Mengenal Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenko Polhukam RI

Dalam rangka pemenuhan kewajiban institusi penyelenggara negara melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Standar Pelayanan (sesuai Kep Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2013) pada jenis :

  • Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

  • Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa).

  • Unit Pelayanan Fungsional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kedeputian Kemenko Polhukam (sesuai Tugas dan Fungsi Kedeputian)

Mekanisme Unit Pelayanan Publik

Mekanisme UPP