Profil UPP

Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan unit kerja yang dibentuk dalam rangka melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkugan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, sesuai tugas dan fungsi yang di emban.

Adapun UPP di lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang di tetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 yaitu terbagi atas 3(tiga) jenis pelayanan yaitu:

  1. Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dikelola oleh Pejabat Pengelola Inforasi dan Dokumentasi (PPID)
  2. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  3. Unit Pelayanan Fungsional Bidang Polhukam, di kelola oleh unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertanan Negara, Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Ruang lingkup tugas Unit Pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan infomasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Visi

  • Terwujudnya pelayanan publik yang Prima di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Misi

  • Memberikan layanan yang baik kepada publik
  • Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dalam pelayanan bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  • Mengingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  • Menciptakan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Motto

  • Cepat, Akurat, Terpercaya.