinrang, agno: 04877/S/21, tanggal 16 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan rasa keadilan dan permohonan tuntutan hak asasi manusiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan nomor: B- 2258/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
24DPP LSM Forum Masyarakat anti Korupsi, Palembang, nomor: 02-0027/L.P.FORMAK/DPP.LSM/VI/2021, agno: 04693/S/21, tanggal 16 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan telah terjadi perampasan hak milik tanah warga secara korporasi yang dilakukan oleh PT. Andira Argoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Selatan, dengan nomor: B- 2172/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 05 Agustus 2021
25Badan Narkotika Nasional RI, nomor: B/1927/VI/DE/HK.00/2021/BNN, agno; 04782/S/21, tanggal 16 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara A. N. Unggul Ciptaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada A. N. Unggul Cipta, dengan nomor: B- 2246/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
26Johan Dwiyantoro, Banten, agno: 04846/S/21, tanggal 17 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Bantentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Banten, dengan nomor: B- 2261/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
27Rudi Lueonadi, dkk., Indramayu, agno: 04920/S/21, tanggal 17 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan saudara Rudi Lueonadiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Umum Koni Pusattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Umum Koni Pusat, dengan nomor: B- 2207/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 12 Agustus 2021
28Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, nomor: B-1833/L.4/Fd.1/06/2021, agno: 04873/S/21, tanggal 18 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hendra AP., M.Si., dengan nomor: B- 2322/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
29Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nomor: 1932/PUR.05.01.06/Air Tanah, agno: 04820/S/21, tanggal 18 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Cucu Suarsaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Cucu Suarsa, dengan nomor: B- 2308/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
30Kamilah & Wina Sari, Tanjungbalai, nomor: L/XIII/VI/2021, agno: 04919/S/21, tanggal 18 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Polda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Polda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2327/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
31Sonny Nelson Woba, Manado, agno: 04844/S/21, tanggal 18 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonsn perlidungan hukum terhadap Saudara Sonny Nelson Wobaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan nomor: B- 2266/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
32Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat, Bandung, nomor: R/1008/VI/WAS.2.1/2021/Itwasda, agno: 04808/S/21, tanggal 21 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Tine Yowarganaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tine Yowargana, dengan nomor: B- 2265/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
33Biro Konsultasi Hukum Forum Keadilan, Makassar, nomor: 066/361/FK/06/2021, agno; 04918/S/21, tanggal 21 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudara Alvin Mappangileditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Andi Alvin Mappangile, dengan nomor: B- 2256/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
34S. Sammy, Bandung, agno; 04922/S/21, tanggal 21 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan Saudara Samuel Sammy ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Samuel Sammy A., dengan nomor: B- 2323/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
35Jatim Corruption Warch, Sumenep, nomor; 1004/DPR.JCW.JTM/VI/2021, agno: 05577/S/21, tanggal 22 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jatimtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jatim, dengan nomor: B- 2374/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
36Advokat Munarman Doak & Partners, Jakarta, nomor: 031/SK/MDP/XI/2021, agno: 04995/S/21, tanggal 23 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Saudara MD & Partners Advocate & Legal Consultantditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Munarman Doak & Partners, dengan nomor: B- 2253/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
37Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 05026/S/21, tanggal 24 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur, dengan nomor: B- 2205/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 12 Agustus 2021
38Advokat Jonathan SW SH dan Reka, Bekasi, nomor: 049/JWS/VI/2021, agno: 04994/S/21, tanggal 24 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polri telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 2271/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
39Law Office Hendra Kariangga & Associates, Jakarta, nomor: 080/LO-HK/P/VI/2021, tagno: 05038/T/21, tanggal 24 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat laporan Law Office Hendra Karianga & Associatesditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Law Office Hendra Karianga & Associates dengan nomor: B- 2326/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
40Lembaga Bantuan Hukum Medan, Medan, nomor: 156/LBH/PP/VI/2021, agno: 5027/S/21, tanggal 25 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasus hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Pusat Polisi Militer TNItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Pusat Polisi Militer TNI, dengan nomor: B- 2270/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
41Kantor Pertanahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Medan, nomor: IP.02.02/337-12.71.200/VI/2021, agno: 05317/S/21, tanggal 28 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan PT. STTCditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Fahrurazi Natusion, dengan nomor: B- 2319/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
42Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Jakarta, nomor: 63/LPPI/VI/2021, agno: 05062/S/21, tanggal 29 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polri telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri , dengan nomor: B- 2206/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 12 Agustus 2021
43Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-492B/Kompolnas/6/2021, agno: 05323/S/21, tanggal 30 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Gede Astika, dengan nomor: B- 2318/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
44Lembaga Bantuan Hukum Lintas Borneo, Palangkaraya, agno: 05740/S/21, tanggal 30 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Lembaga Batuan Hukum Lintas Borneo, dengan nomor: B- 2378/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
45Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan Badan Pertanahan Nasional, nomor: SK.06.01/500-800.38/VII/2021, agno: 05752/T/21, tanggal 05 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan atas surat permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Martinus Ekok, dengan nomor: B- 2379/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
46Bukhori, dkk, Bandar Lampung, agno: 05671/S/21, tanggal 05 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan perilaku dan dugaan penyahgunaan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan nomor: B- 2381/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
47Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 05681/S/21, tanggal 07 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Basuki Rakhmad & Associates , dengan nomor: B- 2331/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
48Antinomi Law Office, Bandung, nomor: 82/Perm/ALO/VII/2021, agno: 05368/S/21, tanggal 07 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat, dengan nomor: B- 2313/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
49Cut Perianti, Tangerang, nomor: 024.a.SK.CP.VII.2021, agno: 05684/S/21, tanggal 08 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2324/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
50Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, agno: 05687/S/21, tanggal 10 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur, dengan nomor: B- 2328/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
51Yules A. Ongge, dkk, Nolokla, agno: 0556/S/21, tanggal 12 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Provinsi Papuatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Provinsi Papua, dengan nomor: B- 2309/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
52Badan Reserse Kriminal Mabes Kepolisian Negara RI, nomor: B/5729/VII/RES.1.13/2021/Bareskrim, agno: 05849/S/21, tanggal 15 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Haris Azharditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Haris Azhar, SH., MA., dengan nomor: B- 2392/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
53DPW Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI Provinsi Sumatera Utara, Medan, nomor: 60/SPPH-DPWBPPISUMUT/VII/2021, agno: 05686/S/21, tanggal 15 Julisurat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2315/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
54Haposan Barus, Tarutung, agno: 05863/S/21, tanggal 15 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Riau, dengan nomor: B- 2388/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
55lsm Gerakan Peduli Sesama, Jakarta, nomor: 007/Ist-07/GPS-2021, agno: 05587/T/21, tanggal 16 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, dengan nomor: B- 2384/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
56Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat, Bandung, nomor: B/737/VII/RES.2.6/2021/Dit Reskrimsus, agno: 05360/S/21, tanggal 19 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Mutiara Swariputri, SH, dengan nomor: B- 2325/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
57Law Firm Dhipa Adista Justicia, Jakarta, nomor: 596/DAJ-JN/V/2021, agno: 05410/S/21, tanggal 21 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2329/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
58Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-832B/Kompolnas/7/2021, agno: 05668/S/21, tanggal 21 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Saidin Yusuf Purba, dengan nomor: B- 2387/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
59Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, nomor: MP.01.02/1771-73/VII/2021, agno: 05405/S/21, tanggal 21 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Tjandi Wongsonegoroditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tjandi Wongsonegoro, dengan nomor: B- 2314/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
60Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan, Palembang, nomor: B/2750/VII/RES.1.2/2021/Dit Reskrimum, AGNO: 05538/S/21, tanggal 23 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan permasalahan Saudara Budi Satriawan, SH.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Budi Satriawan, dengan nomor: B- 2321/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
61Liem Cynthia, Jakarta, agno: 05673/S/21, tanggal 26 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonsn perlindungan hukum dan pemantauan terhadap perkara nomor: 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Liem Cynthia, dengan nomor: B- 2267/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
62Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Wilayah Provinsi DKI Jakarta, nomor: MP.01.02/1470-31/VII/2021, agno; 05813/S/21, tanggal 28 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Djamaludin Koedoeboen, dengan nomor: B- 2377/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
63Kartika Law Firm, Jakarta, nomor: 12/AP-AP/VI/2021, agno: 05578/S/21, tanggal 30 Juli 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal dugaan judi pencucian uang di Indonesia, permohonan pembekuan rekening masuk keluar uangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kartika Law Firm, dengan nomor: B- 2332/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
64Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, agno: 05670/S/21, tanggal 02 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 2269/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
65Law Firm Dhipa Adista Justicia, Jakarta, nomor; 639/DAJ-JN/VII/2021. agno: 05646/S/21, tanggal 03 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAMtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, dengan nomor: B- 2375/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 27 Agustus 2021
66Loenardo Halim, Surabaya, agno: 05879/S/21, tanggal 07 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Leonardo Halim, dengan nomor: B- 2316/HK.02.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
67Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, nomor: S-124/KN/2021, agno: 05961/S/21, tanggal 11 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian anggota panitia antarkementerian penyusunan RPP tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara dan Rperpres tentang panitia urusan piutang negaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, dengan nomor: B- 2380/HK.00.00/08/2021, pada tanggal 18 Agustus 2021
68Kantor Advokat/Pengacara C. Suhadi, SH., MH., & Partners, Jakarta, nomor: 109/CSP-JKT/VII/2021, agno: 05964/S/21, tanggal 12 Agustus 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara, dengan nomor: B- 2330/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 23 Agustus 2021
69Parama & CO Law Office Advocates & Legal Consultants, nomor: 371/PRM-B/VIII/21, agno: 1286/DIII/21, tanggal 13 Agustus 2021surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jampidum Kejagungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung, dengan nomor: B- 2242/HK.00.01/08/2021, pada tanggal 16 Agustus 2021
JULI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
N I H I L
JUNI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Tri Purwanto., SH & Partners, nomor: 24/K.HK/FLR/VII/2020, agno: 03594/S/21, tanggal 06 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tri Purwanto, SH., dengan nomor: B- 1953/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
2Perhimpunan Penghuni Puri Imperium, nomor: 001.P3SRSC_PI/MDT.III.21, agno: 463/DIII/21, tanggal 03 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan dan kepasatian hukum terkait penanganan perkara oleh Kejaksaanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Malini Deepak Topandasani, dengan nomor: B- 1890/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 21 Juni 2021
3Mabes Kepolisian Negara RI, nomor: B-2459/IV/WAS.2.4/2021/Itwasum, agno: 03569/S/21, tanggal 12 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Ir. Zaenal Harunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Zaenal Harun, dengan nomor: B- 1955/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
4Mila Everdina DP, agno: 1214/MN/21, tanggal 01 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kepada Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan lahan Depot BBM Pertamina di Bitung, Sulawesi Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), dengan nomor: B- 1889/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 21 Juni 2021
5Kementerian Usaha Milik Negara RI, nomor: 5-83/DHK.MBU/05/2021, agno: 03706/S/21, tanggal 10 Mei 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan PT. Makassar Terminal Serviceditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Anton Firdaus Direktur Operasional dan Komersil PT. Makassar Terminal Service, dengan nomor: B- 1880/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 17 Juni 2021
6Muhammad dan HM. Padlan, Pelaihari, nomor: 08/P/RS/MP/V/2021, agno: 04026/S/21, tanggal 19 Mei 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal nota protes dan mohon perlindungan hukum atas penahanan terdakwa Paridah Binti Habsah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Paridah Binti Habsah, dengan nomor: B- 1874/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 17 Juni 2021
7Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates, Jakarta, nomor: J.32.4/AGB.K/V/2021, agno: 04090/S/21, tanggal 20 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian surat laporan atas tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah (ASN)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAMtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dengan nomor: B- 1921/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 24 Juni 2021
8Christine Ratna, Jakarta, agno: 04022/S/21, tanggal 24 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan saudara Christine Ratnaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Christine Ratna, dengan nomor: B- 1879/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 17 Juni 2021
9MM & Rekan Kantor Advokat & Konsultan Hukum, nomor: 24/K/V/MMR-21, agno: 04066/S/21, tanggal 24 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon klarifikasi bantahan dan mohon bantuanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, dengan nomor: B- 1873/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 17 Juni 2021
10Mabes Kepolisian Negara RI, nomor: B/3251/V/WAS.2.4/2021/Itwasum, agno: 04523/S/21, tanggal 25 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Suhandi Wilianto, SH., M.Kn.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Suhandi Wilianto, SH., M.Kn., dengan nomor: B- 1956/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
11Kepolisian Negara RI Daerah Klaimantan Selatan, nomor: B/139/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, agno: 04206/S/21, tanggal 28 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Gusti Hoiri, SE.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gusti Hoiri, SE., dengan nomor: B- 1954/HK.00.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
12Suherman dan Bejo Sabar Riyadi, Purwokerto, agno: 04462/S/21, tanggal 31 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan nomor: B- 1958/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
13Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, nomor: B-407/M/D-2/SR.00/06/2021, agno: 04319/S/21, tanggal 03 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan audiensi tim pengawal peristiwa pembunuhan (TP3) enam laskar FPI kepada Presiden Republik Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk membuat surat kepada M. Amien Rais dan Abdullah Hehamahuatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada M. Amien Rais dan Abdullah Hehamahua, dengan nomor: B- 1892/HK.00.03/06/2021, pada tanggal 21 Juni 2021
14Muhammad Zulkarnain, SH & Associates, Jakarta, nomor: 24/Ltgs/MZ/VI/2021, agno: 04351/S/21, tanggal 03 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan peninjauan kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 95/PHP.BUP-XIX/2021 pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan adanya alat bukti baruditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Zulkarnain SH, dengan nomor: B- 1957/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
15Tokoh Masyarakat Tiris Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur, agno: 04531/S/21, tanggal 07 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan dan pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Saefullah, dengan nomor: B- 1958/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 28 Juni 2021
16Anwar Bin Epe Bin Lian, agno 04444/S/21, tanggal 08 Juni 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan atas mafia tanahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Anwar Bin Epe Bin Lian dengan nomor: B- 1923/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 24 Juni 2021
17Kementerian Luar Negeri RI, nomor: 09940/TI/06/2021/48, agno: 1099/DIII/21, tanggal 11 Juni 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permintaan informasi data terkait Soon Tabuniditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri RI, dengan nomor: B- 1878/HK.00.03/06/2021, pada tanggal 17 Juni 2021
18DPP LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi, Palembang, nomor: 01-0028/LP.FORMAK/DPP.LSM/VI/2021, agno: 04694/S/21, tanggal 16 Juni 2021surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal laporan kedua tentang oknum Kades Eko Setyono Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamal Bakri, dengan nomor: B- 1925/HK.02.01/06/2021, pada tanggal 24 Juni 2021
MEI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bawamenewi & Rekan, Pekanbaru, nomor: B/18.b/PID/I/2021-BW, agno: 00612/S/21, tanggal 18 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut keduaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, dengan nomor: B- 1449/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
2DPD LBPH Kosgoro, Tasikmalaya, nomor: 111/LPBH-KOSGORO/Tsm/II/2021, agno: 01573/S/21, tanggal 25 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Haristanto, SH., MM., dengan nomor: B- 1446/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
3M. Arif, Surabaya, agno: 02493/S/21, tanggal 24 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Gresiktelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Gresik, dengan nomor: B- 1490/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
4Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang, nomor: B-866/L.3/Gph.2/03/2021, agno: 01956/S/21, tanggal 01 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kreatikno Boentoro, dengan nomor: B- 1612/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
5Kartono, Jakarta, agno; 01942/S/21, tanggal 12 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kartono, dengan nomor: B- 1481/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
6Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, nomor: 014/LKBH/BH-Non.Lit/III/2021, agno: 02087/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat desakan tindak lanjut pengaduan dugaan tindak pidana nomor: Pol. STTLP/0270/VI/2020/DIY/SPKT (Direskrimsus)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor: B- 1478/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
7Komando Armada II Pangkalan Utama TNI AL V, nomor: R/386-09/27/118/ARDA II, agno: 01897/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terkait sengketa tanah antara masyarakat 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Lekok dan Kecamatan. Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan pihak TNI Angkatan Lautditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada M. Choirul Anam selaku Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, dengan nomor: B- 1448/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
8Lulu Zulkifli Law & ZI-Consultant, Jakarta, nomor: 312/LZA.SS/III/2021, agno: 02731/S/321, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon dimediasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Lalu Zulkifli, SH., M.ESy., dengan nomor: B- 1435/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
9Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: R/181/II/WAS.2.4/2021/Itwasum, agno: 01937/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Santoso Gunawan, dengan nomor: B- 1433/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 7 Mei 2021
10Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara, Medan, nomor: R/1019/III/WAS.2.4/2021/Itwasda, agno: 02092/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Daniel Simbolon, dengan nomor: B- 1473/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
11Kantor Hukum ABH Law Firm, Palembang, nomor: 18/SK/ABH LAW DIRM/X/2021, agno: 02050/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan, dengan nomor: B- 1480/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
12Resor Pati Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah , Pati, nomor: R/220/III/Res.1.9/2021, agno: 02135/S/21, tanggal 16 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan klarifikasi/penjelasanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Suyanto, dengan nomor: B- 1434/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 7 Mei 2021
13Legiman Pranata, Medan, agno: 03162/S/21, tanggal 16 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Legiman Pranata, dengan nomor: B- 1494/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 7 Mei 2021
14Bukhori, dkk, Bandar Lampung, agno: 02276/S/21, tanggal 17 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyamaran/penggelapan/penjualan aset terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay Tripanca tanpa prosedur lelang yang diduga melibatkan oknum Jaksa/Advokat/Notaris/Polisi/Hakim/Bupati dan Pengusaha di Lampungditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan nomor: B- 1477/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
15Evy Sauhervy Sudarmadi, Jakarta, nomor: 02/PMK/III/2021, agno: 02161/S/21, tanggal 19 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pensiunan mencari keadilan minta bantuanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Evy Sauhervy Sudarmadi, dengan nomor: B- 1412/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 6 Mei 2021
16Badan Pendapatan Daerah Pemkot Tangerang Selatan, nomor: 973.1/328-PD.I, agno: 02337/S/21, tanggal 22 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan tanah tol Kunciran -Serpongditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komang Ani Susana, dengan nomor: B- 1635/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
17Hendra, Taluk Kuantan, nomor: 002/III/2021, agno: 02367/S/21, tanggal 24 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihalpermohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dengan nomor: B- 1404/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 5 Mei 2021
18Kantor Wilayah Baan Pertanahan Nasiona Provinsi Jawa Timur, Surabaya, nomor: MP.02.02/350-35/III/2021, agno: 02539/S/21, tanggal 26 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan SHM nomor: 104/Desa Panduditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sawong Aries Prabowo, SH., dengan nomor: B- 1604/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
19Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-111/Kemensetneg/D-2/SR.02/03/2021, agno: 02976/S/21, tanggal 26 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan dari Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), untuk menerbitkan keputusan Presiden mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui jalur yudisialditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Setneg RI, dengan nomor: B- 1452/HK.00.03/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
20Kantor Pengacara Junfi & Partners, Jakarta, agno: 02491/S/21, tanggal 29 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat, dengan nomor: B- 1450/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
21Law Office Saleh & Partners, nomor: 33/SL&P/Out/III/2021, agno: 0853/MN/21, tanggal 30 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan untuk menegakan hukum seadil-adilnyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, dengan nomor: B- 1488/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
22H. Hermansyah Dulaimi, Jakarta, nomor: 043/HCP-JKT/III.2021, agno: 02473/S/21, tanggal 30 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penundaan eksekusi terhadap putusan nomor: 93 K/Pid.B/2020/PN.Btm atas nama klien kami Bapak Tjong Alexleo Fensuryditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Hermansyah Dulaimi, SH., MH., dengan nomor: B- 1413/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 6 Mei 2021
23Kepolisian Negara Resor Bogor, nomor: B/47/III/2021/Reskrim, agno: 02522/S/21, tanggal 31 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penjelasan penyidikan perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Zainuddin, SH., dengan nomor: B- 1603/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
24DPC Projo Kabupaten Karo, Kabanjahe, nomor: 03/IV/PRO/A-2021, agno: 02686/S/21, tanggal 01 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan kasus dugaan mafia tanah yang menindas petani dan kasus penyerobotan hutan milik negaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, dengan nomor: B- 1645/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 27 Mei 2021
25Zainun, dkk, Dumai, agno: 02572/S/21, tanggal 02 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut ketigaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN dan Chief Legal Counsel dan Asset Management PT. Pertamina (Persero)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN dan Chief Legal Counsel dan Asset Management PT. Pertamina (Persero), dengan nomor: B- 1542/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 18 Mei 2021
26Dr. F.M. Valentina, SH.M.Hum, Malang, agno: 02758//S/21, tanggal 04 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan atas perbuatan arogansi kekuasaan (para aparatur negara di kota Malang)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dr. F.M. Valentina, SH.M.Hum, dengan nomor: B- 1605/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
27Wibawa Ramzy & Associates, Jakarta, nomor: 13/WRA-Perm/DHH/IV/2021, agno: 02648/S/21, tanggal 6 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ahmad Ramzy SH., MH., dengan nomor: B- 1626/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
28Lembaga Aliansi Indonesia DPD Sulawesi Selatan, nomor: 043/TRC-D.BPAN/DPD/III/2021, agno: 03856/S/21, tanggal 06 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal diduga adanya perbuatan melawan hukum dengan pasal 263ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Habibi, BJ., dengan nomor: B- 1662/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 28 Mei 2021
29Kharesna Guntarto & Partners Law Office, Jakarta, nomor: 4.6/KGP/2021, agno: 02683/S/21, tanggal 07 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan nomor: B- 1491/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
30Ondos N. Saragih, Sondi Raya, nomor: 08/GGT/WHN/IV/2021, agno: 02773/S/21, tanggal 08 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ondos N. Saragih dengan nomor: B- 1627/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
31Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, nomor: B-234/M/D-2/HL.01.01/04/2021, agno: 02728/S/21, tanggal 08 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian rekomendasi penanggulangan komprehensif terhadap human traffickingditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, untuk membuat surat kepada Direjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Dkktelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Dkk dengan nomor: B- 1663/HK.00.02/05/2021, pada tanggal 28 Mei 2021
32PP & Partners Law Office, Surabaya , nomor: 004/PP-PMPH/IV/2021, agno: 02779/S/21, tanggal 09 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1400/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 4 Mei 2021
33Komisi Kejaksaan RI, nomor: R-71/KK/03/2021, agno: 02720/S/21, tanggal 09 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Drs. Wilson Simatupang, Msi. dengan nomor: B- 1472/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
34Kantor Hukum NS & Associates, Jakarta, nomor: 006/Pengaduan/KH-NS/IV/2021, agno: 03059/S/21, tanggal 09 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal dugaan unprofessional conduct dan pembiaran terjadinya tindak pidana pencurian, pengrusakan terhadap barang bukti dan barang dalam sita jaminanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Bantentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Banten, dengan nomor: B- 1643/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 27 Mei 2021
35Kementerian Sekretariat Negara RI, nomor: B-51/KSN/D-2/SR.02/04/2021, agno: 02981/S/21, tanggal 10 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat dari pimpinan redaksi surat kabar umum aspirasi publik kepada Presiden RI mengenai permohonan informasi dan penjelasan terkait keadilan dalam penjatuhan hukuman pidanaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dengan nomor: B- 1607/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
36Cucu Suara, Cisempur, agno: 02777/S/21, tanggal 12 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal konfirmasi atas dukungan permohonan penyelesaian hambatan investasi berupa izin eksplorasi air dalam tanah berupa operasional instalasi sumur artesis di ruang terbuka hijau PT. Kahatex dapat diselesaikan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baikditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. dengan nomor: B- 1492/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
37Yara Sarasmita, Ngawi, agno: 02999/S/21, tanggal 13 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Yara Sarasmita dengan nomor: B- 1625/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
38Fredy Dwi Setyono, Klaten, agno: 02953/S/21, tanggal 13 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan & permohonan perlindunganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Fredy Dwi Setyono, SH., dengan nomor: B- 1644/HK.02.03/05/2021, pada tanggal 27 Mei 2021
39Resort Bengkalis Kepolisian Negara RI Daerah, nomor: B/295/IV/2021/Reskrim, agno: 02980/S/21, tanggal 14 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahn dalam laporan polisi nomor: LP/125/III/2020/SPKT/RIAUditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sidik, dengan nomor: B- 1475/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
40Law Office Victor & Victor, Jakarta, nomor: 032/180.VV-100/04/21, agno: 02913/S/21, tanggal 15 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penjelesan dan permohonan audiensi perkara pembebasan tanah dan bangunan untuk kepentingan tol Desari (Depok-Antasari), perkara nomor 35/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Sel di pengadila negeri Jakarta Selatan (diduga keras : ada pemalsuan dokumen negara dan memobilisasi keadaan palsu)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Victor Simanjuntak dengan nomor: B- 1451/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
41Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Indonesia Koorwil Semarang, nomor: 075/LPKSM/IV/2021, agno: 03058/S/21, tanggal 15 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan laporanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dengan nomor: B- 1447/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
42Praneda & Partners, Jakarta, nomor: 074/P&P/IV/2021, agno: 02950/S/21, tanggal 15 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan keadilan atas srogansi kekuasaan Pelindo IIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Brian Praneda, S.H., dkk dari Praneda & Partners Wisma Arie Yani, dengan nomor: B- 1489/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
43Akhmadi SH, Balikpapan, nomor: 29/IV/2021, tanggal 03121/S/21, tanggal 16 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDMtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan nomor: B- 1479/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
44Lembaga Misi Reclassering RI Komisariat Daerah Kota Makassar, nomor: 08/007/BH.KMDA/LMR-, agno: 03280/S/221, tanggal 17 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan penanganan perkara hukum yang seadil-adilnyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan, dengan nomor: B- 1615/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
45Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-82/KSN/D-2/SR.02/04/2021, agno: 03338/S/21, tanggal 19 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal jawaban atas surat kementerian Sekretaris Negara perihal penerusan surat permohonan dari Presidium JSKK kepada Presiden RI mengenai penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa Laluditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dengan nomor: B- 1611/HK.00.03/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
46Kementerian Luar Negeri, nomor: 00681/TI/04/2021/48/07, agno: 754/DIII/21, tanggal 19 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan data/inormasi terkait demonstrasi di Papua dan Papua Barat sebagai tanggapan Pemerintah RI atas pertanyaan mekanisme HAM PBBditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, dengan nomor: B- 1456/HK.00.03/05/2021, pada tanggal 10 Mei 2021
47Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Jakarta, nomor: HT.02/389-400.19/IV/2021, agno: 03143/T/21, tanggal 20 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Drs. Mislan Kadirditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Drs. Mislan Kadir, dengan nomor: B- 1602/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
48Direktorat Jenderal Angaran Kementerian Keuangan RI, nomor: S-14/AG/AG.7/2021, agno: 03156/S/21, tanggal 20 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian anggota panitia antarkementerian penyusunan revisi PP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, dengan nomor: B- 1403/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 4 Mei 2021
49Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor: S-1/SJ/SJ.4/2021, agno: 03288/S/21, tanggal 21 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Eva Wanizaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Eva Waniza, dengan nomor: B- 1634/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
50Mabes Kepolisian Negara RI, nomor: B/2678/IV/WAS.2.4/2021/Itwasum, agno: 03567/S/21, tanggal 22 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Chandra Halimditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Chandra Halim, dengan nomor: B- 1633/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
51Kementerian Dalam Negeri RI, nomor: 131/2621/OTDA, agno: 03202/S/21, tanggal 22 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penjelasan terkait proses pengisian Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ilhamsyah & Co Law & Harry Syahputra & Partners Law Firm Tim Kuasa Hukum Wakil Bupati Bekasi Terpilih H. Akhmad Marzuki, S.E., dengan nomor: B- 1559/HK.00.00/05/2021, pada tanggal 20 Mei 2021
52Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembra Na, nomor: 800/1025/BKPSDM/2021, agno: 03483/S/21, tanggal 26 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara I Ketut Wisadaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Ketut Wisada, dengan nomor: B- 1637/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 25 Mei 2021
53Tho Ratna Listiyani, Surabaa, agno: 03284/S/21, tanggal 26 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tho Ratna Listiyani, dengan nomor: B- 1476/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
54Suen Redy Nababan & Partners Advokat - Konsultan Hukum, Jakarta, nomor: 0014/SRN/LAWOFFICE/IV/2021, agno: 03384/S/21, tanggal 28 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jawa Timur, dengan nomor: B- 1493/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 17 Mei 2021
55Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, nomor: R/5026/IV/WAS.2.4/2021/Itwasda, agno: 03461/S/21, tanggal 28 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan saudara Sucipto, SH.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sucipto, SH., dengan nomor: B- 1647/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 28 Mei 2021
56Kepolisian Negara Daerah Sumatera Barat, nommor: R/280/IV/Was.2.4/2021, agno: 03604/S/21, tanggal 29 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Saudara Guntur Abdurrahmanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Guntur Abdurrahman SH., MH,, dengan nomor: B- 1690/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 31 Mei 2021
57Tim Advokasi Ulama & Aktivis Islam, Jakarta, nomor: 020/SPM/TAKTIS/04/2021, agno: 03529/S/21, tanggal 30 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Aziz Yanuar, SH., MH., MM., dengan nomor: B- 1601/HK.00.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
58Master Trust Lawrirm, Jakarta, nomor: 149/Skel/MT/V/2021, agno: 03530/S/21, tanggal 03 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri., dengan nomor: B- 1613/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
59Rumah Keadilan Advocates & Legal Consultan, Jakarta, nomor: 017/Skel/RK/V/2021, agno: 03531/S/21, tanggal 03 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat, dengan nomor: B- 1614/HK.02.01/05/2021, pada tanggal 24 Mei 2021
60Pusat Lemabaga Reclassering Indonesia, Jakarta, nomor: 011/SPER/LRI/K/IV/2021, agno: 03574/S/21, tanggal 05 Mei 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan audiensi atas perbuatan mafia tanah yang merampas hak milik klien kami (ahli waris Kudung Bin Kilan)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dra. Hj. Sri Rezeki Daradjatin, SH. MH. Lembaga Reclasseering Indonesia dengan nomor: B- 1606/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 24 April 2021
APRIL 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Zainun, dkk, Dumai, agno: 00626/S/21, tanggal 30 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian BUMNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepadaDeputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN nomor: B- 1257/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
2Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, nomor: B/1087/M.SM.01.00/2020, agno; 02506/S/21, tanggal 09 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengangkatan CPNS 2018 di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. Eliza Imelda, S.Pd.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Tapanuli Tengah & Kepala Kantor Regional VI BKN Medantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Tapanuli Tengah & Kepala Kantor Regional VI BKN Medan nomor: B- 1298/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
3Asri Wahyuni Banteng, Gorontalo, agno: 02307/S/21, tanggal 29 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan persamaan dihadapan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo nomor: B- 1292/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
4Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: IMI-UM.01.01-0025, agno: 00768/S/21, tanggal 05 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sukimin dengan nomor: B- 1033/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 01 April 2021
5H. Yeyet Sukayat, Bandung, nomor: 01/Hyets/Prof.Mahmud/01/21, agno: 00883/S/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Yeyet Sukayat dengan nomor: B- 1151/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
6Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Jakarta, nomor: 37/LPPI/I/2021, agno: 00544/S/21, tanggal 22 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahn tanah Saudara Abdul Hamid Rahayaan selaku kuasa ahli waris Saudara H. Munawar bin Salbiniditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 1006/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 01 April 2021
7Kejaksaan Tinggi Papua Barat Kejaksaan RI, Manokwari, nomor: R-27/R.2/H.II.3/01/2021, agno:00989/S/21, tanggal 29 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengawasan, penegakan dan perlindungan hukumatas proses hukum proyek pematangan lahan dan pembuatan talud kaimanaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Nicolaas Evert Kauhaty, Mec., Dev. Dan Sandy Rio Kauhaty dengan nomor: B- 1035/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
8Gerakan Masyarakat Peduli Aset Negara, Jakarta, nomor: 12/GEMPAR-LP/I.21, agno: 00799/S/21, tanggal 29 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal kejanggalan putusan Kasasi Perdata nomor: 779/K/PDT/2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jadel dengan nomor: B- 1036/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
9Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nomor: 180/1017/2021, agno: 00949/S/21, tanggal 03 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Henrico Hutagalung, SH., MH. dengan nomor: B- 1037/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
10Tan Sutrisno Gunawan, Surabaya, agno: 01295/S/21, tanggal 08 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal rasa keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tan Sutrisno Gunawan dengan nomor: B- 1089/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
11Ombudsman RI, nomor: B/230/LM.04/II/2021, agno: 01150/T/21, tanggal 10 Februari 2021tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal saran mitigasi dampak penegakan hukum peristiwa gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan RI dengan nomor: B- 1092/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
12Ombudsman RI, nomor: B/230/LM.04/II/2021, agno: 01150/T/21, tanggal 10 Februari 2021tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal saran mitigasi dampak penegakan hukum peristiwa gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Ombudsman RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Ombudsman RI dengan nomor: B- 1156/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Denpasar, nomor: MP.01.02/356.51/II/2021, agno: 02547/S/21, tanggal 15 Februari 2021tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Gede Astika dengan nomor: B- 1351/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
14DPP LSM Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat, Jakarta, nomor: 66/DPP-GARDA/Menko.Polhukam-Harjamukti/II/2021, agno: 01915/S/21, tanggal 16 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Robinson Simanjuntak dengan nomor: B- 1155/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
15Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat, nomor: B/158/II/2021/Dit Reskrimsus, agno: 01493/S/21, tanggal 19 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan Bapak Menko Polhukam tentang 2 (dua) perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Harun Al Rasjid, SH., MH. dengan nomor: B- 1034/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
16Guntual Bin Abdullah, Semarang, nomor: 01/SPMTP/G.TR-TPHT/CLP/II/2021, agno: 01477/S/21, tanggal 19 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat pernyataan mosi tidak percaya atas pemeriksaan perkara a quoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Guntual bin Abdullah dengan nomor: B- 1038/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
17Ilham Amrullah, Barabai, nomor: Lepas, agno: 01575/S/21, tanggal 21 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor: B- 1149/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
18Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, nomor: B-1060/M.5/Eku.1/2/2021, agno: 01576/S/21, tanggal 25 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Afif Muthowwin dengan nomor: B- 1185/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 16 April 2021
19Berliana Veronika, Jakarta, nomor: SBS-BV/M.PHI/02.029/21, agno: 01648/S/21, tanggal 28 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan tindak lanjut persamaan hak ke adil-an indikasi "keberpihakan" atas penanganan mediasi dan anjuran hubungan industrialditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor: B- 1091/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
20H. Anwar Sholeh, Bojonegoro, agno: 01997/S/21, tanggal 01 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan adanya duaan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta otentikditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Anwar Sholeh, SE. dengan nomor: B- 1154/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
21Salim H.A. Kadir, Mataram, agno: 01913/S/21, tanggal 02 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Bimatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Bima dengan nomor: B- 1158/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
22Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, agno: 01737/S/21, tanggal 03 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengusiran dari rumah dinas TNI AD tanah milik masyarakat adat suku besar Arfak di Manokwariditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangdam XVIII/Kasuaritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam XVIII/Kasuari dengan nomor: B- 1094/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
23Irwan Patty, agno: 01768/S/21, tanggal 03 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon eksaminasi perkara dan/atau bantuan hukum untuk membebaskan sayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwan Patty dengan nomor: B- 1039/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 05 April 2021
24Fitra Aria, Medan, agno: 01827/S/21, tanggal 06 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal memohon keadilan hukum terhadap suami saya Benni Eduward HSBditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajari Kota Medantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajari Kota Medan dengan nomor: B- 1152/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
25LSM Lumbung Informasi Rakyat, agno01914/S/21, tanggal 08 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum bagi masyarakat dari penekanan penyidikditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 1157/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
26Vincentinus P. Baru, ST.MURP, Manokwari, agno: 01888/S/21, tanggal 09 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan dukunganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemenetrian Dalam Negeri telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemenetrian Dalam Negeri dengan nomor: B- 1093/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
27Advokat T. Simanjuntak SH & Rekan, Jambi, nomor: 014/SK-TS/III/2021, agno: 01918/S/21, tanggal 09 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan dukunganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor: B- 1095/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
28Aston Sinambela, Medan, agno: 01957/S/21, tanggal 12 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilan dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: B- 1090/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 09 April 2021
29Lembaga Himpunan Pekon, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Linmas Desa Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, agno: 02427/S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dugaan indikasi korupsi dana desa (DD) dan anggaran dana pekon (ADP) Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Baratditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor: B- 1299/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
30Michelina Irma Iriani, Bogor, agno: 01961//S/21, tanggal 15 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan tidak melakukan upaya hukum atau mencabut banding perkara penipuan yang telah mencapai keadilan restoratifditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajari Kota Bogortelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajari Kota Bogor dengan nomor: B- 1153/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 15 April 2021
31Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta, nomor: 212/-1.711.37, agno: 02086/S/21, tanggal 16 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilan hukum ditegakkan atas tanah hak Suriah Dkk. Di atas tanah telah dibangun fly over road oleh Pemprov DKI tanpa ganti rugi atau solusi penyelesaianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Paltak Siburian, SH., MH. dengan nomor: B- 1229/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 21 April 2021
32Sutopo, dkk., Medan, agno: 02090/S/21, tanggal 17 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sutopo dkk dengan nomor: B- 1325/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
33Kejaksaan Tinggi Lampung Kejaksaan RI, nomor: B-850/L.8/ES/03/2021, agno: 02325/S/21, tanggal 19 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan penanganan kasus pemalsuan / pemakaian ijazah a.n Sarjono (Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Periode 2019-2024) di Polda Lampung dan Kejati Lampungditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Lampungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Lampung dengan nomor: B- 1295/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
34PP Penerusan Perintis Kementerian RI, Tangerang Selatan, nomor: 001/PERKUM/C.236/H-WARIS-BASEN/P.ASIN-/PKW-JBDTBK/BN/III/2021, agno: 02275/S/21, tanggal 22 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan nomor: B- 1293/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
35Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan, Batam, nomor: B/53/III/2021, agno: 02426/S/21, tanggal 22 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perkara yang melibatkan anggota TNIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Rahmad Kurniawan dengan nomor: B- 1349/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
36Tine Yowargana, Jakarta, agno: 02291/S/21, tanggal 23 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat dengan nomor: B- 1322/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
37Law Office Djamalluddin Koedoeboen, SH., MH & Partners, Jakarta, nomor: 294/S/DJK&P/III/2021, agno: 02250/S/21, tanggal 23 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan nomor: B- 1327/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
38JC. Law Firm Advocates & Legal Consellor, nomor: 10/III/2021, agno: 02525/S/21, tanggal 24 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dengan nomor: B- 1324/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
39Tim Tapal Batas Ulayat Malalo Tigo Jurai Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar - Sumbar, agno: 02260/S/21, tanggal 24 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum terhadap penyerobotan tanah ulayat adat suku Malalo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang berdampak pada konflik horizontal dan kerukunan seta ketertiban masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Barat dengan nomor: B- 1321/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
40Kejaksaan Tinggi Banten, nomor: R-49/M.6/Fd.1/03/2021, agno: 02258/S/21, tanggal 25 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan persamaan dihadapan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Mohammad Faizal Hafiz dengan nomor: B- 1354/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
41DR. Agus Siahaya, SE, Ambon, agno: 02792/S/21, tanggal 26 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penegakan hukum di Malukuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Malukutelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada MKepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan nomor: B- 1302/HK.00.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
42DPP LBH Indonesia Anti Narkoba, Jakarta, nomor; 021/DPP-LBH-INSANO/SK/III/2021, agno: 02458/S/21, tanggal 29 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas tindakan oknum anggota BNN terhadap suami dari klien kami almarhum Muhammad Yasin sehingga menimbulkan kematianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Narkotika Nasionaltelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dengan nomor: B- 1355/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
43Ir.I Gede Astika, MMA, Denpasar, agno: 02455/S/21, tanggal 29 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Kompolnastelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Kompolnas dengan nomor: B- 1303/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
44Lembaga Bantuan Hukum Medan, nomor: 90/LBH/PP/IIII/2021, agno: 02489/S/21, tanggal 30 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon penjelasan dan pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 1352/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
45Gusti Hoiri SE. Bin Gusti Mas'ud Hasan, Martapura, agno: 02523//S/21, tanggal 30 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Selatan dengan nomor: B- 1353/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
46Adhi Pratama SH Law Firm, Jakarta, nomor: 011/03/2021/APLAWFIRM, agno: 02422/S/21, tanggal 30 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum penuntasan perkara selama 6 (enam) tahun di subdit I Dittipidum Bareskrim Polri (Laporan Polisi nomor: LP/443/III/2015/PM/Res Jaksel tanggal 10 Maret 2015)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dittipidum Bareskrim Polritelah ditindaklanjuti denDittipidum Bareskrim Polri dengan nomor: B- 1301/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
47DPP LSM Laskar Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta, nomor : 054/KU-DPP LSM LPK RI/III/2021, agno: 02451/S/21, tanggal 31 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal menindaklanjuti surat permohonan perlindungan kami pada tanggal 13 Januari 2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jhonson dengan nomor: B- 1300/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
48Para Pemilik Unit Apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta, agno: 02524/S/21, tanggal 01 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permasalahan hukum di Apartemen Pasar Baru Mansionditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Walikota Jakarta Pusattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Jakarta Pusat dengan nomor: B- 1323/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 28 April 2021
49Law Firm Gunawan Raka & Partners, Jakarta, nomor: 0168.ADM.JKT.GR&P.IV.2021, agno: 02692/T/21, tanggal 07 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum terhadap laporan Polisi nomor: LP/281/VI/2019/SPKT tanggal 20 Juni 2019ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 1356/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 29 April 2021
50Sjech Muhammad Alhamid, Jakarta, nomor: 007/PPH/IV/2021, agno: 02736/S/21, tanggal 07 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangdam Jaya, DKI Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam Jaya, DKI Jakarta dengan nomor: B- 1297/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
51Kamilah dan Wina Sari, Tanjungbalai, nomor: L/XIII/IV/2021, agno: 02775/S/21, tanggal 10 April 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilan dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 1294/HK.02.01/04/2021, pada tanggal 27 April 2021
MARET 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Maspajoni, Bandar Lampung, agno: 11436/S/20, tanggal 23 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan penanganan kasus pemalsuan/pemakaian ijazah atas nama Sarjono (anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat periode 2019-2024) di Polda Lampung dan Kejati Lampungditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Lampung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampungtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Lampung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor: B- 642/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 02 Maret 2021
2Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-22/Kemensetneg/D-2/SR.03/01/2021, agno: 00554/S/21, tanggal 06 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat pernyataan sikap gerakan nasional pembela fatwa ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Presiden RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sdr. H. Alikhan Ibrahimtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. H. Alikhan Ibrahim dengan nomor: B- 939/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 26 Maret 2021
3Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan, Medan, nomor: 06/LBH/PP/I/2021, agno: 00239/S/21, tanggal 08 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduan dan mohon segera dilakukan ekshumasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 643/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 02 Maret 2021
4Maria Margaretha Limaningsi, Madiun, agno: 01083/S/21, tanggal 10 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 864/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
5Daniel Sjaifuddin Lewa, Makassar, agno: 01056/S/21, tanggal 18 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilan dan mohon jaksa penuntut umum mengajukan memori kasasi terhadap perkara nomor: 660/Pid/2020/PT.Mksditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Daniel Sjaifuddin Lewa dengan nomor: B- 804/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
6Ahmad Suroso SH., Pematangsiantar, agno: 01242/S/21, tanggal 22 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perhatian dan pemeriksaan terkait perkara agar segera P-21 guna kelanjutan tahap-IIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: B- 869/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
7Sudaryanto, Surakarta, agno: 00615/S/21, tanggal 23 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Sudaryanto dengan nomor: B- 877/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
8Kantor Hukum NS & Associates, Jakarta, nomor: 8/KH.NS/Pid/SP2HP/I/2021, agno: 00899/S/21, tanggal 28 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perkembangan perkara (SP2HP) dugaan pelanggaran etik & Unprofesional Conductditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Bogortelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Bogor dengan nomor: B- 640/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 02 Maret 2021
9LMK Pelari Nusantara, Jakarta, nomor: 03/SK/LMK-PN/I/2021, agno: 00882/S/21, tanggal 29 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat pengantar tembusan kepastian penerbitan izin operasional perkumpulan lembaga manajemen kolektif pencipta lagu rekaman industri nusantara (LMK PELARI Nusantara)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umumtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan nomor: B- 756/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 15 Maret 2021
10Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, nomor: B/927/II/WAS.2.4/2021/Itwasda, agno: 01129/S/21, tanggal 01 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum untuk diri saya dan saksiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Anderson Jonathan dengan nomor: B- 872/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
11Riau Raya Law Office, Medan, nomor: 002/S.RR-LO/I/2021, agno: 00987/S/21, tanggal 02 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Riau SHR, SH. MH. C.R.A dengan nomor: B- 800/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
12I Ketut Wisada, Jembrana, agno: 00919/S/21, tanggal 02 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal bantuan penyelesaian masalahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Jembranatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Jembrana dengan nomor: B- 757/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 15 Maret 2021
13Yunan, Medan, agno: 01532/S/21, tanggal 02 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: B- 903/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
14sbs & Associates Attorney At Law, Jakarta, nomor: SBS-MM.YR/Pdt.G/02.016/21, agno: 01059/S/21, tanggal 04 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan klarifikasi pernyataan banding putusan nomor: 236/PDT.G/2019/PN.CKR di Pengadilan Negeri Cikarangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas IItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan nomor: B- 732/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 12 Maret 2021
15Pusat Lembaga Reclasseering Indonesia, Jakarta, agno: 00990/S/21, tanggal 08 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dra. Hj. Sri Rezeki Daradjatin, S.H., M.H. dengan nomor: B- 758/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 15 Maret 2021
16Kantor Advokat Graha Hukum, Surabaya, nomor: 41/2021, agno: 01133/S/21, tanggal 08 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan ke 2 penundaan pelantikanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Sidoarjotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Sidoarjo dengan nomor: B- 891/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
17Jhon Redo & Partners Law Office, Depok, nomor: 19/SP-JR&P/I/2021, agno: 01040/S/21, tanggal 08 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan penyelesaian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 900/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
18Kantor Pengacara Junfi & Partners, Jakarta, nomor: 0210/LP/JP/II/2021, agno: 01165/S/21, tanggal 08 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajari Kabupaten Bogortelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajari Kabupaten Bogor dengan nomor: B- 901/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
19Komite Masyarakat Kemayoran. Nomor: 015/KMK-PENGADUAN/II/2021, agno: 01134/S/21, tanggal 09 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan atas pelaporan Direktur Utama BLU-PPK-Kemayoran pasal 310 KUHPditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 866/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
20Yara Saraswati, Ngawi, agno: 01174/S/21, tanggal 11 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdri. Yara Sarasmita dengan nomor: B- 895/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
21Gerakan Putera Asli Kalimantan, Balikpapan, nomor: 021/GEPAK/BPN/II/2021, agno: 01343/S/21, tanggal 11 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolresta Balikpapantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepadaKapolresta Balikpapan dengan nomor: B- 798/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
22Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberantasan Korupsi Provisi Aceh, nomor: 00050/DPD-LPK.PROV.ACEH/XII/2020, agno: 01375/S/21, tanggal 12 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal manipulasi dan perampasan tanah milik masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Acehtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan nomor: B- 861/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
23Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan RI, Makassar, nomor: B-610/P.4/Eoh.1/02/2021, agno: 01504/S/21, tanggal 15 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal keberatan atas kinerja Kajari Kota Makassar berserta bawahannyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Lau Tjiop Djin dengan nomor: B- 803/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
24PT. Sunota Ido Utama, Jakarta, nomor: 04/PB/II-2021, agno: 01263/S/21, tanggal 15 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon tindak lanjut tentang kasus dugaan kriminalisasi pembukaan blokir bank Rp. 1,3 Milyar oleh Mantan Kapolda Sumatera Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Kompolnastelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Kompolnas dengan nomor: B- 904/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
25Gusti Irawan (Pedagang Pasar Subuh), Banjarbaru, agno: 01243/S/21, tanggal 15 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal relokasi pasar Bauntungditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Walikota Banjarbarutelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan nomor: B- 862/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
26Sidik CS, Desa Lubuk Muda, Riau, nomor: No. LP 125/111/2020/SPKT/RIAU, agno: 01279/S/21, tanggal 15 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penanganan perkara tidak tuntasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Bengkalistelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Bengkalis dengan nomor: B- 896/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
27Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, nomor: 35/LGL/AAJI/II/2021, agno: 01273/S/21, tanggal 16 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Budi Tampubolon dengan nomor: B- 797/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
28Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 01342/S/21, tanggal 16 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Lumajangtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Lumajang dengan nomor: B- 865/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
29PT. Perkebunan Nusantara II, Tanjung Morawa, nomor: Dir/X/189/II/2021, agno: 01524/S/21, tanggal 19 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penjelasanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Sampe Niat dengan nomor: B- 799/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
30Wirjono Koesoema, Surabaya, agno: 01344/S/21, tanggal 20 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan atas hasil klarifikasi pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wirjono Koesoema dengan nomor: B- 796/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 16 Maret 2021
31Padeng & Simanungkalit, Makassar, nomor: 13/P&S/LP/I/2021, agno: 00601/S/21, tanggal 20 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penegaka hukum atas kejahatan mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara dengan madus penggunaan surat-surat bukti palsuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 868/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
32Sugiarto Tjiptohartono, Jakarta, nomor: 001/SGT/II/2021, agno: 01574/S/21, tanggal 22 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum atas kriminalisasi terhadap Sugiarto Tjiptohartono dalam dugaan penggunaan surat ukur palsu oleh mafia tanahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 863/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
33Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, nomor: 60/SK/MU/II/2021, agno: 01401/S/21, tanggal 22 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal grasi Merri Utamiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum da Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum da Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negara dengan nomor: B- 902/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
34Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Ungaran, nomor: MP.01/472.33.22/II/2021, agno: 01551/S/21, tanggal 24 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan permohonan perlindungan hukum atas ketidakpatuhan BPN unggaan dalam menaati putusan PTUN Semarang mengenai penerbitan perpanjangan hak pakai atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari (dahulu Yayasan Dewantara Foundation)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Patricius Elfran Agung, S.H., MBS. dengan nomor: B- 751/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 12 Maret 2021
35Jhon Redo & Partners Law Office, Depok, nomor: 43/SP-JR&P/II/2021, agno: 01494/S/21, tanggal 24 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Kompolnastelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Kompolnas dengan nomor: B- 893/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
36Komisi Nasional HAM RI, Jakarta, nomor: 106/K/Mediasi/II/2021, agno: 01500/S/21, tanggal 24 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan klarifikasi penanganan kasus hak atas lingkungan hidup warga Kampug Parbulu Keturunan Ompu Sinta Manurung dan PT. Toba Pulp Lestari di Desa Banjar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komisioner Mediasi Komnas HAM dengan nomor: B- 892/HK.00.01/03/2021, pada tanggal 23 Maret 2021
37LBH Pergerakan Indonesia, Padang, nomor: LBH-PERGERAKAN/LAP/II/2021, agno: 01653/S/21, tanggal 25 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pelanggaran hukum dan hak asasi manusiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Barat dengan nomor: B- 867/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
38Law Office Hudaya & Associates, Jakarta, nomor: 012/S/H&A/III/2021, agno: 01711/S/21, tanggal 01 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan untuk segera melimpahkan berkas perkara laporan Polisi nomor: LP/01/I/2018/Bareskrim tanggal 2 Januari 2018 dengan tersangka Sdri. Deny Hendrawatiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 873/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 22 Maret 2021
39Novel Oemar Machtoeb, Jakarta, agno: 01712/S/21, tanggal 01 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 938/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 26 Maret 2021
40Sirke Siswoyo, Bekasi, agno: 01795/S/21, tanggal 05 Maret 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan atas kesewenangan PPNS pada Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur 1ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdri. Sirke Siswoyo dengan nomor: B- 954/HK.02.01/03/2021, pada tanggal 26 Maret 2021
FEBRUARI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor: S.1619/SETJEN/ROKUM/KUM.6/12/2020, agno: 11292/S/21, tanggal 18 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon kepastian hukum atas kasus 37 tahun yang tak kunjung selesai di Negara Hukum Republik Indonesia, agar tidak mengorbankan PT. Mulyakarya Jayaco akibat melawan pelaku pelanggaran hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jusuf Abdul Gani dengan nomor: B- 486/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 16 Februari 2021
2Saiful Anam & Partners Advcates & Legal Consultants, Jakarta, nomor: B-00147/SAP-01/XI/2020, agno: 11487/S/20, tanggal 18 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Saiful Anam & Partners dengan nomor: B- 584/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 25 Februari 2021
3Mohammad Faizal Hafiz, Serang, agno: 00528/S/21, tanggal 20 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan persamaan hak hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bantentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: B- 399/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 09 Februari 2021
4Badan Pengawas ahkamah Agung RI, 1524/BP/Eks/12/2020, agno: 00611/S/21, tanggal 30 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum sebagai korba kasus mafia tanah dan mafia peradilan oleh karena terdapat putusan Badan Peradilan yang berbeda yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (inkracht) dan Perdata (inkracht)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Marsen Purba dengan nomor: B- 418/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 10 Februari 2021
5Hj. Hadani Dg. Ti'no dan Hj. Mutiara Dg, Beba, agno: 00561/S/21, tanggal 30 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Takalartelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Takalar dengan nomor: B- 400/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 09 Februari 2021
6Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nomor: B/2/KS.02/I/2021, agno: 00530/S/21, tanggal 08 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penunjukan anggota tim mutual evaluation Indonesia tahun 2021ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPPATKtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPPATK dengan nomor: B- 398/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 09 Februari 2021
7SBS & Associates Attorney At Law, Jakarta, nomor: SBS-ZRS.KSP/PLW/01.001/21, agno: 00487/S/21, tanggal 09 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keterangan status salinan putusan nomor: 480/Pdt.PLW/2020/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: B- 386/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 08 Februari 2021
8Dr. ( c ) Budi Supriyanto SH., MH, Kudus, agno: 00270/S/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pemberitahuan dan mengembalikan hak-haknya Robert Julius dan Ir. Mikail Salim yang lebih berhak sebagai sumbangsih pikiran rakyat untuk kepentingan stabilitas nasional negara terjagaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor: B- 401/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 09 Februari 2021
9DPP Karimun Hijau Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Karimun, nomor: 210/kl-KH/Presiden/I/2021, agno: 00524/S/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat pengaduan terbukaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Komandan Polisi Militer 1/6 Batamtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komandan Polisi Militer 1/6 Batam dengan nomor: B- 387/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 08 Februari 2021
10Menteri Sosial RI, nomor: S-10/MS/B/1.4/HK.03/1/2021, agno: 00258/S/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan anggota tim panel penanganan pengungsi kerusuhan Malukuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial dengan nomor: B- 385/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 08 Februari 2021
11Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 00563/S/21, tanggal 14 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Pasuruantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Pasuruan dengan nomor: B- 482/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 16 Februari 2021
12Kantor Advokat Graha Hukum, Sidoarjo, nomor: 15/2021, agno: 00506/S/21, tanggal 18 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penundaan pelantikanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Sidoarjotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Sidoarjo dengan nomor: B- 353/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 03 Februari 2021
13Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 00562/S/21, tanggal 19 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Lumajangtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Lumajang dengan nomor: B- 483/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 16 Februari 2021
14Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-112/Kemensetneg/D-2/SR.02/01/2021, agno: 00701/S/21, tanggal 19 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua kepada Presiden RI untuk mengusut kasus penembakan di kampung Hitadipa Intan Jaya Papuaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara dengan nomor: B- 420/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 10 Februari 2021
15Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rusun Mangga Dua Court, Jakarta, nomor: 006/P3SRS/MDC/L.O/I/2021, agno: 00522/S/21, tanggal 19 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal Permen PUPR nomo 11 tahun 2019 tentang PPJB dan Permen nomor 23 tahun 2018 tentang PPPSRS sangat penting untuk dipertahankanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian PUPRtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian PUPR dengan nomor: B- 383/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 08 Februari 2021
16Law Office Lubis, Sitinjak, Rambey & Associates, Tanjungpinang, nomor: 004/ADV-LSR/I/TPI/2021, agno: 00734/S/21, tanggal 19 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan keadilan atas kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan nomor: B- 508/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 18 Februari 2021
17Ananto Widagdo, Purwokerto, agno: 00685/S/21, tanggal 23 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor: B- 487/HK.00.01/02/2021, pada tanggal 16 Februari 2021
18Suyanto, Juwana, agno: 00704/S/21, tanggal 26 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kapolres Patitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Pati dengan nomor: B- 443/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 15 Februari 2021
19PT. Elva Primandiri, Bekasi, nomor: 03/Khusus/EP/I/2021, agno: 00713/S/21, tanggal 26 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon percepatan penyelesaian pembayaran pembangunan gedung Mapolda NAD II sesuai putusan yang sudah inkrachtditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian Keuangantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Keuangan dengan nomor: B- 586/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 25 Februari 2021
20Kapolresta Malang Kota, nomor: B/163/I/KEP/2021, agno: 0178/MN/21, tanggal 26 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kalimat pengantarditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos., S.I.K, M.H. Kepala Kepolisian Resor Kota Malang dengan nomor: B- 585/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 25 Februari 2021
21Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: AHU.5.UM.01.01-39, agno: 200/DIII/2021, tanggal 01 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pembentukan tim pendukung penyusunan RUU pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepadaDirektur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU Kemenkumham dengan nomor: B- 363/HK.00.02/02/2021, pada tanggal 04 Februari 2021
22Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Jakarta, nomor: 39/LPPI/II/2021, agno: 00830/S/21, tanggal 02 Februari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut hasil rapat koordinasi tanggal 21 Januari 2021ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 563/HK.02.01/02/2021, pada tanggal 23 Februari 2021
JANUARI 2021
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Komisi Nasional HAM RI, Jakarta, nomor: 1169/T-PMT/XI/20, agno: 10751/S/20, tanggal 12 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terkait sengketa tanah antara masyarakat 10 (sepuluh) Desa di Kedcamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan pihak TNI Angkatan Lautditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Panglima Komando Armada IItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Panglima Komando Armada II dengan nomor: B- 25/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 06 Januari 2021
2PT. Alsintan Makmur Jaya, Jakarta, nomor: 100/AMJ-MKPH/XI/2020, agno: 10341/S/20, tanggal 13 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan nomor: B- 84/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 12 Januari 2021
3Lembaga Bantuan Hukum Medan, agno: 10462/S/20, tanggal 16 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum serta jaminan perlindungan terhadap tempat tinggal dan pekerjaanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 82/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 12 Januari 2021
4Ilham Amrullah, Barabai, nomor: Lepas, agno: 10364/S/20, tanggal 21 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal susulan pertama surat terbuka tanggal 01 Oktober 2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Penindakan KPKtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Penindakan KPK dengan nomor: B- 186/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 20 Januari 2021
5Bobby Worotitjan & Partners, Jakarta, nomor: 103/BW-XI/2020, agno: 10672/S/20, tanggal 23 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan nomor: B- 204/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
6Boyamin Saiman Law Firm, Jakarta, nomor: TPP-BSLF/XI/2020, agno: 11209/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 26/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 06 Januari 2021
7Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: R/2544/XI/WAS.2.4/2020/Itwasum, agno: 11131/T/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal memohon bantuan mencari keadilan di Republik Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdri. Cut Perianti dengan nomor: B- 38/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
8Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, nomor: MP.02.02/33TO-T3/XI/2020, agno: 10941/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Tobi B. Aritonang, S.H. dengan nomor: B- 59/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 11 Januari 2021
9Mabes Polri, Jakarta, nomor: B/7950/XI/WAS.2.4/2020/Itwasumagno: 11313/S/20, tanggal 27 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan hukum atas maladministrasi dan pelanggaran SOP serta kode etik yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Kepolisian di Polda Jatimditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Saeni Sukendra dengan nomor: B- 57/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 11 Januari 2021
10PT. Alsintan Makmur Jaya, Jakarta, nomor: 110/AMJ-MKPHK/XII/2020, agno: 10945/S/20, tanggal 30 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 42/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
11Komisi Nasional HAM RI, Jakarta, nomor: 979/K/Mediasi/XI/2020, agno: 11174/S/20, tanggal 30 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan tindak lanjut penanganan atas permasalahan hak atas tempat tinggal berkaitan dengan penggusuran 52 KK di Jl. Karawang Kiaracondong, Kota Bandung oleh Pemerintah Kota Bandungditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komisioner Media Komnas HAM dengan nomor: B- 68/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 11 Januari 2021
12Wartawan Pemerhati Komnas HAM RI, Morowali, nomor: 001/PENEGAKAN HAM UU RI, agno: 11393/S/20, tanggal 30 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal memohon / meminta keadilan hak-hak asasi manusia warga rakyat Indonesia, berharap kepada pemerintah RI memberikan perlindungan hukum dan HAM… dst…ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Morowalitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Morowali dengan nomor: B- 279/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 26 Januari 2021
13PT. Perkebunan Nusantara II, Tanjung Morawa, nomor: Dir/X/476/XII/2020, gno: 11043/S/20, tanggal 01 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal kedaulatan negara dan supermasi hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Tengku Mahdi dengan nomor: B- 83/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 12 Januari 2021
14Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, Surabaya, nomor: B/12857/XII/WAS.2.4/2020/Itwasda, agno: 11312/S/20, tanggal 03 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut hasil klarifikasi dumasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Patar Sihotang dengan nomor: B- 35/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
15Sekretariat Daerah Pemprov, Jawa Timur, Surabaya, nomor: 593.7/20860/011.1/2020, agno: 10999/S/20, tanggal 03 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum tindak lanjut laporan serta mohon audiensi untuk penyelesaian kasus tanah Sukolilo Surabayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Muntomo dengan nomor: B- 58/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 11 Januari 2021
16Kantor Advokat Martinus Ekok & Associates, Pontianak, nomor: 103/AME/XII/2020, agno: 11318/S/20, tanggal 04 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN dengan nomor: B- 104/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 13 Januari 2021
17A. Heri Hermawan, Tangerang, agno: 11479/S/20, tanggal 05 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perampasan tanah kami dan masyarakat di sekitar pantura Kabupaten Tangerangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irjen Kementerian ATR/BPNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kementerian ATR/BPN dengan nomor: B- 161/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
18Law Office Sawong Aries Prabowo, SH & Partners, Kediri, nomor: 06/SAR&PARNERS/P.P.S-BPN/XII/2020, agno: 11087/S/20, tanggal 06 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan nomor: B- 3/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 05 Januari 2021
19H. Yana Sunaryana, Bandung, nomor: 28/Mohon Sita Jaminan/HYS/XII/2020, agno: 11140/T/20, tanggal 07 Desember 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal sita jaminan mohon didahulukan sebelum mediasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Yana Sunaryana dengan nomor: B- 6/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 05 Januari 2021
20Kejaksaan Tinggi Papua Kejaksaan R, Jayapura, nomor: B-1211/R.1/Fd.1/12/2020, agno: 11252/S/20, tanggal 08 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Junus Kamuyen dengan nomor: B- 36/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
21Afif Muthowwin, Mojokerto, agno: 00055/S/21, tanggal 09 Desember 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur dengan nomor: B- 160/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
22Anderson Jonathan, Semarang, agno: 11299/S/20, tanggal 11 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum untuk diri saya dan saksiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah dengan nomor: B- 53/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 08 Januari 2021
23Sandra Pasaribu, dkk., Bandung, agno: 11296/S/20, tanggal 14 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan hentikan laporan palsu untuk kriminalisasi perkara perdata dan praktek industri hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 5/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 05 Januari 2021
24dpw Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Provinsi Papua, Jakarta, nomor: 90/KPK-TIPIKOR/XII/2020, agno: 11215/S/20, tanggal 14 Desember 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal rekomendasi dari Pemerintah RI agar Provinsi Papua dibersihkan dari korupsi, kolusi dan nepotismeditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Pengawasan Internal KPKtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Pengawasan Internal KPK dengan nomor: B- 102/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 13 Januari 2021
25Marsudi , SH., Rembang, agno: 11298/S/20, tanggal 15 Desember 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan supervisiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusustelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor: B- 41/HK.02.01/01/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
26Law Office Hengky Hendratno & Partners, Jakarta, nomor: 085/MK-Lgl/HHP/TN/XII/2020, agno: 11213/S/20, tanggal 15 Desember 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mafia tanah di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Bantentelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor: B- 52/HK.02.01/01/2020, pada tanggal 08 Januari 2021
27Kepolisian Negara RI Daerah Utara, Ternate, nomor: B/2580/XII/2020, agno: 11251/S/20, tanggal 15 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal konfirmasi tentang penyerobotan dan perusakan lhan oleh PT. Tekindo Energiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Moh. Fauzan Rahman, S.E. dengan nomor: B- 60/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 11 Januari 2021
28TJB & Partners, Jakarta, nomor: B16/PDN/TJB/12/2020, agno: 11236/S/20, tanggal 16 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 4/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 05 Januari 2021
29Kurator & Pengurus Marsaulina Manurung, SH., Jakarta, nomor: 194/Pailit/SK/Balicon-Pailit/XII/2020, agno: 11317/S/20, tanggal 16 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon kehadiran negara untuk memberikan kasus-kasus kepailitan PT. Bali Consultan Life Insuranceditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 24/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 06 Januari 2021
30Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, nomor: 100/3470/Pem-A, agno: 11338/S/20, tanggal 16 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal hasil verifikasi oleh tim pusatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdullah, S.H., M.H. dengan nomor: B- 37/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
31Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, nomor: B-4203/L.4/Fd.1/12/2020, agno: 11314/S/20, tanggal 17 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Riau Bersih Pekanbaru dengan nomor: B- 39/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
32Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor: S.383/PSLH/PSLSDA/GKM.1/12/2020, agno: 11362/T/20, tanggal 18 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal hasil fasilitas penanganan kasus PT. Toba Pulp Lestariditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pdt. Faber S Manurung, STH., M.SC. M.M.telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pdt. Faber S Manurung, STH., M.SC. M.M. dengan nomor: B- 54/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 08 Januari 2021
33Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, nomor: Ekslusif, agno: 11477/S/21 tanggal 20 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal rekomendasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Prof. Dr. H. Said Aqil Siraj, MA dengan nomor: B- 159/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
34Ir. Nicolaas Evart Kuahaty, Mec., Dev., agno: 3161/MN/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengawasan, penegakan dan perlindungan hukum atas proses hukum proyek pematangan lahan dan pembuatan talud kaimanaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dengan nomor: B- 2/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 05 Januari 2021
35Soejono Candra, Sidoarjo, agno: 11372/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan perlindungan hukum atas putusan Pengadilan Surabaya, agar dapat di perimbangkan dan di buka kembali dan permohonan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Soejono Candra dengan nomor: B- 40/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 07 Januari 2021
36Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 1340/E/TU/2020, agno: 11478/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal gugatan terhadap proses pemilihan rektor unima tahun 2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Drs. Jim Ronny Tuna dengan nomor: B- 85/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 12 Januari 2021
37Kantor Hukum Sakti Siregar & Rekan, Medan, nomor: 043/B/KH-SS&R/XII/2020, agno: 11343/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI dengan nomor: B- 103/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 13 Januari 2021
38Graha Hukum, Surabaya, nomor: 137/GH/2020, agno: 11417/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Sidoarjotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Sidoarjo dengan nomor: B- 203/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
39Sucipto, Sumenep, agno: 11340/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 194/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
40Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri, Jambi, nomor: 58/YBBN/XI/2020, agno: 11418/S/20, tanggal 21 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon pelepasan dari eksekusi penahanan atas nama Santi Wirda S.Pd., M.Pd. Bin Suinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Santi Wirda, S. Pd., M.Pd dengan nomor: B- 193/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
41Leonarde Aria Prasetyo, Jakarta, nomor: 008/XII/2020, agno: 00050/S/21, tanggal 29 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI dengan nomor: B- 195/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
42Komisi Kepolisian Nasional, nomor: B-217B/Kompolnas/12/2020, agno: 00238/S/21, tanggal 30 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Aris Affandi Lubis dengan nomor: B- 202/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
43Pengurusan Komisariat Federasi Transportasi, Industri Umum dan Angkutan, Jakarta, nomor: 090/PK FTA KSBSI/XII/2020, agno: 00068/S/21, tanggal 30 Desember 2020 surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal darurat perlindungan dan penegakan hukum dan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 278/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 26 Januari 2021
44Rolan Fortuna Hutasoit, agno: 00056/S/21, tanggal 30 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal sertifikat tanah ex HGU PTPN II atas dasar eigendom verpondingditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: B- 228/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 25 Januari 2021
45Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Semarang, nomor: B/12436/XII/WAS.2.4/2020/Itwasda, agno: 00139/S/21, tanggal 31 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Keluarga Alm. Slamet Riyanto dengan nomor: B- 187/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 20 Januari 2021
46Edi Sumpena, Garut, nomor: 08/01/2021, agno: 00145/S/21, tanggal 01 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan Menko Polhukam untuk menghitung SK Pensiun saya TMT Tenaga Honorer kategori 1 tahun 2012ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor: B- 197/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
47Faber S. Manurung, STh, MSc, MM, Parbulu, nomor: S.07/SKT/PDT.POPSM/1/2021, agno: 00143/S/21, tanggal 01 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut surat pengaduan dan surat terbukaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Pdt. Faber S. Manurung, S. Th, M.Sc, MM. dengan nomor: B- 196/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
48DPP LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, nomor: 01.02-22/LP.FORMAK/DPP.LSM/I/2020, agno: 00159/S/21, tanggal 04 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dugaan telah terjadi kebal hukum secara terstrukr, terencana, dan masip yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Saudara : Eko Setyonoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Jamal Bakri dengan nomor: B- 206/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
49Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Patricius Elfran Agung Sudrajat, SH, MBA, Surabaya, agno: 00146/S/21, tanggal 04 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kajati Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dengan nomor: B- 205/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
50DPC Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Manggar, nomor: 006/DPC.APDESI BELTIM/I/2021, agno: 00128/S/21, tanggal 04 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan fasilitasi untuk penyelesaian masalah perpanjangan hak guna usaha PT. SWP dan PT. Parid Sembada di Kabupaten Belitung Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian ATR/BPNtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN dengan nomor: B- 199/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
51Law Office Prof. Dr. Suhandi Cahaya And Partners, Jakarta, nomor: 01/SC/1/2021/JKT.GM, agno: 00140/S/21, tanggal 04 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengawasan dan pencerahan dan bimbingan terhadap hakim pengawas PKPU No. 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 12 agustus 2020 (dalam Pailit) pada pengadilan negeri jakarta pusat.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: B- 216/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 22 Januari 2021
52BPN KANTOR Wilayah Provinsi Riau, Pekanbaru, nomor: MP.01.02/09-14/1/2021, agno: 00252/T/21, tanggal 04 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Yudi Krismen, S. H. dengan nomor: B- 188/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 20 Januari 2021
53Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Patricius Elfran Agung Sudrajat, SH, MBA, Surabaya, agno: 00230/S/21, tanggal 05 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kakantah Kab. Semarangtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakantah Kab. Semarang dengan nomor: B- 158/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
54Djohan Gondo Kusumo, Semarang, agno: 00188/S/21, tanggal 05 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal keberatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Djohan Gondo Kusumo dengan nomor: B- 200/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
55Van Nasibuan, Jakarta, agno: 00142/S/21, tanggal 06 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon untuk dapat keadilan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Timur dengan nomor: B- 198/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 21 Januari 2021
56EV. Semeul Kreuta, Doyo Baru, nomor: 63/KTAP/I/2021, agno: 00349/T/21, tanggal 08 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pembatalan sertifikat hak atas tanah milik gereja masehi advent hari ketujuh (GMAHK) nomor 1329, 1330, 1331, 1332, dan 1450 seluas 279,320 M2 di komplek penerbangan advent di Doyo Baru Kecamatan Sentani Barat (sekarang masuk Distrik Waibu) Kabupaten Jayapuraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dengan nomor: B- 292/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 27 Januari 2021
57Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, nomor: S-2/PM.2/2021, agno: 00282/S/21, tanggal 08 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian masalah hukum dengan Bapak Eddy Soewarno selaku owner mina aset padi manajemen ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Yoseph Marten dengan nomor: B- 184/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 20 Januari 2021
58S. Benyamin, S.H., nomor: Ref.SBS-2RS.KPS/PLW/01.002/21, agno: 00241/S/21, tanggal 09 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keterangan status perkara perdata nomor: 228/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: B- 183/HK.00.01/1/2021, pada tanggal 20 Januari 2021
59Dr. Duke Widagdo, SH., MH., CLA (Duke Arie & Associates Corporate Lawyer & Legal Consultant), agno: 073/MN/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 162/HK.02.01/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
60Kementerian Pertahanan RI, nomor: B/102/I/2021, agno: 075/DIII/21, tanggal 11 Januari 2021surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan personel pokjaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Strategi Pertahanantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Strategi Pertahanan dengan nomor: B- 168/HK.00.02/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021
DESEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Heppy Wa Jongkere & Partners Advocates & Consellor at Law, Jakarta, nomor: 033-H&P-III/2020, agno: 10368/S/20, tanggal 16 Maret 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas diabaikannya putusan perkara pidana korupsi nomor: 1002/Pid.B/200/PN.Jak.Sel tanggal 4 September 2004ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan nomor: B- 4226/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
2Forum Warga 04, Jakarta, nomor: 1.010/FR4/IX/2020, agno: 08725/S/20, tanggal 28 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Komandan Lantamal IIItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komandan Lantamal III dengan nomor: B- 4222/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
3Santoso Gunawan, Jakarta, agno: 08858/S/20, tanggal 01 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 4230/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
4Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, nomor: 12829/WN/II/2020/66, agno: 10400/S/20, tanggal 02 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penanganan kasus warga negara Indonesia a.n. Jonata Sihotang di Malaysiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Tommy Sihotang dengan nomor: B- 4182/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
5Lau Tjiop Djin alias Aco, Makassar, agno: 10263/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal keberatan atas kinerja Kajari Kota Makassar beserta bawahannyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan nomor: B- 4274/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 17 Desember 2020
6Rycko Weynner Alfons dan Evan Reynold Alfons, Ambon, nomor: 001/RE-PT/X/2020, agno: 10112/S/20, tanggal 20 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon hukum ditegakkan agar tidak terjadi penyelewengan uang Negara untuk pembayaran ganti rugi tanah RSUD Dr. M. Haulussy Ambonditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Malukutelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Maluku dengan nomor: B- 4285/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
7Komisi Kepolisian Nasional, nomor: B-1882B/Kompolnas/10/2020, agno: 09526/S/20, tanggal 20 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Suparta dengan nomor: B- 4140/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 04 Desember 2020
8Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Mandiri, Jambi, nomor: 402/KT.MB.KTM/X/2020, agno: 09529/S/20, tanggal 23 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal rapat di Kemenko Polhukam tidak dibuat notulen rapatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Karma Acu dengan nomor: B- 4180/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
9Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada, Kupang, agno: 1006/S/20, tanggal 23 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pemeriksaan hakim yang menangani perkara nomor: 33/PIDSUS/TPK/2020/PN.Kpg di secara In Absentiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 4181/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
10Tim Advokasi 7 Pemberi Unit Apartemen 45 Antasari, Jakarta, nomor: 010TA7-A45/XI/2020, agno: 10409/S/20, tanggal 16 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal demi kejujuran dan kebenaran, kejelasan kepastian hukum yang sudah jelas inkracht dan hasil putusan PTUN Bandung, PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri dengan nomor: B- 4229/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
11Kantor Hukum & Konsultan Hukum Arifin Harapan, SH & Partners, Jakarta, nomor: 025/AH&P/DMH/X/2020, agno: 09764/S/20, tanggal 28 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal dugaan menerima hadiah atau janji oknum Jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alkes RSUD Gunung Tuaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusustelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor: B- 4227/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
12Alboin Siagian, Jambi, agno: 10152/S/20, tanggal 02 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 4178/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
13PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, Jakarta, nomor: 721d/EXT/LEC/APP/APHO/XI/2020, agno: 10041/S/20, tanggal 04 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan hukum dan kelangsungan investasi PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Sarolangontelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Sarolangon dengan nomor: B- 4232/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
14Dedi Handoyo dan Wiwi Widiawati, agno: 10313/S/20, tanggal 04 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pelaksanaan putusan perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Direktur Utama Asuransi Bumi Putera 1912telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Utama Asuransi Bumi Putera 1912 dengan nomor: B- 4206/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 11 Desember 2020
15Joko S. Dawoed & Rekan, Semarang, nomor: 01/JSD/CS/XI/2020, agno: 10043/S/20, tanggal 05 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemeriksaan perkara pidanaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Imanuel Alvares, SH., MH., dan Harits, SH. Kantor Hukum Joko S. Dawoed 7 Rekan dengan nomor: B- 4286/HK.01.02/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
16Dr. Yudi Krismen US, dkk, Pekanbaru, agno: 09913/S/20, tanggal 04 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riautelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dengan nomor: B- 4231/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
17Kantor Advokat Martinus Ekok & Associates, Pontianak, nomor: 175/AME/XI/2020, agno: 10045/S/20, tanggal 05 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan proses penerbitan sertifikat hak milik perorangan klien kamiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kakanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor: B- 4284/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
18Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 10151/S/20, tanggal 09 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolres Jembertelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolres Jember dengan nomor: B- 4262/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
19Lembaga Missi Reclasseering RI Sumatera Barat, Padang, nomor: LMR-RI-KOMWIL/XI/SBR/2020, agno: 10150/S/20, tanggal 09 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal korupsi yang dilakukan anggota DPRD Kota Padang atas nama Elly Trisanti SE. AKT harus di tuntaskan oleh KPKditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusustelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor: B- 4228/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
20Yoseph Marthen, agno: 2751/MN/20, tanggal 11 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian masalah hukum dengan Bapak Eddy Soewarno selaku Owner Minna Padi Aset Manajemenditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Dewan Komisionertelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Dewan Komisioner dengan nomor: B- 4179/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
21Kantor Hukum Arief Budiman, SH & Rekan, Sidoarjo, nomor: E0004/KH-ARB/XI-2020, agno: 10207/S/20, tanggal 12 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 4177/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 08 Desember 2020
22Tim Advokasi 7 Pemberi Unit Apartemen 45 Antasari, Jakarta, nomor: 010TA7-A45/XI/2020, agno: 10409/S/20, tanggal 16 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jansen K Ginting, dkk dengan nomor: B- 4224/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
23Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, nomor: R/12658/XI/WAS.2.4/2202/Itwasda, agno: 10612/S/20, tanggal 16 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan penyalahgunaan kewenanganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Guntual Laremba dengan nomor: B- 4257/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
24Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, nomor: S-188/PB.34/2020, agno: 10361/S/20, tanggal 17 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan penggelapan dana deposito nasabah Bank Mega Syariahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Ignasius Sape Kota dengan nomor: B- 4256/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
25Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-84/Kemensetneg/D-2/DM.05/11/2020, agno: 10891/S/20, tanggal 19 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan saudara Hasikin Indra Kusumaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 4353/HK.01.02/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
26Yayasan Panembahan Somala Sumenep, nomor: 61/YPS/XI/2020, agno: 10408/S/20, tanggal 20 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon petunjuk atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor: 22/G/2020/PTUN/Sby yang telah inkrachtditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada RB. Moh. Amin dengan nomor: B- 4278/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
27Laurensius Erickly, Jakarta, agno: 1043/S/20, tanggal 20 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas PT. Asuransi Jiwa Kresna yang gagal bayarditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Laurensius Erickly dengan nomor: B- 4261/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
28Noas Corruption Watch, Gunungsitoli, nomor: 144/LSM-NCW/XI/N/2020, agno: 10645/S/20, tanggal 20 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon turun tangan menangani kasus Kantor Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias yang berlarut-larut di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: B- 4319/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 28 Desember 2020
29Nias Corruption Watch, Gunungsitoli, nomor: 146/LSM-NCW/XI/N/2020, agno: 10646/S/20, tanggal 20 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon turun tangan menangani kasus dana Desa di Kepulauan Niasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 4347/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
30YR Lawyer, Jakarta, nomor: VII/XI/YR'L/2020, agno: 10517/S/20, tanggal 23 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat permohonan kedua agar diberikan salinan asli surat PTDHditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 4282/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
31Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Jakarta, nomor: 25/LPPI/IX/2020, agno: 10454/S/20, tanggal 23 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian hasil kajian LPPIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abd. Hamid Rahayaan dengan nomor: B- 4279/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
32Drs. Mohammad Idham Samawi (Anggota DPR-MPR RI A-204), agno: 290/MN/20, tanggal 23 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan permohonan bantuan penyelesaian pengembalian danaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor: B- 4258/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
33Kantor Hukum GS&P, Bandung, agno: 10616/S/20, tanggal 24 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat dengan nomor: B- 4281/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 18 Desember 2020
34Rachmi nurdjajanti, Ujungbatu, nomor: 24.a/PPAT/RN/XI/2020, agno: 10671/S/20, tanggal 24 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal masalah ketidakadilan yang menimpa kamiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn. dengan nomor: B- 4225/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 14 Desember 2020
35Drs. Wilson Simatupang, M.Si, Bekasi, agno: 10998/S/20, tanggal 25 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Komisi Kejaksaan RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Kejaksaan RI dengan nomor: B- 4352/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
36Progresif, Indramayu, nomor: 70/SPKTL/PR.PROGRESIF/XI/2020, agno: 10673/S/20, tanggal 25 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon koordinasi & tindak lanjutditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kanwil Kumham Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kanwil Kumham Jawa Barat dengan nomor: B- 4311/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 23 Desember 2020
37Sahat P. Butar Butar SH,MH & Partners, Jakarta, nomor: 26/DM&G/P&PPH/XI/2020/SPB, agno: 10547/S/20, tanggal 25 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: B- 4345/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
38Drs. Wilson Simatupang, M.Si, Bekasi: agno: 10998/S/20, tanggal 25 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Ketua Komisi Kejaksaan RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Kejaksaan RI dengan nomor: B- 4352/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
39Alinasi Damai Pantura Kabupaten Sampang, nomor: 07/B/ADP-S.Lap/SPG/XI/2020, agno: 10969/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek irigrasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: B- 4321/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 28 Desember 2020
40Huria Kristen Batak Protestan, Bangka, nomor: 51/H/Pdt/D-XV/11/2020, agno: 10904/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perawatan di rumahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI dengan nomor: B- 4342/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
41Drs. Parlindungan S. SE, Msi, nomor: Istimewa, agno: 10679/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan pengaduan keberatan atas sanksi/hukuman terhadap Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, Msi seorang staf eks Kabid Linmas Satpol PP Provinsi Sumutditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 4340/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
42Istri Ir. Martua Saragih, Pekanbaru, agno: 10676/S/20, tanggal 26 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Nemlina br. Purba dengan nomor: B- 4273/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 17 Desember 2020
43Kantor Advokat Muhammad Dafis SH & Associates, Bandung, nomor: 092/Permohonan/XI/2020, agno: 10691/S/20, tanggal 27 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Dafis, S.H. dengan nomor: B- 4259/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 16 Desember 2020
44Law Office La Ode Haris Partners, Jakarta, nomor: 074/HRS-LOHP/XI/2020, agno: 10678/S/20, tanggal 27 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur DKI Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta dengan nomor: B- 4320/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 28 Desember 2020
45Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, nomor: S-719/KN/2020, agno: 10942/S/20, tanggal 27 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan saudara Rizal Muinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Rizal Muin dengan nomor: B- 4329/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
46Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: ITJ.PW.06.03.01-34, agno: 11111/S/20, tanggal 28 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan Saudara Eko Supriadi tentang pengeluaran tahanan pada laas pemuda kelas IIA Tangerangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Eko Supriadi dengan nomor: B- 4344/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
47Law Office Yvonne M. Nurima SH & Associates, Jakarta, agno: 10727/S/20, tanggal 01 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat permohonan kebijaksanaan untuk diberi perlindungan hukum dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 4322/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 28 Desember 2020
48Ir. Gembira Purba, Medan, agno: 10829/S/20, tanggal 02 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 4346/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
49LSM Vox Populi, Kendal, nomor: 087/KPT/VP/IX/2020, agno: 10975/S/20, tanggal 04 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal klarifikasi perkembangan penanganan kasus-kasus dugaan tipikor di Kendalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor: B- 4343/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
50Jatim Corruption Watch, Sumenep, nomor: 852/DPR.JCW.JTM/XII/2020, agno: 11080/S/20, tanggal 07 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal menindak lanjuti surat laporan lembaga kami LSM Jatim Corruption Watchditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 4339/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
51Advokat - Penasehat Hukum Hutagalung & Rekan Medan, nomor: 1.05/HR/PH/XII/2020, agno; 10971/S/20, tanggal 08 Desember 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 4348/HK.02.01/12/2020, pada tanggal 30 Desember 2020
NOVEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Wendra Rona Putra, S.H. (Penasihat Hukum), agno: 2301/MN/20, tanggal 15 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan audiensi untuk menyampaikan informasi lengkapditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Barat dengan nomor: B- 3841/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
2Jhonprie Manaek P. Simbolon, agno: 08649/S/20, tanggal 28 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan atensi atas rencana pelaksanaan eksekusi dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Jhonprie Manaek P. Simbolon dengan nomor: B- 3802/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 10 November 2020
3Tonny Pernama, Jakarta, agno: 08859/S/20, tanggal 02 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B- 4076/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
4Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 038/ASC/X/2020, agno: 08948/S/20, tanggal 05 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan terhadap surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Tangerang Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Annie Sri Cahyani dengan nomor: B- 3946/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 18 November 2020
5Pondok Pesantre Yatim Piatu Dhufa Tahfidzul Qur'an Riyadhus Sholihin, Bandar Lampung, agno: 09332/S/20, 10 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Ismail Zulkarnain, S.H. dengan nomor: B- 4078/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
6Kosala Limbang Jaya, Pasuruan, agno: 09357/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Pangdam V/Brawijayatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam V/Brawijaya, Surabaya dengan nomor: B- 4077/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
7Ir. Sampe Niat, Binjai, nomor: 38/KT/2C/20, agno: 099285/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan nomor: B- 4086/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
8Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, nomor: B/1452/X/2020/Tipidter, agno: 09228/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum pada usaha pertambanganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Komjen Pol (Purn) Dr. Oegroseno, S.H. dengan nomor: B- 3844/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
9Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: 080/0822/III, agno: 09344/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penjelasan mengenai tindaklanjut laporan staf khusus Gubernur yang menjalankan praktek profesi advokatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Aripin Josua Sitorus dengan nomor: B- 3803/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 10 November 2020
10Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, Jakarta, nomor: 122/K/S/X/2020, agno: 09257/S/20, tanggal 14 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan terkait peraturan relaksasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasionalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dengan nomor: B- 3939/HK.00.00/11/2020, pada tanggal 18 November 2020
11Lembaga Bantuan Hukum Medan, nomor: 165/LBH/PP/X/2020, agno: 09356/S/20, tanggal 15 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 4075/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
12Dr. Ir. HM. Djafar Aidid, MT, Takalar, agno: 09416/S/20, tanggal 15 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Ir. HM. Djafar Aidid, MT dengan nomor: B- 3845/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
13Persaudaraan Buruh Surabaya, nomor: 015/U2TMPsL92RUUCK/PBS/X/20, agno: 09348/S/20, tanggal 16 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal usulan untuk tetap mempertahankan pasal 92 RUU Cipta Kerja halaman 580ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nomor: B- 4059/HK.00.00/11/2020, pada tanggal 26 November 2020
14Advocat & Legal Consultant Drs. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH & Partners, Makassar, nomor: 028/SAK/AHY/X/2020, agno: 09808/S/20, tanggal 19 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan nomor 0020/L/KY/I/2019 karena adanya fakta hukum baru dan bukti baruditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sdr. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH.telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH. dengan nomor: B- 4016/HK.01.02/11/2020, pada tanggal 24 November 2020
15H. Rizal Muin, Jayapura, nomor: RM-10/Pengaduan/X/2020, agno: 09434/S/20, tanggal 19 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kepastian hukum dan keadilan atas kepemilikan tanah adat hak ulayat suku Ireeuw Hamadi Kota Jayapuraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPRtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan nomor: B- 3757/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 09 November 2020
16Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, nomor: B/1452/X/2020/Tipidter, agno: 09228/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum pada usaha pertambanganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Komjen Pol (Purn) Dr. Oegroseno, S.H. dengan nomor: B- 3844/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
17Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: 080/0822/III, agno: 09344/S/20, tanggal 12 Oktober 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penjelasan mengenai tindaklanjut laporan staf khusus Gubernur yang menjalankan praktek profesi advokatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Aripin Josua Sitorus dengan nomor: B- 3803/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 10 November 2020
18Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, Jakarta, nomor: 122/K/S/X/2020, agno: 09257/S/20, tanggal 14 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan terkait peraturan relaksasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasionalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dengan nomor: B- 3939/HK.00.00/11/2020, pada tanggal 18 November 2020
19Lembaga Bantuan Hukum Medan, nomor: 165/LBH/PP/X/2020, agno: 09356/S/20, tanggal 15 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 4075/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
20Dr. Ir. HM. Djafar Aidid, MT, Takalar, agno: 09416/S/20, tanggal 15 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Ir. HM. Djafar Aidid, MT dengan nomor: B- 3845/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
21Persaudaraan Buruh Surabaya, nomor: 015/U2TMPsL92RUUCK/PBS/X/20, agno: 09348/S/20, tanggal 16 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal usulan untuk tetap mempertahankan pasal 92 RUU Cipta Kerja halaman 580ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nomor: B- 4059/HK.00.00/11/2020, pada tanggal 26 November 2020
22Advocat & Legal Consultant Drs. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH & Partners, Makassar, nomor: 028/SAK/AHY/X/2020, agno: 09808/S/20, tanggal 19 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan nomor 0020/L/KY/I/2019 karena adanya fakta hukum baru dan bukti baruditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sdr. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH.telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Muh. Alif Hamat Yusuf, SH. dengan nomor: B- 4016/HK.01.02/11/2020, pada tanggal 24 November 2020
23Badan Ketahanan Nasional & Internasional RI, Jakarta, nomor: 00223/TT/BKNI-RI/IX/2020, agno: 09569/S/20, tanggal 23 Ooktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak tegasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Tengah dengan nomor: B- 3949/HK.02.01/11/2020, pada tanggal18 November 2020
24Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bawamenewi & Rekan, Pekanbaru, nomor: B/05.b/PID/X/2020-BW, agno: 09575/S/20, tanggal 25 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dan pengaduan serta mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 3948/HK.02.01/11/2020, pada tanggal18 November 2020
25H. Harun Al Rasjid, Bandung, agno: 09664/S/20, tanggal 26 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan Bapak Menko Polhukam tentang 2 (dua) perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Barattelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat dengan nomor: B- 4017/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 24 November 2020
26Rusmina Silaban, Jambi, agno: 09682/S/20, tanggal 26 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat nota keberatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdri. Rusmina Silaban dengan nomor: B- 3947/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 18 November 2020
27Sukimin, Jakarta, agno: 09629/S/20, tanggal 27 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat permohonan maafditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumhamtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dengan nomor: B- 3977/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 20 November 2020
Advokat & Penasehat Abdullah SH., MH & Rekan, Pontianak, agno: 09692/S/20, tanggal 27 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon tanggapanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan nomor: B- 3837/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 12 November 2020
28Resort Pamekasan Polda Jawa Timur, nomor: R/233/X/HUK.5.2/2020, agno: 09694/S/20. tanggal 03 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. M. Shaleh dan Sdr. Abdul Aziz dengan nomor: B- 3916/HK.02.01/11/2020, pada tanggal 17 November 2020
29Ombudsman RI, nomor: B/1787/QA.03.01/XI/2020, agno: 09894/S/20, tanggal 03 November 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal keterangan surat dan mengadukan Ombudsman RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Bukti Darbis Sitompul, S.H. dengan nomor: B- 3915/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 17 November 2020
30Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-1185B/Kompolnas/11/2020, agno: 09904/S/20, tanggal 04 November 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan atas pelayanan tidak profesional dalam penanganan perkara di Kepolisian Kota Surakartaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Joenoes Rahardjo dengan nomor: B- 3945/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 18 November 2020
31Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejaksaan RI, nomor: B-6144/M.5/Eku.3/11/2020, agno: 09977/S/20, tanggal 05 November 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal laporan pelaksanaan Mahkamah Agung RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. M. Sajali dengan nomor: B- 3913/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 17 November 2020
32Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali, nomor: MP.02.01/1842-51/IX/2020, agno: 09814/T/20, tanggal 07 November 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. I Gede Astika dengan nomor: B- 3914/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 17 November 2020
33Resor Kota Mataram Kepolisian Negara RI Daerah Nusa Tenggara Barat, nomor: B/1953/XI/Res.2.5/2020, agno: 10146/S/20, tanggal : 11 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat pengaduan dan surat permohonan penangguhan penahanan dan pemeriksaan LP/K/552/2020/NTB/Polresta Mataramditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Lalu Triana Firmansyah dengan nomor: B- 4085/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
34Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: R/911/IXI/WAS.2.4/2020/Itwasda, agno: 09994/S/20, tanggal 12 November 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Sumiasih dengan nomor: B- 4082/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
35Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, nomor: R/12242/IXI/WAS.24/2020/IT, agno: 10230/S/20, tanggal 18 November 2020surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Didik Hariyanto, S.H. dengan nomor: B- 4081/HK.00.01/11/2020, pada tanggal 30 November 2020
36surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan terjadinya industri hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Didik Hariyanto, S.H. dengan nomor: B- 4081/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 30 November 2020
OKTOBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Daniel Samosir, SH., Jakarta, agno: 07582/S/20, tanggal 19 Agustus 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pemberian kata pengantarditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Daniel Samosir, SH. dengan nomor: B- 3602/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020
2Wina Sari, Tanjung Balai, nomor: L/06/VIII/2020, agno: 07759/S/20, tanggal 21 Agustus 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 3410/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
3Muntomo, Surabaya, nomor: 471/SP/KPB/VIII/2020, agno: 07743/S/20, tanggal 24 Agustus 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan nomor: B- 3411/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
4PT. Pelayanan Hude Pratama, Jakarta, nomor: 001/PHP.Sper.PHKim/IX/20, agno: 08457/S/20, tanggal 02 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perhatian dan perlindungan hukum untuk keadilan terhadap kasus kecelakaan kapal yang menewaskan crew kapal WNIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan nomor: B- 3597/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020
5Asosiasi Pengusaha Indonesia, Medan, nomor: 028/DPP/3.1/5D/IX/2020, agno: 08394/S/20, tanggal 09 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal kepastian hukum berinvestasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sesmenko Bidang Kemaritiman dan Investasitelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sesmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan nomor: B- 3595/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020
6Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, nomor: F.I 26-30/V 165-2/83, agno: 08415/S/20, tanggal 14 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintah yang baik dan permohonan pembukaan/pencabutan blokir terhadap penerbitan induk pegawaiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Fakhrul Razi, S.H., M.H. dengan nomor: B- 3486/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
7Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Jakarta, nomor: 18/LPP/IX/2020, agno: 08650/S/20, tanggal 14 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan bantuan penyelesaian hak warisditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 3499/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
8Pimpinan Daerah Penerus Perintis Kemerdekaan RI, Pekanbaru, nomor: 002/PERKUM/PPS/31-110.Tn.Ms/Ds-A/023-Sandi-DPD-Riau-PPKRI-SKBN/IX/2020, agno: 08723/S/20, tanggal 14 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan pemberitahuan penguasaan fisik bidang tanah seluas kurang lebih 91 Ha dari 110 Ha milik perorangan masyarakat Desa Alim Provinsi Riauditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Gubernur Riuatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riua dengan nomor: B- 3494/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
9Kementerian Sekretaris Negara RI, nomor: B-107/Kemensetneg/D-2/HL.02.02/09/2020, agno: 08584/S/20, tanggal 18 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat Ketua DPRD mengenai aspirasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sibolga dan Ormas Islam se-kota Sibolga tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg dengan nomor: B- 3423/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
10Supriadi, Lamongan, agno: 08409/T/20, tanggal 18 September 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan / pengaduan dugaan kinerja perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Lamongan, Jawa Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan nomor: B- 3402/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
11Drs. Pandu Candra Brata, Semarang, agno: 08390/S/20, tanggal 18 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal konsultasi PP nomor 10/1983ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kakanwil Kumham Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanwil Kumham Jawa Tengah dengan nomor: B- 3305/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 06 Oktober 2020
12Mujahid Law Office, Teluk Kuantan, nomor: 009/LP/MJH/IX/2020, agno: 08407/T/20, tanggal 18 September 2020
13Wahyudin, agno: 08410/T/20, tanggal 21 September 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan permintaan fee proyek DIPA Kota Tangerang oleh Kajari Tangerang dan Staf tahun 2017ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan nomor: B- 3403/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
14Salamet Riyanto, Salatiga, nomor: 018/010/2020, agno: 08388/S/20, tanggal 21 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengahtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah dengan nomor: B- 3404/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
15PT. Sunota Ido Utama, Jakarta, nomor: 01/PB/IX-2020, agno: 08460/S/20, tanggal 21 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan tentang kasus dugaan kriminalisasi pembukaan blokir Bank RP. 1.3 milyar oleh mantan Kapolda Sumutditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B- 3406/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
16DR. John Sumarna, Mojokerto, agno: 08541/S/20, tanggal 22 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dugaan terjadinya tindak pidana oleh Debitur (Nasabah) dalam proses pencairan kredit perbankan pada perkara kepailitan nomor: 37/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.SBYditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timurtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan nomor: B- 3511/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
17PT. Sigap Garda Pratama, Jakarta, nomor: 058/SGP/DIR/IX/2020, agno: 08476/S/20, tanggal 23 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan fatwa hukum terkait dengan pembentukan serikat pekerja anggota satpam di PT. Sigap Garda Pratamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kemenaker RItelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemenaker RI dengan nomor: B- 3405/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020
18PT. Mulyakarya, Medan, nomor: 044/MKJ-Institusi Negara/IX/2020, agno: 08664/S/20, tanggal 25 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut keduaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen KLHKtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen KLHK dengan nomor: B- 3489/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
19Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Medan, agno: 08857/S/20, tanggal 25 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal menyampaikan surat susulan ke IVditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 3601/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
20Tengku Mahdi, dan M. Heru Samudra, Stabat, nomor: 01-H/TANAH-9/2020, agno: 08728/S/20, tanggal 28 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal kedaulatan negara dan supremasi hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan nomor: B- 3510/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
21Kantor Hukum Daniel Simbolin SH & Rekan, Medan, nomor: 010/KHDS-R/IX/2020, agno: 08727/S/20, tanggal 28 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 3495/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
22Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Jakarta, agno: 08766/S/20, 29 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal ucapan terima kasihditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala LAPANtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala LAPAN dengan nomor: B- 3599/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020
23Koesnoto, Jember, agno: 08946/S/20, tanggal 29 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian inspirasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Bupati Jembertelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: B- 3514/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
24Edianto Simatupang, Barus, agno: 08856/S/20, tanggal 30 September 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor: B- 3490/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
25Khairunisa dan Ilham Amrullah, Barabai, nomor: Lepas, agno: 08726/S/20, 01 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemendikbud dengan nomor: B- 3493/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
26Wahyu Raharjo, Bantul, nomor: 407/WR-BTL/X/2020, agno: 08860/S/20, tanggal 01 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal melaporkan tindakan melakukan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Sekjen Kemendikbudtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Basta Siahaan dengan nomor: B- 3487/HK.00.01/10/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020
27Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Palembang, nomor: B-4235/L.6.1/Eku.2/10/2020, agno: 09035/S/20, tanggal 08 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan nomor: B- 3627/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 27 Oktober 2020
28Suharsih, Semarang, agno: 09179/T/20, tanggal 08 Oktober 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan dibebaskan dari hukum pidana narkobaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarangtelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dengan nomor: B- 3604/HK.02.01/10/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020
29Rizal F. Romandhoni, SH., Jakarta, agno: 09042/S/20, tanggal 11 Oktober 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum keselamatan reputasi kerja sampai pensiunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham
SEPTEMBER 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1NIHILNIHILNIHILNIHIL
AGUSTUS 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Daerah Jakarta, nomor: 09/LPKADJ/2020, agno: 02365/S/20, tanggal 21 Februari 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal audiensiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk mengadakan rapat koordinasi dengan membuat undangan kepada pelapor dengan nomor Un.630/HK.00.01/05/2020, tanggal 28 Mei 2020 dan telah dibuat laporan nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1207/HK.00.01/06/2020, pada tanggal 05 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Utara dengan nomor: B- 2069/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
2Walikota Surabaya, nomor: 593/3884/436.7.11/2020, agno: 05455/S/20, tanggal 17 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan salinan data eigenomditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1352/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 03 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Surabaya dengan nomor: B- 2070/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
3Mabes Polri, nomor: B/3222/V/WAS.2.4/2020/Itwasum, agno; 07265/S/20, tanggal 29 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal industri hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Raja Bonara Situmeang dengan nomor: B- 2471/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
4Mukti, agno: 05419/S/20, tanggal 10 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal saya merasa dijebak dan diperas oleh cara kerja bea cukai dan imigrasi dalam penerimaan paket dari Amerika Serikatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1380/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 08 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu dengan nomor: B- 2074/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
5Kantor Hukum Anthony R Tampubolon SH & Partners, Jakarta, agno: 05614/S/20, tangal 19 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduan dan permohonan penerbitan staf Gubernur yang menjalankan praktek profesi advokatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1379/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 08 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: B- 2073/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
6Mabes Polri, nomor: B/3756/V/WAS.2.4/2020/Itwasum, agno: 07266/S/20, tanggal 19 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pebgaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Sugiarto Tjiptohartono dengan nomor: B- 2470/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
7Akhmad, Tangerang, agno: 05683/S/20, tanggal 22 Juni 20surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon dukungan dan kebijakanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1422/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 16 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung & Dirjen Pemasyarakatan , Kemenkumham dengan nomor: B- 2075/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
8Henry Husada, Bandung, agno: 05973/S/20, tanggal 30 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan pemberitahuan serta kronologis kredit kepada Panin Bankditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1455/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hendry Husada dengan nomor: B- 2472/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 28 Agustus 2020
9Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta, nomor: 583/BP/Eks/6/2020, agno: 06393/S/20, tanggal 30 Juni 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal hasil pengaduanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Raja Bonara Situmeang dengan nomor: B- 2467/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
10Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta, nomor: 584/BP/Eks/6/2020, agno; 06394/S/20, tanggal 30 Juni 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Donny Suryadi, S.H. dengan nomor: B- 2466/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
11Kepolisian Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: R/538/WAS.2.4/2020/Itwasda, agno: 06392/S/20, tanggal 06 Juli 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Ali Sadikinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Ali Sadikin dengan nomor: B- 2389/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
12Kantor Pertahanan Kota Surabaya II Provinsi, nomor: 1061/300-35.80/VII/2020, agno; 07170/T/20, tanggal 08 Juli 2020tembusan surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Wirjono Koesoema dengan nomor: B- 2465/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
13H. Umar, Jakarta, agno: 06189/S/20, tanggal 09 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permsalahan ganti rugi atas pembangunan Waduk Pluitditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada PT. Jakarta Propertindotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo dengan nomor: B- 2071/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 06 Agustus 2020
14Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau, nomor: MP.01.02/2442-14/VII/2020, agno: 06492/S/20, tanggal 10 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. M. Said dengan nomor: B- 2469/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
15Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: MP.01.02/654-19/VII/2020, agno: 06623/S/20, tanggal 15 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan dan laporanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdul Khalid Tambunan dengan nomor: B- 2385/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
16Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, nomor: B-4100/M.5/Fu.1/07/2020, agno: 06630/S/20, tanggal 17 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal keputusan hukum Ny. Soendariditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Indra Permata Kusuma dengan nomor: B- 2384/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
17Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Kementerian, nomor: MP.01.01/893-32.600/VI/2020, agno: 06549/T/20, tanggal 23 Juli 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan dukungan khusus untuk ditindaklanjutiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) dengan nomor: B- 2464/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
18Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, nomor: 180/4277/SJ, agno: 06878/S/20, tanggal 27 Juli 2020surat ditujukan kepada Plt. Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan untuk membantu/memfasilitasi memberikan pertimbangan/meneruskan ke Bapak Presiden RI dan mengkoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk melaksanakan perintah pengadilan tata usaha Negara Jakartaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Welly Titah dengan nomor: B- 2463/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
19Kodam XIV/Hasanuddin TNI AD, Jakarta, nomor: B/1884/VII/2020, agno: 06915/S/20, tanggal 27 Juli 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan batas tanah TNI-AD Korem 142/Tatag dikembalikan kebatas sebenarnya berdasarkan surat keputusan pemerintah Swapraja Mallusetasi nomor: Agr/7/53/PSM/Tanggal 10-10-1957ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Drs. Rimba dengan nomor: B- 2468/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
20Kepala Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan, nomor: B/40/PR.03/VIII/2020, agno: 07040/S/20, tanggal 30 Juli 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyusunan pembaharuan national risk assesment on money laundering and terrorism financing/proliferation financing (NRA on ML/TF/PF) tahun 2020ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat usulan telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Utama PPATK dengan nomor: B- 2215/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 14 Agustus 2020
21Karo Hukum Kementerian Perhubungan, nomor: KP 901/7/9 PHB 2020, agno: 1464/DIII/20, tanggal 04 Agustus 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan keanggotaan panitia antar kementerian dan non kementerianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat usulan telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan dengan nomor: B- 2268/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 18 Agustus 2020
22Komisi Kepolisian Nnasional, Jakarta, nomor: B-843D/Kompolnas/8/2020, agno: 07125/S/20, tanggal 04 Agustus 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdul Rahman Naba dengan nomor: B- 2472/HK.00.01/08/2020, pada tanggal 31 Agustus 2020
JULI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Ir. I Gede Astika, MMA, Denpasar, agno: 04006/S/20, tanggal 06 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1104/HK.00.01/04/2020, pada tanggal 27 April 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanwil BPN Bali dengan nomor: B- 1555/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
2Hotma Sitompoel & Associates, Jakarta, nomor: 53/MT/IV/2020, agno: 04002/S/20, tanggal 13 Aapril 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat pengantar permohonan perlindungan hukum dan perhatian khusus terhada koperasi simpan pinjam Indosurya Ciptaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1108/HK.00.01/04/2020, pada tanggal 27 April 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kementeria Koperasi dan UKM, Jakarta dengan nomor: B- 1559/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
3Kantor Advokat & Konsultan Hukum Didik Hariyanto, SH & Rekan, Semarang, nomor: 111/DHR-SRT/P/IV/2020, agno: 04150/S/20, tanggal 16 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan permohonan perlindungan hukum atas kasus di Polres Mojokerto Kota dan meminta kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1112/HK.00.01/04/2020, pada tanggal 27 April 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1558/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
4Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Banten, Serang, nomor: MP.01.02/791-36/IV/2020, agno: 04288/T/20, tanggal 16 April 2020tembusan surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan permohonan agar segera menerbitkan sertifikat hak milikditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Ir. Heriyanto Tjahjaditelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Ir. Heriyanto Tjahjadi dengan nomor: B- 1557/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
5LSM Geger Cirebon, nomor: 101/Mpn/GGC/Kab.Crb/IV/2020, agno: 04148/S/20, tanggal 20 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian konflik agrariaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1110/HK.00.01/04/2020, pada tanggal 27 April 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanwil BPN Jawa Barat dengan nomor: B- 1560/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
6Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: AHU.2.UM.01.01-1458, agno: 04287/T/20, tanggal 21 April 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum sehubungan dengan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor: 04/B/MPPN/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Wirjono Koesoematelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Wirjono Koesoema, Surabaya dengan nomor: B- 1554/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
7Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yyogyakarta, nomor: R/296/IV/WAS.2.4/2020/ITWASDA, agno: 04221/S/20, tanggal 24 April 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan permasalahan penanganan hukum atas pemalsuan terkait hak waris yang ditangani oleh penyidik Polda D.I.Yogyakartaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Anargha Nandiwardhanatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr.Anargha Nandiwardhana, S.H., M.H. dengan nomor: B- 1556/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 02 Juli 2020
8Yayasan Alumni Sekolah Ta'hwa, Samarinda, nmor: 19.3/YAST/V/SMD/2020, agno: 05485/S/20, tanggal 30 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penutupan laporan masyarakat tanpa alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1378/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 08 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Ombudsman RI dengan nomor: B- 1898/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
9Yusuf Dani Kue, Gorontalo, agno: 05120/S/20, tanggal 18 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mencari keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1274/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 17 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamwas Kejagung RI dengan nomor: B- 1902/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
10Riau Raya Law Office, Medan, nomor: 08/RR-LO/V/2020, agno: 05123/S/20, tanggal 21 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1308/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 25 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B- 1897/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
11Pemantau Perdagangan Manusia, Bekasi, nomor: 01/LP/HTW/TRAFFICKING/VI/2020, agno: 05279/S/20, tanggal 01 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penegakan hukum dan penyelamatan 28 WNI korban perdagangan orang di Taiwan dan Hongkongditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1286/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 22 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1911/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
12Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 05275/S/20, tanggal 02 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1273/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 17 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1903/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
13Aiminah, Malang, agno: 05196/S/20, tanggal 02 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1271/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 17 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan nomor: B- 1901/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
14LSM Merdeka, Gorontalo, nomor: 010/LSM/2020, agno: 05335/T/29, tangaal 03 Juni 2020tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penegakan dan tindakan hukum atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang telah merugikan negara sebesar Rp. 45 Milyarditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1282/HK.02.01/06/2020, pada tanggal 22 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung RI dengan nomor: B- 1910/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
15H. Ali Hasn Husin SH & Associates, Medan, nomor: 08/AHH.ADV/VI/2020, agno: 05457/S/20, tanggal 4 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon tindakanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1356/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 03 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretariat Kompolnas dengan nomor: B- 1887/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
16Law Firm Ramon Saputra & Partners, nomor: 79/PEM-TGP/RSP/VI/2020, agno: 05276/S/20, tanggal 04 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1272/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 17 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 1900/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
17Sekretariat Jjenderal Kementerian Lingkungan Hidp dan Kehutanan, nomor: S.254/Rokum/ADH/Kum.8/6/2020, agno; 05456/S/20, tanggal 10 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan solusi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan Pt. Berkat Sawit Utamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kembali kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN, Jakartatelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN, Jakarta dengan nomor: B- 1912/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
18Dr. Med dr Polentyno Girsang, Spd KBD FInaCs FICS, Pematangsiantar, nomor: PG/011-VI/2020, agno: 05817/S/20, tanggal 21 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat susulan tertanggal 20 Mei 2020 tentang "perlindungan hukum dan keadilan serta laporan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku Hakim/Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum"ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Palentyonotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Palentyono dengan nomor: B- 1972/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 28 Juli 2020
19Dirjen Perhubungan Hukum Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, nomor: HR.03/436-400.20/VI/2020, agno: 05984/T/20, tanggal 25 Juni 20202tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Wirjono Koesoematelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Wirjono Koesoema dengan nomor: B- 1889/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
20Daryono Jio, Kp. Baran, agno: 05740/S/20, tanggal 25 Juni 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1389/HK.02.01/07/2020, pada tanggal 10 Juli 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Daryono Jio dengan nomor: B- 1971/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 28 Juli 2020
21Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 52969/A.A5/HK/2020, agno: 05876/S/20, tanggal 26 Juni 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal laporan terkait permasalahan Imam Rachmanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Imam Rachmantelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Imam Rachman dengan nomor: B- 1892/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
22Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, nomor: PS.0403-Dr/640, agno: 1114/De-III/2020, tanggal 26 Juni 2020tembusan surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan penetapan hibah perumahan pamoyanan Sakurjayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Yuyun Yuhenditelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Yuyun Yuhendi dengan nomor: B- 1888/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
23Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, nomor: B/3300/VI/RES.7.5/2020/Bareskrim, agno: 06050/S/20, tanggal 30 Juni 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdri. Sukmawati Sukarno Putritelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdri. Sukmawati Sukarno Putri dengan nomor: B- 1890/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
24Kejaksaan Agung RI, nomor: B-348/G/Gp.1/7/2020, agno: 06132/S/20, tanggal 03 Juli 2020surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum tas perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dan perbuatan pelecehan terhadap putusan pengadilan bahkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (Contempt of Court) oleh oknum penegak hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sdr. Kreatikno Boentorotelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Kreatikno Boentoro dengan nomor: B- 1891/HK.00.01/07/2020, pada tanggal 23 Juli 2020
JUNI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Sdr. Maruarar Siahaan dan Sdr. Evelina Simbolon, agno: 04498/S/20, tanggal 4 Mei 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan penegakan hukum/HAM dan keadilan atas putusan praperadilan nomor: 73/Pid.Pra/2018/PN Mdnditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat Nota Dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1144/HK.00.01/05/2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B.1298/HK.00.01/06/2020 tanggal 9 Juni 2020
2Komisi Yudisial, agno:05071/T/20, nomor: 126/OH/LM.02/05/2020 tanggal 28 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal permohonan kelengkapan dataditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakumdam III/Siliwangi dengan nomor B.1332/HK.00.01/06/2020 tanggal 12 Juni 2020
3Sdr. Tjipto Adi Prasetyo selaku Ketua Umum Lembaga Pembangunan Masyarakat Madani, agno: , nomor: 298/Usl/LPMM/Sekr.II/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal usul pemberi informasi/laporan adanya dugaan tipidkor, mereka segera diundan diklarifikasi: biaya transportasi, akomodasi dianggarkan oleh negara serta merta contoh perkara dibawah/penyidik diharap proaktif dan segera menanganinyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1192/HK.00.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dengan nomor: B.1363/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
4Sdr. Moch. Saifudin, agno: 04816/S/2020, tanggal 13 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal pengaduan praktek tak terpuji Rutan Medaeng Surabayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-1208/HK.02.01/06/2020 tanggal 5 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham dengan Nomor: B.1361/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
5Sdr. Ali Sadikin, agno:04634/S/20, nomor: DNA11050-020 tanggal 11 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal pengaduan keberpihakan penanganan laporan polisiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-1196/HK.02.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda DIY dengan nomor: B.1362/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
6Sdr. Edison Daeli, agno:04842/S/20, tanggal 6 Mei 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-1209/HK.02.01/06/2020 tanggal 5 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sumatera Utara dengan nomor: B.1369/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
7Sdr. Junus Kamuyen, agno, tanggal 22 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal Klarifikasi dan keberatan atas tindakan Sdr. Drs. Eduard Fonataba, MM yaang mengadopsikan kepentingan pribadinya kedalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sarmi sacara khusus tentang proses pengambilan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-1199/HK.02.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemendagri dengan nomor: B.1366/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
8Sdr. Abdul Gafur Tengku Idris, agno:04860/S/20 , tanggal 19 Mei 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan bertemuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam nomor: B-1193/HK.02.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri dengan nomor: B.1367/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
9Sdr. Welly Titahm agno:04708/S/20, tanggal 20 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan untuk membantu/memfasilitasi memberikan pertimbangan/meneruskan ke Bapak Presiden RI dan mengoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan perintah Pengadilan Tata Usaha Negaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat nota dinas kepada Menko Polhukam Nomor: B-1210/HK.00.01/06/2020 tanggal 5 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemendagri dengan nomor: B.1368/HK>00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
10Irwasda Polda Jawa Barat, agno: 04997/S/20, nomor: R/701/V/Was.2.4/2020/Itwasda tanggal 13 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal hasil klarifikasi terhadap dumas dari Sdr. Abdul Syukurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdul Syukur dengan nomor B.1369/HK.00.01/06//2020 tanggal 16 Juni 2020
11Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, agno/; 05029/S/20, nomor: B-323/Kw.06.1.2/KP.01.2/5/2020 tanggal 2 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal laporan hasil penindakanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Sahat Patar Lumban Gaol dengan nomor: B.1370/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
12Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional, agno: 05008/S/20,, nomor: B-851B/Kompolnas/5/2020 tanggal 13 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal hasil penelitian saran dan keluhan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Ayub Faidiban dengan nomor: B.1371/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
13Kapolda Jawa Timur, agno: 04939/S/20, nomor: R/6207/V/Was.2.4/2020/Wasda tanggal 26 Mai 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal hasil penelitian saran dan keluhan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Dr. Nisan Radian dengan nomor: B.1372/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
14Sekjen Kementerian Pertahanan, agno: 05020/T/20, nomor: B/908/V/2020/Rokum tanggal 19 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal penjelasan aset tanah TNI AU di Palembangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. M. Rusdi A.Pane dengan nomor: B.1373/HK.00.01/06/2020 tanggal 1 Juni 2020
15Komisi Kepolisian Nasional, agno: 05007/S/2020, nomor: B-843/B/Komolnas/5/2020 tanggal 13 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Abdul Rahman Naba dengan nomor B.1374/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
16Sekjen Kementerian Pertahanan, agno: 05019/T/20, nomor: B/909/V/2020/Rokum tanggal 19 Mei 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal penjelasan permasalahan komplek perumahan Pamen Mabes TNI di Jatikarya Bekasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat surat kepada Pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. H. Dani Bahdani dengan nomor: B.1357/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
17Sdr. Bambang Wijanarko, Kantor Advokat & Konsultan Hukum BW & Partners, agno: 04283/S/20, tanggal 25 April 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1133/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua OJK dengan nomor: B.1376/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
18Sdr. I Ketut Semada Putra selaku Aliansi Gerakan Moral Masyarakat Bali, agno: 04340/S/20 , nomor: 11/GMT/4/2020 tanggal 7 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal lapor terjadi anomali hukum di Tabanan Bali terus berlanjut dapat mencederai marwah hukum dan demokrasi di Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1139/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung dengan nomor: B.1377/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
19Sdr. Kreatikno Boentoro, agno: 04449/S/20 , nomor: 09/AMJ-MKPHK/IV/2020 tanggal 21 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan perlindungan hukum atas perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan perbuatan pelecehan terhadap putusan pengadilan bahkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (contempt of court) oleh oknum penegak hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1139/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamdatun Kejagung dengan nomor: B.1378/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
20Sdr. Basuki Rakhmad, agno: 044478/S/20 , tanggal 20 Januari 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus di Polda Jawa Timur dengan laporan polisi nomor: TBL/191/II/2017/UM/JATIMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1138/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polridengan nomor: B.1379/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
21Sdr. Bukit Darbis Sitompul, agno: 04444/S/20 , nomor 149/MMPSHGB-PL/BDSP/2019 tanggal 4 Mei 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal mohon mendesak penelitian sertifikat HGB dan penyegelan lokasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1143/HK.00.01/05/2020 tanggal 19 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakantah Kab. Bogori dengan nomor: B.1380/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
22Sdr. Aris Affandi Lubis, agno: 04251/S/20 , nomor 49/Srt-AA/IV/20 tanggal 21 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal laporan/mohon bantuan untuk pembatalan sertifikat HGB Nomor 450, tanggal 12 Juli 1996, diterbitkan diduga adanya perbuatan tindak pidana korupsi (pungli) dan timbulnya kembali kasus pidana 26 tahun yang alu yang telah diSP3 diproses kembali oleh Polres Depokditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1134/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kementerian ATR/BPN dengan nomor: B.1381/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
23Sdri. Hasti Sriwahyuni, agno: 04345/S/20 , tanggal 23 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1136/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati DKI Jakarta dengan nomor: B.1382/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
24Sdr. Agus Nurudin, agno: 04918/S/20, nomor: 66/Sekre/ANA/V/2020 tanggal 18 Mei 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal terjadinya tragedi kelam dan preseden buruk dalam dunia peradilan di Indonesia dimana gugatan perdata sederhana mengadili dan mengaputasi proses penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidanaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1188/HK.00.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Agus Nurudin dengan nomor: B.1383/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
25Sdr. Prof. Dr. E. Irwannur Latubual selaku Ketua Lembaga Perintis Kemerdekaan, agno: 04499/S/20, nomor: 0.2020/DAN/PKRI/NKRI/IV/2020 tanggal 20 April 2020surat ditujukan kepada Menko Polhukam perihal dikriminasi, penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap Ketua Dewan adat Nasional "Raja Sultan Nusantara" Prof. Dr. E. Irwannur Latubual yang dilakukan oleh oknum penyidik Subdit 4 Kanit 1 Tim 1 dan 2 Jatanras Polda Metro Jayaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1141/HK.00.01/05/2020 tanggal 18 Mei 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B.1384/HK.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020
MEI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1NIHILNIHILNIHILNIHIL
APRIL 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Sdr. Juwono, Kuasa Hukum dari Quatrn Dewi Harwati, agno 03329/S/20 tanggal 12 Maret 2020surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal permohonan perlindungan hukum ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-971/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 30 Maret 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Juwono, Kuasa Hukum dari Quatrn Dewi Harwati, dengan nomor: B.979/HK.00.01/04/2020 tanggal 8 April 2020
2Sdr. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H.
sesuai dengan arahan lisan Menko Polhukam
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-853/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 9 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung dengan nomor: B.990/HK.00.01/04/2020 tanggal 13 April 2020
3Sdr. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H.
sesuai dengan arahan lisan Menko Polhukam
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-853/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 9 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung dengan nomor: B.990/HK.00.01/04/2020 tanggal 13 April 2020
4Sdr. Suyono, agno: 03885/T/20 tanggal 11 Maret 2020
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal pelaporan dan pengaduan atas diduga telah terjadi industri hukum diwilayah Polres Ciamis dengan mengakibatkan kriminalisasi terhadap anggota DPRD Kabupaten Ciamis
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-975/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 30 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat dengan nomor: B.977/HK.00.01/04/2020 tanggal 8 April 2020
5Sdr. Suyono, agno: 03885/T/20 tanggal 11 Maret 2020
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal pelaporan dan pengaduan atas diduga telah terjadi industri hukum diwilayah Polres Ciamis dengan mengakibatkan kriminalisasi terhadap anggota DPRD Kabupaten Ciamis
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-975/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 30 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Barat dengan nomor: B.977/HK.00.01/04/2020 tanggal 8 April 2020
6Sdr. Leo Simon Likumahuwa, S.H., Leo Hoegeng and Partners, Nomor: 04/KPADJ-LHP/III/2020, agno: 03196/S/20 tanggal 7 Maret 2020
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal permohonan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-987/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 30 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pagdam Jaya dengan nomor: B.979/HK.00.01/04/2020 tanggal 8 April 2020
7Sdr. Leo Simon Likumahuwa, S.H., Leo Hoegeng and Partners, Nomor: 04/KPADJ-LHP/III/2020, agno: 03196/S/20 tanggal 7 Maret 2020
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal permohonan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-987/HK.00.01/03/2020, pada tanggal 30 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pagdam Jaya dengan nomor: B.979/HK.00.01/04/2020 tanggal 8 April 2020
MARET 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Sdr. Sayuti, agno: 11895/S/19 tanggal 24 Desember 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal Belum ada tindak lanjut laporan polisi No. LP559/K/III/2014/PMJ/RESJUditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-835/HK.00.01/03/2020 tanggal 5 Maret 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri Nomor: B.919/HK.00.01/03/2020 tanggal 18 Maret 2020
2Kantor Hukum dan Pengacara Donny Suryadi, SH., Ghausrin, SH dan Rekan, agno: 09911/T/19 tanggal 31 Oktober 2019
surat ditujukan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal Mohon perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-825/HK.00.01/03/2020 tanggal 4 Maret 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Nomor: B.918/HK.00.01/03/2020 tanggal 18 Maret 2020
3Yanuar Bagus Sasmito & Partner, Nomor; 003/Surat-YBS&P/XII/2019, agno: 11736/S/19 tanggal 23 Desember 2019 tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal Permohonan perlindungan hukum atas laporan polisi Nomor: LP/324/I/2018/PMJ. Direskrimsusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-655/HK.00.01/2/2020 tanggal 27 Februari 2020telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung, Nomor: B.909/HK.00.01/03/2020 tanggal 18 Maret 2020
FEBRUARI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-124/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/02/2020, agno: 02339/S/20 tanggal 13 Februari 2020
Surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal Permohonan paraf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-572/HK.00.00/02/2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-53/HK.00.00/02/2020 tanggal 28 Februari 2020
2Sdr. Tjandi Wongsonegoro Nomor: 1123/LCN/2019, agno: 714/S19 tanggal 25 November 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal keberatan Kepala Kantor BPN Kota Makassar menolak/tidak memberikan informasi publik/SPKT sejak tahun 2013 sampai tahun 2019
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-198/HK.00.01/2/2020 tanggal 23 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala BPN Kota Makassar, Nomor: B.409/HK.00.01/02/2020 tanggal 13 Februari 2020
3Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-1432/M. Sesneg/D-2/HL.02.02/12/2019 tanggal 19 Desember 2010
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian laporan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyelesaian Permasalahan Aset Kementerian Pertahanan di Kota Magelang, Jawa Tengah
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-41/HK.00.02/02/2020 tanggal 18 Februari 2020
4Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-786/M.Sesneg/D-1/HK.02.00/07/2019 tanggal 25 Juli 2019
Surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam perihal permohonan para naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III,
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-40/HK.00.02/02/2020 tanggal 18 Februari 2020
5Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-32/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/01/2020 tanggal 21 Januari 2020
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan paraf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Nama Kabupaten Tiba Samosir menjadi Kabupaten Tiba di Provinsi Sumatera Utara
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III,
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-35/HK.00.02/02/2020 tanggal 12 Februari 2020
JANUARI 2020
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Amri, a.n. Mmasyarakat Desa Danau Cala, Muba, agno: 07741/S/19, tanggal 08 Mei 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon penyelesaian hak-hak masyarakat
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1608/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B- 47/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
2Menegakan Hukum dan Keadilan LP HAM, Sunggiminasa, nomor: 16/LP.HAM/PSG/KLK/VII/2019, agno: 07203/S/19, tanggal 07 Agustus 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan / kepastian hukum laporan Polisi masing-masing atas nama 1. Hikmawati 2. Andi Isnul Zafira
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1594/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B- 38/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
3Kantor Hukum Makarim & Taira S., Jakarta, nomor: 07438/5063.001/VII/2019/LZZ-YPM-HAP-GMD-snt, agno: 07094/T/19, tanggal 22 Agustus 2019
tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan pengembalian kembali pesawat
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1596/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dengan nomor: B- 43/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
4Forum Guru Bantu Daerah Terpencil Kabupaten Sukabumi, nomor: 800/01-GBDT/2019, agno: 07119/S/19, tanggal 26 Agustus 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan guru bantu daerah terpencil mendapat perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1591/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jawa Barat dengan nomor: B- 39/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
5Sugiarto Tjiptohartono, Jakarta, nomor: 25/08/2019, agno: 07218/S/19, tanggal 29 Agustus 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1572/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 35/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
6Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: 592/0748/VIII, agno: 07658/T/19, tanggal 30 Agustus 2019
surat ditujukan kepada Menko Bidang Perekonomian RI dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian sengketa dan pembayaran ganti rugi lahan peruntukan pembangunan pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) Bangka 1-A (2X50 MW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1555/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: B- 131/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 21 Januari 2020
7Konsultan Hukum Rinto Wardana Law Firm, Jakarta, nomor: 109/RWL-PKPG/IX/2019, agno: 07251/S/19, tanggal 02 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keputusan permohonan keputusan pengosongan gedung Eks Kodim Jakarta Barat (lokasi pengungsi)
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1579/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri dengan nomor: B- 64/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
8Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor: S.74/Setjen-Rokum/PHP/Kum.1/9/2019, agno: 07642/S/19, tanggal 09 September 2019
surat ditujukan kepada Deputi III/Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan kepastian investasi
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1604/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Heru Budi Wasesa dengan nomor: B- 133/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 21 Januari 2020
9Law Office Dr. Achmad Arifullah, SH., MH. & Partners, Semarang, nomor: 002/AND/KA-AA/IX/2019, agno: 07646/S/19, tanggal 09 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dugaan tindakansewenang-wenang (abuse of power)
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1581/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H. dengan nomor: B- 130/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 21 Januari 2020
10Hanno Soth, Bangkok, agno: 08219/S/19, tangal 11 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal foreign investor being defrauded by mafia and corrupt judiciary in Indonesia
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1558/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung RI dengan nomor: B- 36/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
11Forum Pedagang Kecil, Pasar dan Kaki Lima Kab. Subang, nomor: 35/FPKPKL/SBG/VIII/2019, agno: 07689/S/19, tanggal 12 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penegasan pelaporan dan koreksi kepada KPK pakta persidangan atass putusan MA RI 4 Mantan Bupati Subang yang tidak memakai delik penyertaan (kasus Mangkrak)
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1547/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Subang dengan nomor: B- 51/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
12Dr. Frans Yocku (Keluarga Besar YOCKU II), Sentani, nomor: 006/KKII/KIB/2019, agno: 08349/S/19, tanggal 17 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal gugatan dan intervensi tanah ulayat Senatni Kota
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1602/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Papua dengan nomor: B- 46/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
13Law Office Muara Karta SH., MH. & Partners, Jakarta, nomor: 131/MKP/S/IX/2019, agno: 07965/S/19, tanggal 18 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal klarifikasi dan penjelasan terkait kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 27. 000 meter persegi yang terletak di Jl. Inspeksi Kirana Cakung Deain No. 27 RT. 02, RW. 05, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1562/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Komandan Korps Bbrimob Polri dengan nomor: B- 37/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
14Masyarakat Petani Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat, Langkat, agno: 08282/T/19, tanggal 23 September 2019
surat ditujukan kepada Presiden RI dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1570/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 62/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
15Sekretaris Pengurus Sengketa Tanah Masyarakat Gobah, nomor: 15/P-SPSTMG/IX/2019, agno: 08363/S/19, tanggal 25 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permosurat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan bantuan pengembalian tanah
honan bantuan pengembalian tanah
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1588/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riau dengan nomor: B- 49/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
16Law Office Bukti DRS Sitompul & Associates, Bogor, nomor: 423/MMIU,PPP-PKT/BDSP/2019, agno: 08409/S/19, tanggal 30 September 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon mencabut izin usaha, perdagangan perumahan / property dan mendesak penyelesaian kasus tanah yang sudah cukup lama
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1549/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor: B- 40/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
17Law Office Theo Julius Saputra, SH & Associates, Batam, agno: 09027/T/19, tanggal 10 Oktober 2019
surat ditujukan kepada Ketua DPR RI dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan permohonan audiensi terkait kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diskriminatif sehingga hak-hak klien kami selaku pemegang Polis Bakrie Life selama 11 tahun ditelantarkan
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1564/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II OJK dengan nomor: B- 45/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
18Rukiah Rosalyna Siahaan, Jakarta, agno: 09029/S/19, tanggal 17 Oktober 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan pengaduan masyarakat tentang kasus mafia hukum di PN Pematangsiantar, Sumatera Utara
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1600/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 62/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
19Tim Kerja Koordinasi Pengumpulan dan Penjualan BMN Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Jakarta, agno: 09279/S/19, tanggal 25 Oktober 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal rapat koordinasi tentang pemanfaatan barang milik negara berupa serap cable dan besi tua di Kabupaten Sorong untuk stabilitas politik dan keamanan di tanah Papua
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1510/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 11 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI dengan nomor: B- 44/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
20Lembaga Pemerhati Masyarakat Indonesia, Takalar, nomor: 054/25/A/LPMI/X/2019, agno: 09902/S/19, tanggal 30 Oktober 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan konsultasi hukum & keterangan informasi
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-181/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 07 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Syafaruddin, S.Sos dengan nomor: B- 198/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
21Andi Tiyas Permadi, Muara Upu, agno: 09844/S/19, tanggal 04 November 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-99/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 17 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 220/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 29 Januari 2020
22Jenny Hartono, Tenggarong, agno: 09971/T/19, tanggal 05 November 2019
surat ditujukan kepada Jaksa Agung RI dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal susulan surat mohon perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-64/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Kalimantan Timur dengan nomor: B- 206/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
23Law Firm Fachruddin Rifai & Associates, Medan, nomor: 045/FR.Law.Firm/XI/2019, agno: 10127/T/19, tanggal 06 November 2019
tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengangkatan blokir atas nama Tamin Sukardi, Lina Djohan, Tadjuddin, Tandeanus & Eddy
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-147/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 20 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara dengan nomor: B- 221/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 29 Januari 2020
24Ir. H. Chaidar Chairulsyah, Samarinda, agno: 0245/T/19, tanggal 07 November 2019
surat ditujukan kepada Presiden RI dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-59/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sdr. Ir. H. Chaidar Chairulsyah dengan nomor: B- 192/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
25Anwari Fuad Hasby, Majalengka, nomor: 02/Adv.AFH/XI/2019, agno: 09915/S/19, tanggal 08 November 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon diterbitkan surat keputusan pensiun pemohon, selaku aparatur sipil negara kantor Gubernur Sumatera Selatan
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-42/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 10 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor: B- 200/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
26Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, SH & Rekan, Jakarta, nomor: 830/S/KH-AA/XI/2019, agno: 10070/S/19, tanggal 12 November 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal ucapan selamat, laporan dan permohonan
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1574/HK.00.01/12/2020, pada tanggal 20 Desember 2019
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemendikbud dengan nomor: B- 65/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
27Kantor Hukum Advokat/Pengacara Eddy Heryanto & Partners, Rembang, nomor: 31/Adv-EH/XI/2019, agno: 10299/T/19, tanggal 14 November
tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pelanggaran kebijakan pelayanan hukum gratis
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-117/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 21 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 219/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 29 Januari 2020
28Kantor Hukum Advokat/Pengacara Eddy Heryanto & Partners, Rembang, nomor: 31/Adv-EH/XI/2019, agno: 10299/T/19, tanggal 14 November
tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pelanggaran kebijakan pelayanan hukum gratis
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-117/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 21 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 219/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 29 Januari 2020
29Tumpal D Tampubolon, Medan, nomor: 02/11/TT/2019, agno: 10290/S/19, tanggal 15 November 2019
surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan ke 2 untuk tindak lanjut dari dumas 1 demi tegaknya hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-61/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 13 Januari 2020
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri dengan nomor: B- 205/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
30Rita Wati, SP dkk, Palembang, agno: 10337/T/19, tanggal 17 November 2019
surat ditujukan kepada Kepala BPN RI/Menteri ATR dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon di cabut dan menyatakan batal/tidak sah sertifikat hak guna usaha nomor: 17/Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 November 2008, atas nama pemegang hak PT. Banyu Kahuripan Indonesia atau PT. BKI
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN
telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN dengan nomor: B- 204/HK.00.01/01/2020, pada tanggal 28 Januari 2020
DESEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Devi Taurisa, agno: 06780/S/19, tanggal 17 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan kepastian dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Sesmenko Polhukam dengan nomor: B-121/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 2720/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 18 Desember 2019
2Para Staf Kementerian Ketenagakerjaan RI, agno: 06078/S/19, tanggal 22 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan kinerja pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1248/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta dengan nomor: B- 2671/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
3Umar Hasan Djawas, Jakarta, agno: 06045/S/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1250/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Jember, Jawa Timur dengan nomor: B- 2668/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
4Kiki Juhari Alias Lohok, Kisaran, agno: 06136/T/19, tanggal 24 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon tindakan kepada Advokat Lili Arianto, SH yang telah menelantarkan saya selaku kliennyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1319/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Jakarta dengan nomor: B- 2670/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
5Sudarmaji, Kediri, nomor: 15-AB/VIII/2019, agno: 07079/S/19, tanggal 20 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1330/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B- 2669/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
6Kantor Hukum Fakhrul Razi, SH., MH & Rakan, Medan, nomor: 60/KH "FR & Rekan"/X/2019, agno: 09916/T/19, tnggal 22 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintah yang baik dan permohonan pembukaan / pencabutan blokir terhadap penerbitan nomor induk pegawaiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1388/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 19 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala BPN, Jakarta dengan nomor: B- 2672/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
7Rita K.K. Pridhnani, Jakarta, nomor: 088/BOI/JKT/X/2019, agno: 09650/S/19, tanggal 29 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan dan keberatan dan perlindungan hukum dan keadilan dan kepastian hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1367/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 18 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawasan Bank III Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta dengan nomor: B- 2678/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 09 Desember 2019
8Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: B/6357/X/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 10625/T/19, tanggal 31 Oktober 2019surat ditujukan kepada Saudara Syahrul, SE., dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pengaduan masyarakat dari Saudara Syahrul, S.E.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Syahrul, S.E., Jakarta dengan nomor: B- 2677/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
9Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL I, Belawan, nomor: B/136/XI/2019, agno: 10114/S/19, tanggal 01 November 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindak lanjut pengaduan Sdr. Rusdiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Rusdy, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2675/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
10Yohan Noldy Awuy (LSM Munit Connection), Manado, nomor: 35/Lsm mc/XI/2019, agno: 09873/S/19, tanggal 04 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tipikor Manado dan putusan praperadilan oleh kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1392/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 19 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sulawesi Utara dengan nomor: B- 2676/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
11Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: R/1192/X/WAS/2.4/2019/Itwasda, agno: 09564/S/19, tanggal 04 November 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal hasil klarifikasi pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Joao Meco, S.H.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Joao Meco, S.H., Jakarta dengan nomor: B- 2733/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 19 Desember 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-159/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/11/2019, agno: 09887/S/19, tanggal, 08 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deliditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1480/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 09 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 233/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 16 Desember 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-158/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/11/2019, agno: 09981/S/19, tanggal 11 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Nurhayati als. Nur biniti Mursididitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1481/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 04 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 232/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 16 Desember 2019
14Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Masyarakat Maduri (LHB-IKAMA) 01/LBH-IKM/XI/2019, agno: 10341/S/19, tanggal 12 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan keadilan duduk sebagai Dewan Pembina / Dewan Pakar Dalam LBH-IKAMAditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Sesdep/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1487/HK.00.00/12/2019, pada tanggal 05 Desember 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta dengan nomor: B- 2723/HK.00.00/12/2019, pada tanggal 18 Desember 2019
15Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, nomor: ITJ.PW.07.02.04-131, agno: 10770/S/19, tanggal 25 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal tanggapan penganiayaan berat di penjara oleh petugas lapas yang mengakibatkan kebutaan permanen pada Sdr. Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bujang Musa, S.H., M.H., di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dan Dr. Ayub Faidiban, S.H. M/B.A., di Jakarta dengan nomor: B- 2619/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 05 Desember 2019
16Markas Besar Kepolisian Negara RI, Jakarta, nomor: R/1912/X/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 10618/S/19, tanggal 26 November 2019surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan klarifikasi pengaduan Deputi Bidkoor Hukum dan HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaportelah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ocdy Susanto, S.E. Jakarta dengan nomor: B- 2674/HK.00.01/12/2019, pada tanggal 11 Desember 2019
NOVEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Masyarakat Adat Simalungun Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar, nomor: Istimewa/VII/2019, agno: 05987/S/19, tanggal 07 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pensertifikatan tanah masyarakat Adat Simalungunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1226/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Simalungun, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2355/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
2Kantor Hukum Fakhrul Razi SH., MH & Rekan, Medan, nomor: 42/KH"FR & Rekan"/VII/2019, agno: A.06117/T/19, tanggal 18 Juli 2019surat ditujukan kepada Presiden RI, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan permohonan pembukaan/pencabutan blokir terhadap penerbitan induk pegawaiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1299/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Jakarta dengan nomor: B- 2559/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
3Robert Oscar Tilaar, Bogor, agno: 06077/S/19, tanggal 19 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pengusutan berita an. Annisa Madaniahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1295/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, Jakarta dengan nomor: B- 2557/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
4Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Jakarta, nomor: 101/K/OBH/PAHAM-Ind/VII/2019, agno: 05981/S/19, tanggal 23 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal surat permohonan dukungan penangguhan penahananditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1218/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 2356/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
5LBH & LSM Progresif, Jakarta, nomor: 21/Konf&Inf/VII/2019, agno:06041/T/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kapolri, Ketua Kompolnas, Ketua Komisi HAM RI, Ketua Ombusman RI, Irwasum Polri, Kadivprovpam Polri, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1293/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Tengah dengan nomor: B- 2556/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
6DPD Lembaga Komitmen Team Komite Nasional Prov. Sumatera Utara, nomor: 012/LKTKN/DPD/SUMUT/VII/2019, agno: 06042/T/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Presiden RI, dan tembusan ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal memohon keadilan penyelesaian masalah lahan antara Kelompok Tani dengan Pihak PT. Pangkatan Indonesia Kabupaten Labuhan Batuditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1303/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 05 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 2554/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-787/M.Sesneg/D-1/HK.00.04/07/2019, agno: 08362/S/19, tangga; 25 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan undang-undang tentang pengesahaan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Mmenteri Ukraina tentang kerja sama dalam bidang pertahananditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1397/HK.02.02/11/2019, pada tanggal 20 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 214/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 29 November 2019
8Agus Jusup, Magelang, agno: 06357/S/19, tanggal 29 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1306/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 06 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretariat Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B- 2555/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
9Agus Setiawan Jong, Surabaya, nomor: 036/ASJ/VIII/2019, agno: 06876/S/19, tanggal 07 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal demi keadilan mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1315/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 08 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI dengan nomor: B- 2558/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
10Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, nomor: 076/YPT/Perm.P/VIII/2019, agno: 07093/T/19, tanggal 22 Agustus 2019surat ditujukan kepada Direskrimum Polda Metro Jaya, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1328/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya dengan nomor: B- 2601/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 03 November 2019
11Law Firm Arif & Associates Advocates and Legal Consultant, nomor: 026/B/ARIF&Associates/VIII/2019, agno: 07091/T/19, tanggal 26 Agustus 2019surat ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, dan tembusan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1326/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Bali dengan nomor: B- 2553/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 28 November 2019
12Jenpriwati, Jakarta, agno: 08120/T/19, tanggal 23 September 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1232/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 28 Oktober 2019telah membuat surat kepada Irwasum Polri Jakarta dengan nomor: B- 2354/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 08 November 2019
13H.M.A.S. Alex Asmasoebrata, Jakarta, nomor: 136/Prb/X/2019, agno: 08924/S/19, tanggal 07 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada Kabareskrim Polri Jakartatelah membuat surat kepada Kabareskrim Polri Jakarta dengan nomor: B- 2340/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 07 November 2019
14Menteri Komunikasi dan Informatika RI, nomor: B-874/M.KOMINFO/HK.02.01/10/2019, agno: 08915/S/19, tanggal 11 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan pertimbangan dalam penetapan rancangan peraturan menteri tentang ikatan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatikaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1253/HK.00.00/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat dengan nomor: B- 204/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 13 November 2019
15PT. PLN (Persero) Regional Sulawesi, nomor: 0875/AGA.01.01/011100/2019, agno: 08967/S/19, tanggal 15 Oktober 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyelesaian pengaduan/keberatan dan peringatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor a.n. Sdri. RR. Ekowati A.,S.H.telah ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada RR. Ekowati A., S.H., Sulawesi Selatan dengan nomor: B- 2343/HK.00.01/11/2019, pada tanggal 07 November 2019
16Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, nomor: PH.2.1-302/M.EKON/11/2019, tanggal 22 November 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyusunan Omnibus Law cipta lapangan kerjaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1421/HK.02.00/11/2019, pada tanggal 26 November 2019telah ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko Polhukam kepada Menko Perekonomian, Jakarta Pusat dengan nomor: B- 215/HK.00.00/11/2019, pada tanggal 29 November 2019
OKTOBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, nomor: B/1961/08/04/09/2019/DJPOT, agno: 07107/T/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Wayan Sedrayasa, Bali dengan nomor: B- 2234/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
2Rusdy, Medan, agno: 05931/S/19, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1075/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Danpomal Lantamal I Belawan, Sumatera Utara dengan nomor: B- 1956/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
3Chaw Man Kie, Jakarta, agno: 05836/S/19, tanggal 18 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan petunjuk dan solusiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1011/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 12 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta dengan nomor: B- 1982/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
4Ir. Sahat Pasaribu, M.Pd., nomor: 015/SRT.SPP/VII/2019, agno: 05929/S/19, tanggal 22 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilan selaku korban perampasan lahan kebun seluas 26 Ha di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Selatan oleh PT. Jembayan Muara Baraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1079/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor: B- 1960/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
5Delegasi Warga Kemayoran, Jakarta, nomor: SRT018B/DWK/07/2019, agno: 06329/S/19, tanggal 24 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal menanyakan kembali aspirasi warga Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1086/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 24 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 1955/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
6Kantor Hukum Bujang Musa SH., MH & Partners, Bangka Belitung, nomor: 002/PER/Kemenkopolhukam/Adv-BM/IX/2019, agno: 07479/S/19, tanggal 02 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal agar di tindak tegas petugas lapas yang melakukan penganiayaan terhadap Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1060/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B- 1962/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
7Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.136/LKPI/JKT/IX/2019, agno: 07404/S/19, tanggal 05 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penganiayaan berat di penjara oleh petugas lapas yang mengakibatkan kebutaan permanen pada Sdr. Renhad Hutahaeanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1062/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B- 1961/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
8Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-117/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/09/2019, agno: 07518/S/19, tanggal 09 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Alfalani bin Ar. Rahman (alm)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1111/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 30 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 183/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019
9Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-121/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/09/2019, agno: 07672/S/19, tanggal 11 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertusditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1112/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B- 182/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 07 Oktober 2019
10Kantor Hukum dan Pengacara Tohery & Associates, Jakarta, nomor: 001/PPHPE/T&A/12/IX/2019, agno: 07688/S/19, tanggal 12 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum pelaksanaan eksekusiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1073/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan nomor: B- 1964/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 02 Oktober 2019
11Kepolisian Negara Daerah Bali, Denpasar, nomor: R/1803/IX/WAS.2.4/2019/ Itwasda, agno: 08006/S/19, 20 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kepolisian Negara Daerah Bali tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Gede Putu Arsana, Bali dengan nomor: B- 1980/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
12Wali Kota Bekasi, nomor: 650/6156/Distaru, agno: 08207/T/19, tanggal 23 September 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Wali Kota Bekasi tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada F. Taswin, Jawa Barat dengan nomor: B- 1980/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 03 Oktober 2019
13Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jambi, nomor: S-717/BANKESBANGPOL-5.2/IX/2019, agno: 08352/S/19, tanggal 30 September 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal penyampaian tindak lanjut pengaduan masyarakat suku anak dalam (SAD) kelompok 113 dan Petani dengan PT. Berkat Sawit Utamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jambi tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Nurman, Jambi dengan nomor: B- 2235/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
14Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: B-4519/E/Ejp/10/2019, agno: 08836/S/19, tanggal 04 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal pengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kejaksaan Agung RI tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irfandi, Sumatera Utara dengan nomor: B- 2255/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
15Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-1841B/Kompolnas/10/2019, agno: 08925/S/19, tanggal 07 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal informasi penanganan saran dan keluhan masyarakat (SKM)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Komisi Kepolisian Nasional tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Peter Tanzil, S.H., Sumatera Barat dengan nomor: B- 2258/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 30 Oktober 2019
16Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, nomor: B-322D/Kompolnas/10/2019, agno: 09099/T/19, tanggal 11 Oktober 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam dan Deputi III/Hukum dan HAM, perihal hasil klarifikasi penanganan saran dan keluhan masyarakat (SKM)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Komisi Kepolisian Nasional tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kristianik, Jawa Barat dengan nomor: B- 2256/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
17Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: R-450/H/H.II.2/10/2019, agno: 09052/S/19, tanggal 21 Oktober 2019surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal mohon bantuan agar dapat mendorong penuntasan pengaduan/laporan di Jaksa Agung RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Kejaksaan Agung RI tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ruli Ariansyah, S.H., Sumatera Selatan dengan nomor: B- 2254/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 29 Oktober 2019
SEPTEMBER 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, Jakarta, agno: 05985/S/19, tanggal 11 Desember 2018surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan penuntasan laporan Polisi nomor: TBL/191/II/2017/UM/JATIM ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1008/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1884/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
2PT. Cahaya Sang Surya Dwi Sejati, Surabaya, nomor: 061/AS/CSSDS/VII/2019, agno: 04103/S/19, tanggal 07 Mei 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1033/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kanwil BPN Jawa Timur dengan nomor: B- 1881/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
3PT. Cahaya Sang Surya Dwi Sejati, Surabaya, nomor: 073/AS/CSSDS/VII/2019, agno: 05984/S/19, tanggal 03 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon bantuan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1036/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1882/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
4Forum Gerakan Masyarakat Pancasila, Palembang, nomor: 330/FGMP/7/2019, agno: 05586/S/19, tanggal 09 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan klarifikasi penyelesaianditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1027/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor: B- 1885/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
5Law Office Indonesia Society, Mataram, nomor: B-10.23.Pid.LO-IS.07.2019, agno: 05580/T/19, tanggal 09 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal laporan dugaan tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan pelanggaran HAMditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-931/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda NTB dengan nomor: B- 1777/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 11 September 2019
6Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara (ANTRA RI), Kupang, nomor: 07.2014/ANTRA RI/2019, agno: 05778/S/19, tanggal 15 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengangkatan kembali PNS Tipikor di Kabupaten Rote Ndao oleh Bupati Kabupaten Rote Ndaoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1029/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Gubernur NTT dengan nomor: B- 1880/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
7Kishore Kumar Tahilram Pridhanani, nomor: 009/OCBC/VIII/JKT/2019, agno: 06784/S/19, tanggal 14 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan serta sekaigus atensi untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dan penegakan hukum bagi terlapor atas nama Kishore Kumar Tahilram Pridhananiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1018/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 12 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretaris Kompolnas dengan nomor: B- 1883/HK.00.01/10/2019, pada tanggal 20 September 2019
8Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, nomor: B/5289/VIII/RES.7.5/2019/Bareskrim, agno: 07250/S/19, tanggal 20 Agustus 2019surat ditujukan kepada Aasdep 2/Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdr. Elison, Direktur PT. Selange Jaya Utamaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Elison, Direktur PT. Selange Jaya Utama, Jakarta dengan nomor: B- 1878/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
9Kantor Firma Hukum Jamal SH. & Rekan, Sukoharjo, nomor: 620/PPH/JM&R/VIII/2019, agno: 07121/S/19, tanggal 26 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1010/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati NTT dengan nomor: B- 1916/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 26 September 2019
10Ocdy Susanto, SE. MM., Jakarta, agno: 07120/S/19, tanggal 28 Agustus 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon keadilanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1025/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 10 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B- 1879/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 20 September 2019
11Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-109/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/08/2019, agno: 07286/S/19, tanggal 29 Agustus 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana Annas Maamunditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1055/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 173/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 25 September 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-112/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/08/2019, agno: 07286/S/19, tanggal 03 September 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana mati Mart Azzanul Ikhwanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1057/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 18 September 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 174/HK.00.01/09/2019, pada tanggal 25 September 2019
AGUSTUS 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Lembaga Peduli dan Pemantauan Pembangunan Kota Medan, agno: 04850/S/19, tanggal 10 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdr. Irfandi Ketua LSM LP3 Kota Medanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-781/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala BNN dan Jampidum Kejagung RI dengan nomor: B- 1585/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
2Sumarsono, Kediri, agno: 04765/S/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan adanya penyimpangan Jaksa dan Kajari Kabupaten Keidiriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-781/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Jawa Timur dengan nomor: B- 1602/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
3Mabes Polri, Jakarta, nomor: B/3359/VI/WAS.2.4/2019/Itwasum, agno: 05768/S/19, tanggal 24 Juni 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat Sdri. Annie Sri Cahyaniditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelapor dengan surat dari Irwasum tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Annie Sri Cahyani, Banten dengan nomor: B- 1476/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
4Pengadilan Negeri Salatiga, nomor: W.12-U12/180/HK.01.01/06/2019, agno: 05274/S/19, tanggal 26 Juni 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Soeparnoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Soeparno, Jawa Tengah dengan nomor: B- 1475/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
5F. Taswin, Bekasi, agno: 05350/S/19, tanggal 05 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum Sdr. F. Taswinditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-789/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Walikota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor: B- 1586/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
6Kantor Hukum JOAO MECO & Partners, nomor: 032/JM-P/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum Constacio Suni, B.Bus.,ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-782/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda DIY dengan nomor: B- 1584/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
7Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.103/LKPI/JKT/VII/2019, agno: 05825/T/19, tanggal 15 Juli 2019tembusan surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan surat dukungan untuk Hibah Kapal Ex-Illegal sebagai Kapal Latihan Nelayan Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung RI dengan nomor: B- 1583/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 20 Agustus 2019
8Kepolisian Negara Daerah D.I. Yogyakarta, nomor: R/808/VII/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 05926/S/19, tanggal 16 Juli 2019surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal pengaduan masyarakat atas nama Sdr. Ir. Soegiharto Santosoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Soegiharto Santoso, Jakarta dengan nomor: B- 1474/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 05 Agustus 2019
9Kepolisian Negara Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, nomor: B/605/VIII/2019, agno: 06580/S/19, tanggal 08 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bujangsu, Jakarta dengan nomor: B- 1603/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
10Kepolisian Negara RI, nomor: R/1545/VIII/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 06600/S/19, tanggal 12 Agustus 2019surat ditujukan kepada Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat suratditindaklanjuti dengan membuat surat kepada I Made Kembir, Bali dengan nomor: B- 1601/HK.00.01/08/2019, pada tanggal 22 Agustus 2019
JULI 2019
NoBentuk PelayananIsi PelayananPelaksanaan LayananKeterangan
1Saiman/Marlian, Deli Serdang, nomor: 001/Perm/5/2019, tanggal 28 Maret 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pelepasan hak atas tanah Ek HGU PTPN II Pasar 5-7-8 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kab. Deli Serdangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-725/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan nomor: B- 1327/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
2Advokat & Konsultan Hukum Akhmad Aldrino Linkoln, S.H & Partners, nomor: 006/PDT/P/2019, agno: 03786/S/19, tanggal 02 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal himbauan dan permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-721/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Akhmad Aldrino Linkoln, S.H., Jakarta dengan nomor: B- 1367/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 23 Juli 2019
3Bujangsu dkk.,Bangka, nomor: B-009/V/2019/Pid, agno: 04418/S/19, tanggal 06 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum atas penyerobotan dan penjarahan lahan oleh CV. Bangka Mineral Mining yang berlokasi di Kampung Jelitik Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangkaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-697/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 04 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: B- 1313/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
4DPD Lembaga Bantuan & Ppengembangan Hhukum Kosgoro, Tasikmalaya, nomor: 86/LBPH-KOSGORO/V/2019, tanggal 11 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal keberatan dan penolakan rencana pengosongan secara paksaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-702/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 04 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam III/ Siliwangi, Jawa Barat dengan nomor: B- 1322/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
5R. R. Siska Yunita Kadi, Jakarta, agno: 04649/S/19, tanggal 16 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian permasalahan Politik/Hukum yang berkaitan dengan hak Pensiun Saya di PT. Bank Mandiri Tbk.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-723/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada R. R. Siska Yunita Kadi, Jakarta dengan nomor: B- 1319/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
6Sahala Aritonang SH,. AM.Pd, Bandar Lampung, nomor: A.4/SHL/V/2019, agno: 04165/S/19, tanggal 18 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan surat rekomendasi pengakuan status dan kedudukan Hakim Ad Hoc sebagai penyelenggara Negara yang merupakan Pejabat Negara dan permohonan surat rekomendasi anggaran pajak pph pasal 21 bagi Hakim Ad. Hoc. Dibebankan dan ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN
ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-716/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua KPK, Jakarta dengan nomor: B- 1328/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
7Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, nomor: S-1118/KN/2019, agno: 0446/S/19, tanggal 23 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tanggapan atas permohonan perlindungan dan kepastian hukum a.n. H. Guritnoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Guritno, Jakarta dengan nomor: B- 1194/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
8RR. Ekowari A, SH., Makassar, agno: 05062/T/19, tanggal 27 Mei 2019surat ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Makassar, dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan/keberatan dan peringatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-719/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT. PLN (Persero), Jakarta dengan nomor: B- 1321/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
9Kantor Advokat - Penasehat Hukum Wisnu Harto SH & Partners, Sleman, nomor: 483/V/KA/2019, agno: 04455/S/19, tanggal 27 Mei 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan mediasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-707/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Barat dengan nomor: B- 1311/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
10Muhammad SH. Bin Juraid, Bbanjarmasin, nomor: 03/V/2019, agno: 04697/T/19, tanggal 29 Mei 2019tembusan surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Polri jangan tindak perusuh tanggal 22 Mei saja tapi Oknum Aparat yang dianggap hukum penghancur Negara (Makar) belum ditindakditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-713/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Selatan dengan nomor: B- 1314/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
11Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Aassociates, Jakarta, agno: 04616/S/19, tanggal 08 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-714/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Jawa Timur dengan nomor: B- 1317/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
12Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, Jakarta, nomor: B.247/PBMA/V/2019, agno: 04711/S/19, tanggal 13 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-729/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta dengan nomor: B- 1315/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: R-88/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/06/2019, agno: 04706/S/19, tanggal 14 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan grasi terpidana Tjen Christina Lianto alias Enci dan terpidana Satria alias Iya bin Samadditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-683/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 02 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta dengan nomor: B- 127/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
14Kliwon Sitorus, Batam, nomor: 56/KS/2019, agno: 04788/S/19, tanggal 17 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penghentian pemeriksaan dugaan maladministrasi di Komisi Yudisial RI oleh ORIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-720/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua Komisi Yudisial, Jakarta dengan nomor: B- 1312/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
15Lembaga Kelauatan dan Perikanan Indonesia, Jakarta, nomor: UM.095/LKPI/JKT/VI/2019, agno: 04990/S/19, tanggal 18 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan dukungan penyelesaian penyerobotan lahanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-712/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kepulauan Bangka Bbelitung dengan nomor: B- 1368/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 23 Juli 2019
16Areston Dayanto, Jakarta, agno: 04991/S/19, tanggal 19 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-715/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Timur dengan nomor: B- 1320/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
17Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Aassociates, Jakarta, agno: 04987/S/19, tanggal 21 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penyelesaian kasus di Polres Kuansingditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-724/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 09 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Riau dengan nomor: B- 1316/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
18Reman, Tangsel, agno: 05108/S/19, tanggal 26 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan dukunganditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-722/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 08 Juli 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dendenpom Jaya/1, Banten dengan nomor: B- 1318/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 18 Juli 2019
19Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Sselatan, Makassar, nomor: R/683/VI/WAS.2.4/2019/Itwasda, agno: 05119/S/19, 27 Juni 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan hasil klarifikasi pengaduan Sdr. Andi Syuaibditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Andi Syuib, S.H. dengan nomor: B- 1193/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 8 Juli 2019
20Pusat Polisi Militer Mabes AL, Jakarta, nomor: R/363/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019surat ditujukan kepada Deputi III/ Hukum dan HAM, perihal informasi dan klarifikasi perkaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk menjawab surat pelaporditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Muhammad Iskandar, Jakarta dengan nomor: B- 1334/HK.00.01/07/2019, pada tanggal 19 Juli 2019
21Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran, Tangerang Selatan, nomor: 115/DPN-BPI/VII/2019, agno: 05553/S/19, tanggal 10 Juli 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal undangan menjadi narasumber acara rapat pimpinan nasional BPI KPNPA RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, untuk membuat surat kepada Ketua BPI KPNPA RI bahwa Kedeputian Hukum dan HAM tidak dapat menjadi narasumber dikarenakan adanya kegiatan lainditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ketua BPI KPNPA RI dengan nomor: B- 1356/HK.00.00/07/2019, pada tanggal 22 Juli 2019
JUNI 2019
Kedeputian III    
1Seskab RI, nomor: B.0117/Seskab/Polhukam/3/2019, agno: 04477/S/19, tanggal 25 Maret 2019Permohonan paraf persetujuan rancangan peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standard dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-601/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 13 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B- 121/HK.02.02/06/2019, pada tanggal 20 Juni 2019
2Konsultan Hukum dan Advokat Budi Setyo, SH, Tangerang Selatan, agno: 03424/S/19, tanggal 22 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penyampaian ke-8 permohonan agar melaporkan kepada Presiden bahwa Menteri Keuangan harus menghormati dan melaksanakan Amanat UUD 1945Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-578/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Keuangan, Jakarta dengan nomor: B- 1043/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
3Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 172/ASC/v/2019, agno: 04284/S/19, tanggal 23 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat No. 877/HK.00.01/4/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan penyampaian pendapat hukum atas putusan pidana No. 998/Pid.B/2014/PN.TNG, salah satu alat bukti laporan Polisi No. LP/1252/XI/2017/Bareskrim tanggal 22 November 2017Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-579/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 31 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bareskrim Polri, Jakarta dengan nomor: B- 1042/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 19 Juni 2019
4Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-488/M. Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2019, agno: 04454/S/19, tanggal 05 Juni 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tentara Nasional IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-595/HK.00.01/06/2019, pada tanggal 11 Juni 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta dengan nomor: B- 118/HK.00.00/06/2019, pada tanggal 14 Juni 2019
MEI 2019
Kedeputian III    
1Yayasan Graje Semarang, nomor: 0368/Pemb/I/2019, agno: 00119/S/19, tanggal 02 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan penegakan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-448/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ir. Edhi Setiawan, di Jawa Tengah dengan nomor: B- 832/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
2Tonny Wijaya, Medan, agno: 00583/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-450/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Tonny Wijaya, di Sumatera Utara dengan nomor: B- 834/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
3I Wayan Sedrayasa, Bali, nomor: 01/VET/2019, agno: 01428/S/19, tanggal 09 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penerbitan Skep Veteran RIDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Pertahanan RI dengan nomor: B-846/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 13 Mei 2019
4H. Didi Donardi (Pensiunan Pertamina), agno: 241/De-III/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan perihal polis Lippo Life dan PT. AIADitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-490/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, di Jakarta dengan nomor: B- 861/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
5Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani, Muara Berlian, agno: 01551/S/19, tanggal 13 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian konflik Agraria antara Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok 113 Batin 9 dan Petani dengan PT. Asiatic Persada/PT. Berkat Sawi Utama di Kabupaten Batanghari Prov. JambiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-493/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Jambi dengan nomor: B-859/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
6H. Yana Sunaryana, Bandung, nomor: 07/Pembatalan sertifikat No.1478 Cibuntu/II/2019, agno: 01611/S/19, tanggal 18 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pembatalan sertifikat nomor: 1478 CibuntuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-447/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada H. Yana Sunaryana, di Jawa Barat dengan nomor: B- 830/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
7Kesultanan Sambaliun, Berau, nomor: Perm-I/II/2019, agno: 01808/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mendesak untuk membongkar segala bentuk Pelanggaran Hukum dan HAM atas perampasan hak atas tanah-tanah masyarakat Petani di Wilayah Kesultanan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan TimurDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-449/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta dengan nomor: B-833/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
8Forum Gerakan Masyarakat Borneo, Semban Baru, nomor: 57/SPHM/BIB/FGMB/Iisp.7/2019, agno: 01983/S/19, tanggal 27 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum atas penguasaan tanah rakyat warga masyarakat Desa Hatif Pemekaran dari Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu oleh perusahaan Industri PT. Hutan Rindang Banua dan/atau perusahaan Tambang Batubara IUP-OP- PT. BornDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-512/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan dengan nomor: B-908/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
9Akhmadi, Balikpapan, nomor: 03/II/2019, agno: 02002/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan penegakan hukum di Kabupaten BerauDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-488/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Akhmadi, di Kalimantan Timur dengan nomor: B-857/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
10Napi dan Mantan Napi LP Tanjung Gusta, agno: 01866/S/19, tanggal 01 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal kebobrokan di Lapas Tanjung Gusta MedanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-436/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irjen Kemenkumham, di Jakarta dengan nomor: B- 831/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019
11Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 02563/S/19, tanggal 08 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-377/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung RI, di Jakarta dengan nomor: B- 104/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 02 Mei 2019
12PT. Selange Jaya Utama, Jakarta, nomor: 037/III/2019, agno: 02205/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal perlindungan hukum dan permohonan audiensi terkait LP/1041/I/2018/Bareskrim tanggal 23 Januari 2018 penggelapan yang diduga dilakukan oleh peusahaan Sinar Mas GroupDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-385/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kabareskrim Polri, di Jakarta dengan nomor: B-801/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 201
13Kementerian Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-1000/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2019, agno: 02316/S/19, tanggal 11 Maret 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat rekomendasi kepada Presiden RI terkait kondisi kesehatan Ustadz Abu Bakar BaasyirDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-375/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B-802/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
14Law Office Benny Murdani, nomor: 078/III/2019/BM, agno: 02453/S/18, tanggal 14 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-510/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-911/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
15Syahrul, SE, Jakarta, agno: 02640/S/19, tanggal 18 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-509/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Barat dengan nomor: B-910/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
16Kliwon Sitorus, nomor: 29/KS/2019, agno: 02565/S/19, tanggal 19 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon dukungan pemerintah dalam melawan praktek mafia hukum & peradilanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-506/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kliwon Sitorus, Kepulauan Riau dengan nomor: B-912/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
17Koperasi Produsen Tani Sejahtera Bersama Desa Buluh Nipis, Kampar, nomor: 017/KTSB/PRM/26/2019, agno: 02670/S/19, tanggal 25 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal surat pengaduan/permohonan dukungan penyelesaian konflik antara masyarakat Buluh Nipis dengan pihak PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS) Group RAPPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-511/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 15 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Riau dengan nomor: B-909/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
18Sardjio, Jakarta, agno: 03086/S/19, tanggal 08 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon bantuan dan perlindungan hukum atas permasalahan tanah ahli waris Dijun bin Riket dengan ahli waris Suhmawijaya bin Sumitro yang dijual dalam keadaan sengketa oleh ahli waris Sukmawijaya kepada PT. Grahsa Cipta Kharisma (GCK) Dirut Muhammad SunDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 531/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B-928/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
19Annie Sri Cahyani, Tangerang, nomor: 012/ASC/IV/2019, agno: 03120/S/19, tanggal 09 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dari kejahatan perampasan hak atas tanah yang dilakukan oleh persekongkolan antara kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kantor Pajak Pratama Serpong dan pengembangan serta laporan kinerja penyidik Polri yang lamban dan cenderDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B- 487/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sardjio, di Jakarta dengan nomor: B- 877/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
20Forum Gerakan Masyarakat Pancasila, Banyuasin, nomor: 327/FGMP/3/IV/2019, agno: 03264/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon penyelesaian hak-hak masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-489/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 10 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Selatan dengan nomor: B-860/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019
21Hj. Thenzu, Jakarta, nomor: 08/MTDS/HT/16/04/2019, agno: 03397/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon tindak diterbitkan sertifikat tanah kepada pihak lainDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-529/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 17 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, di Papua dengan nomor: B-926/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
22Achmad Baron Effendy, Bekasi, agno: 03257/S/19, tanggal 16 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalahDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-507/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 14 Mei 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, di Jakarta dengan nomor: B-913/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 22 Mei 2019
23Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-732/SJ/2019, agno: 03604/S/19, tanggal 23 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal mohon perlindungan hukum dan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sarwo Hhartono, di Jawa Timur dengan nomor: B- 804/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
24Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, nomor; S-35/SJ.4/2019, agno: 03605/S/19, tanggal 24 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan perlindungan hukum PT. Elva PrimandiriDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-437/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 25 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kemensetneg, di Jakarta dengan nomor: B- 820/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 09 Mei 2019
25Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Pal, agno: 03506/S/19, tanggal 25 April 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal releas panggilan sidangDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk meneruskan surat kepada JPN Kejati PaluDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kajati Sulawesi Tengah dengan nomor: B- 803/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 07 Mei 2019
26Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Sulawesi Utara, nomor: 431/PPT/V/19, agno: 773/De-III/19, tanggal 06 Mei 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal tindaklanjut permasalahan jalan Tol Manado-BitungDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat surat kepada pelapor agar melengkapi copyan suratnyaDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Eddy Hendra Sondakh, di Sulawesi Utara dengan nomor: B- 878/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 16 Mei 2019
27Supardi Kendi Budiarjo, Jakarta, nomor: 006/V/2019, agno: 1052/MN/19, tanggal 07 Mei 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terhadap dugaan rekayasa kasus dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sambung menyambung oleh 2 oknum mantan Dirreskrimum Poldasu dan oknum Dirreskrimum Poldasu Kombes Pol. Andi Rian Djajadi, Sik, MHDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Sekretaris Satgas Saber Pungli dengan nomor: B-354/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Supardi Kendi Budiarjo, di Jakarta dengan nomor: B- 927/HK.00.01/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019
APRIL 2019
Kedeputian III    
1Barisan Patriot Bela Negara Wilayah Lampung, nomor: 053/DPWI-LPG-BPBN/XI/2018, agno: 10498/S/18, tanggal 19 November 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-255/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 19 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Ieedwar Imansyah, Lampung, dengan nomor: B-646/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
2H. Sugiarti, Jakarta, agno: 00446/S/19, tanggal 04 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal lanjutan mohon implementasi hukum yang adil dengan menindaklanjuti 3 kasus tanah Jatikarya Bekasi (30-35 tahun) berdasarkan tanah temuan terbaru dari OmbudsmanDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-368/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Hj. Sugiarti, Jakarta, dengan nomor: B-715/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
3Ketua Delegasi Warga Kemayoran, nomor: 008/DWK-KMY/XII/2018, agno: 11848/S/18, tanggal 19 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal amdal dan kompensasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/3/2019, pada tanggal 26 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati DKI Jakarta, dengan nomor: B-595/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 05 April 2019
4H. Guritno, Jakarta, agno: 11736/T/18, tanggal 21 Desember 2018Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan dan kepastian hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-381/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, dengan nomor: B-712/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
5Gubernur Jawa Barat, Bandung, nomor: 180/36/Hukham, agno: 00449/T/19, tanggal 04 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan kegiatan Ormas Manggala Garuda PutihDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-369/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kemenkumhan RI dengan nomor: B-714/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
6PT. Tirta Wahana Bli Internasional, nomor: 001/TWBI/LGL/L/I/2019, agno: 00253/T/19, tanggal 07 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Kemaritiman RI dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum dan kepastian investasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-371/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 10 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta dengan nomor: B-717/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
7Seskab RI, nomor: B.17/Seskab/Polhukam/01/2019, agno: 03105/S/19, tanggal 15 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasionalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-398/HK.02.02/4/2019, pada tanggal 16 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Sekretaris Kabinet, Jakarta dengan nomor: B-102/HK.02.02/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
8Lemabaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, nomor: 12/I/2019/LCKI-SU, agno: 00631/S/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon perhatian dan tindakan segera atas dugaan beking dan perlindungan oleh Oknum terhadap tersangka Sdri. Lindawaty atau Jui Ling sesuai No. LP/129/V/SU/Simal, Polres Simalungu tanggal 14 Mei 2016Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-415/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasum Polri, Jakarta dengan nomor: B-766/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
9M. Rofiq. SH, agno: 00566/T/19, tanggal 21 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan atau pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-347/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 05 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jamwas Kejagung RI, dengan nomor: B-742/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 24 April 2019
10Kristianik, Madiun, agno: 00811/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal terkait tindak lanjut laporan Polisi nomor: LP/1221/XII/2016 tentang dugaan terjadinya tindakan pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-417/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Sekretarias Kompolnas, Jakarta dengan nomor: B-761/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
11Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Serpong, nomor: 33/MJ-GKIS/I/2019, agno: 00841/S/19, tanggal 28 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pendirian Gereja dan bantuan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-411/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Waikota Tangerang Selatan dengan nomor: B-764/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
12Tim Kerja Koordinasi Pengumpulan dan Penjualan Barang Milik Negara Kab. Sorong, agno: 01213/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-199/HK.00.01/2/2019, pada tanggal 27 Februari 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI dengan nomor: B-634/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 09 April 2019
13Sri Kurnia, Jakarta, nomor: 129/SK/I/2019, agno: 00884/S/19, tanggal 30 Januari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa serap cable pada areal kerja perusahaan Petro Gas Basin Ltd Kabupaten SorongDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-373/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 11 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pangdam Jaya, Jakarta dengan nomor: B-713/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 23 April 2019
14Lemabaga Perlindungan HAM, Sungguminasa, nomor; 06/LP.HAM/PSG/KLK/II/2019, agno: 01705/S/19, tanggal 04 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan kepastian hukum terhadap laporan Polisi atas nama Abd. Aziz bin JamuDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-414/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan dengan nomor: B-767/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
15Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal, Jakarta, nomor: REF-22/LTR/TNP/II/2019, agno: 01567/S/19, tanggal 11 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan penegakan hukum dan pengawasan penyidikan dalam laporan Polisi nomor Polisi LP/1258/K/III/2007/SPK unit III tanggal 26 Maret 2007 terhadap Leo Patar Muda Sinaga Dkk. Yang berstatus DPO sejak 2007Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-408/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta dengan nomor: B-760/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
16Kemenko Bidang Perekonomian RI, nomor: B-30.a/Pokja-IV/PKE/02/2019, agno 02666/S/19, tanggal 26 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut rekomendasi satgas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi dalam penanganan kasus yang menghambat investigasiDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-374/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 12 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat Menko kepada Menteri Hukum dan HAM, Jakarta dengan nomor: B-92/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 15 April 2019
17Badan Ppenelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran, Tangerang Selatan, nomor: 030/BPI-P/II/2019, agno: 01926/S/19, tanggal 28 Februari 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-412/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kepala Kantor PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi dengan nomor: B-762/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
18Otto Cornelis Kaligis, Sukamiskin, agno: 02471/T/19, tanggal 02 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal menyampaikan pandangan dan pemikiranDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-418/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidsus Kejagung RI dengan nomor: B-768/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
19H. Hasbiansari, Banjarmasin, agno: 02003/S/19, tanggal 04 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-410/HK.00.01/4/2019, pada tanggal 23 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kejati Kalimantan Selatan dengan nomor: B-763/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
20Kejaksaan Agung RI, Jakarta, nomor: B-31/H/Hjw/03/2019, agno: 02247/T/19, tanggal 06 Maret 2019Surat ditujukan kepada Sesmenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan masyarakatDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Kabag TUM/III, dan membuat nota dinas kepada Kepegawaian Kemenko Polhukam dengan nomor: B-301/TU.001/3/2019, pada tanggal 27 Maret 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI dengan nomor: B-649/KP.04.00/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
21Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, nomor: B-1082/N.6.1/Ep.1/03/2019, agno: 02339/T/19, tanggal 13 Maret 2019 surat ditujukan kepada Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Feri Yandi, S.H., Sumsel dengan nomor: B-645/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 10 April 2019
22Komando Daerah Militer TNI AD V, nomor: R/152/III/2019, agno: 02447/S/19, tanggal 13 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban jawaban surat pengaduan dan komfirmasi terkait anggota Kodan V/BrawijayaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada Roy D. P., Jawa Timur dengan nomor: B-650/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 11 April 2019
23Kapolda Metro Jaya, Jakarta, nomor: B/5585/III/RES.1.24/2019/Darto, agno: 02919/S/19, tanggal 21 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal jawaban tindak lanjut dari Sdr. S. Kendi Budiardjo/Nurlela tentang perlindungan hukumDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-759/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
24Bareskrim Polri, Jakarta, nomor: B/2386/III/RES.7.5/2019/Breskrim, agno: 03033/T/19, tanggal 29 Maret 2019Surat ditujukan kepada Menko Polhukam dan tembusan ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal jawaban atas surat nomor; B.195/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Presiden RI Ir. Joko Widodo pembohong ulung kepada Rakyat Indonesia di Negara IndonesiaDitindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutDitindaklanjuti dengan membuat surat kepada S. Kendi Budiardjo dengan nomor: B-765/HK.00.01/04/2019, pada tanggal 30 April 2019
25Kemenkumham RI, nomor: PPE.03.04.2019-27, agno: 627/DIII/19, tanggal 05 April 2019Surat ditujukan kepada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, perihal Permintaan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)Ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Sesmenko Polhukam dengan nomor: B-389/HK.00.00/4/2019, pada tanggal 15 April 2019Ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Harmonisasi Perpu II Kemenkumham, Jakarta dengan nomor: B-679/HK.00.00/04/2019, pada tanggal 16 April 2019
MARET 2019
Kedeputian III    
1Sudarmaji, Kediri, nomor: 15-A/X/2018, agno: 09227/S/18, tanggal 05 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengajuan audit dan investigasi hal proses perkara Sdr. Slamet Riyadi Dkk, dalam perkara No: TBL/404/III/2018/UM/Jatim, didapati adanya praktek konspirasi para mafia tanah dan produktip yang sangat sistemik di Polresta Kediriditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-1163/HK.00.01/11/2018, pada tanggal 06 November 2018ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Irwasda Polda Jatim dengan nomor: B-476/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
2Keluarga Besar Adat Kutai Mulawarman, Sangatta, nomor: 02887/KSP/11/2018, agno: 10135/S/18, tanggal 06 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian masalah pembayaran lahan kami yang berada didalam area konsensi penambangan batubara oleh PT. Kaltim Prima Coalditindaklanjuti oleh Deputi III kepada Asdep 2/III membuat nodin kepada Menko Nomor: B.81/HK.00.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor: B-412/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
3Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ifar Besar Provinsi Papua, nomor: 02/KMHAIB/OFZY/V/2018, agno: 09913/S/18, tanggal 18 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon berkenan tindaklanjut permohonan ganti rugi bekas Tanah Adat Ifar Gunung seluas 62 Ha yang sedang dipakai untuk kantor, perumahan dan tempat latihan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papuaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-95/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada PANGDAM XVII/Cenderawasih dengan nomor: B-475/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
4Kantor Hukum Edward Banner Purba, SH & Partners, Batam, nomor: 07/EBF/X/2018, agno: 10205/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukum terhadap ketidakprofesional Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Batam (saat itu kepala Kejari Batam Roch. Adi Wibowo dan Kasipidum Fildan F. D Laia) dalam proses memberikan tuntutan bebas pada perkara register 129/Pid.B/PN.BTM an. Terdakwa Tjipta Fudjiarta yang bertentangan sekali dengan surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa pada Jampidumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-228/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Jampidum Kejagung RI dan Jamwas Kejagung RI dengan nomor: B-483/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
5LSM Kumba, Balangan, nomor: 01/Ba/X/2018, agno: 10044/S/18, tanggal 31 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal mohon petunjuk, arahan dan tuntutan penyelesaian kasus lahan tambang batubara Provinsi Kalimantan Selatanditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-227/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan nomor: B-484/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 20 Maret 2019
6Kaimuddin Hamzah, SH, Sofifi, agno: 10181/T/18, tanggal 07 November 2018tembusan surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan mengenai kinerja Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara: Brigjen M Naufal Yahyaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-229/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 11 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wakapolri Jakarta dengan nomor: B-497/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
7Eni Lilawati, Medan, agno: 10497/S/18, tanggal 16 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-232/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan nomor: B-495/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
8Perhimpunan Pedagang Indonesia, Jakarta, nomor: 050/PPI/PKH/XI/2018, agno: 11014/S/18, tanggal 29 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan diberikan kajian hukum sebagai percepatan penyelesaian masalah sengketa hak prioritas 32 orang pedagang Pasar Baru Metro Atom Atas sejumlah 137 tempat usaha di lt. dasar Pasar Baru Metro Atomditindak lanjuti oleh Deputi III dengan disposisi Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor sesuai data surat dimaksud.ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Dirut PD Pasar Jaya dengan nomor: B-499/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
9Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1096/M.Sesneg/D-1/HL.00.08/12/2018, agno: 11844/S/18, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal penerusan surat permohonan tindak lanjut pengaduan Ggereja Filadelfa di Kabupaten Bekasiditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-94/HK.00.01/1/2019, pada tanggal 24 Januari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Bupati Bekasi dengan nomor: B-413/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019
10LKBH UNIBA, Penajam, nomor: 022/B/LKBH-UNIBA/XII/2018, agno: 00008/S/19, tanggal 26 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-198/HK.00.01/02/2019, pada tanggal 27 Februari 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Sekjen Kendagri RI, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, dan Sekretaris Utama BKN dengan nomor: B-496/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019
11Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, nomor: 80/17-31.600/I/2019, agno: 00451/T/19, tanggal 10 Januari 2019tembusan ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membalas surat pelapor sesuai data surat tersebutditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Wisnu Harto, S.H dengan nomor: B-474/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
12Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-136/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01959/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Niger mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-266/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-72/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
13Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-135/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/01/2019, agno: 01958/S/19, tanggal 31 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf atas rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Montenegro mengenai pembahasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinasditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-263/HK.02.02/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-75/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
14Menteri Sekretaris Negara RI, Jakarta, nomor: B-148/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/02/2019, agno: 02254/S/19, tanggal 04 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan Presiden tentang hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasionalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-253/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 22 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-71/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
15Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-204/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/02/2019, agno: 02222/S/19, tanggal 20 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan paraf kembali pada naskah rancangan peraturan Presiden tentang syarat dan tata cara pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dengan kontrak jangka panjangditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-249/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 15 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-70/HK.00.00/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019
16Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-31/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/02/2019, agno: 01730/S/19, tanggal 25 Februari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi terpidana Renza Afandy alias Fandy bin Darmawasitaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-233/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 12 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan nomor: B-68/HK.00.01/03/2019, pada tanggal 19 Maret 2019
17Kemenkumham RI, nomor: HAM-HA.02.01-02, agno: 02503/S/19, tanggal 19 Maret 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal nota kesepakatan Aksi HAM Tahun 2019ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 4/III, dan membuat nota dinas kepada Menko Polhukam dengan nomor: B-290/HK.02.03/03/2019, pada tanggal 25 Maret 2019ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Direktur Jenderal HAM, Jakarta dengan nomor: B-509/HK.00.03/03/2019, pada tanggal 26 Maret 2019
FEBRUARI 2019
Kedeputian III    
1Monang Marpa Ung, Medan, nomor: R/09/IX/2018, agno: 09563/S/18, tanggal 6 September 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal Presiden RI Ir Joko Widodo pembohong ulung kepada Indonesia di negara Indonesia ini, karena tidak menepati janji-janji kampanye untuk melancarkan kasus macet di kepolisian RIditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-30/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dengan nomor: B-195/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
2Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Palembang, nomor: 251/LITPK-ANRI/X/2018, agno: 09798/S/18, tanggal 29 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan dugaan Jaksa nakalditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kajati Sumatera Selatanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-35/HK.00.01/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kajati Sumatera Selatan nomor: B-196/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
3Edy Nusantara, Jakarta, agno: 09530/S/18, tanggal 23 Oktober 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-26/HK.00.01/1/2019,tanggal 10 Januari 2019, dan surat kepada Kabareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: B-197/HK.00.01/02/2019,tanggal 4 Februari 2019
4Aliansi Nasional Driver Online, Jakarta, nomor: 0131/Alinado/XI/2018, agno: 10045/S/18, tanggal 03 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan pengaduan atas ketidakadilan Grab Indonesiaditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RIditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan nota dinas kepada Menko nomor: B-31/HK.00.01/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan surat kepada Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RI nomor: B-193/HK.00.01/02/2019, tanggal 4 Februari 2019
5Adetia Maya Sari, Jakarta, agno: 10078/S/18, tanggal 06 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan bantuan dan perlindungan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakartaditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-36/HK.00.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolda Metro Jaya, Jakarta nomor: B-194/HK.00.01/02/2019 tanggal 4 Februari 2019
6Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-1126/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2018, agno: 00865/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-132/HK.00.00/02/2019 tanggal 4 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-38/HK.00.00/02/2019 tanggal 11 Februari 2019
7Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: B-16/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/12/2019, agno: 01407/S/19, tanggal 08 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan paraf rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 1/III untuk membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusatditindaklanjuti oleh Asdep 1/III dengan membuat nota dinas kepada Menko nomor: B-178/HK.00.00/02/2019, tanggal 19 Februari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Jakarta Pusat nomor: B-52/HK.00.00/02/2019 tanggal 20 Februari 2019
8Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nnasional Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: HP.03/0142-34/I/2019, agno: 00689/S/19, tanggal 18 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal pengaduan Sdr. Wisnu Harto, S.H selaku kuasa hukum Ny. Parjoditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk menindaklanjuti dan membalas surat pelaporditindaklanjuti oleh Asdep 2/III telah membalas surat kepada Wisnu Harto nomor: B-298/HK.00.01/02/2019, tanggal 20 Februari 2019
JANUARI 2019
Kedeputian III    
1Kantor Bantuan Hukum Dr. Anwar Husin, SH.MM & Partners, Jakarta, nomor: 030/ADV-AH/SP/XI/2018, agno: 10392/S/18, tanggal 09 November 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukumditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III, untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas dengan nomor: B-1325/HK.00.001/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-19/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
2Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Bandung, nomor: 2043/18-32.100/XI/2018, agno: 10828/S/18, tanggal 23 November 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal permohonan perlindungan hukum dan pembatalan SHGB 51 atas nama PT. Multikarya hasil Prima ( kawasan industri dan pergudangan Marunda Center)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat yang bersangkutan dengan data iniditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Sukra Bin Meran dengan nomor: B-4/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 3 Januari 2019
3Energizing Trade, Energizing Indonesia, Jakarta, nomor: HK.03/7/12/I/PMH/UT/PK II-18, agno: 11359/S/18, tanggal 07 Desember 2018surat ditujukan kepada Deputi III/Hukum dan HAM, perihal tanggapan atas pengaduan warga Koja Utaraditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membalas surat pelapor dengan data tersebutditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepada Bermansyah dengan nomor: B-89/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
4Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, nomor: B/5440/XII/IPP.2.1/2018, agno: 11718/S/18, tanggal 24 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal tindak lanjut permasalahan yang terjadi di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timurditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat surat kepadaSapriansyah dengan nomor: B-18/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 9 Januari 2019
5Menteri Sekretaris Negara RI, nomor: R-213/M.Sesneg/D-1/HK.08.00/12/2018, agno: 11839/S/18, tanggal 28 Desember 2018surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permintaan kajian terhadap permohonan Grasi Terpidana Drs. John Ibo, M.M.ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk membuat saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-39/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dengan nomor: B-9/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 17 Januari 2019
6Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, nomor: 001/LCKI-DKI-IS/I/19,agno: 22/DIII/19, tanggal 3 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal laporan masyarakat yang dirugikan terhadap pembelian kios di pasar segar Depok dan atas dugaan keberpihakan pihak penyidik Polresta Depok dengan pihak pengembang (Developer)ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 2/III untuk mohon saran dan masukanditindaklanjuti oleh Asdep 2/III dengan membuat nota dinas nomor: B-37/HK.00.001/01/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, dan surat kepada Kapolresta Depok dengan nomor: B-88/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019
7Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, nomor: B/26/12/21/09/Rokum, agno: 00376/S/19, tanggal 07 Januari 2019surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal permohonan personel sebagai peserta Workshop Bidang Hukumditindaklanjuti oleh Sesmenko dengan disposisi kepada Deputi III/Hukum dan HAM untuk mengaksi lanjutkan, dan telah ditindaklanjuti oleh Deputi III/Hukum dan HAM dengan disposisi kepada Asdep 3/III untuk menunjuk 1 orang sesuai dengan permintaanditindaklanjuti oleh Asdep 3/III dengan membuat surat kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan dengan nomor: B-93/HK.00.01/01/2019 pada tanggal 21 Januari 2019