Berita

Pemerintah Tegaskan Peran Masyarakat Sipil Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

By 25 Mar 2021April 21st, 2021Tidak ada komentar
Pemerintah Tegaskan Peran Masyarakat Sipil Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa peran masyarakat sipil akan tetap dan semakin diperlu dalam pemberantasan korupsi. Ada dua hal yang melatarbelakanginya.

Pertama, praktik korupsi memang berpusat pada sumber daya yang dimiliki oleh kekuasaan negara dan pemilik modal, yakni anggaran negara dan kekayaan alam nasional. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Karena itu, kehadiran peran masyarakat sipil senantiasa diperlukan untuk menjadi kekuatan pendorong dan pemaksa agar upaya pencegahan korupsi dilakukan secara sistemik, penegakan hukum dilakukan secara tegas, dan sebagai pengontrol agar tidak terjadi korupsi dalam proses penegakan hukum,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janedjri M Gaffar saat membacakan sambutan Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Indonesian Civil Society Forum 2021, Rabu (24/3/2021).

Kedua, kata Janedjri, mau tidak harus mau harus diakui bahwa faktor budaya amat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Jika korupsi telah membudaya atau setidaknya masyarakat permisif terhadap praktik korupsi, maka pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Budaya anti-korupsi, budaya peduli untuk melaporkan praktik korupsi adalah modal dasar dalam membersihkan bangsa dari korupsi, modal sosial yang akan selalu mendorong dan mengawal upaya pemberantasan korupsi.

Polhukam, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa peran masyarakat sipil akan tetap dan semakin diperlu dalam pemberantasan korupsi. Ada dua hal yang melatarbelakanginya.

Pertama, praktik korupsi memang berpusat pada sumber daya yang dimiliki oleh kekuasaan negara dan pemilik modal, yakni anggaran negara dan kekayaan alam nasional. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Karena itu, kehadiran peran masyarakat sipil senantiasa diperlukan untuk menjadi kekuatan pendorong dan pemaksa agar upaya pencegahan korupsi dilakukan secara sistemik, penegakan hukum dilakukan secara tegas, dan sebagai pengontrol agar tidak terjadi korupsi dalam proses penegakan hukum,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janedjri M Gaffar saat membacakan sambutan Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Indonesian Civil Society Forum 2021, Rabu (24/3/2021).

Kedua, kata Janedjri, mau tidak harus mau harus diakui bahwa faktor budaya amat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Jika korupsi telah membudaya atau setidaknya masyarakat permisif terhadap praktik korupsi, maka pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Budaya anti-korupsi, budaya peduli untuk melaporkan praktik korupsi adalah modal dasar dalam membersihkan bangsa dari korupsi, modal sosial yang akan selalu mendorong dan mengawal upaya pemberantasan korupsi.

“Masyarakat sipil sebagai representasi dari publik yang aktif dan berdaya, sangat penting untuk memastikan keberhasilan perang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik,” katanya.

Indonesian Civil Society Forum 2021 merupakan forum masyarakat sipil yang memiliki kesadaran tinggi akan hak dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia Civil Society Forum (ICSF) merupakan acara yang diinisiasi Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, bermitra dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia, MADANI, selama dua hari pada tanggal 24-25 Maret 2021.

(Humas Kemenko Polhukam RI)

Terkait

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel