POLHUKAM - Unit Pelayanan Publik

Masyarakat Harus Aktif Awasi Kualitas Pelayanan Publik

By 02 Mar 2016 11:53Berita
featured-public-service-1600×900

Pelayanan publik yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Meski demikian, pemerintah seringkali belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut dengan berbagai alasan.

“Banyak hal yang menyebabkan ekspektasi publik akan layanan yang memadai tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Di antaranya adalah penempatan publik sebagai pengguna yang pasif dan terpaksa menerima pelayanan yang seadanya,” jelas Consultant for Citizen Engangement in Public Sector GIZ, Djuni Thamrin, Phd saat memberikan Public Lecture bertema “Strengtening Innovation in Indonesia’s Public Sector”, di Gedung A LAN, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Senin (29/2).

Hal lain yang turut mendorong rendahnya ekspektasi publik terhadap pelayanan publik, lanjut Djuni, adalah sikap pemerintah yang masih tertutup. Akibatnya, partisipasi warga negara hampir tidak ada.

“Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara, kesulitan mengajukan komplain, apalagi ikut memutuskan mengenai apa dan bagaimana pelayanan itu diselenggarakan, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana pelayanan tersebut seharusnya dilakukan,” lanjutnya.

Menurut dia, kurangnya partisipasi masyarakat itulah yang mendorong pelayanan publik menjadi salah satu permasalahan yang lazim ditemukan di negara-negara berkembang.

Meski demikian, di era media sosial ini, Djuni menegaskan pentingnya peran citizen engagement dalam berbagai program pemerintah. Menurutnya, masyarakat harus turut berpartisipasi dalam merumuskan program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemenuhan pelayanan publik.

Relasi antara birokrasi sebagai organ pemerintah dengan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik juga perlu diperbarui dengan pendekatan yang memosisikan masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan yang pasif, lemah dan termarjinalisasi, namun masyarakat harus ikut berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang di kehendaki.

“Keterlibatan masyarakat baik dalam program maupun kontrol terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan wajib dilakukan. Karena hal ini untuk memastikan kebutuhan akan pelayanan publik yang baik dapat terpenuhi,” jelasnya.